Ketua Fraksi Golkar M. Rum Soplestuny Desak Pemda Buru Konsisten Gelar Pilkades 43 Desa Tahun 2026

Penulis

-

7 Agustus 2026

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Buru, M. Rum Soplestuny, SE, mendesak Pemerintah Kabupaten Buru agar tetap konsisten melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 43 desa pada tahun 2026, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun bersama.

Desakan tersebut disampaikan Soplestuny saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buru tentang Perubahan Peraturan Daerah mengenai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Buru, Jumat (7/8/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Buru Sudarmo, Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), serta unsur terkait lainnya.

Menurut Soplestuny, pelaksanaan Pilkades tidak boleh terus mengalami penundaan tanpa dasar yang jelas. Ia menegaskan, masyarakat di puluhan desa tersebut telah lama menantikan proses demokrasi untuk memilih kepala desa secara definitif.

“Pemerintah daerah harus menghormati dan menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun hanya karena ketidakkonsistenan dalam menjalankan agenda Pilkades,” tegas Soplestuny.

Ia mengatakan, keberadaan kepala desa definitif sangat penting untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, terlalu lama bergantung pada pejabat kepala desa bukanlah kondisi ideal. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret agar tahapan Pilkades dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

“Demokrasi di tingkat desa harus dihormati. Jangan sampai hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya tertunda terus-menerus. Pilkades merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus kebutuhan masyarakat desa,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengubah kebijakan secara sepihak setelah adanya kesepakatan. Ia menilai konsistensi pemerintah menjadi kunci dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan desa.

Soplestuny berharap Bupati Buru beserta seluruh perangkat daerah segera memastikan kesiapan anggaran, regulasi, dan tahapan teknis sehingga pelaksanaan Pilkades di 43 desa dapat terlaksana pada tahun 2026 sesuai rencana.

“Jika pemerintah sudah berkomitmen, maka komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menunggu kepastian, bukan ketidakjelasan,” pungkasnya.

(Mus Ltc)

Publik Pertanyakan Mutasi dalam Kasus Widi Nur Cahyono

Penulis

KEVIN

-

7 Agustus 2026

0

MEDIAISTANA.COM | PASURUAN, 7 Agustus 2026 – Meninggalnya Widi Nur Cahyono setelah diamankan dalam operasi terkait dugaan perjudian online tidak lagi sekadar menjadi kabar duka bagi keluarga. Peristiwa tersebut kini berkembang menjadi sorotan publik yang mempertanyakan sejauh mana negara menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Di tengah proses pemeriksaan internal yang dilakukan kepolisian, langkah mutasi terhadap sejumlah personel menuai respons beragam. Bagi sebagian masyarakat, kebijakan administratif tersebut belum menjawab substansi persoalan, yakni penyebab kematian korban dan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana apabila nantinya ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Publik menilai mutasi merupakan mekanisme organisasi yang berbeda dengan proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, muncul tuntutan agar penyelidikan dilakukan secara terbuka, profesional, dan independen sehingga seluruh fakta dapat diungkap berdasarkan alat bukti, bukan sekadar penyelesaian internal.

Peristiwa ini juga memunculkan perdebatan mengenai penerapan asas equality before the law atau persamaan setiap orang di hadapan hukum. Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah standar penegakan hukum diterapkan secara sama kepada seluruh warga negara, tanpa membedakan status maupun profesi.

Menurut pandangan masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini, apabila warga sipil yang diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian dapat diproses secara pidana, maka prinsip yang sama seharusnya berlaku kepada siapa pun apabila hasil penyelidikan nantinya membuktikan adanya tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, dugaan yang berkembang di ruang publik harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang objektif. Jika penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, hasil tersebut juga harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Kasus ini turut mengingatkan pentingnya penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk pasal-pasal mengenai tindak pidana terhadap nyawa, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maupun penyalahgunaan kewenangan apabila unsur-unsurnya terbukti dalam proses hukum. Penentuan pasal yang diterapkan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.

