MEDIAISTANA.COM – TANGERANG — KAMIS 13 AGUSTUS 2026 – Persoalan dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan GOR Gondrong belum juga benar-benar padam. Di saat laporan disebut masih dalam proses pemeriksaan di Polsek Cipondoh, muncul klaim baru dari sejumlah pedagang: uang masih diminta dan tekanan masih dirasakan.
Nama berinisial KSM kembali disebut oleh pedagang sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan aktivitas koordinasi lapak dan pungutan di kawasan tersebut.
Namun redaksi menegaskan: ini bukan vonis. Ini adalah dugaan yang harus dibongkar dengan bukti.
Justru karena itulah aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata.
Jika benar masih ada penarikan uang, siapa yang memerintahkan?
Jika benar ada pihak yang mengaku koordinator, siapa yang mengangkatnya?
Jika benar uang ditarik dari pedagang, atas dasar kewenangan apa?
Dan jika benar ada tekanan melalui WhatsApp maupun status media sosial, siapa yang berada di baliknya?
UANG MASIH DIMINTA, LALU SIAPA YANG BERMAIN?
Keterangan sejumlah pedagang menjadi alarm baru.
Mereka mengaku masih menghadapi persoalan pungutan di tengah kawasan yang seharusnya berada dalam pengaturan pemerintah daerah.
Jika klaim tersebut benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar pedagang berjualan di ruang publik.
Ini menyangkut pertanyaan lebih besar:
Apakah ruang publik bisa berubah menjadi lahan pungutan tanpa kejelasan kewenangan?
Pedagang kecil jangan sampai menjadi pihak yang paling mudah ditekan, sementara pihak yang mengatur lapak justru tidak tersentuh.
Karena itu, jangan hanya bertanya kepada pedagang.
Telusuri uangnya.
Siapa yang menerima?
Berapa nominalnya?
Kapan dipungut?
Untuk apa?
Apakah ada kuitansi?
Apakah ada rekening?
Apakah ada bukti transfer?
Apakah ada percakapan yang memerintahkan pembayaran?
Di situlah penyelidikan seharusnya bekerja.
STATUS WHATSAPP DAN PESAN BERNADA TEKANAN JANGAN DIANGGAP SEPELE
Dugaan pungutan bukan satu-satunya persoalan.
Sejumlah pedagang juga mengaku merasa tertekan setelah muncul pesan WhatsApp dan unggahan status yang mereka nilai bernada kasar serta mengintimidasi.
Jika benar, ini bukan lagi sekadar persoalan lapak.
Ini menyangkut rasa aman orang-orang yang memberikan informasi.
Tetapi redaksi kembali menegaskan: tangkapan layar, nomor pengirim, isi pesan, waktu pengiriman, serta hubungan pengirim dengan pihak yang dilaporkan harus diperiksa dan diverifikasi.
Jangan membangun perkara hanya berdasarkan screenshot.
Tetapi jangan pula membuang screenshot apabila terdapat bukti digital yang dapat diuji secara sah.
Bukti digital harus diperiksa, bukan diperdebatkan di warung kopi.
PEDAGANG BUKAN MESIN ATM
Ada satu hal yang harus diperhatikan.
Pedagang kaki lima adalah warga yang mencari nafkah.
Mereka bukan mesin ATM.
Jika memang ada kewajiban pembayaran yang sah, harus ada dasar aturan dan mekanisme resmi.
Namun apabila uang ditarik oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, maka pertanyaan hukumnya menjadi berbeda.
Karena itu, publik berhak meminta kejelasan.
Uang itu masuk ke mana?
Jangan sampai pedagang setiap hari berjualan dalam tekanan, sementara sistem pungutan berjalan tanpa transparansi.
PENERTIBAN JANGAN CUMA FOTO-FOTO
Masalah PKL GOR Gondrong juga tidak akan selesai dengan operasi sesaat.
Datang.
Foto.
Pasang spanduk.
Bubar.
Kemudian beberapa hari kemudian lapak kembali.
Jika pola seperti itu benar terjadi, publik berhak bertanya: apa yang sebenarnya sedang ditertibkan?
Sebab penertiban yang tidak menyelesaikan akar masalah hanya melahirkan siklus baru.
PKL muncul.
Pungutan muncul.
Penertiban datang.
PKL kembali.
Dugaan pungutan kembali.
Lalu masyarakat kembali mengadu.
Begitu terus.
Kalau pemerintah serius, bongkar sistemnya.
Jangan hanya menyentuh gerobaknya.
