Editorial Redaksi

Ada kecenderungan aneh dalam membaca politik Maluku belakangan ini: seorang gubernur bertemu tokoh politik, langsung disebut sedang membangun poros. Seorang wakil gubernur turun ke masyarakat, langsung dibaca sedang membangun basis.

Seolah-olah setiap langkah pemimpin daerah harus selalu diterjemahkan sebagai persiapan menghadapi pertarungan politik berikutnya.

Pertanyaannya sederhana: kapan mereka diberi ruang untuk bekerja?

Hendrik Lewerissa tidak perlu meminta izin kepada siapa pun untuk bersilaturahmi dengan tokoh Maluku, termasuk dengan mantan Gubernur Murad Ismail.

Pertemuan di Rumah Kopi Lela, Senin (31/8/2026), adalah fakta. Tetapi menyimpulkan pertemuan itu sebagai bukti lahirnya poros politik baru adalah tafsir.

Dan antara fakta dengan tafsir, ada jarak yang tidak boleh dihapus hanya demi membuat sebuah cerita terdengar dramatis.

Hendrik sendiri telah mengatakan, “Untuk membangun Maluku, kita harus bersilaturahim dengan semua orang.”

Apa yang salah dengan kalimat itu?

Bukankah seorang gubernur memang harus mampu berbicara dengan semua kelompok?

Bukankah membangun Maluku membutuhkan komunikasi lintas kepentingan?

Atau jangan-jangan ada yang lebih nyaman melihat elite Maluku saling menjauh daripada duduk bersama mencari jalan keluar atas berbagai persoalan daerah?

JANGAN CARI KONFLIK YANG BELUM ADA

Narasi mengenai “dua poros” Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath juga patut dipertanyakan.

Apa faktanya?

Apakah keduanya telah menyatakan berseberangan?

Apakah ada keputusan pemerintahan yang menunjukkan konflik terbuka?

Apakah ada pernyataan resmi bahwa keduanya sedang mempersiapkan kendaraan politik yang berbeda?

Jika jawabannya belum ada, maka jangan menjual dugaan sebagai kenyataan.

Politik boleh dianalisis. Tetapi politik tidak boleh dikarang.

Perbedaan aktivitas antara gubernur dan wakil gubernur juga bukan bukti keretakan.

Vanath turun ke masyarakat, itu kerja.

Hendrik membangun komunikasi dengan berbagai pihak, itu juga kerja.

Tidak semua pertemuan dengan elite adalah konsolidasi politik.

Tidak semua kunjungan kepada masyarakat adalah kampanye terselubung.

Dan tidak semua perbedaan gaya kepemimpinan adalah tanda perceraian politik.

MALUKU TERLALU BESAR UNTUK DIURUS DENGAN KALKULATOR 2030

Ada persoalan yang jauh lebih mendesak daripada siapa akan menjadi kandidat pada 2030.

Rakyat ingin melihat ekonomi bergerak.

Pelayanan publik membaik.Investasi masuk.Lapangan kerja terbuka.Infrastruktur diperbaiki.Transportasi antarpulau diperkuat.

Potensi kelautan, perikanan, pertanian dan pariwisata dikembangkan.Anak-anak Maluku memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Itulah pekerjaan gubernur.

Bukan sibuk menghitung kursi politik empat tahun sebelum waktunya. Karena itu, sangat tidak adil jika setiap langkah Hendrik Lewerissa langsung dibungkus dengan label “manuver menuju 2030”.

Biarkan gubernur bekerja.Jika Hendrik bertemu elite, mungkin ia sedang mencari dukungan untuk pembangunan. Jika Hendrik bertemu mantan pejabat, mungkin ia sedang mencari pengalaman dan jejaring.

Jika Hendrik bertemu pengusaha, mungkin ia sedang mencari investasi.Jika Hendrik bertemu masyarakat, mungkin ia sedang mencari solusi. Tidak semuanya harus dibaca sebagai perebutan kekuasaan.

YANG SEHARUSNYA DIAWASI ADALAH KINERJA

Media dan publik memang memiliki hak untuk mengkritik pemerintah. Bahkan wajib.Tetapi kritik yang sehat harus bertanya:

Apa yang sudah dikerjakan?Apa yang belum selesai? Apa yang harus diperbaiki? Apa manfaatnya bagi rakyat? Bukan terus-menerus memproduksi pertanyaan: “Siapa yang sedang membangun poros?” Pertanyaan terakhir itu mungkin menarik bagi politisi.

Tetapi bagi rakyat yang sedang menghadapi persoalan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, transportasi dan pelayanan publik, pertanyaan tersebut bukanlah kebutuhan utama.

Maluku tidak membutuhkan pemimpin yang sibuk berkampanye empat tahun lebih awal.

Maluku membutuhkan pemimpin yang bekerja keras selama mandatnya.

Dan kalau Hendrik Lewerissa benar-benar sedang bekerja membangun Maluku, maka tugas publik bukan mengganggunya dengan spekulasi, melainkan mengawasi hasil kerjanya dengan kritis.

KALAU ADA BUKTI, BUKA. KALAU TIDAK, JANGAN DIPAKSA

Inilah batas penting dalam jurnalisme politik.

Jika memang ada konflik antara gubernur dan wakil gubernur, tampilkan faktanya.

Jika memang ada dua kendaraan politik, tunjukkan siapa penggeraknya.

Jika memang ada konsolidasi menuju 2030, tampilkan bukti dan sumbernya.

Tetapi jika yang tersedia hanya foto pertemuan, aktivitas berbeda dan tafsir politik, maka jangan membuat kesimpulan seolah-olah sebuah pemerintahan sedang retak.

Sebab opini yang terlalu jauh dari fakta bukan lagi analisis. Ia bisa berubah menjadi pembentukan persepsi.

Dan Maluku tidak membutuhkan politik persepsi yang membuat masyarakat sibuk menebak-nebak konflik elite ketika pemerintah seharusnya sedang bekerja.

Hendrik Lewerissa masih memiliki mandat hingga 2030.

Abdullah Vanath juga masih berada dalam pemerintahan yang sama.

Biarkan keduanya menjalankan tugas masing-masing.

Kalau mereka bekerja baik, rakyat akan merasakan.

Kalau mereka gagal, rakyat juga akan menilai.

Dan kalau suatu hari mereka benar-benar berhadapan dalam kontestasi politik, rakyat Maluku cukup dewasa untuk menentukan pilihan tanpa perlu diprovokasi oleh spekulasi yang dibangun terlalu dini.

Karena pada akhirnya, seorang gubernur tidak akan dikenang karena berapa banyak poros politik yang berhasil ia bangun.

Ia akan dikenang karena apa yang berhasil ia bangun untuk rakyatnya.

Jadi, berhentilah mencari-cari lawan politik Hendrik Lewerissa.

Barangkali yang sedang ia cari bukan lawan untuk 2030, tetapi jalan keluar untuk Maluku hari ini.

(MLtc)