28.1 C
Jakarta
Beranda blog Halaman 28

Bupati Buru Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Salawaku 2026

0

Bupati Buru, Ikram Umasugi, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Operasi Ketupat Salawaku 2026 dalam rangka pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 H. Kegiatan berlangsung di Lapangan Apel Polres Buru, Namlea, Kabupaten Buru, pada Kamis (12/3) pukul 16.40–17.25 WIT dan berjalan dengan aman serta lancar.

Apel tersebut turut dihadiri Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, SH, S.I.K.MM, Danki Brimob Kompi III Yon Pelopor Robby Sinay, jajaran perwira staf Polres Buru, unsur TNI dari Kodim 1506/Namlea, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Fahmi Ely, Kasatpol PP Kabupaten Buru Sahril Haulussy, serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat Kapolri yang menegaskan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana sekaligus wujud komitmen sinergitas lintas sektor dalam menyukseskan Operasi Ketupat 2026. Operasi ini akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan 161.243 personel gabungan di seluruh Indonesia.

Operasi tersebut bertujuan memastikan aktivitas mudik dan perayaan Idul Fitri berlangsung aman, tertib, dan lancar. Berdasarkan data yang disampaikan, potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang, turun sekitar 1,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026, sementara arus balik diperkirakan berlangsung pada 24–25 Maret serta 28–29 Maret 2026. Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polri menyiapkan 2.746 pos pelayanan dan pengamanan yang difokuskan pada 185.607 objek penting, termasuk masjid, lokasi pelaksanaan salat Idul Fitri, objek wisata, serta sarana transportasi.

Selain pengaturan lalu lintas, aparat juga akan melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga, mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama periode mudik dan perayaan Lebaran.

Dalam penutup amanatnya, Bupati Buru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasi tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan Idul Fitri merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Semoga melalui sinergi seluruh pihak, pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026 dapat berjalan optimal sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan penuh kebahagiaan,” ujarnya.

Bupati juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan serta selamat merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat, seraya berharap momentum hari kemenangan membawa berkah dan kedamaian bagi semua.

Verifikasi Berkas Bakal Calon Kuwu PAW Desa Kaplongan Kidul, Resmi Digelar

0

Verifikasi Berkas Bakal Calon Kuwu PAW Desa Kaplongan, Resmi Digelar

Indramayu-mediaistana.com
Tahapan verifikasi berkas bakal calon Kuwu PAW desa Kaplongan Kidul, kecamatan Kedokan Bunder, kabupaten Indramayu resmi dilaksanakan di aula kantor desa Kaplongan Kidul, kamis ( 12/03/2026).

Verifikasi berkas dihadiri langsung oleh camat Kedokan Bunder yang di wakili oleh sekmat, Awan Setiawan, danramil Karangampel, kapolsek Kedokan Bunder Ipda. Eryana, ketua BPD desa Kaplongan Jumali, Tim Verifikator, panitia pemilihan serta para bakal calon Kuwu PAW.

Acara dibuka dan awali dengan pembukaan, doa bersama sambutan ketua Pilwu PAW Amin hidayat, dilanjutkan sambutan oleh sekmat Kedokan Bunder, kemudian penelitian dan Verifikasi dokumen persyaratan.

Panitia mencatat ada lima bakal calon Kuwu PAW desa Kaplongan Kidul yakni,
1.Mugeni, S.I.Com
2.Abdul Qodir
3.Masnadi
4.Muhamad Nasir
5.Qhotimah
Panitia dalam menjalankan tugasnya memverifikasi administrasi sesuai prosedur.

Dokumen yang diverifikasi meliputi surat lamaran bermaterai, daptar riwayat hidup, pas foto, indentitas diri, ijazah pendidikan yang di legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, surat pernyataan kesetiaan terhadap pancasila dan UUD 1945 serta visi dan misi bakal calon.

Panitia menegaskan bahwa verifikasi ini memastikan calon Kuwu PAW benar -benar memenuhi syarat Usia, Pendidikan, Domisili, dan ketentuan hukum lainnya.

Secara keseluruhan proses verifikasi berkas berjalan lancar, tertib dan aman menjadi awal penting menuju pelaksanaan pemilihan Kuwu PAW yang Demokratis dan transfaran,
Untuk pelaksanaan pemilihan Kuwu paw akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026.