POLISI HARUS MEMERIKSA ALIRAN UANG, BUKAN SEKADAR MENCATAT KETERANGAN
Laporan dugaan pungli semestinya tidak berhenti pada siapa yang mengaku dipungut.
Penyidik perlu melihat keseluruhan rangkaian peristiwa berdasarkan kewenangan dan alat bukti yang tersedia.
Mulai dari keterangan korban, saksi, bukti pembayaran, komunikasi digital, dokumentasi lapangan, sampai pihak yang diduga mengatur atau menerima pembayaran.
Jika bukti tidak cukup, katakan tidak cukup.
Jika bukti mengarah kepada tindak pidana, proses sesuai hukum.
Yang berbahaya adalah ketika dugaan serius dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
Pedagang menjadi takut.
Pelapor merasa tidak aman.
Publik kehilangan kepercayaan.
Dan pihak yang sebenarnya tidak bersalah pun bisa ikut terseret oleh opini.
Karena itu, satu-satunya jalan adalah pemeriksaan berbasis bukti.
PERTANYAAN PALING PEDAS: SIAPA SEBENARNYA YANG BERKUASA ATAS LAPAK?
Di sinilah inti persoalannya.
Siapa yang sebenarnya mengatur lapak di kawasan GOR Gondrong?
Apakah pemerintah?
Apakah organisasi atau kelompok tertentu?
Apakah ada koordinator resmi?
Ataukah muncul sistem pengelolaan informal yang berjalan tanpa dasar kewenangan yang jelas?
Jika ada pihak yang mengaku sebagai koordinator, tunjukkan dasar kewenangannya.
Jika ada pungutan resmi, tunjukkan dasar hukumnya.
Jika ada pembayaran, tunjukkan mekanisme pertanggungjawabannya.
Jika tidak ada semua itu, maka publik wajar bertanya:
Siapa yang selama ini merasa memiliki kawasan tersebut?
JANGAN SAMPAI PELAPOR YANG JUSTRU TAKUT
Seorang pelapor menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta seseorang dihukum tanpa bukti.
“Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa bukti. Kami meminta semuanya diperiksa. Kalau ada pungutan, telusuri. Kalau ada tekanan atau intimidasi, periksa juga. Jangan sampai pedagang takut memberikan keterangan.”
Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian.
Sebab penegakan hukum bukan tentang memenangkan salah satu pihak.
Penegakan hukum adalah mencari kebenaran berdasarkan bukti.
GOR GONDRONG MEMBUTUHKAN KEJELASAN, BUKAN DRAMA
Warga tidak membutuhkan drama.
Pedagang tidak membutuhkan janji.
Pelapor tidak membutuhkan pencitraan.
Yang dibutuhkan adalah kejelasan.
Kalau memang tidak ada pungli, buktikan.
Kalau memang ada pungli, bongkar.
Kalau memang tidak ada intimidasi, jelaskan.
Kalau memang ada tekanan, telusuri.
Kalau seseorang tidak bersalah, berikan ruang klarifikasi.
Tetapi kalau ada pelanggaran hukum, jangan berlindung di balik status sebagai koordinator, tokoh lingkungan, atau pihak yang dianggap berpengaruh.
Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa yang paling keras bersuara.
PUBLIK MENUNGGU HASIL, BUKAN SEKADAR JAWABAN
Kini bola berada di tangan aparat dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Masyarakat menunggu apakah dugaan tersebut akan diperiksa sampai tuntas.
Bukan sekadar menerima laporan.
Bukan sekadar memanggil satu-dua orang.
Bukan sekadar membuat pernyataan.
Tetapi benar-benar menjawab pertanyaan mendasar:
Ada pungutan atau tidak?
Siapa yang menarik?
Ke mana uang mengalir?
Ada kewenangan atau tidak?
Ada tekanan terhadap pedagang atau tidak?
Dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan ruang publik tersebut?
Karena selama pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab, polemik GOR Gondrong akan terus menyisakan tanda tanya.
Dan tanda tanya itu semakin besar ketika pedagang mengklaim pungutan masih terjadi sementara dugaan intimidasi ikut mencuat.
Seluruh informasi mengenai dugaan pungutan dan dugaan intimidasi dalam pemberitaan ini merupakan klaim atau keterangan dari pihak sebagai narasumber yang diwawancarai kompirmasi melalui WhatsApp dan belum merupakan fakta hukum yang telah diputus pengadilan.
MEDIAISTANA.COM
REDAKSI DAVID E,S.E.
