Mediaistana.com – Pandeglang, Banten – 31 Juli 2026 – Perhatian publik kembali tertuju pada penggunaan kendaraan operasional yang disebut milik Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) Desa Kiara Payung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut mencuat setelah beredarnya rekaman video berdurasi sekitar 23 detik yang memperlihatkan sebuah truk operasional koperasi sedang membawa muatan kayu balok.
Video tersebut menyebar melalui media sosial dan grup komunikasi masyarakat. Dalam rekaman itu terlihat kendaraan yang disebut sebagai aset operasional koperasi digunakan untuk mengangkut muatan kayu sebelum meninggalkan lokasi.
Peristiwa tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat mengenai tata kelola penggunaan aset koperasi, dasar kegiatan operasional, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian pemanfaatan kendaraan dengan tujuan awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa.
Aset Koperasi dan Tuntutan Transparansi Publik Desak Presiden Audit Menyeluruh
Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan usaha produktif, distribusi hasil pertanian, pelayanan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan anggota.
Karena itu, masyarakat menilai setiap aset yang digunakan dalam operasional koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan memiliki pertanggungjawaban administrasi yang jelas.
Sejumlah warga meminta adanya keterbukaan informasi mengenai penggunaan kendaraan tersebut, termasuk dokumen pendukung seperti surat jalan, tujuan pengiriman, dasar kerja sama, pencatatan kegiatan usaha, serta mekanisme persetujuan internal koperasi.
Menurut masyarakat, keterbukaan bukan hanya untuk menjawab pertanyaan publik, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan program koperasi agar tetap dipercaya oleh masyarakat.
Anas Gondrong dan ibu Rita Angkat Bicara
Perhatian terhadap persoalan tersebut juga disampaikan oleh Anas Gondrong dan ibu Rita , yang menyatakan diri sebagai pemerhati kebijakan pemerintah dan lingkungan.
Anas dan ibu Rita meminta agar seluruh pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka Melalui jumpa Pers mengenai penggunaan kendaraan operasional koperasi tersebut.
“Kami dari masyarakat pemerhati kebijakan pemerintah dan lingkungan meminta adanya transparansi. Kendaraan operasional koperasi harus dipastikan digunakan sesuai tujuan dan aturan yang berlaku,” ujar Anas dan ibu Rita
Menurutnya, program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat harus memiliki sistem pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.
Ia juga mendorong adanya pemeriksaan administrasi oleh instansi yang memiliki kewenangan apabila diperlukan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Apakah dokumen lengkap, apakah kegiatan tersebut tercatat dalam administrasi koperasi, dan apakah seluruh prosedur sudah dijalankan sesuai izin dan aturan Negara,” katanya.
Anas dan ibu Rita menilai koordinasi antarinstansi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di tingkat desa.
Aspirasi Hukum dari Advokat PERADI
Selain suara masyarakat, perhatian juga datang dari kalangan praktisi hukum Ternama di Indonesia.
Advokat PERADI Nadya Bella, SE., S.H., C.L.A menyampaikan aspirasi agar persoalan penggunaan kendaraan operasional koperasi dapat dilihat dari aspek administrasi, tata kelola, dan kepastian hukum.
Menurutnya, setiap program yang menggunakan aset atau fasilitas untuk kepentingan masyarakat harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas.
Ia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Nadya Bella juga meminta perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Banten, serta Pemerintah Provinsi Banten agar dapat melakukan pengawasan dan evaluasi administratif apabila diperlukan.
Menurutnya, langkah pemeriksaan bukan berarti menyimpulkan adanya pelanggaran, tetapi menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Transparansi dan pemeriksaan administratif diperlukan agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai penggunaan aset koperasi,” ujarnya.
Hak Jawab Pengurus Koperasi
Menanggapi berkembangnya informasi tersebut, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kiara Payung, Sarjoni alias Jojon, sebelumnya telah memberikan hak jawab.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan pengangkutan tersebut merupakan bagian dari aktivitas usaha koperasi dan kerja sama yang dilakukan sesuai prosedur operasional.
Pihak koperasi juga menyatakan memiliki dokumen administrasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dan siap memberikan penjelasan kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pemeriksaan dan Verifikasi Menjadi Kunci
Dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan penggunaan aset organisasi maupun program pemerintah, proses verifikasi menjadi hal yang penting.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat hasil pemeriksaan resmi atau keputusan dari instansi berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran hukum terkait penggunaan kendaraan operasional tersebut.
Oleh sebab itu, seluruh pihak tetap memiliki hak yang sama untuk memberikan klarifikasi dan informasi sesuai prinsip praduga tak bersalah.
Dorongan kepada Pemerintah Pusat
Munculnya aspirasi masyarakat menjadi pengingat bahwa program strategis pemerintah membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan.
Sejumlah pihak berharap Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pemerintah dapat memastikan pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih berjalan sesuai tujuan awal, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Masyarakat juga berharap kementerian dan lembaga terkait melakukan pembinaan, evaluasi, serta audit administratif apabila diperlukan guna memastikan setiap aset koperasi digunakan secara tepat sasaran.
Menjaga Kepercayaan terhadap Program Desa
Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi simbol kemandirian ekonomi masyarakat desa. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Perdebatan mengenai penggunaan kendaraan operasional koperasi ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Media akan terus mengawal perkembangan informasi ini secara profesional, independen, dan berimbang.
Setiap perkembangan baru, termasuk hasil pemeriksaan instansi berwenang maupun klarifikasi tambahan dari pihak terkait, akan menjadi bagian dari pemberitaan lanjutan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Mediaistana.com
David E.,S.E .