IYONS74

Verifikasi Berkas Bakal Calon Kuwu PAW Desa Kaplongan Kidul, Resmi Digelar

0

Verifikasi Berkas Bakal Calon Kuwu PAW Desa Kaplongan, Resmi Digelar

Indramayu-mediaistana.com
Tahapan verifikasi berkas bakal calon Kuwu Pengganti Antar Waktu PAW desa Kaplongan Kidul, kecamatan Kedokan Bunder, kabupaten Indramayu resmi gelar dan dilaksanakan di aula kantor desa Kaplongan Kidul, kamis ( 12/03/2026).

Verifikasi berkas dihadiri langsung oleh camat Kedokan Bunder yang di wakili oleh sekmat, Awan Setiawan, danramil Karangampel, kapolsek Kedokan Bunder Ipda. Eryana, ketua BPD desa Kaplongan Jumali, Tim Verifikator, panitia pemilihan serta para bakal calon Kuwu PAW.

Acara dibuka dan awali dengan pembukaan, doa bersama sambutan ketua Pilwu PAW Amin hidayat, dilanjutkan sambutan oleh sekmat Kedokan Bunder, kemudian penelitian dan Verifikasi dokumen persyaratan.

Panitia mencatat ada lima bakal calon Kuwu PAW desa Kaplongan Kidul yakni,
1.Mugeni, S,T.COM
2.Abdul Qodir
3.Masnadi
4.Muhamad Nasir
5.Qhotimah
Panitia dalam menjalankan tugasnya memverifikasi administrasi sesuai prosedur.

Dokumen yang diverifikasi meliputi surat lamaran bermaterai, daptar riwayat hidup, pas foto, indentitas diri, ijazah pendidikan yang di legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, surat pernyataan kesetiaan terhadap pancasila dan UUD 1945 serta visi dan misi bakal calon.

Panitia menegaskan bahwa verifikasi ini memastikan calon Kuwu PAW benar -benar memenuhi syarat Usia, Pendidikan, Domisili, dan ketentuan hukum lainnya.

Secara keseluruhan proses verifikasi berkas berjalan lancar, tertib dan aman menjadi awal penting menuju pelaksanaan pemilihan Kuwu PAW yang Demokratis dan transfaran,
Untuk pelaksanaan pemilihan Kuwu paw akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026.

IYONS74

Diduga Nikah Siri, Kadis PUPR Labuhanbatu Ada Hubungan Gelap Wanita Idaman Lain

0

LABUHANBATU – Beredar di media sosial salah satu akun dan status WhatsApp narasumber, bahwa ada seorang Oknum Kadis di Labuhanbatu memiliki hubungan gelap dengan Wanita Idaman Lain(WIL), beberapa hari lalu.

Menurut Narasumber tidak mau disebutkan inisialnya disaat diwawancarai awak media, Kamis(5/2/2025) menyampaikan bahwa Kepala dinas PUPR Labuhanbatu, Haris Tua Siregar memiliki Wanita Idaman Lain(WIL) diduga sudah nikah siri.

“Wanitanya dikos kan di jalan Meranti bang sama kepala dinas, beberapa hari ku ikuti kadis hingga ke kos itu bang”, ujarnya.

Dilanjutnya, sudah beberapa hari ku ikuti kadis itu bang, dari rumah nya terus singgah dulu ke warkop gang setan barulah kadis itu ke rumah kos wanitanya dengan mengendarai mobil.

Setelah ketauan sama ku, wanita tersebut pindah rumah kosnya ke kelurahan Aek Paing bang, dimana wanita tersebut menjabat sekretaris salah satu organisasi Islam di labuhanbatu bang, sambil tertawa narasumber menyampaikannya.

Hal ini dapat kecaman dari salah satu warga Labuhanbatu, Nelson Manalu menyampaikan bahwa prilaku seorang Kadis PUPR Labuhanbatu itu mencoreng institusi pemerintah dan buat malu Bupati Labuhanbatu, kita ketahui dinas PUPR adalah Dinas yang banyak kerjaan proyek-proyek pembangunan.

Bila Kadisnya diduga ada hubungan gelap dengan wanita idaman lain, Bupati Labuhanbatu diminta copot dari jabatannya. Memalukan ini, ada – ada aja tingkah laku kadis tersebut, tegasnya.

