JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

DPR,SAHKAN UU PERAMPASAN ASET PENGAWASAN KETAT, DAN PENEGAKAN HUKUM MATI TANPA TEBANG PILIH,BAGI KORUPTOR

JAKARTA | MEDIAISTANA.COM | KAMIS, 19 NOVEMBER 2026
– Beredarnya dokumen rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi perhatian publik. Dokumen yang disebut-sebut terdiri atas 40 halaman tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Salah satu substansi yang paling menarik perhatian adalah kemungkinan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu dan melalui mekanisme pengadilan.
Wacana tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah selama ini pemberantasan korupsi sudah cukup efektif dalam mengejar dan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan.
Kini persoalan tersebut memasuki babak baru. DPR RI telah menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan korupsi, bukan sekadar menjadi berita seremonial di gedung parlemen.
Salah satu konsep penting dalam regulasi perampasan aset adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap seseorang.
Mekanisme ini dapat menjadi instrumen hukum ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan dalam keadaan tertentu, misalnya karena pihak yang diduga melakukan tindak pidana meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya, sepanjang persyaratan hukum terpenuhi.

Namun, masyarakat harus memahami bahwa perampasan aset bukan berarti negara boleh mengambil seluruh kekayaan seseorang secara sepihak.
Harus ada dasar hukum, bukti keterkaitan aset dengan tindak pidana, pemeriksaan pengadilan, serta kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk membela haknya.
Dokumen draf yang beredar menyebut adanya ambang nilai aset paling sedikit Rp1 miliar untuk mekanisme tertentu.
Angka tersebut menjadi salah satu poin yang perlu mendapat perhatian dan verifikasi.

MEDIAISTANA.COM menegaskan bahwa angka, pasal, dan persyaratan dalam dokumen yang beredar tidak boleh langsung dianggap sebagai ketentuan final. Publik perlu mendapatkan akses terhadap naskah undang-undang yang telah disahkan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Transparansi merupakan kunci agar masyarakat mengetahui secara jelas apa saja kewenangan negara dan bagaimana perlindungan hak warga dijalankan.

Dalam dokumen yang beredar, cakupan perampasan aset disebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta kejahatan ekonomi berbasis teknologi informasi.
Cakupan akhir harus merujuk pada naskah undang-undang yang telah disahkan.
Hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana negara mampu menelusuri aset yang berasal dari kejahatan, termasuk aset yang telah dialihkan, disamarkan, atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain.

Mekanisme penanganan aset yang dijelaskan dalam dokumen draf meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Proses tersebut membutuhkan koordinasi antarlembaga penegak hukum dan instansi terkait.
Namun, semakin besar kewenangan yang diberikan kepada aparat, semakin besar pula tanggung jawab pengawasan yang harus dijalankan.

Jangan sampai kewenangan perampasan aset justru membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan pengadilan, transparansi pengelolaan barang rampasan, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme keberatan harus benar-benar diperhatikan.
Insan pers MEDIAISTANA.COM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemberantasan korupsi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pengesahan UU Perampasan Aset harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai rakyat hanya mendengar janji pemberantasan korupsi, sementara penggunaan uang negara tidak diawasi secara maksimal.
MEDIAISTANA.COM akan terus memberikan perhatian terhadap penggunaan APBN dan APBD, proyek pembangunan pemerintah, dugaan penyalahgunaan jabatan, pelayanan publik, serta berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Setiap dugaan penyimpangan harus ditelusuri berdasarkan fakta dan bukti. Pejabat yang disebut dalam pemberitaan harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

Ada sejumlah pertanyaan penting yang patut menjadi perhatian pemerintah, DPR RI, dan aparat penegak hukum:
1. Bagaimana pelaksanaan perampasan aset tanpa putusan pidana akan diawasi.
2. Bagaimana memastikan aset yang dirampas benar-benar berkaitan dengan tindak pidana.
3. Bagaimana melindungi masyarakat dan pihak ketiga yang tidak terlibat kejahatan.
4. Bagaimana pengelolaan aset hasil rampasan dilakukan secara transparan.
5. Bagaimana memastikan hasil pemulihan aset benar-benar kembali untuk kepentingan negara dan korban.
6. Bagaimana mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat.
Pertanyaan tersebut bukan untuk menghambat pemberantasan korupsi. Sebaliknya, pertanyaan itu diperlukan agar undang-undang berjalan secara adil dan tidak disalahgunakan.

Masyarakat Indonesia membutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan yang dibiarkan. Tidak boleh ada praktik korupsi yang ditutup-tutupi. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum.
MEDIAISTANA.COM akan terus menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, mengawal kebijakan pemerintah, meminta klarifikasi pejabat publik, serta menyampaikan aspirasi masyarakat berdasarkan fakta dan prinsip jurnalistik.

Pers bukan alat kekuasaan. Pers adalah bagian dari kontrol sosial dalam menjaga demokrasi, transparansi, dan kepentingan masyarakat.
Dokumen 40 halaman yang disebut dalam pemberitaan merupakan draf yang beredar. Rincian pasal dan ambang Rp1 miliar harus diverifikasi dengan naskah final UU yang disahkan DPR RI pada 19 November 2026 sebelum dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang berlaku.

RED David ES.E.

Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
Berita Terkait

MOHON DIBACA SEBELUM MENULIS BERITA

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menulis Berita :

- Perhatikan hukum:

Pastikan informasi yang Anda bagikan legal dan tidak mendukung ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan, atau aktivitas berbahaya lainnya.

 

- Hargai privasi:

Jangan bagikan informasi pribadi tentang orang lain tanpa persetujuan mereka. Ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan detail sensitif lainnya.

 

- Pertimbangkan

dampaknya: Pikirkan tentang bagaimana kata-kata Anda dapat memengaruhi orang lain. Meskipun sesuatu secara teknis legal, itu mungkin menyakitkan atau menyinggung.

 

- Verifikasi informasi:

Sebelum membagikan informasi, terutama berita atau rumor, pastikan itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

 

- Bertanggung jawab: Bertanggung jawablah atas informasi yang Anda bagikan. Bersiaplah untuk menjelaskan alasan Anda dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin terjadi.

Ingat, membangun komunitas daring yang aman dan saling menghormati adalah tanggung jawab semua orang. Mari kita gunakan kebebasan berekspresi kita dengan bijak!