JAKARTA — KARANGASEM – MEDIAISTANA.COM | 12 NOVEMBER 2026 —
Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, kembali memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem resmi menahan tiga tersangka baru dalam pengembangan kasus yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan mencapai Rp2.694.053.170.
Penahanan dilakukan pada Kamis, 12 November 2026. Ketiga tersangka masing-masing berinisial IWD (53), IWJ (47), dan MNA alias INJ (57). Mereka ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIB Karangasem, terhitung hingga 1 Desember 2026, untuk kepentingan penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H., menjelaskan bahwa ketiga tersangka bukan merupakan pengurus LPD, melainkan pihak penerima kredit atau penerima manfaat yang diduga menikmati dana dari praktik penyimpangan pemberian kredit.
Menurut Kusufi, perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah yang sebelumnya telah menyeret mantan kepala LPD, I Wayan Darsa, S.H., yang saat ini berstatus terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan.
Dengan penahanan tiga tersangka terbaru serta satu tersangka yang sebelumnya telah ditahan, ditambah mantan ketua LPD yang telah menjadi terdakwa, jumlah pihak yang terseret dalam perkara ini mencapai lima orang.
Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Karangasem menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit. Pola yang ditemukan antara lain pemberian kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit, dilakukan di luar wilayah pelayanan LPD, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, serta tidak dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana mestinya.
Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Akuntan Publik, kerugian yang dikaitkan dengan tiga tersangka baru tersebut mencapai Rp950 juta.
Sementara itu, total kerugian dalam perkara dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah mencapai Rp2.694.053.170.
Angka tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan dana lembaga keuangan milik desa adat yang semestinya dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pertama, tersangka IWD diduga memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp300 juta untuk pembayaran tanah. Ketika kewajiban kredit tersebut mulai membelit, IWD diduga mengarahkan I Wayan Juliadi dan I Wayan Sudarma untuk mengajukan kredit masing-masing sebesar Rp250 juta.
Kredit tersebut diduga diarahkan untuk membeli bagian tanah yang sebelumnya telah menjadi jaminan kredit IWD, sehingga utang yang bersangkutan dapat dialihkan. Kerugian keuangan yang dikaitkan dengan perbuatan IWD mencapai Rp300 juta.
Kedua, tersangka IWJ diduga memperoleh kredit sebesar Rp250 juta dengan jaminan tanah yang hendak dibelinya sendiri. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran tanah, biaya administrasi, pengurusan sertifikat, serta kepentingan pribadi.
Namun, kredit tersebut kemudian mengalami kemacetan. Kerugian yang dikaitkan dengan tersangka IWJ mencapai Rp250 juta.
Ketiga, tersangka MNA alias INJ diduga bersama I Wayan Darsa, S.H., mantan ketua LPD yang kini menjadi terdakwa, bersepakat mencairkan kredit sebesar Rp400 juta menggunakan nama istrinya, Ni Ketut Nadi.
Kredit tersebut mengalami kemacetan dan telah jatuh tempo tanpa pengembalian sebagaimana mestinya. Kerugian keuangan yang dikaitkan dengan tersangka MNA alias INJ mencapai Rp400 juta.
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem menyampaikan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik mempertimbangkan alasan subjektif dan kebutuhan untuk memperlancar proses penyidikan.
Penyidik menilai ketiga tersangka tidak kooperatif selama proses pemeriksaan. Selain itu, keterangan yang diberikan para tersangka disebut tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan penyidik.
Penahanan tersebut dilakukan agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan penyidikan perkara dapat dituntaskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan perkara LPD Kelungah ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana lembaga keuangan desa adat tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap pemberian kredit harus memiliki dasar administrasi yang jelas, melalui prosedur yang benar, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat tentu berharap penanganan perkara ini tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Setiap fakta, aliran dana, proses pencairan kredit, serta pihak yang diduga memiliki keterkaitan harus ditelusuri secara profesional berdasarkan alat bukti.
Kejaksaan juga diharapkan membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik, tanpa mengganggu kepentingan penyidikan maupun hak-hak pihak yang sedang menjalani proses hukum.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kejari Karangasem menegaskan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak-hak para tersangka.
Artinya, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, ketiganya belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
menegaskan bahwa pengusutan dugaan korupsi dana LPD harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih. Dana yang dipercayakan masyarakat harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak justru merugikan masyarakat desa adat.**
**Redaksi: David E.S.E.**
