Beranda blog Halaman 108

Dorong Investasi di Banyuwangi, JMSI Tekankan Kolaborasi Media, Pemerintah dan Dunia Usaha

0

BANYUWANGI — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pengurus Cabang Banyuwangi membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun para investor yang menanamkan modal di Bumi Blambangan.

 

Komitmen tersebut disampaikan jajaran pengurus JMSI Banyuwangi saat hadir dalam siaran Radio Fajar FM, Jumat (7/8/2026). Dalam kesempatan itu, JMSI menyoroti pentingnya sinergi antara media, pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Ketua JMSI Banyuwangi, Subahrodin Yusuf, mengatakan media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan.

 

Menurutnya, pemberitaan yang produktif, berimbang dan mengedepankan kepentingan publik dapat ikut menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan investasi di daerah.

 

“JMSI terbuka untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun seluruh investor yang masuk ke Banyuwangi. Sinergi ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif melalui pemberitaan yang produktif dan berimbang,” ujar Subahrodin.

 

Ia menegaskan, keterlibatan media dalam pembangunan daerah tetap harus berjalan sesuai dengan fungsi pers, yakni memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

 

Sementara itu, Sekretaris JMSI Banyuwangi, Dedi Jumhardiyanto, menyatakan media siber di Banyuwangi siap mengambil bagian dalam mengawal berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

 

Dedi menyebut JMSI Banyuwangi juga berkomitmen mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, termasuk program Tandang Bareng, dengan tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.

 

“JMSI Banyuwangi akan terus mendukung Pemkab Banyuwangi, khususnya dalam mengawal dan menyukseskan program Tandang Bareng. Melalui kerja bersama dan gotong royong, pembangunan di Banyuwangi dapat berjalan lebih optimal,” kata Dedi.

 

Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan agar berbagai potensi daerah, termasuk sektor investasi dan ekonomi, dapat berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Melalui siaran tersebut, JMSI Banyuwangi juga ingin memperluas komunikasi dengan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan investor. Ruang kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemitraan sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Banyuwangi.

 

JMSI Banyuwangi menegaskan, dukungan terhadap pembangunan daerah akan tetap dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas media, keberimbangan pemberitaan dan kepentingan publik.

Sambut HUT RI ke-81, Polres Buru Gelar Kerja Bakti Dukung Gerakan Indonesia ASRI

0

 

Menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan semangat pengabdian dan kepedulian lingkungan, Polres Buru melaksanakan kegiatan kerja bakti pembersihan jalan dan lingkungan sekitar, Jumat (7/8/2026). Kegiatan ini sekaligus mendukung penuh program nasional Gerakan Indonesia ASRI — Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Berlokasi di sepanjang jalan dari Perempatan Brimob hingga Kantor Kejaksaan Negeri Buru, kegiatan ini berjalan penuh semangat dan kekompakan. Dipimpin langsung oleh Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M., seluruh personel Polres Buru tampak kompak bergotong royong menyapu jalan dan membersihkan sampah di sepanjang jalur tersebut.

Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergitas dan soliditas antar-instansi pemerintahan di Kabupaten Buru. Semangat kebersamaan yang terpancar memperkuat ikatan kerja sama antarlembaga dalam membangun lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.

Kapolres Buru menyampaikan, kegiatan ini bukan sekadar pembersihan fisik, melainkan ungkapan syukur dan cinta tanah air di momen HUT RI ke-81. “Kami ingin merayakan kemerdekaan dengan karya nyata. Lingkungan yang bersih adalah cerminan masyarakat dan bangsa yang beradab. Melalui kerja bakti ini, kami wujudkan Indonesia ASRI — agar Kabupaten Buru senantiasa Aman, Sehat, Resik, dan Indah untuk kita semua,” ujarnya.

Disiplin, kekompakan, dan semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam kegiatan ini. Harapannya, langkah kecil ini dapat menginspirasi seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, serta mempererat tali persaudaraan dalam membangun Kabupaten Buru yang semakin maju dan sejahtera.

Bupati Aceh Timur Temui BNPB, Minta Percepatan Pencairan Dana Stimulan Tahap II bagi Korban Banjir

0

Bupati Aceh Timur Temui BNPB, Minta Percepatan Pencairan Dana Stimulan Tahap II bagi Korban Banjir

 

Aceh Timur–Mediaistana.com 

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat proses pencairan dana stimulan rumah rusak ringan (RR) dan rumah rusak sedang (RS) tahap II bagi korban banjir Aceh Timur.

