Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF
Dugaan penyimpangan Dana Desa di Waedanga, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, kembali membuka luka lama dalam tata kelola dana publik di tingkat desa: lemahnya transparansi, pengawasan yang timpang, dan respons penegakan hukum yang sering datang terlambat.
Namun yang lebih penting dari satu kasus adalah pola yang berulang. Di berbagai daerah, Dana Desa yang sejatinya dirancang untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat kerap berubah menjadi ruang abu-abu: antara laporan administrasi yang rapi di atas kertas dan realitas pembangunan yang tidak selalu sepadan di lapangan.
Dalam konteks Waedanga, sebagaimana diberitakan adanya dugaan ketidaksesuaian laporan, indikasi mark-up, hingga dugaan program yang tidak jelas realisasinya, publik berhak bertanya: di mana sistem pengawasan bekerja, dan di titik mana ia mulai longgar? Lebih jauh, jika benar terdapat lemahnya keterbukaan informasi publik seperti absennya papan informasi APBDes, maka itu bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan pelanggaran terhadap prinsip dasar transparansi pengelolaan keuangan desa.
Namun editorial ini tidak boleh jatuh pada kesimpulan prematur. Semua dugaan harus ditempatkan dalam koridor hukum: diperiksa, diverifikasi, dan dibuktikan melalui mekanisme audit yang sah, bukan opini atau tekanan sosial semata.
Justru di sinilah tantangan terbesar aparat penegak hukum dan inspektorat daerah. Pernyataan bahwa pemeriksaan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek fisik di lapangan menunjukkan adanya jeda serius dalam proses pengawasan. Jeda inilah yang sering kali membuat kepercayaan publik terkikis.
Sudah saatnya pendekatan pengawasan Dana Desa tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sistematis dan menyeluruh. Audit tidak boleh hanya menyasar satu desa ketika isu mencuat, tetapi harus menjadi agenda rutin dan terbuka, terutama terhadap seluruh kepala desa definitif yang mengelola anggaran publik dalam jumlah besar.
Transparansi tidak cukup hanya dengan laporan tertulis. Ia harus hadir dalam bentuk yang bisa diakses dan diawasi masyarakat: mulai dari perencanaan, realisasi, hingga hasil fisik di lapangan. Ketika informasi dasar saja tertutup, maka ruang kecurigaan akan selalu terbuka.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diuji. Kasus-kasus dugaan penyimpangan Dana Desa bukan lagi persoalan kecil administratif, tetapi telah menyentuh potensi kerugian negara. Karena itu, setiap indikasi yang memenuhi unsur pidana tidak boleh berhenti pada klarifikasi internal atau pemeriksaan sepihak yang tertutup.
Namun demikian, penting untuk diingat: penegakan hukum harus berjalan dengan asas praduga tak bersalah. Tujuannya bukan mencari kambing hitam, melainkan memastikan kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan.
Pada akhirnya, kasus Waedanga—seperti banyak kasus lain—harus menjadi alarm keras. Dana Desa adalah instrumen pembangunan, bukan ruang gelap pengelolaan anggaran. Jika pengawasan lemah dan transparansi hanya menjadi formalitas, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi masyarakat desa yang justru menjadi alasan utama program ini hadir.
Ini bukan sekadar ujian bagi satu desa. Ini adalah ujian bagi seluruh sistem: pemerintah desa, inspektorat, dan aparat penegak hukum. Dan publik kini menunggu satu hal sederhana namun krusial—ketegasan dan keterbukaan yang tidak bisa ditunda lagi.
