Editorial oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF
Dorongan yang disampaikan wakil ketua DPRD Buru, Jaidun Sa’anun kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mempercepat penerbitan izin bagi koperasi pemegang IPR di kawasan Gunung Botak bukan sekadar tuntutan administratif. Ini adalah pengingat keras bahwa lambannya birokrasi kerap menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik ilegal yang justru merugikan banyak pihak—terutama masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan rakyat.
Selama ini, persoalan klasik dalam tata kelola sumber daya alam di daerah adalah ketidaksinkronan antara kesiapan masyarakat di lapangan dengan kecepatan respons pemerintah. Ketika koperasi telah memenuhi syarat administratif dan teknis, penundaan izin hanya menciptakan ruang abu-abu. Dalam ruang itulah, praktik seperti jual beli ID Card—yang disorot Jaidun—tumbuh subur. Aktivitas semacam ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial serta memperparah kerusakan lingkungan.
Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku menjadi krusial. Tidak cukup hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi izin, ESDM harus tampil sebagai pengawas sekaligus pendamping. Sosialisasi aturan, pembinaan teknis, hingga pengawasan lapangan perlu berjalan beriringan. Tanpa itu, legalitas yang diberikan hanya akan menjadi formalitas di atas kertas.
Namun, di sisi lain, koperasi juga tidak bisa lepas tangan. Kepatuhan terhadap aturan adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Praktik-praktik menyimpang sebelum izin resmi diterbitkan menunjukkan adanya problem serius dalam tata kelola internal. Jika ini dibiarkan, percepatan izin justru berisiko melegitimasi pelanggaran yang sudah terjadi.
Editorial ini memandang bahwa solusi terbaik bukan sekadar mempercepat atau menunda izin, melainkan memastikan bahwa setiap izin yang keluar benar-benar siap dijalankan secara bertanggung jawab. Transparansi proses, ketegasan penegakan hukum, dan komitmen semua pihak adalah kunci.
Gunung Botak telah lama menjadi simbol harapan sekaligus persoalan di Maluku. Harapan karena potensi ekonominya, persoalan karena lemahnya tata kelola. Kini, momentum perbaikan ada di tangan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Jika dikelola dengan benar, pertambangan rakyat bisa menjadi motor kesejahteraan. Namun jika terus dibiarkan dalam ketidakpastian, yang terjadi hanyalah siklus masalah yang tak kunjung usai.