 

Permintaan tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dan melakukan koordinasi dengan jajaran BNPB Pusat di Kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (6/8/2026).

 

Rombongan Bupati Aceh Timur diterima langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah, bersama sejumlah pejabat BNPB lainnya.

 

Dalam pertemuan tersebut, Al-Farlaky menyampaikan bahwa masyarakat korban banjir terus mempertanyakan kepastian pencairan dana stimulan tahap II.

 

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berharap BNPB dapat mempercepat seluruh proses administrasi dan penyaluran agar bantuan segera diterima masyarakat.

 

“Setiap turun ke lapangan masyarakat selalu bertanya kapan dana stimulan tahap kedua dicairkan. Kami berharap proses ini dapat dipercepat sehingga masyarakat segera menerima haknya,” kata Al-Farlaky.

 

Bupati Al-Farlaky juga sempat melakukan komunikasi melalui video call whatshap dengan Kepala BNPB Letjend Suharyanto untuk menyampaikan aspirasi korban banjir Aceh Timur. Saat kedatangan Al-Farlaky, Kaban BNPB sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah.

 

Menurut Al-Farlaky, apabila proses pencairan tahap II terus mengalami keterlambatan, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu berbagai dinamika di tengah masyarakat. Bahkan, beberapa kali para korban banjir telah menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi agar bantuan segera direalisasikan.

 

“Kami berharap tahap kedua ini dapat segera diproses dan direalisasikan sehingga persoalan rehabilitasi rumah masyarakat dapat segera diselesaikan,” pintanya.

 

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan perkembangan penyaluran dana stimulan pascabanjir di Aceh Timur. Berdasarkan data sementara, penerima bantuan rumah rusak ringan mencapai 2.707 unit dengan total anggaran Rp40,605 miliar. Sementara penerima bantuan rumah rusak sedang sebanyak 2.611 unit dengan total anggaran Rp78,330 miliar. Dengan demikian, total anggaran dana stimulan yang dialokasikan mencapai Rp118,935 miliar.

 

Hingga 30 Juli 2026, penyaluran dana stimulan yang telah ditransfer melalui Virtual Account (VA) CMS ke rekening penerima mencapai Rp109,095 miliar atau 91,73 persen dari total anggaran.

 

Sementara itu, untuk pencairan Termin I sebesar 80 persen melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), bantuan telah diterima oleh 2.102 penerima rumah rusak ringan dengan nilai Rp25,244 miliar dan 1.963 penerima rumah rusak sedang dengan nilai Rp47,122 miliar. Total dana yang telah dicairkan mencapai Rp72,366 miliar atau 76,44 persen dari total alokasi.

 

Meski demikian, Al-Farlaky menjelaskan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses penyaluran, di antaranya penjadwalan pencairan oleh pihak perbankan serta masih adanya penerima bantuan yang belum memiliki kejelasan status kepemilikan tanah.

 

Selain membahas percepatan dana stimulan, Bupati juga menyampaikan sejumlah persoalan rehabilitasi pascabencana lainnya kepada BNPB, termasuk percepatan perbaikan jaringan irigasi di kawasan Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim.

 

Menurutnya, kerusakan jaringan irigasi tersebut berdampak terhadap aktivitas pertanian di 12 gampong yang hingga kini belum dapat kembali menggarap sawah.

 

Dalam laporannya, Al-Farlaky kembali mengingatkan besarnya dampak banjir yang melanda Aceh Timur. Pada masa tanggap darurat, bencana tersebut melanda seluruh 24 kecamatan dan 454 gampong. Sebanyak 81.603 rumah terdampak banjir dengan jumlah pengungsi mencapai 56.332 kepala keluarga atau 236.822 jiwa. Sementara total masyarakat terdampak tercatat sebanyak 81.603 kepala keluarga atau 290.582 jiwa, serta menyebabkan 58 orang meninggal dunia.

 

Berdasarkan pendataan awal BNBA Tahap I sebelum verifikasi, jumlah rumah yang mengalami kerusakan mencapai 25.917 unit, terdiri atas 16.599 rumah rusak ringan, 5.484 rumah rusak sedang, dan 3.844 rumah rusak berat.

