MAMUJU, SULAWESI BARAT — Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat menyoroti serius persoalan penahanan sejumlah petani lokal di Kabupaten Pasangkayu dalam konflik lahan perkebunan sawit dengan pihak perusahaan.
GEBRAK Sulbar menilai aparat penegak hukum harus berhati-hati dan objektif dalam menangani konflik agraria tersebut. Terlebih, sebagaimana diberitakan Ekspos Sulbar pada 11 November 2026, Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu (APSP), Yani Pepy, mengungkapkan bahwa batas lahan yang disengketakan disebut belum memiliki kepastian definitif dan baru terindikasi masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU).
Persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ketika kepastian batas HGU masih dipersoalkan, sementara petani justru harus berhadapan dengan proses pidana hingga penahanan, maka wajar jika publik mempertanyakan apakah penegakan hukum telah berjalan secara objektif dan berimbang.
Ketua GEBRAK Sulbar, Idham Nuzul Ibrahim, menegaskan bahwa kepolisian harus berdiri di atas kepentingan hukum dan keadilan, bukan di bawah bayang-bayang kepentingan perusahaan mana pun.
“Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa kepolisian justru menjadi alat atau antek-antek perusahaan dalam menghadapi petani kecil. Ini harus menjadi perhatian serius. Polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan institusi yang boleh dipersepsikan lebih berpihak kepada pemilik modal daripada rakyat kecil,” tegas Idham.
Menurut GEBRAK, perusahaan tentu memiliki hak untuk mempertahankan kepentingannya sepanjang memiliki dasar hukum yang sah. Namun, hak tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat maupun mengesampingkan kepastian hukum atas objek tanah yang disengketakan.
GEBRAK juga meminta Polres Pasangkayu membuka secara terang dasar penetapan tersangka dan penahanan para petani, termasuk alat bukti, status objek lahan, dokumen HGU, serta hasil pengukuran dan penetapan batas dari instansi pertanahan yang berwenang.
Jangan sampai hukum terlihat tajam kepada petani, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan perusahaan.
GEBRAK Sulbar mendesak Kapolres Pasangkayu dan Kapolda Sulawesi Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara tersebut. Apabila ditemukan bahwa penahanan tidak memenuhi ketentuan hukum atau terdapat kekeliruan dalam proses penyidikan, maka harus segera dilakukan koreksi sesuai mekanisme hukum, termasuk mempertimbangkan penangguhan atau pembebasan apabila syarat hukumnya terpenuhi.
Selain itu, GEBRAK meminta agar dilakukan pemeriksaan objektif terhadap dokumen HGU, peta bidang, koordinat, riwayat penguasaan tanah, serta keterangan BPN. Jangan sampai ketidakjelasan administrasi pertanahan justru menjadi persoalan yang harus ditanggung masyarakat kecil.
GEBRAK juga mengingatkan bahwa penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat. Tidak boleh ada kriminalisasi, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki kekuatan modal.
“Kapolda Sulbar harus memastikan bahwa institusi kepolisian tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Jangan biarkan muncul kesan bahwa ketika berhadapan dengan perusahaan, polisi begitu cepat bertindak, sementara suara dan hak petani justru tidak mendapatkan ruang yang adil. Kami ingin penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak diskriminatif,” lanjut Idham.
GEBRAK Sulbar menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong keterbukaan penanganan perkara hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Hukum harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat untuk menekan rakyat. Jangan sampai petani kehilangan tanah, kehilangan kebebasan, sekaligus kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
GEBRAK SULAWESI BARAT
Berani Mengawal, Tegas Melawan Ketidakadilan.
