Mediaistana.com – 26 April 2026 – Pangandaran, Jawa Barat – Pernyataan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pangandaran Jeje Wiradinata yang menegaskan bahwa kader partainya dilarang mengelola program MBG kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, di tengah pernyataan tersebut, justru beredar informasi bahwa terdapat beberapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diduga ikut terlibat sebagai pengelola, penguasa lapangan, hingga pihak yang memiliki kendali dalam distribusi program MBG di sejumlah wilayah Kabupaten Pangandaran.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik. Apakah larangan tersebut hanya sebatas pernyataan politik di ruang publik, sementara praktik di lapangan berjalan sebaliknya? Ataukah memang terdapat kader yang membangkang terhadap instruksi pimpinan partai? Dua kemungkinan itu kini menjadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat semestinya dijalankan secara profesional, transparan, dan jauh dari kepentingan kelompok tertentu. Namun jika benar ada kader partai yang ikut bermain di dalamnya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dugaan monopoli, hingga praktik penguasaan program oleh lingkaran politik tertentu.
Masyarakat menilai, bila seorang ketua partai sudah secara terbuka melarang kadernya ikut mengelola MBG, maka seharusnya ada pengawasan ketat dan tindakan nyata. Bukan sekadar pernyataan di depan publik, tetapi dibuktikan dengan penertiban di lapangan. Jika masih ada kader yang bebas bergerak dan menguasai jalannya program, maka publik berhak mempertanyakan wibawa kepemimpinan dan konsistensi kebijakan tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat Pangandaran juga menyampaikan bahwa program sebesar MBG jangan sampai berubah menjadi alat kepentingan politik praktis. Sebab ketika bantuan sosial atau program masyarakat mulai disentuh kepentingan elite, maka yang dirugikan adalah warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Sorotan kini mengarah pada siapa saja pihak yang diduga terlibat. Publik meminta adanya audit terbuka terhadap struktur pengelolaan MBG di Pangandaran. Nama-nama pengelola, dasar penunjukan, mekanisme kerja sama, hingga aliran keuntungan dari program tersebut diminta dibuka secara terang benderang agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih luas.
Jika benar ada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terlibat, maka Ketua DPC Jeje Wiradinata dinilai perlu segera mengambil sikap tegas. Mulai dari klarifikasi resmi, evaluasi internal, hingga pencopotan kader yang dianggap melanggar instruksi partai. Sebab diamnya pimpinan justru bisa ditafsirkan publik sebagai pembiaran.
Di sisi lain, apabila tudingan tersebut tidak benar, maka pihak partai juga harus berani membuka data dan menjelaskan secara rinci agar nama baik organisasi tidak terus diseret dalam polemik berkepanjangan. Transparansi adalah jalan terbaik untuk menghentikan kegaduhan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas politik lokal di Pangandaran.
Publik kini menunggu apakah larangan itu benar-benar memiliki kekuatan, atau hanya sekadar narasi untuk meredam kritik.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak menilai dari ucapan, melainkan dari fakta yang terjadi di lapangan.
Mediaistana.com
RED : David E,SE.