 

Setelah dilakukan verifikasi oleh tim enumerator, sebanyak 8.065 unit rumah dinyatakan memenuhi syarat menerima bantuan, meliputi 2.707 rumah rusak ringan, 2.611 rumah rusak sedang, dan 2.747 rumah rusak berat. Data tersebut ditetapkan melalui SK Bupati Aceh Timur Nomor 360/119/2026 tanggal 20 Februari 2026.

 

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga telah mengusulkan BNBA Tahap II sebanyak 18.681 unit rumah yang terdiri dari 13.501 rumah rusak ringan, 3.493 rumah rusak sedang, dan 1.687 rumah rusak berat. Selanjutnya, BNBA Tahap III juga telah diusulkan sebanyak 26.126 unit rumah kepada BNPB yang terdiri dari 24.454 rumah rusak ringan, 1.272 rumah rusak sedang, dan 400 rumah rusak berat.

 

Di akhir pertemuan, Bupati Al-Farlaky menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang selama ini aktif mendampingi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sejak masa tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir.

 

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan BNPB terus diperkuat sehingga seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan secara tuntas demi percepatan pemulihan kehidupan masyarakat Aceh Timur.

 

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama. Kami optimistis, dengan dukungan dan komitmen BNPB, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Aceh Timur dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat segera merasakan manfaatnya dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” tutup Al-Farlaky.(*)

Bupati Al Farlaky Temui Mendagri Tito Karnavian Bahas Percepatan Penanganan Pascabanjir

0

Bupati Al Farlaky Temui Mendagri Tito Karnavian Bahas Percepatan Penanganan Pascabanjir

 

Aceh Timur – Mediaistana.com 

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Banjir Sumatera,di Gedung A Lantai 2, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, guna membahas percepatan penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Timur. Jum’at, 7 Agustus 2026.

 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Timur didampingi Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur, Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri turut didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, Staf Khusus Menteri Bidang Keamanan dan Hukum sekaligus Kepala Posko Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, S.I.K., S.H., M.H., serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Al-Farlaky menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam penanganan dampak banjir, sekaligus memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) yang sedang berjalan.

 

Pembahasan juga difokuskan pada perkembangan penyaluran berbagai bantuan bagi masyarakat terdampak banjir, mulai dari bantuan hidup (jadup), dana stimulan, hingga bantuan perabot rumah tangga.

 

Selain itu, turut dibahas perkembangan penyaluran dana stimulan bagi rumah rusak ringan (RR) dan rumah rusak sedang (RS) agar prosesnya dapat segera dituntaskan.

 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Al-Farlaky juga meminta kepada Kepala Posko Satgas PRR agar terus memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat Aceh Timur yang hingga saat ini masih belum tersalurkan.

 

Menurutnya, percepatan penyaluran seluruh bantuan menjadi harapan besar masyarakat yang telah lama menunggu proses pemulihan pascabencana.

 

Bupati berharap sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus diperkuat sehingga seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak banjir untuk segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

 

Langkah Bupati Aceh Timur melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah kementerian di Jakarta merupakan bagian dari ikhtiar Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mempercepat pemulihan pascabanjir.

 

Dalam beberapa hari terakhir, Bupati Al-Farlaky aktif menjajaki komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah pusat guna memastikan seluruh hak masyarakat terdampak banjir dapat segera direalisasikan.

 

Menurut Bupati, perjuangan tersebut tidak hanya berfokus pada percepatan penyaluran bantuan hidup (jadup), dana stimulan, bantuan perabot rumah tangga, serta rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah pusat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh Timur yang menjadi korban banjir.

 

“Ini adalah amanah yang harus kami perjuangkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan terus mengetuk pintu kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar seluruh hak masyarakat terdampak banjir dapat segera dipenuhi. Kami tidak ingin ada warga yang tertinggal dalam proses pemulihan ini,” tukas Bupati Al-Farlaky

Petugas pertanian melakukan pendampingan

0

Petugas pertanian melakukan pendampingan secara langsung di lapangan terhadap masyarakat Desa Lawe Stul dalam mengembangkan sektor pertanian kakao. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam budidaya, perawatan, serta pengelolaan tanaman kakao yang baik dan benar.
Melalui praktik langsung di lapangan, masyarakat memperoleh bimbingan mengenai teknik penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, serta peningkatan kualitas hasil panen. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas kakao dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Lawe Stul.

