Heboh,, Calon kades/Kuwu Karangampel Dan Kedokan Agung, gelar undian Berhadiah motor

Indramayu -MediaIstana. com.
Warga di kabupaten Indramayu Besok Tanggal 10 Desember 2025 akan mengikuti gelaran pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilwu), Pilwu ini akan di gelar di 139 desa yang mengikuti.

Di 139 desa tersebut, setidaknya ada dua calon kepala desa dari dapil 2 yang bertarung merebut simpati warga dalam Pilkades / pilwu Kabupaten Indramayu.

Ada banyak sekali cara bagi para calon kepala desa di Kabupaten Indramayu untuk menarik simpati warga.

Diantaranya Desa Karangampel lor, kecamatan Karangampel, dan desa kedokan agung, kecamatan kedokan bunder.

Dua desa tersebut berlomba lomba memberikan bagaimana agar warga bersimpati memberikan dukungan kepada para calon kuwu yang memberikan Dorprise tersebut.

Di desa Karangampel lor calon kuwu/kades dengan nomor urut( 5) Sunedi, menyediakan lima motor dan beberapa hadiah menarik lainnya, seperti kulkas, sepeda gunung, Megicjar, kompor gas, kipas angin, dan hadiah menarik lainnya.
Selasa, (9/12/2025).

Hadiah tersebut menurut salah satu warga Karangampel lor akan di undi setelah nomor lima terpilih dengan suara terbanyak dari calon lainnya.
“Betul pak, ada beberapa motor dan hadiah menarik lainnya yang di sediakan oleh calon nomor urut (05) (Sunedi).
Rencananya hadiah tersebut akan di undi setelah nomor lima terpilih atau menang, ” Ujar denggol(nama samaran, red)

Disisi lain menengok di desa kedokan agung, kecamatan kedokan bunder, hal yang sama di lakukan oleh salah satu paslon kuwu yaitu calwu nomor urut tiga(03), H. Kasdi, yang sudah menyediakan Dorprise undian beberapa unit motor, rencananya motor-motor tersebut akan di undi bila mana nomor urut (03) H. Kasdi terpilih, bahkan firal di medsos media ‘feasbook’ yang di situ mengatakan bahwa pengundian akan di lakukan di masing-masing TPS, setelah selesai penghitungan atau setelah selesai acara.

Perlu di ketahui jumlah TPS desa kedokan agung 15 TPS.

“Hal ini sangat menarik,mengajak warga desa kedokan agung agar bersemangat untuk datang ke TPS, ” ucap salah satu warga (is).

Dilanjutkan menurut is,

“Hal yang wajar menurut saya, secara tidak langsung ini promosi dari salah satu paslon calwu,teknis apa yang kiranya bisa mengajak warga untuk mendukung nya, itu pun tidak ada larangan menurut saya, silahkan dari semua paslon calwu sebisa bisanya mempromosikan dirinya, agar di minati warga,
Yang ini kita bicara teknis y, ajakan yang sehat, karena yang di larang kan money politic, yang bagi bagi duit itu y, “ucap nya sambil tersenyum.

Iyons74. Kabiro Indramayu*

Oleh Muhamad Daniel Rigan

Menertibkan Gunung Botak di Kabupaten Buru sesungguhnya bukan perkara rumit. Pada akhirnya, persoalan itu selalu kembali pada dua hal yang paling mendasar: apakah niatnya benar namun strategi salah, atau strateginya tepat tetapi niatnya yang keliru. Dua poros sederhana yang menentukan masa depan sebuah tanah yang terus disesaki ambisi.

Gunung Botak tidak hanya menyimpan emas, tetapi juga menyimpan cermin—cermin yang memantulkan siapa sesungguhnya kita ketika berhadapan dengan kekuasaan, kepentingan, dan keberanian untuk melakukan yang benar. Di sanalah semua pihak diuji: pemerintah dengan kebijakannya, aparat dengan ketegasannya, dan masyarakat dengan kesadarannya.

Namun kebenaran, seperti biasa, sering bersembunyi. Ia tak selalu terdengar dari podium, tak selalu tampak di laporan resmi, dan tak selalu tersurat dalam janji-janji penertiban. Ada kalanya kebenaran justru berbisik dari tempat yang paling sunyi.

