MEDIAISTANA.COM – PENERTIBAN DIPERTANYAKAN, KOORDINATOR PKL BERINISIAL KSM DISEBUT, INSAN PERS DISEBUT MENDAPAT SOMASI. TANGERANG — 11 AGUSTUS 2026 – Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh, kembali memantik sorotan publik. Lapak yang terus bermunculan di ruang publik membuat warga mempertanyakan efektivitas penertiban dan pengawasan pemerintah. Di tengah kondisi tersebut, muncul keterangan mengenai dugaan pungutan, pengaturan lapak, hingga pihak yang disebut berperan sebagai koordinator PKL.
Sejumlah pedagang yang mengaku terdampak menyebut adanya dugaan permintaan “jatah” terkait penggunaan atau sewa lapak. Nama berinisial KSM disebut sebagai pihak yang diduga berperan mengatur aktivitas PKL. Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan membutuhkan pembuktian serta klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
Jika benar terdapat pungutan tanpa dasar hukum, persoalannya bukan lagi sekadar ketertiban PKL. Aparat perlu menelusuri siapa yang menarik uang, atas dasar apa pungutan dilakukan, berapa besarannya, siapa penerimanya, dan apakah terdapat bukti transaksi atau komunikasi yang dapat diperiksa.
INSAN PERS DISEBUT DISOMASI
Persoalan juga berkembang setelah pihak yang disebut berkaitan dengan dugaan pungutan tersebut dikabarkan melayangkan somasi kepada insan pers yang melakukan konfirmasi.
Somasi merupakan hak hukum pihak yang merasa dirugikan. Namun, konfirmasi jurnalistik terhadap dugaan persoalan yang menyangkut kepentingan publik merupakan bagian dari proses memperoleh informasi. Karena itu, substansi somasi dan materi konfirmasi perlu dilihat secara utuh.
Pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi. Di sisi lain, media berkewajiban memastikan setiap tudingan didukung keterangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
WARGA SOROT DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM SATPOL PP
Sorotan warga semakin tajam setelah muncul tudingan mengenai dugaan adanya hubungan atau kerja sama antara pihak yang disebut sebagai koordinator PKL dengan oknum anggota Satpol PP.
Tudingan tersebut belum terverifikasi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa pemeriksaan. Namun, karena menyangkut aparatur pemerintah, warga meminta persoalan tersebut diklarifikasi secara terbuka apabila terdapat laporan, saksi, atau bukti yang mendukung.
Pertanyaan warga sederhana: jika penertiban sudah dilakukan, mengapa aktivitas PKL kembali berlangsung?
Apakah pengawasan hanya berlangsung ketika petugas berada di lokasi?
Atau terdapat persoalan lain yang belum dibuka kepada publik?
“JANGAN SAMPAI PEMERINTAH KALAH”
Warga meminta pemerintah tidak hanya menertibkan pedagang sebagai lapisan paling bawah. Jika benar ada pihak yang mengatur lapak atau menarik keuntungan dari aktivitas PKL, pihak tersebut juga harus diperiksa berdasarkan bukti.
“Kami berharap penanganan pedagang kaki lima benar-benar tegas. Kalau memang melanggar aturan, harus ditindak dan ditertibkan sesuai ketentuan. Fasilitas umum bukan tempat untuk berjualan,” ujar warga.
Warga juga mengingatkan agar tidak muncul persepsi bahwa ruang publik dapat dikuasai oleh pihak tertentu.
Jangan sampai pemerintah justru terlihat tidak berdaya menghadapi pihak yang diduga mengatur aktivitas PKL.
Penertiban harus dilakukan secara konsisten. Jika fasilitas umum memang tidak diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan, pemerintah harus memastikan fungsi ruang tersebut dikembalikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
PUBLIK TAGIH TINDAKAN, BUKAN SEKADAR PENERTIBAN
Persoalan GOR Gondrong tidak cukup diselesaikan dengan membongkar atau memindahkan lapak. Pemerintah perlu melihat seluruh rantai persoalan: keberadaan pedagang, pihak yang mengatur lapak, dugaan pungutan, mekanisme pembayaran, pengawasan aparat, hingga tindak lanjut terhadap laporan warga.
Jika dugaan pungli terbukti, proses hukum harus dilakukan.
Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat terbukti, pemeriksaan harus berjalan.
Jika tudingan tidak terbukti, pihak yang disebut harus diberi ruang klarifikasi.
Semua harus diuji berdasarkan bukti, bukan rumor maupun tekanan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pungutan, pengaturan sewa lapak, dugaan keterlibatan oknum aparat, serta peran pihak berinisial KSM masih merupakan informasi yang membutuhkan verifikasi dan klarifikasi resmi.
Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi KSM, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan Cipondoh, Kelurahan Gondrong, maupun pihak lain yang disebut.
Kini publik menunggu jawaban atas tiga pertanyaan utama:
SIAPA YANG MENGATUR LAPAK?
SIAPA YANG MENERIMA PEMBAYARAN JIKA MEMANG ADA?
DAN MENGAPA AKTIVITAS TERSEBUT MASIH DAPAT BERLANGSUNG DI RUANG PUBLIK?
Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diberikan melalui transparansi, pemeriksaan, dan tindakan nyata sesuai hukum.
Redd David E,S.E.