Selain itu, mekanisme hukum acara pidana juga mengharuskan setiap penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, serta menghormati hak asasi manusia. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting agar setiap perkara memperoleh kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Di sisi lain, keluarga korban bersama sejumlah elemen masyarakat terus berharap seluruh rangkaian pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Mereka menilai transparansi merupakan kunci untuk menghilangkan spekulasi sekaligus memastikan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di depan hukum.

Kasus meninggalnya Widi Nur Cahyono kini tidak hanya menjadi perkara individual, tetapi juga menjadi ujian terhadap komitmen penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Apa pun hasil akhirnya, publik berharap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat ditegakkan.

Satgas TMMD Ke-129 Pastikan Program TNI Manunggal Air Bersih Segera Dinikmati Warga Kampung Sesor

Penulis

Hamdan

-

7 Agustus 2026

0

Satgas TMMD Ke-129 Pastikan Program TNI Manunggal Air Bersih Segera Dinikmati Warga Kampung Sesor

Jakarta -MEDIA ISTANA,Wayer, Sorong Selatan – Komitmen TNI dalam menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat terus diwujudkan melalui Program TNI Manunggal Air Bersih yang menjadi bagian dari kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 TA 2026. Memasuki Hari H+22 (ke-23), Jumat (7/8/2026), Satgas TMMD Kodim 1807/Sorong Selatan melaksanakan perbaikan pipanisasi di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, guna mendukung kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat.

Kegiatan perbaikan pipanisasi dilakukan untuk memastikan jaringan penyaluran air berfungsi secara optimal sehingga pasokan air bersih dapat mengalir dengan baik hingga ke titik-titik yang telah ditentukan. Pekerjaan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan sarana air bersih yang sedang dibangun melalui Program TMMD.

Dansatgas TMMD Ke-129 Kodim 1807/Sorong Selatan menyampaikan bahwa penyediaan akses air bersih merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman yang masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana.

“Melalui perbaikan pipanisasi ini, kami berupaya memastikan sistem penyaluran air bersih dapat berfungsi secara maksimal sehingga manfaat Program TNI Manunggal Air Bersih benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ini merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada rakyat,” ujar Dansatgas.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan personel Satgas TMMD bersama masyarakat setempat yang bekerja secara gotong royong. Semangat kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan setiap sasaran pembangunan yang telah diprogramkan.

Program TMMD Ke-129 TA 2026 tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan solusi atas kebutuhan dasar masyarakat. Dengan optimalnya jaringan pipanisasi, diharapkan masyarakat Kampung Sesor dapat menikmati akses air bersih yang layak, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. (Pendim 1807/Sorsel

Hamdan ❤️

Lurah Sudrajat Salurkan Bantuan kepada 28 Anak Yatim dan Janda Dhuafa di Kelurahan,Wujud Sinergi Pemerintah

Penulis

David Emman

-

7 Agustus 2026

0

Mediaistana com – Kota Tangerang – Jumat 7 Agustus 2026 – Semangat kepedulian sosial kembali diwujudkan melalui kegiatan penyaluran bantuan kepada anak yatim dan janda dhuafa yang diselenggarakan di Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pada Jumat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, para dermawan, serta kalangan pengusaha dalam membantu warga yang membutuhkan.

Lurah Neroktog, Sudrajat, memimpin langsung penyaluran bantuan kepada 28 penerima manfaat yang terdiri dari 13 anak yatim dan 15 janda dhuafa. Penyaluran dilakukan secara tertib melalui pengurus lingkungan guna memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak.

Dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 22 orang berasal dari wilayah RT 002/RW 006, sedangkan enam orang lainnya berasal dari RT 001/RW 005. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi penyemangat bagi para penerima.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua RW 006 Syamsul, Ketua RT 002/RW 006 Samsul (Ancung), Kasi Tata Pemerintahan Fiattikarra, serta Kasi Kemasyarakatan Kariyati Sundari. Kehadiran unsur pemerintah dan tokoh masyarakat mencerminkan komitmen bersama dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Selain dukungan dari Pemerintah Kelurahan Neroktog, kegiatan ini juga mendapat kontribusi dari Pak Jimmy dan Bapak H. Abdul Latif dari Perumahan Green Village RW 07, Kelurahan Neroktog. Tidak hanya itu, sejumlah pengusaha ternama yang menjalankan usahanya di wilayah Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan. Keterlibatan para pelaku usaha tersebut menjadi wujud nyata kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat, khususnya anak yatim dan janda dhuafa, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kolaborasi sosial.

