Mediaistana.com -; Jumat 24 April 2026 – Bekasi, Jawa Barat — Aktivitas perataan jalan di kawasan Kali Malang kini jadi sorotan panas. Proyek yang berjalan tanpa papan informasi ini memicu kecurigaan publik: proyek resmi atau “siluman”?
Di lokasi, alat berat tampak beroperasi melakukan perataan jalan. Namun yang mencolok, tidak ada satu pun papan proyek yang terpasang. Padahal, papan tersebut wajib sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Situasi semakin mengundang tanda tanya saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung ke pihak lapangan. Seorang mandor berinisial “T” mengaku pekerjaan tersebut hanya sebatas perataan jalan.
“Ini hanya perataan saja,” ujarnya.
Namun jawaban mengejutkan muncul saat ditanya soal sumber anggaran.
“Tidak tahu dari mana anggarannya,” katanya singkat.
Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras. Bagaimana mungkin sebuah proyek yang menggunakan alat berat dan berdampak pada fasilitas umum berjalan tanpa kejelasan sumber dana?
Ketiadaan papan proyek jelas bertentangan dengan semangat transparansi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam aturan tersebut, masyarakat berhak mengetahui setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Warga sekitar pun mulai angkat suara.
“Ini proyek apa? Kalau resmi, kenapa tidak terbuka? Kalau mandor saja tidak tahu anggaran, ini patut dipertanyakan,” ujar salah satu warga dengan nada geram.
Sorotan publik kini mengarah pada kemungkinan lemahnya pengawasan di lapangan. Tanpa identitas proyek yang jelas, masyarakat tidak bisa memastikan apakah kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara (APBN/APBD), dana swasta, atau bahkan tidak memiliki dasar resmi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari instansi terkait maupun pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Kondisi ini memicu desakan agar aparat pengawas segera turun tangan. Publik menuntut transparansi: siapa pelaksana proyek, dari mana sumber anggaran, dan atas dasar apa kegiatan tersebut dijalankan.
Pesan warga pun tegas ditujukan kepada pemerintah daerah:
“Jangan biarkan proyek seperti ini berjalan tanpa kejelasan.
Kami butuh transparansi, bukan misteri.”
Jika dibiarkan, bukan hanya menimbulkan kecurigaan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek publik.