196 Guru Terdampak Banjir Di Empat Kecamatan Terima Bantuan Dari PGRI Aceh Timur

0

196 Guru Terdampak Banjir Di Empat Kecamatan Terima Bantuan Dari PGRI Aceh Timur

 

ACEH Timur- Mediaistana.com 

Ketua PGRI Kabupaten Aceh Timur sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, Bustami, S.Pd., M.Si. menyalurkan bantuan kepada 196 guru yang terdampak banjir di Kecamatan Simpang Jernih, Ranto Selamat, Birem Bayeun, dan Sungai Raya.7 Agustus 2026

 

Penyerahan bantuan dipusatkan di SD Negeri 1 Ranto Selamat, Kamis 7 Agustus 2026.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bustami, S.Pd., M.Si. menyampaikan bahwa setiap guru penerima bantuan mendapatkan santunan sebesar Rp100.000,-. Bantuan ini merupakan bagian dari bantuan Pengurus Besar PGRI untuk 1.640 guru di Kabupaten Aceh Timur dengan total nilai Rp164.450.000,-.

 

“Dana ini merupakan wujud nyata solidaritas dari guru-guru di seluruh Indonesia untuk rekan-rekan kita yang sedang mengalami musibah. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi penyemangat untuk terus menjalankan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa,” ujar Bustami.

 

PGRI Kabupaten Aceh Timur mengapresiasi kepedulian Pengurus Besar PGRI dan seluruh guru di Indonesia. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan dampak musibah sekaligus mempererat rasa kebersamaan di lingkungan PGRI.

 

KM Pangrango Berangkat Cepat, 5 Penumpang Tertinggal di Banda: Efisiensi atau Dievaluasi?

0

Saumlaki,mediaistana.com -Lima penumpang KM Pangrango dilaporkan tertinggal di Pelabuhan Banda, Maluku Tengah, Jumat (7/8/2026), setelah kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni itu disebut hanya sekitar 30 menit bersandar sebelum melanjutkan pelayaran menuju Saumlaki.

Peristiwa tersebut menyisakan kekecewaan mendalam bagi para penumpang yang seharusnya melanjutkan perjalanan dari Banda menuju Tanimbar.

Bagi mereka, keberangkatan kapal bukan sekadar soal ketepatan jadwal. Ketika kapal meninggalkan dermaga sementara penumpang belum kembali ke atas kapal, persoalannya menyentuh aspek pelayanan, koordinasi, informasi, hingga tanggung jawab operator terhadap penumpang.

Insiden itu pun memunculkan pertanyaan serius: apakah pengejaran ketepatan waktu pelayaran telah berjalan seimbang dengan kepastian seluruh penumpang terlayani dan terakomodasi?

Bersandar Singkat, Lima Penumpang Tertinggal

Informasi yang dihimpun menyebutkan, KM Pangrango hanya sekitar 30 menit berada di Pelabuhan Banda sebelum bertolak kembali.

Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, lima penumpang dilaporkan belum sempat kembali ke kapal ketika KM Pangrango meninggalkan dermaga.

Situasi semakin pelik karena sebagian barang bawaan para penumpang disebut masih berada di dalam kapal.

Para penumpang yang tertinggal akhirnya harus menghadapi persoalan baru: mencari alternatif perjalanan, menanggung biaya tambahan, serta menghadapi ketidakpastian untuk dapat melanjutkan perjalanan menuju wilayah Tanimbar.

Kondisi geografis Maluku yang terdiri atas gugusan pulau membuat persoalan tersebut tidak sederhana. Ketika sebuah kapal meninggalkan pelabuhan, kesempatan untuk memperoleh moda transportasi pengganti tidak selalu tersedia dalam waktu singkat.

Keterangan Waktu Sandar Dipersoalkan

Persoalan semakin mencuat ketika muncul perbedaan informasi mengenai durasi KM Pangrango bersandar di Pelabuhan Banda.

Saat dikonfirmasi awak media, petugas di loket informasi disebut menyampaikan bahwa kapal telah bersandar selama sekitar satu jam.

