MEDIAISTANA.COM | SITUBONDO , Komitmen untuk mengawal berbagai persoalan pertanahan di Kabupaten Situbondo terus disuarakan oleh jajaran DPC Benteng Balada. Sekretaris DPC Benteng Balada Situbondo, Adi Rahman, bersama seluruh anggota organisasi menyatakan kesiapan mereka untuk ikut mengawal dan mengawasi berbagai laporan masyarakat terkait dugaan praktik mafia tanah yang merugikan warga.
Menurut Adi Rahman, persoalan pertanahan kerap menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kami siap bersama masyarakat untuk mengawal setiap laporan yang masuk. Namun semuanya harus berdasarkan data, fakta, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan,” ujar Adi Rahman.
Ia menegaskan bahwa Benteng Balada Situbondo akan mengedepankan langkah-langkah persuasif, pendampingan masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam menyikapi setiap persoalan pertanahan yang muncul.
Sementara itu, jajaran anggota DPC Benteng Balada Situbondo menyatakan dukungannya terhadap langkah organisasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Mereka berharap berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan warga dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ketua DPC Benteng Balada Situbondo, wardi, menambahkan bahwa organisasinya akan terus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Menurutnya, setiap laporan akan ditelaah secara objektif sebelum ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang.
“Kami ingin memastikan bahwa hak masyarakat terlindungi. Jika ada dugaan pelanggaran, tentu harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan fakta dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas wardi.
Dengan semangat tersebut, DPC Benteng Balada Situbondo menyatakan siap bersinergi dengan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mendorong terciptanya tata kelola pertanahan yang transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga.
