ANALISIS HUKUM & SIARAN PERS: Kasus Viral Bripka Haris, Polantas Leuwiliang
Polres Bogor, mediaistana.com
Petugas: Bripka Haris, Polantas Polsek Leuwiliang, Polres Bogor, Polda Jabar
Lokasi: Jalan Raya Leuwiliang, Kabupaten Bogor
Kejadian: Bripka Haris sedang bertugas memeriksa kendaraan mencurigakan (mobil box). Supir tidak terima diperiksa, merekam video, lalu menyebarkannya secara luas di media sosial , diduga disertai narasi yang mencemarkan nama baik petugas.
Waktu: ± 6 bulan yang lalu
KEWENANGAN POLISI MEMERIKSA KENDARAAN
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 (LLAJ) Pasal 260 dan PP No. 80 Tahun 2012, polisi berwenang penuh untuk:
Menghentikan kendaraan yang dicurigai
Memeriksa kelengkapan surat-surat (SIM, STNK)
Memeriksa muatan kendaraanMenindaklanjuti dugaan pelanggaran/kejahatan
Pemeriksaan yang dilakukan Bripka Haris adalah sah dan sesuai kewenangan yang diatur undang-undang.
HAK MEREKAM VS PENYEBARAN TANPA IZIN
Boleh Merekam . Dengan Syarat
Warga berhak merekam petugas di ruang publik sebagai bentuk kontrol sosial (Pasal 28F UUD 1945, Pasal 19 UU HAM). Namun:
Tidak boleh mengganggu/mengahalangi proses pemeriksaan
Tidak boleh memotong/memanipulasi rekaman
Tidak boleh menyebarkan dengan tujuan mencemarkan nama baik
Menyebarkan Tanpa Izin & Mencemarkan Nama Baik — Pidana!
Jika rekaman disebarkan disertai narasi/tuduhan yang menyerang kehormatan petugas, pelaku dapat dijerat pasal berlapis:
Dasar Hukum Pasal Ancaman Pidana
UU ITE (UU No. 1/2024) Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) . Penghinaan / pencemaran nama baik elektronik Penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda Rp750 juta.LINK_ICON]
KUHP Baru (UU No. 1/2023) Pasal 433 — Pencemaran nama baik Penjara maksimal 9 bulan.LINK_ICON]
KUHP Baru (UU No. 1/2023) Pasal 434 — Fitnah (jika tuduhan palsu) Penjara maksimal 4 tahun[.LINK_ICON]
UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022) Penyebaran data pribadi tanpa izin Sanksi pidana & administratif
Penting: Pencemaran nama baik adalah delik aduan — hanya bisa diproses jika IPDA Haris sendiri yang mengajukan pengaduan.
KASUS SUDAH 6 BULAN — APA YANG TERJADI?
Menurut Pasal 29 KUHP Baru (UU No. 1/2023), pengaduan delik aduan harus diajukan dalam waktu 6 bulan sejak korban mengetahui adanya tindak pidana dan siapa pelakunya.
Situasi Status Hukum
IPDA Haris sudah melapor dalam 6 bulan Kasus dapat diproses pihak kepolisian
IPDA Haris belum melapor & sudah lewat 6 bulan Jalur pidana tertutup (kedaluwarsa)
Video masih tersebar & terus merugikan Jalur perdata masih terbuka , gugatan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Bogor, meminta ganti rugi & penarikan video
Jalur internal Polri Lapor ke Propam Polri untuk perlindungan anggota yang sedang bertugas — tidak terikat batas waktu 6 bulan
VIRAL DI MEDIA SOSIAL, SUPIR MOBIL BOX REKAM & SEBAR VIDEO POLANTAS — PENCEMARAN NAMA BAIK BISA DIJERAT PIDANA
Leuwiliang, Bogor — mediaistana.com
Kasus viral yang menyasar anggota Polri yang sedang bertugas kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Bripka Haris, anggota Polantas Polsek Leuwiliang, Polres Bogor, sedang melakukan pemeriksaan kendaraan di Jalan Raya Leuwiliang ketika sebuah mobil box yang dicurigai dihentikan untuk diperiksa kelengkapan surat-surat maupun muatannya.
Alih-alih menunjukkan dokumen, supir mobil box tersebut justru merekam video petugas, lalu menyebarkannya secara luas di berbagai media sosial , diduga disertai narasi yang tidak berdasar dan mencemarkan nama baik petugas.
Pemeriksaan Sah Menurut Hukum
Pemeriksaan yang dilakukan Bripka Haris sepenuhnya sesuai kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012. Polisi berwenang menghentikan, memeriksa surat-surat, dan memeriksa muatan kendaraan yang patut dicurigai.
Merekam Boleh, Menyebarkan Tanpa Izin & Mencemarkan Nama Baik — Pidana!
Masyarakat memang berhak merekam petugas yang sedang bertugas di ruang publik sebagai bentuk kontrol sosial. Namun, menyebarkan rekaman tanpa izin, apalagi disertai narasi yang merusak kehormatan dan nama baik petugas, jelas melanggar hukum dan dapat dijerat dengan pasal berlapis:
Pasal 27 ayat (3) UU ITE ,ancaman penjara 4 tahun dan/atau denda Rp750 juta
Pasal 433-434 KUHP Baru , ancaman penjara hingga 4 tahun untuk fitnah
UU Perlindungan Data Pribadi . penyebaran data/video tanpa izin
Kasus 6 Bulan Berlalu, Apa Langkah Selanjutnya?
Karena peristiwa telah berlalu sekitar 6 bulan, jalur pidana melalui pengaduan langsung mungkin telah kedaluwarsa mengingat pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang wajib dilaporkan dalam 6 bulan. Namun, jalur perdata dan jalur internal kepolisian tetap terbuka. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata atas pencemaran nama baik, serta melaporkan ke Propam Polri untuk perlindungan anggota yang sedang menjalankan tugas negara.
Kepada seluruh masyarakat: Dukung petugas yang sedang menjaga ketertiban umum. Jika ada keberatan, salurkan melalui jalur pengaduan resmi — bukan dengan cara menyebarkan rekaman yang merugikan orang lain.
Maulana Reporter Mediaistana.com , Memberitakan Kebenaran
