Pemberitaan yang menyebut Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, “tidak berkontribusi” untuk Partai Demokrat mendapat sorotan.
Narasi tersebut dinilai terlalu menyederhanakan persoalan politik dan cenderung menggiring opini menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Maluku.
Terlebih, tudingan tersebut hanya bersumber dari seorang kader yang identitasnya tidak disebutkan secara terbuka. Karena itu, berbagai klaim yang menyerang pribadi maupun rekam jejak Thaher Hanubun perlu ditempatkan sebagai pendapat narasumber anonim, bukan fakta yang telah teruji.
Faktanya, Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Elwen Roy Pattiasina, justru secara terbuka memberikan apresiasi kepada Thaher Hanubun.
Dalam perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Langgur, 12 September 2026, Roy menyebut Thaher sebagai sosok “penolong” bagi Demokrat di Maluku Tenggara dan mengajak seluruh elemen partai untuk bersama-sama membangun kembali kekuatan Demokrat di daerah tersebut.
Bahkan, Roy secara terbuka menyebut nama Thaher Hanubun sebagai salah satu kandidat yang akan bertarung dalam suksesi Ketua DPD Demokrat Maluku, bersama Halimun Saulatu dan Asri Arman.
Kehilangan Kursi Bukan Berarti Tidak Berkontribusi
Salah satu tudingan yang berkembang adalah karena Demokrat Maluku Tenggara kehilangan dua kursi DPRD pada Pemilu 2024, maka Thaher dianggap tidak memberikan kontribusi kepada partai.
Pandangan tersebut patut dipertanyakan.
Kinerja sebuah partai politik tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah kursi yang diperoleh dalam satu pemilu. Ada proses konsolidasi, hubungan dengan masyarakat, kegiatan sosial, komunikasi politik dan upaya membangun kembali struktur partai yang juga menjadi bagian dari dinamika organisasi.
Ketua DPC Demokrat Malra, Edo Rahail, sendiri mengakui Demokrat memang kehilangan dua kursi pada Pemilu 2024. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak membuat kader Demokrat menyerah.
DPC Demokrat Malra bahkan tetap menjalankan berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk kerja bakti, kegiatan olahraga, jalan santai, senam dan pembagian sembako.
Yang menarik, dalam momentum tersebut justru Roy Pattiasina memberikan apresiasi kepada Thaher Hanubun atas dukungannya terhadap rangkaian kegiatan HUT Demokrat.
Karena itu, menjadi tidak proporsional apabila seluruh persoalan hilangnya kursi Demokrat di Malra kemudian dibebankan kepada seorang figur yang bukan pengurus struktural partai di daerah tersebut.
“Tidak Berkontribusi” Perlu Dibuktikan, Bukan Sekadar Dikatakan
Pernyataan bahwa Thaher Hanubun “tidak berkontribusi” untuk Demokrat juga perlu dibuktikan dengan parameter yang jelas.
Apakah kontribusi politik seseorang hanya dihitung dari berapa banyak kursi partai yang berhasil diperoleh?
Atau apakah dukungan terhadap kegiatan partai, hubungan dengan kader, dukungan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemampuan membuka ruang komunikasi politik juga merupakan bagian dari kontribusi?
Pertanyaan tersebut penting agar kontestasi Musda tidak berubah menjadi perang opini antarkandidat.
Sebab, Musda Demokrat seharusnya menjadi ruang untuk menguji gagasan, kapasitas organisasi, pengalaman politik dan kemampuan masing-masing kandidat membangun partai.
Bukan arena untuk menjatuhkan kandidat melalui tudingan personal.
Roy Pattiasina Justru Membuka Ruang untuk Hanubun
Yang juga perlu dicatat, dukungan terhadap Thaher bukan sekadar klaim dari pendukungnya.
Ketua DPD Demokrat Maluku saat ini, Roy Pattiasina, secara terbuka menyebut Thaher Hanubun sebagai salah satu kandidat penerus kepemimpinan Demokrat Maluku.
Roy bahkan meminta masyarakat Maluku Tenggara memberikan dukungan moral dan doa apabila Thaher maju dalam Musda.
Dengan demikian, tudingan bahwa pencalonan Thaher semata-mata lahir dari ambisi pribadi justru perlu dipertanyakan.
Kalau memang demikian, mengapa Ketua DPD Demokrat Maluku sendiri secara terbuka memperkenalkan dan mendorong Thaher sebagai salah satu kandidat?
Musda Bukan Milik Satu Kelompok
Kontestasi Musda merupakan proses demokrasi internal Partai Demokrat.
Halimun Saulatu memiliki basis dan pengalaman sebagai kader partai. Asri Arman juga memiliki rekam jejak politik dan pemerintahan. Thaher Hanubun pun memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang.
Ketiganya memiliki latar belakang berbeda.
Karena itu, para pemilik suara Partai Demokrat Maluku memiliki hak untuk menilai masing-masing kandidat berdasarkan kapasitas, pengalaman, visi, kemampuan membangun organisasi dan strategi memperkuat partai ke depan.
Jangan sampai sebelum Musda dimulai, ruang demokrasi internal sudah dipenuhi oleh propaganda dan serangan personal.
Perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam politik.
Tetapi ketika perbedaan pilihan mulai diarahkan untuk membangun stigma terhadap seseorang, publik berhak bertanya: apakah yang sedang dipertarungkan benar-benar masa depan Partai Demokrat, atau sekadar perebutan kekuasaan?
Thaher Hanubun sendiri dalam sebuah kegiatan Demokrat di Maluku Tenggara pernah menyampaikan pentingnya menyatukan hati meskipun terdapat perbedaan pilihan politik.
Pesan tersebut relevan dengan suasana menjelang Musda.
Biarkan para kandidat bertarung dengan gagasan.
Biarkan pemilik suara menentukan pilihan melalui mekanisme organisasi.
Dan biarkan sejarah Partai Demokrat Maluku mencatat siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin partai lima tahun ke depan.
Bukan melalui isu, bukan melalui serangan personal, tetapi melalui proses demokrasi yang sehat.
