mediaistana.com

Serang – Usai menggelar Sosialisasi Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Elfidian Iskariza mendampingi Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, menyerahkan sertipikat tanah secara door to door di Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Selasa (4/8/2026).

Sebanyak 10 sertipikat diserahkan secara simbolis, terdiri atas lima sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat dan lima sertipikat tanah wakaf untuk Masjid Jami-Annajah. Penyerahan dilakukan langsung kepada para penerima sebagai bentuk komitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Salah satu penerima sertipikat PTSL, Mahrus, mengaku lega setelah akhirnya memiliki kepastian hukum atas tanah miliknya. Ia menilai proses pengurusan sertipikat berlangsung mudah, cepat, dan tanpa dipungut biaya melalui program PTSL. Menurutnya, pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang juga responsif dan dapat dipercaya.

Rasa syukur juga disampaikan salah satu nadzir penerima sertipikat tanah wakaf. Ia mengatakan, dengan terbitnya sertipikat atas nama tanah wakaf untuk Masjid Jami-Annajah, aset tersebut kini memiliki kepastian hukum sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. “Alhamdulillah, sekarang tanah wakaf ini sudah bersertipikat. Insyaallah manfaatnya bisa terus digunakan untuk kepentingan umat dan prosesnya juga cepat kurang lebih 1 bulan, tanpa biaya tambahan,” ungkapnya.

Harison mengajak perangkat desa, para nazir, dan pengelola wakaf untuk bersama-sama mendukung percepatan sertipikasi tanah, baik tanah milik masyarakat maupun tanah wakaf. Menurutnya, administrasi pertanahan yang lengkap menjadi kunci dalam melindungi aset agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dan di masa depan.

“Sebagai wakaf produktif yang sebelumnya merupakan lahan sawah, baik digunakan untuk masjid, mushola, pesantren, kami mohon bantuan para pengelola wakaf dan nadzir. Pertama, tunjukkan batas-batas tanahnya dengan jelas. Kedua, lengkapi administrasi pertanahannya. Jangan berhenti pada ikrar wakaf secara lisan, tetapi pastikan prosesnya selesai hingga sertipikat diterbitkan,” ujar Harison.

Ia menambahkan, sengketa tanah wakaf masih menjadi persoalan yang kerap ditemui di berbagai daerah. Karena itu, pendaftaran dan sertipikasi tanah wakaf merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga agar aset wakaf tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya bagi kepentingan umat.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mengapresiasi komitmen Kanwil BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang dinilainya responsif dalam membantu masyarakat, khususnya melalui percepatan sertipikasi tanah wakaf dan PTSL. “Saya bersyukur Kanwil dan Kantah sangat responsif membantu masyarakat, terutama untuk sertipikasi tanah wakaf dan masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan semua ini menjadi keberkahan. Sawah wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan pembangunan masjid. Tolong dijaga baik-baik karena ini adalah amanah umat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bersama,” pungkasnya.

(Rafiqi)

mediaistana.com

Serang – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten berkolaborasi dengan Komisi II DPR RI menggelar Sosialisasi Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Serang, Selasa (4/8/2026).

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengatakan bahwa di balik ibadah wakaf yang mulia terdapat aspek administrasi yang tidak kalah penting untuk memastikan niat baik para wakif tetap terjaga. Menurutnya, administrasi pertanahan merupakan instrumen perlindungan agar tanah wakaf tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Harison menegaskan bahwa sengketa tanah wakaf merupakan persoalan nyata yang masih sering terjadi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum. “Mungkin ada yang bertanya, “Memang wakaf bisa bersengketa?” Bisa. “Memang wakaf bisa digugat?” Bisa. “Memang tanah wakaf bisa diambil kembali?” Bisa. Karena itu, agar hal-hal tersebut tidak terjadi, mudah-mudahan melalui diskusi hari ini kita memperoleh pencerahan tentang bagaimana menjaga tanah wakaf agar tetap berada pada statusnya dan terus memberikan kemanfaatan bagi umat,” Ujarnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, terdapat sekitar 21 ribu bidang tanah wakaf di Provinsi Banten. Namun, sekitar 7 ribu bidang di antaranya masih belum bersertifikat sehingga menjadi pekerjaan rumah bersama. Untuk mempercepat penyelesaiannya, Kanwil BPN Provinsi Banten menggulirkan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas Tanah Wakaf (GEMAPATAS Wakaf) sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi, memasang batas, mengukur, memetakan, hingga mendaftarkan tanah wakaf.

Harison mengajak seluruh nazir, wakif, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta masyarakat untuk berkolaborasi menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf di Banten. Menurutnya, apabila terdapat tanah wakaf lama yang belum memiliki dokumen lengkap atau menghadapi kendala administrasi, penyelesaiannya masih dapat ditempuh melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penetapan atau isbat wakaf.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan, Harison juga menginstruksikan seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Banten untuk mengantarkan langsung sertifikat yang telah selesai kepada masyarakat. “Saya telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Banten agar setiap sertifikat yang telah selesai, baik PTSL, wakaf, maupun layanan lainnya, diantarkan langsung kepada masyarakat. Datangi rumahnya, datangi nazirnya, dan serahkan secara langsung. Jangan sampai sertifikat yang sudah selesai justru menumpuk di kantor,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, menilai percepatan sertifikasi tanah wakaf menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjaga aset umat. Ia mengingatkan agar praktik wakaf tidak lagi dilakukan atas nama perseorangan, melainkan atas nama badan hukum atau lembaga agar memiliki perlindungan yang lebih kuat.

“Setelah saya menjadi ketua umum, saya mengambil kebijakan tidak ada lagi orang mewakafkan tanah kepada pribadi. Wakaf harus kepada organisasi atau yayasan agar tidak menimbulkan persoalan ketika pewakif sudah meninggal. Jangan sampai tanah wakaf kemudian disewakan, digadaikan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Jazuli juga mengapresiasi komitmen Kanwil BPN Provinsi Banten yang telah membentuk tim percepatan sertifikasi tanah wakaf. Ia berharap seluruh persiapan teknis dapat segera diselesaikan sehingga program ini dapat dipercepat untuk mencakup tanah wakaf milik pesantren, masjid, madrasah, maupun organisasi keagamaan lainnya.

“Yang paling penting adalah mengamankan aset umat. Jangan sampai tanah yang sudah diwakafkan digugat kembali oleh ahli waris. Di sinilah tugas kita bersama, para ulama, BPN, dan seluruh pemangku kepentingan, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tanah yang telah diwakafkan harus dijaga untuk kemaslahatan umat,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Plh. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Banten, Encep Mulya Nahkrowi, serta Ketua Majelis Fatwa Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Syibli Syarjaya, dengan moderator Ketua Bidang Ekonomi PB Mathla’ul Anwar sekaligus Wakil Dekan FEB UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Efi Syarifudin. Kegiatan turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang, Osman Affan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Goyandi Dwi Ammar, serta sekitar 100 peserta dari kalangan akademisi.

(Rafiqi)

Sumber: Humas BPN Banten