Disaat konfirmasi langsung Kadis PUPR Labuhanbatu beberapa hari lalu di salah satu warkop di jl.sisingamangaraja, Kecamatan Rantau Selatan terkait ada Hubungan Gelap dengan wanita idaman lain dan diduga nikah siri menyampaikan kalo beristri dua apa ada masalah rupanya. Lagi kucari dia, Apa untungnya dia kalo aku beristri dua.***

Latpraops Ketupat Krakatau 2026, Polres Tulang Bawang Barat Matangkan Pengamanan Lebaran

0

Tulang Bawang Barat l Mediaistana.com- Polres Tubaba, Polda Lampung menggelar latihan pra operasi (Latpraops) Operasi Ketupat Krakatau 2026, Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, bertempat di aula Sarja Arya Racana Mapolres Tubaba, Kamis (12/03/2026

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tubaba AKBP Sendi Antoni, S.I.K., M.I.K, didampingi dengan Wakapolres Kompol Zaini Dahlan, S.H., M.H. dan Kabag Ops Akp Sainudin.

Lat Pra Ops dihadiri oleh pejabat utama Polres Tubaba para Kapolsek, dan seluruh personel yang akan bertugas dalam Operasi Ketupat Krakatau 2026.

Kapolres mengatakan bahwa Operasi Ketupat Krakatau 2026 ini akan dilaksanakan selama 13 hari, Mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026. Tujuan operasi menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif sekaligus menjamin kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.

Kapolres Tubaba menambahkan, Latpraops digelar untuk memastikan seluruh personel memahami potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama operasi berlangsung.

“Latpraops ini bukan formalitas, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan dan merumuskan cara bertindak yang paling efektif selama operasi berlangsung,” ungkap AKBP Sendi Antoni

Dalam operasi tersebut, Polres Tubaba melibatkan 116 personel yang tergabung dalam lima satuan tugas, yakni Satgas Preemtif, Preventif, Kamseltibcarlantas, Gakkum, dan Banops. Personel nantinya akan melaksanakan berbagai kegiatan seperti patroli, pengamanan, rekayasa lalu lintas, penegakan hukum hingga pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, seluruh personel harus mempersiapkan diri secara optimal meskipun Operasi Ketupat merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Walaupun banyak personel sudah berulang kali mengikuti Operasi Ketupat, saya minta tetap mempersiapkan diri seolah-olah baru pertama kali melaksanakan operasi agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara maksimal,” ujarnya.

Pengamanan difokuskan pada sejumlah titik strategis. Di antaranya tempat ibadah, jalur mudik dan balik, pusat perbelanjaan, objek wisata, serta permukiman warga.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan di terminal, stasiun, SPBU, perbankan, hingga lokasi yang rawan kemacetan dan kriminalitas.

Kapolres menambahkan, terdapat beberapa indikator penting yang menjadi perhatian utama selama pelaksanaan Operasi Ketupat, salah satunya terkait keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

“Setidaknya ada empat indikator yang harus menjadi perhatian, salah satunya adalah kamseltibcarlantas yang menjadi indikator paling penting dalam Operasi Ketupat,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas lainnya seperti meningkatnya mobilitas masyarakat, rumah kosong saat ditinggal mudik, keramaian pusat perbelanjaan dan wisata, hingga potensi bencana alam.

“Semua potensi kerawanan harus diantisipasi sejak awal agar pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya. **

*(humas_tubaba_R)*

Polres Lamsel Diminta Transparan, Panji Padang Ratu: Jangan Ada Ruang bagi Predator Anak

0

Mediaistana.com – Lampung — Sekretaris Jenderal Laskar Lampung, Panji Padang Ratu, mempertanyakan transparansi serta perkembangan proses hukum atas laporan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/199/IV/2025/SPKT/Polres Lampung Selatan tanggal 29 April 2025.

Menurut Panji Padang Ratu, hingga saat ini publik belum mendapatkan informasi yang jelas terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.

Hal ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana proses hukum berjalan, termasuk apakah telah dilakukan penetapan tersangka, bagaimana perkembangan penyidikan, ataupun apakah perkara tersebut telah memasuki tahap pelimpahan untuk proses persidangan.

Panji menilai bahwa dalam sistem hukum, pelapor juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian atas tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional, yang memberikan ruang kepada pelapor untuk mengajukan upaya praperadilan apabila laporan yang telah disampaikan kepada penyidik tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

“Seharusnya tidak ada ruang bagi predator anak untuk lolos dari proses hukum. Apabila tidak ada kepastian hukum, maka muncul pertanyaan besar mengenai siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kondisi psikologis anak korban,” tegas Panji.

