Program “Polisi Mengajar” yang digagas Kapolda Maluku terus diimplementasikan di wilayah hukum Polres Buru. Kali ini, Kapolsek Namlea IPTU Charles Langitan, S.H., M.H. turun langsung menjadi pengajar dengan memberikan materi bertema “Kesadaran Hukum” kepada siswa-siswi kelas XI dan XII SMK Negeri 2 Kabupaten Buru, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Buru Nomor: Sprin/735/VII/KEP./2026 tanggal 31 Juli 2026 tentang Penunjukan Tim Pengajar Program Kapolda Maluku “Polisi Mengajar” pada SMA/SMK sederajat di wilayah hukum Polsek Namlea.

Dalam penyampaiannya, IPTU Charles Langitan mengajak para pelajar memahami pentingnya kesadaran hukum sebagai bekal kehidupan bermasyarakat. Materi yang diberikan tidak hanya membahas pengertian hukum secara umum, tetapi juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal Maluku yang menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda.

Para siswa diperkenalkan dengan konsep hukum adat sebagai bagian dari kehidupan orang basudara, berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hingga nilai-nilai adat seperti Pela Gandong, Sasi, Badat atau Masohi (gotong royong), serta penghormatan kepada tetua adat.

Kapolsek juga menjelaskan filosofi Maluku “Potong di kuku rasa di daging” sebagai simbol kuatnya rasa persaudaraan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, para pelajar diberikan pemahaman mengenai manfaat kesadaran hukum, di antaranya menciptakan kehidupan yang tertib dan aman, membangun hubungan sosial yang harmonis, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menghindarkan diri dari berbagai pelanggaran hukum.

Penyampaian materi diperkuat melalui pemutaran video ilustrasi agar lebih mudah dipahami peserta.

Sebanyak 35 siswa-siswi mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Suasana belajar berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab. Para siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar mendapatkan apresiasi berupa uang jajan yang diberikan langsung oleh Kapolsek Namlea sebagai bentuk motivasi agar semakin semangat belajar dan memahami hukum.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ps. Kanit Binmas Polsek Namlea Aipda Marhamah Ely, Bhabinkamtibmas Desa Jikumerasa Aipda A. Latupono, dewan guru, serta para siswa-siswi SMK Negeri 2 Kabupaten Buru.

Kepala sekolah dan para guru menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka menilai Program Polisi Mengajar memberikan edukasi hukum secara langsung kepada para pelajar sehingga dapat membentuk karakter yang disiplin, taat hukum, serta menjauhi berbagai perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perundungan (bullying), maupun pelanggaran terhadap norma agama dan adat.

Program ini juga merupakan kelanjutan dari kegiatan Polisi Mengajar yang sebelumnya telah dilaksanakan di sekolah yang sama melalui materi tentang bahaya narkoba dan minuman keras serta pencegahan bullying.

Melalui Program Polisi Mengajar, Polres Buru berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara kepolisian dan dunia pendidikan dalam membangun generasi muda yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kesadaran hukum sejak usia sekolah.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar hingga berakhir pukul 10.00 WIT.

MEDIAISTANA.COM – TANGERANG Konfirmasi Tak Berbalas, Mediaistana.com Soroti Minimnya Respons Kasat Satpol PP Kota Tangerang Terkait Penertiban PKL
Kota Tangerang | 5 Agustus 2026
Persoalan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong Sipon dan Poris Plawad kembali menjadi perhatian masyarakat. Hingga kini, warga masih menunggu kepastian mengenai kapan penertiban akan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, dan tanpa tebang pilih.

Di tengah meningkatnya perhatian publik, tim redaksi Mediaistana.com berupaya menjalankan fungsi jurnalistik dengan meminta konfirmasi kepada Kasat Satpol PP Kota Tangerang melalui aplikasi WhatsApp. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada jadwal penertiban, mekanisme pelaksanaan, serta langkah pemerintah dalam menata kawasan tersebut.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diterima atas permintaan konfirmasi tersebut.

Bagi insan pers, memperoleh konfirmasi bukan sekadar memenuhi prosedur administrasi. Konfirmasi merupakan bagian penting dari pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Ketika pejabat publik tidak memberikan penjelasan, ruang informasi yang seharusnya diisi oleh data dan kebijakan berpotensi digantikan oleh berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Di sisi lain, warga yang selama ini menyampaikan aspirasi mengenai kondisi PKL di kawasan GOR Gondrong Sipon dan Poris Plawad berharap pemerintah menunjukkan kepastian langkah. Mereka menginginkan penegakan peraturan dilakukan secara adil, transparan, dan konsisten terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan.

Sebagai aparat penegak Peraturan Daerah, Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum. Karena itu, komunikasi yang terbuka kepada masyarakat melalui media menjadi bagian penting dari akuntabilitas pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Di sisi lain, pejabat publik memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab agar informasi yang diterima masyarakat utuh dan berimbang.

Mediaistana.com berharap pihak Kasat Satpol PP Kota Tangerang dapat memberikan penjelasan resmi mengenai kebijakan penataan PKL di kawasan GOR Gondrong Sipon dan Poris Plawad. Kepastian informasi dinilai penting agar masyarakat mengetahui arah kebijakan pemerintah dan tidak terjebak pada berbagai dugaan yang belum terverifikasi.

Hingga berita ini diterbitkan, Kasat Satpol PP Kota Tangerang belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi melalui WhatsApp.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab dan klarifikasi. Apabila tanggapan resmi diterima, Mediaistana.com akan memuatnya secara proporsional sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip pemberitaan yang berimbang.
Red David E, S.E.