Maka, bila kita ragu menentukan apakah masalahnya terletak pada niat atau strategi, barangkali memang sudah saatnya bertanya pada sesuatu yang tak pernah berpihak pada siapa pun: rumput yang bergoyang, yang tiap hari menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi—tanpa kepentingan, tanpa pencitraan, tanpa agenda terselubung.

Di antara desir angin itu, mungkin kita akan menemukan jawaban yang tak kita dengar di ruang rapat: bahwa menertibkan Gunung Botak tidak akan pernah berhasil jika hati tidak tertib terlebih dahulu.

( Ahmad)

Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF

Penertiban terhadap penambangan ilegal di Gunung Botak oleh pemerintah dan aparat keamanan merupakan langkah penting, namun upaya ini belum menyentuh akar persoalan. Penindakan di area Gunung Botak saja tidak akan menyelesaikan masalah selama aktivitas tong dan tromol belum ditata dengan baik seperti di Desa Wamsait, Desa Widit, Kecamatan Wailata, hingga Lolongguba.

Fakta bahwa tong-tong pemrosesan berdiri tepatnya di belakang rumah warga memperlihatkan betapa berbahayanya situasi ini. Penggunaan bahan kimia berisiko tinggi, limbah yang mencemari tanah dan air, adalah ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Karena itu penertiban tidak boleh berhenti pada setop aktivitas tambang, melainkan harus berlanjut pada penataan lokasi pengolahan.

Pemerintah dan aparat keamanan wajib memerintahkan pemilik tong untuk memindahkan seluruh aktivitas pengolahan ke lokasi yang jauh dari permukiman warga. Tidak cukup hanya mengatur ulang posisi di belakang desa atau memindahkan beberapa meter dari rumah penduduk—tong harus dipindahkan betul-betul ke kawasan yang aman, terkontrol, dan tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Keselamatan warga tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.

Penertiban yang menyeluruh adalah satu-satunya cara menjaga wibawa hukum. Jangan ada ruang bagi dugaan tebang pilih. Jangan ada titik rawan yang sengaja dibiarkan. Negara harus hadir bukan hanya melalui razia yang tampak di permukaan, tetapi melalui kebijakan yang konsisten, transparan, dan berpihak pada keselamatan rakyat.

Harapan masyarakat Buru sederhana: penertiban ini harus menjadi momentum besar untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Lingkungan harus pulih, ekonomi harus berjalan sehat, dan hukum harus dihormati. Dan semua itu hanya dapat diwujudkan jika penertiban dilakukan secara total—termasuk memastikan tong dan tromol dipindahkan jauh dari permukiman warga sebagai bagian tak terpisahkan dari penegakan keadilan yang sesungguhnya.

Pewarta ( Syam )

Oleh, Dr. DJUNAIDI RAUPELE, SE. M.Si, Ketua Lembaga Pelayanan Publik dan Pengawasan Pembangunan

Pengosongan kawasan Gunung Botak dari aktivitas penambangan ilegal menandai sebuah fase baru dalam sejarah sosial, ekonomi, dan lingkungan Pulau Buru. Kawasan yang selama bertahun-tahun menjadi pusat perburuan emas, konflik kepentingan, dan peredaran merkuri kini memasuki periode yang relatif lebih sunyi. Bagi sebagian orang, ini adalah kelegaan. Bagi sebagian lainnya, ini adalah kehilangan sumber penghidupan.

Gunung Botak selama ini dihuni oleh beragam wajah penambangan: penambang lokal anak adat, warga lokal non-adat, hingga pekerja dari luar Pulau Buru dan luar Provinsi Maluku. Mereka hidup dalam satu ruang yang sama, namun dengan akses, perlindungan, dan kerentanan yang berbeda. Ketika aktivitas dihentikan, maka yang tersisa bukan hanya lubang-lubang bekas tambang, tetapi juga luka-luka sosial, persoalan ekonomi, dan pertanyaan besar tentang arah kebijakan ke depan.

Kondusivitas: Sampai Kapan Bisa Bertahan?