Ia menambahkan bahwa kasus yang menyangkut dugaan tindak pidana terhadap anak merupakan perkara yang sangat serius dan menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan transparansi terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.

“Kasus yang menyangkut dugaan tindak pidana terhadap anak merupakan perkara yang sangat serius dan menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, kami meminta adanya transparansi dari aparat penegak hukum terkait perkembangan penanganan laporan tersebut,” ujar Panji Padang Ratu dalam keterangannya pada hari kamis tanggal 12/032026.

Panji juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai proses penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, sekaligus memastikan bahwa perlindungan terhadap korban, khususnya anak di bawah umur, benar-benar menjadi prioritas.

Lebih lanjut, Panji mengingatkan bahwa perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut memperkuat komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kejahatan seksual.

“Melalui regulasi tersebut, negara menegaskan bahwa setiap bentuk kejahatan terhadap anak harus ditangani secara serius, cepat, dan transparan. Oleh sebab itu, kami berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan perkara ini,” tegasnya.

Laskar Lampung, lanjut Panji, akan terus mendorong agar setiap proses hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan hak-hak korban mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses hukum tersebut secara objektif serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.**

Satu Bus ‘Tumbang’di Rampcheck Terminal Tanjung Priok,UP PKB Cilincing Tegaskan Keselamatan Tak Bisa Ditawar”

0

Jakarta, Mediaistana.Com – Kamis (12/3/2026)Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing menggelar inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau rampcheck di kawasan Terminal Tanjung Priok pada Kamis (12/3/2026), Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kendaraan angkutan penumpang yang beroperasi memenuhi standar keselamatan sebelum melayani masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa sejumlah bus antarkota yang melintas dan beroperasi di terminal,Dari total lima kendaraan yang diperiksa, sebanyak empat unit dinyatakan layak jalan, sementara satu kendaraan dinyatakan tidak memenuhi standar keselamatan.

Rampcheck ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi darat, sekaligus mencegah potensi kecelakaan akibat kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian besar kendaraan telah memenuhi ketentuan yang berlaku,Empat kendaraan yang dinyatakan layak jalan di antaranya:

1.Bus DK 7134 FE milik PO. M Trans dengan rute Lampung – Bandung

2.Bus B 7086 TGE milik PO. Sinar Jaya dengan rute Jakarta – Surabaya

3.Bus B 7462 TGD milik PO. Sinar Jaya dengan rute Tangerang – Surabaya (dinilai laik uji)

4.Bus N 7388 UA milik PO. Gunung Harta dengan rute Jambi – Malang

Namun, satu kendaraan B 7400 FGA milik PO. Harianto yang melayani rute Jakarta – Madura dinyatakan tidak layak jalan.

Hal ini disebabkan kaca utama bagian depan kendaraan dalam kondisi pecah, yang dinilai berpotensi mengganggu pandangan pengemudi dan membahayakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.

Petugas yang melaksanakan kegiatan rampcheck kali ini adalah Jembar dan Mallisa, yang secara langsung melakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan, mulai dari kelengkapan dokumen, sistem pengereman, lampu, hingga kondisi fisik kendaraan.

UP PKB Cilincing menegaskan bahwa kegiatan rampcheck akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau seluruh pelaku usaha transportasi agar selalu memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum beroperasi, demi menjamin keselamatan penumpang dan ketertiban lalu lintas.

Melalui pengawasan yang konsisten, diharapkan standar keselamatan transportasi darat dapat terus meningkat dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan layanan angkutan umum.

Bupati Lampung Barat parosil Mabsus Serahkan Santunan Lansia dan Bantuan Rumah Ibadah

0

Bupati Lampung Barat parosil Mabsus Serahkan Santunan Lansia dan Bantuan Rumah Ibadah

Jakarta -MEDIA ISTANA — Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan santunan bagi para lanjut usia (lansia) serta bantuan untuk rumah ibadah dalam sebuah kegiatan sosial yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan pada Kamis, 12 Maret 2026.

