MEDIAISTANA.COM
PANGANDARAN – 13 November 2026 — Maraknya dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi perhatian dan keresahan masyarakat. Warga meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta aparat penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang menyangkut kelestarian lingkungan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat luas.
Masyarakat Kabupaten Pangandaran secara terbuka menyampaikan aspirasi dan mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Barat, serta Kapolda Jawa Barat agar segera mengambil langkah konkret untuk memeriksa dan menertibkan seluruh aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin resmi.
Pertanyaan besar yang kini disampaikan masyarakat adalah: bagaimana pengawasan aktivitas pertambangan di Kabupaten Pangandaran selama ini berjalan, Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Apakah seluruh kegiatan pertambangan sudah memenuhi ketentuan perizinan, tata ruang, lingkungan hidup, dan keselamatan kerja.
Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan pemeriksaan nyata di lapangan, bukan sekadar pernyataan atau janji penertiban.
Masyarakat tidak ingin kekayaan alam daerah dieksploitasi tanpa kejelasan legalitas, sementara risiko kerusakan lingkungan justru harus ditanggung oleh warga sekitar.
Masyarakat meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Pangandaran.
Penegakan hukum harus menjadi bukti bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang bagi praktik pertambangan yang melanggar ketentuan.
Apabila ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin, pemerintah dan aparat berwenang diminta segera melakukan pemeriksaan, menghentikan kegiatan sesuai prosedur hukum, serta mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi pembicaraan masyarakat tanpa ada kepastian penyelesaian.
Masyarakat secara khusus meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kapolda Jawa Barat agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Apabila terdapat indikasi tindak pidana, masyarakat meminta dilakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan menyeluruh.
Lebih penting lagi, apabila ditemukan dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam aktivitas pertambangan ilegal, jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada pekerja atau pelaku lapangan.
Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Begitu pula apabila ditemukan dugaan keterlibatan oknum TNI, masyarakat meminta Panglima TNI dan jajaran terkait memastikan pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme hukum dan institusi yang berwenang.
Pernyataan tersebut merupakan aspirasi masyarakat agar hukum berlaku setara bagi semua pihak, bukan tuduhan bahwa institusi atau individu tertentu telah terlibat.
Gubernur Jawa Barat juga diminta tidak mengabaikan persoalan ini. Pengawasan terhadap perizinan pertambangan, kepatuhan lingkungan, serta pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang harus diperiksa.
Masyarakat meminta instansi terkait membuka informasi mengenai:
– Status legalitas dan perizinan setiap lokasi pertambangan yang dipersoalkan.
– Identitas perusahaan atau pemegang izin yang melakukan kegiatan.
– Kesesuaian kegiatan dengan ketentuan tata ruang.
– Dokumen persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan lingkungan.
– Pengawasan terhadap dampak pertambangan bagi masyarakat.
– Tindakan administratif maupun hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Jangan sampai pengawasan hanya dilakukan di atas meja, sementara kondisi sebenarnya di lapangan tidak diketahui secara menyeluruh.
Masyarakat juga meminta Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik lain yang memenuhi unsur hukum.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam proses perizinan, pengawasan, maupun aktivitas pertambangan, seluruh informasi dan bukti harus ditelusuri secara objektif.
Tidak boleh ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang merugikan negara, masyarakat, maupun lingkungan.
1. Segera lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi-lokasi pertambangan yang diduga beroperasi tanpa izin.
2. Hentikan kegiatan pertambangan yang terbukti melanggar ketentuan sesuai prosedur hukum.
3. Buka informasi legalitas dan perizinan pertambangan kepada masyarakat secara transparan.
4. Periksa dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memberikan perlindungan atau memfasilitasi kegiatan ilegal apabila terdapat bukti.
5. Usut dugaan keterlibatan oknum TNI maupun Polri melalui mekanisme hukum yang berlaku.
6. Audit dan telusuri apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau kerugian keuangan negara.
7. Pulihkan lingkungan apabila terbukti terjadi kerusakan akibat aktivitas pertambangan yang melanggar hukum.
Pangandaran bukan daerah yang boleh dibiarkan menghadapi persoalan pertambangan tanpa kepastian hukum. Kekayaan alam harus dikelola sesuai aturan, bukan menjadi ruang bagi kepentingan segelintir pihak dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Masyarakat ingin mengetahui apakah pemerintah benar-benar melakukan pengawasan dan apakah aparat penegak hukum siap bertindak ketika ditemukan pelanggaran.
Jangan sampai masyarakat terus bertanya, sementara dugaan aktivitas pertambangan yang bermasalah tidak mendapatkan penanganan yang jelas.
Kini masyarakat Pangandaran menunggu respons dan tindakan nyata Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Kejaksaan, serta lembaga pengawasan terkait.
Red David E.S.E.
— MEDIAISTANA.COM –
Red David E,S.E.
