JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

Kadiv Hukum DPP MAUNG: Riwayat Pendidikan Anggota DPR RI Hingga DPRD Kabupaten Harus Terbuka!

MEDIA ISTANA.COM

 

PONTIANAK, KALBAR

DPP LSM Monitor Aparatur untuk Negara dan Golongan (MAUNG) melalui Kepala Divisi Hukum, Iwan Gunawan, S.H., M.Sos., C.Med, CATT, CDRA, CLC, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil BEM Nusantara Kalimantan Barat, yang secara terbuka mendesak keterbukaan riwayat pendidikan pejabat publik. Seruan ini dinilai penting dan harus berlaku secara menyeluruh, tidak hanya di tingkat pusat.

Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya menjadi momentum untuk memperluas pembahasan mengenai transparansi dan integritas pejabat negara.

Koordinator BEM Nusantara Kalbar, Haris Ramadan, sebelumnya menyatakan bahwa jika polemik terkait riwayat pendidikan pejabat negara dijadikan momentum perbaikan, maka standar yang sama harus berlaku bagi seluruh pejabat publik. DPP LSM MAUNG memperluas seruan ini agar mencakup seluruh jajaran lembaga perwakilan rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan.

APRESIASI DAN DUKUNGAN KEPADA BEM NUSANTARA KALBAR

Kepala Divisi Hukum DPP LSM MAUNG, Iwan Gunawan, menyampaikan:

“Kami memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada rekan-rekan BEM Nusantara Kalbar. Seruan ini sangat penting dan strategis. Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya menjadi momentum untuk memperluas pembahasan mengenai transparansi dan integritas pejabat negara. Oleh karena itu, tuntutan keterbukaan riwayat pendidikan ini tidak boleh hanya ditujukan kepada Anggota DPR RI di tingkat pusat saja. Harus berlaku menyeluruh, mencakup seluruh anggota lembaga perwakilan rakyat dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Standar integritas tidak boleh berbeda-beda hanya karena perbedaan tingkatan jabatan,” ujar Iwan Gunawan. Rabu (18/11/26).

Beliau menegaskan bahwa prinsip transparansi harus diterapkan secara merata:

“Baik itu Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, maupun Anggota DPRD Kabupaten/Kota — semuanya adalah pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Semuanya memegang amanah dan kewenangan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kewajiban untuk terbuka dan dapat diverifikasi atas riwayat pribadinya berlaku sama bagi mereka semua, tanpa terkecuali,” tambahnya.

Proses verifikasi pun diminta berjalan secara objektif:

“Verifikasi riwayat pendidikan harus dilakukan secara independen, transparan, dan tanpa pandang bulu di seluruh tingkatan. Jangan hanya berani mengawasi yang di pusat, tetapi lengah terhadap yang ada di daerah. Integritas negara terjaga ketika setiap tingkatan pemerintahan sama-sama bersih dan terbuka,” tegasnya.

SERUAN KEPADA MAHASISWA DAN SISWA DI SELURUH INDONESIA

Iwan Gunawan juga menyampaikan seruan khusus kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda:

“Kepada seluruh mahasiswa dan siswa di seluruh Indonesia, mari kita bersatu dan bersama-sama mengawal tuntutan ini agar segera terealisasi — tidak hanya di pusat, tetapi hingga ke daerah-daerah terjauh sekalipun. Polemik ini jangan hanya menjadi perdebatan sesaat, melainkan titik balik untuk menuntut standar yang sama bagi seluruh pejabat publik. Transparansi riwayat pendidikan bukanlah permintaan yang berlebihan dari para wakil rakyat di mana pun mereka berada. Perjuangan ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) — tata kelola yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dari pusat hingga desa. Suara kita adalah pengingat bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jangan biarkan tuntutan ini meredup. Teruslah bersuara, karena pemerintahan yang bersih dimulai dari pejabat yang jujur, di mana pun mereka bertugas,” serunya.

DPP LSM MAUNG menegaskan bahwa keterbukaan dan verifikasi riwayat pendidikan adalah langkah awal dari integritas pejabat publik di semua tingkatan. Semakin luas dan menyeluruh penerapannya, semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di negeri ini. Semoga polemik yang terjadi saat ini menjadi momentum berharga untuk perubahan yang lebih baik, dan seruan ini menjadi langkah awal yang baik menuju tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh pelosok negeri.(TIM)

Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
Berita Terkait

MOHON DIBACA SEBELUM MENULIS BERITA

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menulis Berita :

- Perhatikan hukum:

Pastikan informasi yang Anda bagikan legal dan tidak mendukung ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan, atau aktivitas berbahaya lainnya.

 

- Hargai privasi:

Jangan bagikan informasi pribadi tentang orang lain tanpa persetujuan mereka. Ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan detail sensitif lainnya.

 

- Pertimbangkan

dampaknya: Pikirkan tentang bagaimana kata-kata Anda dapat memengaruhi orang lain. Meskipun sesuatu secara teknis legal, itu mungkin menyakitkan atau menyinggung.

 

- Verifikasi informasi:

Sebelum membagikan informasi, terutama berita atau rumor, pastikan itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

 

- Bertanggung jawab: Bertanggung jawablah atas informasi yang Anda bagikan. Bersiaplah untuk menjelaskan alasan Anda dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin terjadi.

Ingat, membangun komunitas daring yang aman dan saling menghormati adalah tanggung jawab semua orang. Mari kita gunakan kebebasan berekspresi kita dengan bijak!