Keterangan tersebut dipersoalkan karena terdapat kesaksian di lapangan yang menyebut waktu sandar kapal hanya sekitar 30 menit.

Perbedaan informasi tersebut penting untuk diklarifikasi karena menyangkut kronologi utama mengapa lima penumpang dapat tertinggal.

Dalam situasi seperti ini, publik membutuhkan penjelasan berdasarkan data dan catatan operasional, bukan sekadar klaim sepihak.

Penumpang Jangan Langsung Dibebani Kesalahan

Persoalan lainnya adalah cara petugas memberikan penjelasan kepada penumpang maupun awak media.

Alih-alih memperoleh solusi yang segera dan penjelasan komprehensif, penumpang yang tertinggal disebut justru mendapatkan respons yang dinilai menyudutkan.

Jika benar demikian, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi Pelni, sebab pelayanan transportasi publik tidak hanya menyangkut keberangkatan dan kedatangan kapal, tetapi juga bagaimana petugas menangani penumpang ketika terjadi persoalan.

Penumpang yang tertinggal tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan dirinya kembali ke kapal sesuai ketentuan. Namun, operator juga memiliki tanggung jawab memastikan proses embarkasi dan debarkasi berlangsung dengan informasi yang jelas, koordinasi yang baik, serta prosedur yang dapat mencegah penumpang tertinggal.

Karena itu, investigasi terhadap insiden Banda seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang terlambat naik, tetapi juga menelusuri bagaimana sistem pengawasan penumpang dijalankan sebelum kapal meninggalkan dermaga.

Pelni Perlu Buka Data Operasional

Insiden ini semestinya menjadi momentum bagi PT Pelni untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai prosedur keberangkatan KM Pangrango dari Pelabuhan Banda.

Beberapa hal penting perlu dijelaskan, antara lain waktu kapal tiba, waktu mulai dan selesai proses debarkasi serta embarkasi, waktu kapal meninggalkan dermaga, mekanisme pengecekan penumpang sebelum keberangkatan, hingga bagaimana prosedur penanganan ketika terdapat penumpang yang belum kembali ke kapal.

Jika terdapat standar operasional prosedur (SOP) tertentu mengenai waktu sandar dan pemeriksaan penumpang, publik berhak mengetahui bagaimana SOP tersebut diterapkan dalam kasus ini.

Apalagi KM Pangrango merupakan salah satu moda transportasi penting bagi masyarakat kepulauan di Maluku, termasuk warga yang bepergian dari Ambon menuju Banda dan selanjutnya ke wilayah Tanimbar.

Bukan Sekadar Persoalan Lima Penumpang

Kasus lima penumpang yang tertinggal di Banda tidak semestinya dipandang sebagai persoalan kecil.

Di wilayah kepulauan seperti Maluku, kapal penumpang merupakan bagian penting dari konektivitas masyarakat. Keterlambatan atau tertinggalnya seseorang dari sebuah kapal dapat berdampak panjang karena pilihan transportasi pengganti sangat terbatas.

Karena itu, insiden tersebut layak menjadi bahan evaluasi manajemen PT Pelni, khususnya terhadap pola pelayanan, komunikasi petugas, koordinasi di pelabuhan, serta mekanisme memastikan seluruh penumpang telah berada di atas kapal sebelum keberangkatan.

Seorang keluarga penumpang meminta agar persoalan tersebut tidak ditutup-tutupi.

“Jangan sampai ambisi mengejar ketepatan waktu dilakukan dengan cara menumbalkan penumpang di dermaga, lalu ditutup-tutupi dengan kebohongan petugas di loket informasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan dari pihak keluarga penumpang yang masih perlu dikonfirmasi kepada manajemen PT Pelni.

Menunggu Jawaban PT Pelni

Kini publik menunggu penjelasan resmi PT Pelni mengenai insiden lima penumpang yang tertinggal di Banda.

Apakah keberangkatan KM Pangrango telah sesuai dengan SOP? Berapa sebenarnya durasi kapal bersandar? Bagaimana proses pengecekan penumpang sebelum kapal bertolak? Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Bagi masyarakat Maluku, KM Pangrango bukan sekadar kapal penumpang. Ia merupakan salah satu penghubung penting antarpulau dan bagian dari denyut kehidupan masyarakat kepulauan.

