30.1 C
Jakarta
BerandaInfoJaidun Sa'anun Desak Audit Total Koperasi Tambang Gunung Botak: Cabut Izin yang...

Jaidun Sa’anun Desak Audit Total Koperasi Tambang Gunung Botak: Cabut Izin yang Tidak Patuh

 

Editorial oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Sorotan yang dilontarkan Jaidun Sa’anun dari Fraksi Golkar DPRD Buru terhadap koperasi-koperasi di kawasan Gunung Botak bukan sekadar kritik administratif—ini adalah alarm keras atas carut-marut tata kelola sumber daya alam yang berpotensi terus dibiarkan tanpa arah.

Fakta bahwa sejumlah koperasi telah mengantongi izin, namun tak menjalankan aktivitas sesuai ketentuan, menunjukkan adanya masalah serius: izin dijadikan formalitas, bukan komitmen. Ini bukan hanya soal kelalaian teknis, melainkan cerminan lemahnya pengawasan pemerintah provinsi, khususnya di sektor ESDM. Ketika izin diberikan tanpa kontrol yang ketat, negara sebenarnya sedang membuka ruang bagi praktik yang tidak akuntabel.

Pernyataan Jaidun menegaskan satu hal penting: legalitas tanpa implementasi adalah kebohongan administratif. Koperasi yang tidak siap secara regulasi tetapi tetap memegang izin IPR pada dasarnya sedang “menyandera” potensi ekonomi daerah. Lebih parah lagi, kondisi ini bisa memicu konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Editorial ini berpihak pada ketegasan. Tidak ada alasan untuk terus mentoleransi koperasi yang setengah hati menjalankan kewajibannya. Pemerintah harus segera turun tangan—bukan sekadar evaluasi di atas kertas, tetapi audit menyeluruh yang berujung pada tindakan nyata: peringatan keras, pembekuan, bahkan pencabutan izin jika diperlukan.

Apa yang disuarakan Jaidun adalah bentuk perhatian yang layak diapresiasi, tetapi juga harus menjadi tekanan politik yang konsisten. Tanpa dorongan kuat dari legislatif, eksekutif cenderung terjebak dalam rutinitas birokrasi yang lamban dan kompromistis.

Gunung Botak bukan sekadar lokasi tambang; ia adalah simbol bagaimana negara mengelola kekayaan alamnya. Jika pengawasan lemah dan aturan dibiarkan longgar, maka yang terjadi bukan kesejahteraan, melainkan eksploitasi yang tak terkendali.

Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa izin bukan hadiah, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
Berita Terkait

MOHON DIBACA SEBELUM MENULIS BERITA

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menulis Berita :

- Perhatikan hukum:

Pastikan informasi yang Anda bagikan legal dan tidak mendukung ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan, atau aktivitas berbahaya lainnya.

 

- Hargai privasi:

Jangan bagikan informasi pribadi tentang orang lain tanpa persetujuan mereka. Ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan detail sensitif lainnya.

 

- Pertimbangkan

dampaknya: Pikirkan tentang bagaimana kata-kata Anda dapat memengaruhi orang lain. Meskipun sesuatu secara teknis legal, itu mungkin menyakitkan atau menyinggung.

 

- Verifikasi informasi:

Sebelum membagikan informasi, terutama berita atau rumor, pastikan itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

 

- Bertanggung jawab: Bertanggung jawablah atas informasi yang Anda bagikan. Bersiaplah untuk menjelaskan alasan Anda dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin terjadi.

Ingat, membangun komunitas daring yang aman dan saling menghormati adalah tanggung jawab semua orang. Mari kita gunakan kebebasan berekspresi kita dengan bijak!