Gerudug Kantor DPRD Subang Ratusan Masyarakat yang tergabung dalam Sohandi,Laskar Indonesia,AMS.

Upaya untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang dilakukan oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam Sohandi (Solidaritas Hak Asasi dan Keadilan) Subang,Laskar Indonesia dan AMS gerudug gedung DPRD Subang tidak membuahkan hasil karena tidak ada satupun anggota Dewan yang dapat menemuinya.

Rabu (04/08/26)

Dalam aksi mengemukakan pendapat dimuka umum di gedung DPRD subang salah seorang orator aksi menyampaikan”sangat kecewa terhadap kinerja para anggota dewan,ketika ada pemberitaan disalah satu media online di kab Subang mengenai pejabat yang sedang tidur didalam ruangan kerjanya kenapa tidak dipanggil pejabat tersebut untuk diberikan teguran oleh DPRD”ungkap orator aksi.

Sekarang kasus ini sedang bergulir dipengadilan negeri subang seharusnya ada panggilan untuk pejabatnya untuk dikenakan sanksi etik,apakah benar sudah ada teguran dari pihak anggota Dewan untuk pejabat yang tidur diwaktu jam kerja”ungkapnya dalam aksinya.

Dalam aksinya di gedung DPRD kabupaten Subang penyampaian pendapat tidak bisa diterima langsung oleh anggota Dewan karena tidak ada satupun anggota legislatif yang dapat menghampiri aksi massa tersebut.

Penanggung jawab aksi menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada institusi kepolisian yang telah mengawal kami dari awal pemberangkatan sampai akhir acara penyampaian pendapat dimuka umum ini bisa terlaksana secara aman,damai dan kondusif”ungkapnya.

LSM LASKAR NKRI SUBANG DESAK KEJAKSAAN NEGERI SUBANG — TINDAK LANJUT LAPORAN DUGAAN KORUPSI DAN PUNGLI DESA CIRULUK.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM LASKAR NKRI Kabupaten Subang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, secara resmi melaksanakan audiensi di Kejaksaan Negeri Subang. Kegiatan ini merupakan langkah tindak lanjut nyata atas laporan pengaduan yang telah disampaikan kepada pihak Kejaksaan pada tanggal 24 Juni 2026 lalu terkait dugaan tindak pidana korupsi dan praktik pungutan liar yang terjadi di Desa Ciruluk, Kecamatan Kalijati.

Dalam audiensi yang berlangsung tersebut, DPD LSM LASKAR NKRI Kabupaten Subang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD, Anton Nugraha, S.H., CPM., CPLO., C.Neg., CPS., CPL., menyampaikan secara rinci perkembangan situasi serta bukti-bukti tambahan yang diperoleh dari masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, pungutan liar, dan berbagai kejanggalan yang merugikan warga Desa Ciruluk.

Laporan kegiatan ini sekaligus ditembuskan kepada Ketua Umum DPP LSM LASKAR NKRI Bapak H.M.E. Suparno, Sekretaris Jenderal DPP Bapak Drs. H. Nana Taruna, S.MM., Panglima DPP Bapak S. Martin, serta seluruh jajaran pengurus DPP, DPW, dan DPD LASKAR NKRI se-Indonesia. Laporan disampaikan oleh Ferry Hilman, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat DPD LSM LASKAR NKRI Kabupaten Subang.

KOMENTAR APEN SUPANDI, KABAG SDM DPD LSM LASKAR NKRI KABUPATEN SUBANG.

“Langkah yang telah dilaksanakan hari ini adalah bukti nyata bahwa kami tidak sekadar berbicara, tetapi terus melangkah demi keadilan rakyat. Laporan sudah masuk sejak 24 Juni 2026, dan hari ini kami datang kembali untuk memastikan laporan itu tidak sekadar tersimpan di lemari, melainkan benar-benar diproses oleh aparat penegak hukum.”

“Kami menghargai Kejaksaan Negeri Subang yang telah menerima audiensi ini. Namun kami tetap menegaskan: kasus dugaan korupsi dan pungutan liar di Desa Ciruluk tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditunda-tunda, dan tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Bukti sudah ada, nama-nama sudah teridentifikasi, dan kerugian rakyat sudah nyata dirasakan.”

“Kepada seluruh pihak yang terlibat — baik yang memungut secara langsung maupun yang melindungi di balik layar — ketahuilah bahwa Laskar NKRI tidak akan berhenti di sini. Jika dalam waktu yang wajar belum ada kemajuan yang memuaskan, kami siap membawa langkah ini lebih jauh lagi. Rakyat tidak boleh dipungut secara tidak sah, uang desa tidak boleh dipakai sesuka hati, dan siapa pun yang terbukti bersalah harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum tanpa pandang bulu!”

⚖️ DASAR HUKUM YANG MENJADI ACUAN

Dasar Hukum Ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pungutan liar dan penyalahgunaan keuangan desa dapat dijerat pidana korupsi

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 Pengelolaan keuangan desa wajib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Korupsi Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara seumur hidup.