Karena itu, ketepatan waktu memang penting. Namun, ketepatan waktu tidak boleh mengorbankan kepastian pelayanan, keselamatan, dan hak penumpang.

Insiden di Banda harus menjadi alarm bagi PT Pelni untuk memastikan bahwa efisiensi operasional tetap berjalan beriringan dengan pelayanan publik yang profesional, manusiawi, transparan, dan bertanggung jawab.

(Petu)

“Dikhianati Anak Buah, Janji Cepat Sertipikat Nusron Malah Molor di Seluruh Indonesia”

0

Mediaistana.com – JAKARTA , Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggagas revolusi layanan pertanahan dengan transformasi yang mengedepankan kecepatan, kepastian, dan kemudahan bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur, integrasi data pertanahan, penerapan sistem Pengukuran Terjadwal, serta percepatan layanan Peralihan Hak.

Salah satu terobosan yang dijalankan Kementerian ATR/BPN adalah sistem Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian maksimal 12 hari. Masyarakat pemohon akan mendapat jadwal pengukuran paling lambat tujuh hari sejak pendaftaran. Setelah pengukuran selesai, penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan rampung dalam lima hari. Kebijakan ini diharapkan memangkas waktu tunggu dan memberi kepastian pelayanan.

Di sisi lain, Menteri Nusron menyoroti lambatnya layanan Peralihan Hak atau balik nama sertipikat tanah. Ia menilai verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlarut-larut menjadi penghambat utama. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sinkronisasi data Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) guna mempercepat verifikasi BPHTB.

“Peralihan Hak saat jual beli tanah perlu balik nama, saat ini juga lama. Salah satu penyebabnya verifikasi BPHTB. Saya butuh NOP sinkron dengan NIB agar verifikasi cepat. Kami buat aturan, verifikasi BPHTB di Pemda maksimal tiga hari,” tegas Nusron.

Namun, di balik janji transformasi, realitas di lapangan berbicara lain. Berbagai pengakuan masyarakat mengindikasikan pelayanan masih tersendat dan prosedur berbelit-belit. Ada yang mengaku mengurus sertipikat sejak tahun 2024 namun belum juga tuntas, dengan alasan antrean pengukuran yang menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun biaya sudah dibayarkan.

Keluhan serupa muncul dari berbagai daerah, mulai dari proses peningkatan hak atas tanah yang memakan waktu hingga dua tahun meskipun persyaratan lengkap, hingga dugaan praktik pungutan liar yang masih berlangsung di sejumlah kantor BPN. Masyarakat menilai pegawai BPN dinilai pandai membuat alasan agar proses berjalan lambat, dan pungli dianggap bukan lagi rahasia umum.

Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antara kebijakan transformasi yang digaungkan Menteri Nusron dengan kenyataan di tingkat pelaksanaan. Pengurusan sertipikat dinilai tetap lama dan bertele-tele di hampir seluruh provinsi, seolah-olah ada tembok tebal antara instruksi pimpinan dan tindakan anak buah. Menteri Nusron dinilai telah diberi kabar manis yang tidak sesuai fakta di lapangan. ( Red )

Mendagri Siapkan Tiga Langkah sebagai Solusi Operasional Gaji Pegawai Pemda

0

 

MEDIAISTANA.COM

Jakarta ,5 Agustus 2026

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah menyiapkan tiga langkah guna menjawab permasalahan kesulitan daerah dalam membayar gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia pun membantah adanya anggapan bahwa dirinya menolak tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah yang mengalami kesulitan menggaji pegawai.

“Tolong di media jangan sampai apa istilahnya ada yang memberitakan salah [dengan judul] ‘Mendagri menolak usulan tambahan TKD daerah, titik dua, jangan mau dibohongi oleh staf’, enggak gitu yang saya sampaikan,” ujar Mendagri kepada awak media usai Konferensi Pers Pemerintah: Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Ketiga langkah tersebut meliputi, pertama, meminta daerah agar melakukan efisiensi. Mendagri menegaskan, berdasarkan hasil penelusuran lapangan tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat sejumlah anggaran yang mestinya bisa diefisiensi oleh daerah guna menggaji pegawai, seperti besarnya anggaran perjalanan dinas hingga honor rapat.

