Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.
Polemik Gunung Botak kembali mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Aspirasi masyarakat tentu penting disampaikan melalui ruang publik dan media, namun di saat yang sama juga perlu diperjuangkan melalui langkah-langkah kelembagaan yang lebih konkret dan konstruktif.
Pandangan Anggota DPRD Kabupaten Buru, Rustam Fadly Tukuboya, yang mendorong DPRD Buru membangun komunikasi langsung dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, patut dipahami sebagai ajakan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga pemerintahan demi kepentingan masyarakat luas.
Dalam situasi yang cukup sensitif seperti persoalan Gunung Botak, masyarakat berharap para pemangku kepentingan tidak hanya menyampaikan pandangan di media, tetapi juga aktif membangun dialog resmi guna mencari solusi yang terbaik dan berkelanjutan.
Gunung Botak bukan hanya berkaitan dengan penertiban aktivitas tambang ilegal semata. Di dalamnya terdapat persoalan ekonomi masyarakat, keamanan, lingkungan, hingga masa depan pengelolaan sumber daya alam di Pulau Buru. Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan tidak cukup hanya dari sisi penegakan aturan, tetapi juga melalui komunikasi politik yang baik, terbuka, dan berkesinambungan.
Apa yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPRD Buru, Jaidun Sa’anun, merupakan bentuk perhatian terhadap aspirasi masyarakat. Sementara dorongan Tukuboya menjadi pengingat bahwa DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki ruang yang strategis untuk membangun komunikasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
Audiensi resmi antara DPRD Kabupaten Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku dapat menjadi langkah positif untuk menyampaikan kondisi riil masyarakat sekaligus membangun kesepahaman dalam menentukan arah penataan Gunung Botak ke depan.
Di sisi lain, dukungan terhadap langkah TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga perlu diapresiasi. Kehadiran negara sangat penting agar proses penataan berjalan dengan aman dan tertib. Namun demikian, pendekatan persuasif dan dialogis tetap diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Pada akhirnya, publik tentu berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan semangat mencari solusi bersama. Sebab persoalan sebesar Gunung Botak membutuhkan sinergi semua pihak, agar kepentingan masyarakat, keamanan daerah, dan masa depan Pulau Buru dapat berjalan secara seimbang.