Pasca-pengosongan, stabilitas yang muncul bukanlah kondisi alami, melainkan hasil dari kehadiran dan pengawasan aparat negara. Maka pertanyaan yang patut diajukan adalah: sampai kapan rasa kondusif ini mampu bertahan tanpa bayang-bayang kekuatan represif?

Kondusivitas yang sejati bukan tidak adanya manusia di lokasi tambang, tetapi hadirnya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kesempatan ekonomi yang sah. Bila ruang legal belum benar-benar diisi oleh skema usaha resmi yang berpihak pada masyarakat lokal, maka kekosongan itu berpotensi kembali diisi oleh praktik-praktik lama dalam bentuk baru.

Pengalaman banyak daerah menunjukkan, ketika ketertiban hanya ditopang oleh patroli aparat tanpa solusi ekonomi, konflik akan kembali muncul dalam bentuk yang lebih tersembunyi dan lebih sulit dikendalikan.

Koperasi Tambang: Harapan Baru atau Beban Administratif?

Skema koperasi sering diposisikan sebagai jalan tengah: negara mengatur, masyarakat mengelola, dan lingkungan dilindungi. Namun di atas kertas konsep ini tampak indah, tetapi dalam praktiknya menghadapi tantangan besar.

Beberapa persoalan krusial yang harus dijawab secara jujur:

1. Persyaratan perizinan:
Apakah koperasi milik masyarakat lokal benar-benar mampu memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang rumit tanpa intervensi pihak luar?

2. Modal dan teknologi:
Apakah koperasi akan diberi akses pada teknologi ramah lingkungan yang benar-benar mampu menggantikan merkuri, atau hanya menjadi formalitas hukum?

3. Rekrutmen tenaga kerja:
Siapa yang akan diprioritaskan?
– Anak adat?
– Warga lokal?
– Pekerja luar daerah?
Bagaimana mencegah konflik horizontal akibat kecemburuan sosial dalam proses rekrutmen?

4. Transparansi dan pengawasan:
Siapa yang mengawasi koperasi agar tidak berubah wajah menjadi perusahaan terselubung milik elite tertentu?

Di Ujung 2025: Pertanyaan yang Sangat Relevan

Pengujung tahun anggaran 2025 adalah momentum refleksi. Negara telah mengeluarkan biaya sosial, keamanan, dan politik yang tidak kecil untuk mengosongkan Gunung Botak. Maka pertanyaan wajar yang muncul adalah:

Apakah tahun 2026 akan menjadi awal kebangkitan ekonomi rakyat secara legal dan ramah lingkungan?

Atau sekadar jeda sebelum siklus konflik berikutnya?

Sebagai bagian dari masyarakat sipil dan lembaga pengawasan pelayanan publik dan pembangunan, sikap tidak menikmati hasil tambang justru memberi ruang berdiri pada posisi moral yang jernih: berpihak pada kepentingan bersama, bukan pada keuntungan segelintir pihak.

Kesejahteraan Bersama: Jalan Tengah yang Berkeadilan

Makna “kesejahteraan bersama” dalam konteks Gunung Botak adalah keseimbangan:

✅ Yang bekerja memperoleh penghasilan layak
✅ Negara hadir melalui regulasi dan pengawasan
✅ Lingkungan dipulihkan
✅ Masyarakat menikmati air dan ikan yang bebas merkuri

Ini bukan utopia, tetapi membutuhkan keberanian politik, kejujuran birokrasi, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Penutup: Ikhtiar Panjang

Gunung Botak hari ini adalah ruang kosong secara fisik, tetapi penuh makna secara sosial. Kondusifitas yang ada harus dijaga bukan dengan dominasi, tetapi dengan keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan pengelolaan yang transparan.

Ikhtiar menjaga situasi kondusif bukan pekerjaan satu malam. Ini adalah perjalanan panjang untuk memastikan bahwa Gunung Botak tidak lagi menjadi luka bersama, tetapi berubah menjadi simbol transisi menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.(Syam)

Oleh,: Drs. Muz Latuconsina, MF

Upaya pemerintah dan aparat keamanan menertibkan penambangan ilegal di Gunung Botak patut diapresiasi. Namun langkah ini belum cukup. Penegakan hukum tidak boleh berhenti di lereng Gunung Botak semata, sementara aktivitas tong dan tromol yang tersebar di desa Wamsait, desa Dava, desa Widit, kecamatan Wailata, hingga Lolongguba berjalan tanpa sentuhan hukum. Jika penindakan hanya menyasar satu titik, maka keadilan berubah menjadi ilusi—tajam ke satu arah, tumpul ke arah lain.

