AMBON — Capaian realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 yang disebut berada pada zona hijau dan di atas rata-rata nasional patut mendapat apresiasi. Namun, capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka statistik atau sekadar bahan seremoni pemerintah.
Di balik angka pendapatan daerah, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: sejauh mana peningkatan pendapatan itu benar-benar kembali dirasakan masyarakat Maluku?
Kerja keras Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Gubernur Maluku, Wakil Gubernur, Sekda, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh jajarannya, patut dihargai. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah bukan pekerjaan mudah, terlebih di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi, konsistensi dan inovasi dalam menggali serta mengamankan pendapatan daerah mulai memperlihatkan hasil.
Tetapi justru karena capaian itu sudah berada di zona hijau, standar keberhasilan harus dinaikkan.
Pemerintah tidak boleh terjebak pada logika bahwa semakin besar pendapatan otomatis semakin baik. Pendapatan daerah baru benar-benar bermakna apabila mampu memperkuat kemampuan fiskal pemerintah untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas antarpulau dan kebutuhan dasar masyarakat.
Jangan Hanya Mengejar Angka
Bapenda Maluku perlu terus memastikan setiap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola secara optimal, transparan dan akuntabel.
Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data wajib pajak, pengawasan kebocoran penerimaan, serta inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD harus menjadi agenda berkelanjutan.
Sebab, tantangan pemerintah daerah bukan hanya bagaimana meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana memastikan tidak ada potensi penerimaan yang hilang karena lemahnya pengawasan, administrasi maupun koordinasi antarinstansi.
Di sinilah capaian tahun 2026 harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi secara terbuka.
Berapa besar kenaikan pendapatan dibandingkan target?
Sektor apa yang paling memberikan kontribusi?
Di mana masih terjadi kebocoran atau ketidakoptimalan?
Dan yang paling penting, apa dampaknya terhadap belanja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar keberhasilan fiskal tidak berhenti pada laporan administrasi.
Apresiasi, Tetapi Tetap Kritis
Kinerja Bapenda Maluku dan seluruh perangkat yang terlibat layak diberikan apresiasi. Namun apresiasi bukan berarti kritik harus dihentikan.
Justru keberhasilan harus menjadi energi untuk bekerja lebih keras.
Jika realisasi pendapatan sudah berada di atas rata-rata nasional, maka masyarakat berhak berharap agar pemerintah mampu meningkatkan kualitas belanja daerah. Jangan sampai pendapatan naik, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan klasik seperti jalan rusak, akses transportasi antarpulau yang terbatas, pelayanan kesehatan yang belum merata dan kebutuhan dasar lainnya.
Pendapatan daerah harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima rakyat.
Karena itu, capaian ini seharusnya menjadi awal, bukan akhir.
Gubernur Maluku, Wakil Gubernur, Sekda dan Bapenda perlu mempertahankan tren positif tersebut sampai akhir tahun anggaran sekaligus memastikan setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kepentingan publik.
Maluku membutuhkan pemerintah yang tidak hanya mampu mengumpulkan uang, tetapi juga mampu mengubah pendapatan menjadi pembangunan yang nyata.
Selamat kepada Bapenda Maluku dan seluruh jajaran atas capaian tersebut.
Terus bekerja, terus berinovasi, tetapi jangan cepat puas.
Sebab ukuran keberhasilan APBD bukan hanya berapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan pemerintah, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat Maluku.
(Mus Latuconsina)