Kegiatan tersebut digelar di kediaman Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, yang berada di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, santunan bagi lansia diserahkan secara langsung oleh Bupati Lampung Barat bersama Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Barat, Partinia Parosil Mabsus. Program santunan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terhadap masyarakat, khususnya para lansia yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Acara dimulai sejak pagi hari dengan dihadiri oleh masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh adat, serta para penerima santunan. Suasana berlangsung khidmat namun tetap hangat, mencerminkan kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Bantuan untuk Masjid dan Musholla
Selain penyaluran santunan bagi lansia, dalam kesempatan yang sama Bupati Lampung Barat juga menyerahkan bantuan bagi sejumlah masjid dan musholla di wilayah Kecamatan Kebun Tebu. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Parosil Mabsus sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pengurus rumah ibadah dalam meningkatkan fasilitas serta mendukung kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat setempat.
Pesan Bupati: Jaga Silaturahmi dan Kebersamaan

Dalam sambutan nya juga,Parosil Mabsus menyampaikan pesan penting kepada masyarakat agar terus menjaga silaturahmi dan memperkuat rasa kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dengan senyum hangat, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak semata-mata melihat bantuan dari sisi nilai materi, tetapi lebih kepada makna perhatian dan keberkahan yang terkandung di dalamnya.

“Jangan melihat dari segi nilainya, tetapi lihat keberkahannya. Ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian dari pemerintah daerah kepada masyarakat,” ujar Parosil di hadapan para tamu undangan.

Ia juga berharap kegiatan sosial seperti ini dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Lampung Barat.

Suasana Kekeluargaan Tanpa Sekat
Kegiatan santunan lansia tersebut berlangsung dalam suasana yang sangat akrab dan penuh kehangatan. Tidak tampak adanya jarak antara pimpinan daerah dengan masyarakat. Parosil Mabsus terlihat berbaur langsung dengan warga, berbincang santai, serta sesekali bercanda bersama para lansia dan tamu undangan.

Suasana penuh canda tawa itu semakin mempererat keakraban antara masyarakat dengan pemimpinnya, tanpa mengurangi kesakralan dari acara yang berlangsung. Masyarakat yang hadir tampak antusias dan merasa dihargai atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Menjaga Tradisi dan Adat Lampung

Dalam kesempatan tersebut, Parosil Mabsus juga menegaskan pentingnya menjaga adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Lampung.

Menurutnya, tradisi saling peduli, berbagi, serta menjaga hubungan kekeluargaan merupakan bagian dari warisan budaya yang harus terus dilestarikan oleh generasi saat ini.
Ia berharap masyarakat Lampung Barat tetap memegang teguh nilai-nilai tersebut sehingga identitas budaya daerah dapat terus hidup di tengah perkembangan zaman.
Penutup dengan Doa dan Ramah Tamah

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara dengan lancar. Setelah doa penutup, acara dilanjutkan dengan ramah tamah antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga yang hadir.

Momen tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan daerah.

Kegiatan santunan lansia dan penyerahan bantuan rumah ibadah ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat serta penguatan nilai kebersamaan di Kabupaten Lampung Ujarnya mengakhiri

Hamdan

Awak Media Lakukan Konfirmasi ke Dishub Kabupaten Bekasi Terkait Situasi Persiapan Mudik Lebaran 2026

0
oplus_32
  1. Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat — Menjelang arus mudik Lebaran 2026,Saya selalku awak media melakukan upaya konfirmasi kepada pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi terkait kesiapan dan kondisi pengaturan lalu lintas di wilayah Cikarang dan sekitarnya. Konfirmasi tersebut dilakukan pada Kamis, 12 Maret 2026, sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi resmi mengenai persiapan transportasi menjelang periode mobilitas masyarakat yang biasanya meningkat signifikan.

Berdasarkan keterangan dari awak media yang berada di lapangan, proses konfirmasi dilakukan dengan tujuan menanyakan sejumlah hal penting terkait kesiapan infrastruktur transportasi, pengaturan arus lalu lintas, serta langkah-langkah pengamanan yang akan diterapkan selama periode mudik Lebaran tahun ini.
Dalam kegiatan peliputan tersebut, awak media juga melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas petugas di lingkungan Dinas Perhubungan setempat.

Pemantauan berlangsung sekitar pukul 13:00 WIB, pada rentang waktu sekitar pukul 13.00 WIB hingga 13.15 WIB.
Kegiatan konfirmasi kepada instansi terkait menjadi bagian penting dari kerja jurnalistik, khususnya dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat ,pada tetapi intasi yang di temui tidak ada. bahkan ruang tunggu pintu masuk kantor pun tidak ada orang pada jam kerja.

Pada momentum menjelang hari besar seperti Lebaran, publik biasanya membutuhkan informasi yang jelas mengenai rekayasa lalu lintas, titik rawan kemacetan, kesiapan terminal, hingga koordinasi antar instansi dalam pengamanan arus mudik.