Masyarakat berhak melihat ketegasan negara yang menyeluruh, bukan sekadar simbolik. Karena apa artinya menertibkan tambang di Gunung Botak jika bahan olahan tetap diproses secara bebas di tong dan tromol yang beroperasi di luar kawasan itu? Aktivitas tersebut tetap merusak lingkungan, tetap melahirkan konflik kepentingan, dan tetap menggerogoti kewibawaan hukum. Status “di luar Gunung Botak” tidak boleh menjadi tameng untuk melanggengkan praktik ilegal.

Keadilan sejati lahir dari keberanian mengambil langkah yang sama tegas kepada siapa pun, di mana pun. Penertiban harus menyeluruh, konsisten, dan transparan. Jangan ada ruang bagi dugaan tebang pilih. Jangan ada zona abu-abu yang sengaja dibiarkan. Negara harus hadir secara utuh, tidak sekadar dalam gambar-gambar razia sesaat, tetapi dalam kebijakan yang berkelanjutan dan tidak pandang bulu.

Masyarakat Buru berharap operasi penertiban ini bukan hanya penanganan permukaan, melainkan gerakan besar untuk menata kembali tata kelola sumber daya alam—demi lingkungan yang lestari, ekonomi yang sehat, dan hukum yang dihormati. Keadilan bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana ia ditegakkan: menyeluruh, adil, dan tanpa kompromi.( Ahmad )

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah Polda Maluku dengan fokus pada tantangan fungsi pembinaan dan operasional Polri guna mendukung transformasi organisasi menuju Polri Presisi.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Tim Penelitian Puslitbang Polri yang menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan penelitian di Polda Maluku. Acara dihadiri oleh pejabat utama Polda Maluku, para Kapolres/ta jajaran, dan pejabat utama Polres setempat. Senin (8/12)

Menurut Kepala Tim Penelitian, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo saat kunjungan kerja ke Puslitbang Polri pada 12 November 2025, serta Keputusan Kepala Puslitbang Polri Nomor Kep/73/X/2024 dan Surat Perintah Kapuslitbang Polri Nomor Sprin/1289/XI/LIT.1./2025. Arahan tersebut menekankan pentingnya evaluasi pelaksanaan tugas Polri, khususnya pada aspek Harkamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan publik, sebagai bagian dari reformasi Polri.

“Kegiatan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi data, kendala, masukan, serta potensi yang dihadapi Polda dan Polres jajaran terkait pelaksanaan fungsi pembinaan dan operasional Polri,” ujar Kepala Tim Penelitian. Penelitian ini mencakup fungsi Harkamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Puslitbang Polri untuk merumuskan rekomendasi implementatif kepada pimpinan Polri. Rekomendasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas kinerja organisasi, efektivitas pembinaan, serta optimalisasi operasional kepolisian dalam melayani masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Tim Penelitian Puslitbang Polri juga mengharapkan dukungan penuh dari Polda dan Polres jajaran dalam memberikan data, informasi, dan gambaran riil di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memastikan penelitian memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja Polri di seluruh wilayah, termasuk Maluku.

Acara diakhiri dengan apresiasi atas sambutan baik dari Polda Maluku, serta harapan bahwa kerja sama ini akan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan organisasi Polri ke depan.( Ruly)

Mediaistana.com – Indramayu Jawa Barat– Dua hari menjelang pemungutan suara Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak 2025, Polres Indramayu Polda Jabar menggelar rapat koordinasi lintas sektoral membahas terkait kesiapan pengamanan seluruh tahapan pemungutan suara. Kegiatan ini berlangsung di Aula Atmaniwedhana Polres Indramayu. Senin (8/12/2025).