Dalam sambutannya, Lurah Sudrajat menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan bukan semata-mata bernilai materi, melainkan juga sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, dan kehadiran pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat bagi warga yang membutuhkan.

“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat, meringankan beban para penerima, serta menjadi penyemangat bagi anak-anak yatim dan para janda dhuafa. Kepedulian terhadap sesama merupakan nilai yang harus terus kita pelihara bersama,” ujar Sudrajat.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan para dermawan, untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong serta memperkuat solidaritas sosial. Menurutnya, kolaborasi yang terjalin merupakan fondasi penting dalam membangun lingkungan yang harmonis, peduli, dan saling menguatkan.

Apresiasi turut disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan tersebut. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, pengusaha dan dunia usaha diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus menebarkan kepedulian , kebaikan serta memperkuat budaya berbagi kepada sesama.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kelurahan Neroktog menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada aspek pemerintahan, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan. Diharapkan kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Mediainstana.com
Redaksi David E,.SE.

Kepala Desa Karyamukti : Realisasi Dana Desa Bangun Drainase, Mohon Dinas SDA Survei Lapangan

Penulis

Beni Nugraha

-

7 Agustus 2026

0

Garut, Mediaistana.com – Pemerintah Desa Karyamukti, selesai realisasikan Dana Desa tahap pertama tahun 2026, untuk pembangunan infrastruktur drainase di Kp. Cigadung RW.06, Desa Karyamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Jum’at (07/08/2026).

“Saat ditemui awak media, hadir Kepala Desa Karyamukti Enjah, dan Sekertaris Desa Karyamukti Lukman Hakim”

Kepala Desa Karyamukti Enjah mengatakan, pembangunan infrastruktur darinase perkebunan menuju permukiman memiliki panjang 113 M, lebar 0.30 M, tinggi 1.75 M, dibangun dari anggaran Dana Desa Pemerintah Pusat sebesar Rp.129.930.200,- yang selesai dibangun pada tanggal 30 Juni 2026.

Proses pekerjaan darinase di Kp. Cigadung

“Pembangunan drainase tersebut, guna memudahkan akses aliran air dari perkebunan ke permukiman, sebagai antisipasi terjadi longsor, karena diatas perkebunan ada sumur keramat yang sebelumnya digunakan oleh warga masyarakat,” ujar Enjah sebagai Kepala Desa Karyamukti.

Lanjut Enjah, berharap kepada masyarakat darinase yang telah dibangun untuk dirawat, dan dijaga kebersihannya. Selain itu berharap terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan Dinas Pertanian untuk disurvei, diperbaiki, agar dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Pungkasnya.

Jurnalis : (Beni Nugraha, AMD., KD., C.BJ., C.EJ., C.In., C.Par).

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Timur Raih Penghargaan ASN Berprestasi Dari Bupati

Penulis

Muhammad Nasir

-

7 Agustus 2026

0

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Timur Raih Penghargaan ASN Berprestasi Dari Bupati

Aceh Timur –Mediaistana.com

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Timur, Teuku Amran, S.E., M.M., menerima penghargaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Berprestasi dari Bupati Aceh Timur.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan kontribusi besar Teuku Amran dalam penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Timur.

Selama masa tanggap darurat, Teuku Amran memimpin jajaran Satpol PP dan WH Aceh Timur untuk terlibat aktif dalam berbagai upaya penanggulangan banjir. Mulai dari membantu proses evakuasi warga terdampak, mengamankan kawasan terdampak, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, hingga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait agar penanganan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran.

Bupati Aceh Timur menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan kepada ASN yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pada saat menghadapi kondisi darurat bencana.

Teuku Amran mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan semata-mata hasil kerja pribadi, melainkan buah dari kerja keras seluruh jajaran Satpol PP dan WH Aceh Timur serta dukungan berbagai pihak yang bersama-sama berupaya membantu masyarakat terdampak banjir.

“Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh personel Satpol PP dan WH Aceh Timur yang telah bekerja tanpa mengenal lelah di lapangan. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pengabdian, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Teuku Amran.

Diharapkan, penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk terus bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, dan semangat melayani masyarakat.

Komnas HAM Soroti Capaian Banyuwangi dalam Pembangunan Inklusif, Diusulkan Ikut Penilaian HAM Nasional

Penulis

KEVIN

-

7 Agustus 2026

0

MEDIAISTANA.COM | BANYUWANGI – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengapresiasi komitmen Pemkab Banyuwangi dalam memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang inklusif.

Apresiasi tersebut disampaikan saat audiensi dan sosialisasi program Penilaian HAM di Banyuwangi, Kamis (6/8/2026), yang dihadiri langsung Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah bersama jajaran komisioner.

Di depan jajaran Komisioner Komnas HAM, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan bahwa pembangunan daerah diarahkan pada pendekatan human-centered development atau pembangunan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Menurut Ipuk, pendekatan tersebut tercermin dari penurunan angka kemiskinan menjadi 6,13 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 75,17, usia harapan hidup yang menjadi 74,43 tahun, serta pertumbuhan ekonomi 5,65 persen pada 2025.

“Di sektor pendidikan kami terus memperkuat program sosial dan inklusif, Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, hingga beasiswa Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif,” ujar Ipuk.

Pemkab juga memperluas layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus melalui program Agage Pintar dan Lebur Seketi (Layanan Inklusif Peserta Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Hati) agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Di bidang kesehatan, Banyuwangi mengembangkan layanan preventif melalui Mall Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, serta telekonsultasi 24 jam OASIS Wangi (Online Akses Solusi Indonesia Sehat dari Banyuwangi) yang bekerja sama dengan NGO NORA Health dari Amerika Serikat.

“Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dasar. Kami memastikan faktor ekonomi, usia, maupun keterbatasan geografis tidak menghalangi warga memperoleh layanan yang layak,” kata Ipuk.

Komitmen terhadap prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Unit Layanan Disabilitas.

Saat ini 6 dari 54 organisasi perangkat daerah telah mempekerjakan aparatur sipil negara penyandang disabilitas. Ruang partisipasi pembangunan pun dibuka lebar melalui forum Rembuk Difabel, Rembuk Lansia, dan Rembuk Anak.

Untuk pemenuhan hak pangan, Pemkab Banyuwangi menjalankan program Rantang Kasih bagi lebih dari 3.000 lansia miskin serta penanganan stunting melalui program Banyuwangi Tanggap Stunting, dengan melibatkan dan memberdayakan pedagang sayur keliling.

“Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, dan menikmati kehidupan yang layak tanpa terkecuali,” tegas Ipuk.

Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengaku terkesan dengan kesiapan Banyuwangi dalam memaparkan berbagai indikator pembangunan berbasis hak asasi manusia.

“Saya cukup terkejut karena memperoleh data yang sangat komprehensif dari Ibu Bupati. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Anis.

Atas komitmen tersebut, Anis mengatakan akan menunjuk Banyuwangi sebagai salah satu daerah di Indonesia yang dilakukan penilaian nilai-nilai HAM dalam pembangunan daerahnya.

Penilaian HAM merupakan program nasional yang telah berjalan selama tiga tahun di bawah koordinasi Bappenas untuk mengukur kepatuhan pemerintah terhadap prinsip-prinsip HAM.

Ditambahkan Anis, Banyuwangi menjadi salah satu daerah di Pulau Jawa dan mewakili dari Jawa Timur yang akan diproyeksikan mengikuti penilaian HAM tahun depan bersama sejumlah daerah lain di Indonesia.

“Program yang dijalankan Banyuwangi menunjukkan banyak kemajuan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan sudah mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai indikator hak asasi manusia,” kata Anis. (Kevin)

Penulis

KEVIN

-

7 Agustus 2026

0

MEDIAISTANA.COM | BANYUWANGI – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengapresiasi komitmen Pemkab Banyuwangi dalam memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang inklusif.