Ia pun mengapresiasi Bupati Lahat yang berinisiatif melakukan efisiensi dari sejumlah belanja pendukung daerah sehingga mampu menghemat Rp400 miliar. “Nah itu yang saya minta, kerjakan dulu itu (efisiensi). Jangan tahu-tahu minta aja langsung tambahan DAU (Dana Alokasi Umum), No. Kerjakan dulu efisiensi dan kami akan turunkan tim,” jelasnya.

Langkah kedua dilakukan ketika Kemendagri telah menurunkan tim ke daerah dan hasilnya memang diperlukan adanya insentif, khususnya bagi daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat. Mendagri pun mendorong Kementerian Keuangan dan akan mengawal pencairan DBH tersebut.

“Kita akan sampaikan ke Menteri Keuangan, tolong dong bayarin yang itu. Karena itu buat belanja pegawai. Begitu dibayar, dia sudah cukup, selesai masalah,” tuturnya.

Langkah terakhir dilakukan untuk daerah yang sudah dibedah dari sisi efisiensi anggaran dan tidak memiliki DBH atau betul-betul mengalami kekurangan. Mendagri menegaskan pemerintah siap memberikan insentif DAU melalui Kementerian Keuangan. Pihaknya mencatat, terdapat 79 daerah yang mengalami kesulitan tersebut.

“Nah ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah, enggak cukup. DBH enggak ada atau ada DBH tapi enggak cukup bayar belanja pegawai dari jalan lain. Ini harus top up dari Menteri Keuangan,” tutupnya.

Puspen Kemendagri

Aris.t

Lepas Balon Tandai Dimulainya PORSENAP 2026, Lapas Sidoarjo Kobarkan Semangat Sportivitas dan Kebersamaan

0

Mediaistana.com||Sidoarjo – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni Narapidana (PORSENAP) Tahun 2026 melalui upacara pembukaan yang digelar pada Jumat (7/8) di Halaman Dalam Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat sportivitas, kebersamaan, serta memperkuat nilai-nilai positif dalam proses pembinaan warga binaan.

 

Upacara pembukaan dihadiri oleh pejabat struktural, seluruh petugas, dan warga binaan peserta PORSENAP. Seluruh petugas mengenakan seragam olahraga sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan kegiatan yang menjadi agenda rutin dalam menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bertindak mewakili Kepala Lapas Kelas IIA Sidoarjo, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana (Kasi Binadik) menyampaikan sambutan sekaligus secara resmi membuka rangkaian kegiatan PORSENAP 2026. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa olahraga dan seni merupakan bagian penting dari proses pembinaan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan jasmani, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan disiplin, serta membangun jiwa sportivitas dan kebersamaan di antara warga binaan.

Beliau juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti setiap perlombaan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi nilai-nilai fair play, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan bagaimana setiap peserta mampu menunjukkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menjadikan setiap perlombaan sebagai sarana pembelajaran dalam membentuk pribadi yang lebih baik.

 

Usai penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan balon sebagai simbol dimulainya Pekan Olahraga dan Seni Narapidana Tahun 2026. Balon-balon yang dilepaskan ke udara menjadi lambang semangat baru, harapan, serta komitmen bersama untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan.

 

 

Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme warga binaan yang akan mengikuti berbagai cabang olahraga dan seni. Sorak semangat para peserta semakin menambah semarak kegiatan, mencerminkan semangat positif yang ingin dibangun melalui PORSENAP sebagai salah satu program pembinaan kepribadian di lingkungan pemasyarakatan.

 

Melalui berbagai perlombaan yang akan diselenggarakan, warga binaan diberikan ruang untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, meningkatkan kesehatan fisik, serta membangun rasa percaya diri. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan antarsesama warga binaan maupun antara warga binaan dengan petugas dalam suasana yang harmonis dan kondusif.

 

Seluruh rangkaian PORSENAP dilaksanakan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan. Pengawasan dilakukan secara optimal oleh petugas agar setiap perlombaan berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan tujuan pembinaan.

 

Melalui penyelenggaraan PORSENAP 2026, Lapas Kelas IIA Sidoarjo terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan program pembinaan yang humanis, produktif, dan berdampak. Diharapkan kegiatan ini mampu menjadi sarana membangun karakter positif, memperkuat semangat nasionalisme, serta mempersiapkan warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.

 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak

#Kemenimipas #SetahunBerdampak #ImipasSetahunBergerakBerdampak