Kabupaten Bekasi, khususnya wilayah Cikarang, merupakan salah satu kawasan strategis yang dilalui jalur transportasi penting di wilayah Jawa Barat. Aktivitas industri, kepadatan penduduk, serta posisi wilayah yang menjadi penghubung menuju berbagai daerah di Pulau Jawa membuat pengaturan lalu lintas di kawasan ini menjadi perhatian tersendiri menjelang musim mudik.

Secara nasional, pemerintah biasanya mulai melakukan koordinasi lintas sektor jauh sebelum puncak arus mudik berlangsung. Instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya bekerja sama dalam menyusun skenario pengamanan dan kelancaran transportasi.

Dalam konteks tersebut, peran Dinas Perhubungan daerah menjadi sangat penting, terutama dalam hal pengawasan lalu lintas, pengaturan angkutan umum, serta koordinasi dengan aparat kepolisian dalam pengendalian arus kendaraan.

Awak media berharap pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi dapat memberikan penjelasan resmi terkait kesiapan daerah dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2026, termasuk strategi yang akan diterapkan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama.

Hingga berita ini dirilis, proses konfirmasi kepada pihak terkait masih berlangsung dan diharapkan dapat menghasilkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi serta kesiapan transportasi di wilayah Kabupaten Bekasi menjelang periode mudik Lebaran tahun ini.

Informasi resmi dari instansi terkait nantinya akan menjadi rujukan penting bagi masyarakat, khususnya para pemudik, dalam merencanakan perjalanan mereka agar dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar

Ketua PBB Buru Kecam Keras Pembuat Video TikTok yang Tuduh Gubernur Maluku Diskriminatif

0

 

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Buru, Ruslan Arif Soamole, mengecam keras pembuat video di platform TikTok yang menuduh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memperlakukan umat beragama secara berbeda. Menurut Ruslan, konten tersebut tidak hanya sarat fitnah, tetapi juga berpotensi memecah-belah masyarakat yang selama ini hidup rukun dalam keberagaman.

“Video yang beredar itu tidak berdasar, penuh hasutan, dan jelas dibuat oleh provokator yang ingin menciptakan perselisihan antarumat beragama di Maluku,” tegas Ruslan dalam pernyataannya, Kamis (12/3/2026).

Ruslan menjelaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Gubernur Hendrik Lewerissa yang seolah-olah membeda-bedakan perlakuan terhadap umat Islam dan Kristen adalah bohong besar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia menilai narasi provokatif itu telah secara eksplisit menyasar keharmonisan lintas agama yang telah lama menjadi kekuatan sosial di Maluku.

Lebih jauh Ruslan menyatakan, masyarakat Maluku dikenal dengan nilai toleransi tinggi dan saling menghormati antaragama. Ruslan menegaskan bahwa mereka yang memanfaatkan identitas keagamaan untuk menyebarkan kebencian bukanlah bagian dari masyarakat yang menginginkan kedamaian.

“Saya memandang tindakan pembuat video ini sangat berbahaya, karena bukan hanya mencederai nama baik seorang pemimpin daerah, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik sosial yang lebih luas,” ujar Ruslan.

Dalam pernyataannya, Ruslan juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Maluku, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap para pihak yang membuat konten provokatif tersebut, karena ia menilai narasi fitnah seperti ini jelas melanggar ketentuan hukum terkait ujaran kebencian dan penyebaran konten yang mengancam harmoni sosial.

“Saya berharap Polda Maluku segera menyelidiki kasus ini, mengungkap pelaku secara terang‑terangan, dan menegakkan hukum tanpa tebang pilih agar ada efek jera bagi mereka yang mencoba memperkeruh situasi,” kata Ruslan.

Pernyataan Ruslan ini sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam menanggapi informasi di media sosial. Ia menekankan bahwa tidak semua yang beredar di ruang digital merefleksikan kenyataan, dan masyarakat harus mampu memfilter informasi sebelum mempercayainya.

Kerukunan antarumat beragama di Maluku selama ini telah terjaga dengan baik berkat kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat yang menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi merusak tatanan sosial. Ruslan pun menyerukan agar semua elemen masyarakat bersatu dalam menolak penyebaran fitnah dan memperkuat semangat persaudaraan yang telah menjadi ciri khas provinsi ini.