Rapat strategis tersebut dihadiri jajaran Forkopimda dan para pemangku kepentingan. Tampak hadir Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin., S.H., M.H. Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K. Dandim 0616/Indramayu Letkol Arm Tulus Widodo, S.E., M.Han., Ketua DPRD Indramayu Dra. Hj. Nurhayati, ,M.Pd.I., Ketua Pengadilan Negeri Yogi Dulhadi, S.H., M.H. Kasat Pol PP Teguh Budiarso, S.Sos., M.Si. Kepala BPBD Dadang Oce Iskandar, Wakapolres Kompol Tahir Muhiddin, S.E., S.I.K., M.M., CPHR. PJU Polres, Kapolsek jajaran, Danramil Kodim 0616, para Camat, Panitia Pilwu 139 desa, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memastikan seluruh unsur siap menjalankan peran dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pilwu.

Dengan cakupan 139 desa, koordinasi lintas sektoral menjadi kunci mengantisipasi potensi kerawanan, mulai dari mobilisasi massa, distribusi logistik, hingga pengamanan TPS.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilwu harus berjalan aman, jujur, dan akuntabel.

“Alhamdulillah tahapan demi tahapan dapat kita laksanakan dengan baik. Kita ingin seluruh elemen, dari tingkat kabupaten sampai lingkungan desa, punya komitmen yang sama agar pemilihan kepala desa ini berjalan dengan baik dan hasilnya akuntabel,” ujarnya.

Kapolres menambahkan bahwa Pilwu bukan hanya memilih pemimpin desa, tetapi juga menentukan arah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kepala desa yang terpilih harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, proses pemilihan harus dijaga bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta diberikan pemetaan wilayah rawan, penguatan pola pengamanan TPS, serta penekanan agar seluruh unsur tetap menjaga netralitas dan meningkatkan komunikasi di lapangan.

Edukasi masyarakat terkait bahaya hoaks, provokasi, dan pentingnya menjaga kerukunan antar warga juga menjadi bagian dari pembahasan.

“Kami mengajak seluruh warga untuk ikut menjaga ketertiban menjelang hari pencoblosan, mengedepankan persaudaraan, serta tidak tergiur ajakan yang berpotensi memicu keributan,” pungkasnya.

Terpisah, Kasie Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengingatkan masyarakat agar segera melapor apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas.

“Mediaistana.com

David Tasti

Sepuluh koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Gunung Botak menegaskan bahwa mereka adalah entitas mandiri yang dikelola oleh masyarakat lokal, bukan kedok perusahaan besar. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pemberitaan yang sebelumnya menyebut sebaliknya.

Ketua salah satu koperasi pada Senin (08/12) menekankan bahwa seluruh keputusan operasional, pengelolaan, hingga pembagian hasil sepenuhnya berada di tangan pengurus dan anggota koperasi, sesuai prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

“Koperasi ini dibangun dari rakyat dan untuk rakyat. Semua prosedur perizinan dilakukan secara resmi sesuai ketentuan Pasal 65 PP Nomor 96 Tahun 2021, dan kami terbuka terhadap audit serta pengawasan publik,” jelasnya.

Beberapa anggota koperasi menambahkan bahwa pemberitaan yang mengaitkan mereka dengan perusahaan besar telah menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. “Ini merugikan nama baik koperasi dan anggota kami yang menambang secara sah untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujar salah satu anggota.

Koperasi menegaskan bahwa keberadaan mereka bertujuan memberdayakan masyarakat lokal, membuka akses pertambangan legal, serta menjamin kesejahteraan warga tanpa praktik ilegal atau monopoli. Selain itu, koperasi tetap mengutamakan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam menjalankan hak dan kewajiban, termasuk penyelesaian masalah lahan dan pengelolaan tambang.

“Kami berharap media dan publik memahami bahwa koperasi ini adalah representasi masyarakat. Penertiban tambang ilegal tetap penting, tetapi koperasi sah yang bekerja sesuai hukum harus dilindungi,” pungkas anggota koperasi tersebut.

Dengan bantahan ini, koperasi menekankan prinsipnya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat, memastikan pertambangan di Gunung Botak berjalan legal, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

( Ahmad/Ruly )