Namlea, 20 Agustus 2026 — Polres Buru terus berkomitmen meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, dan integritas personel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Penegakan, Penertiban dan Disiplin (Gaktibplin) yang dilaksanakan oleh Bid Propam Polda Maluku di Polres Buru pagi tadi.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Buru tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Jarot Sungkowo, S.H., S.I.K., M.H., dan diikuti oleh personel Polres Buru serta jajaran Polsek Namlea, Polsek Waeapo dan Polsek Waplau.

Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M. bersama Wakapolres Buru Kompol Jufri Jawa, para Kabag, Kasat, Kasi, Perwira Staf, Kapolsek jajaran serta seluruh personel turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam arahannya, Kabid Propam Polda Maluku menekankan pentingnya setiap personel Polres Buru untuk senantiasa menjaga disiplin dan menjauhi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik pribadi maupun institusi Polri.

Salah satu penekanan utama adalah larangan keras terhadap judi online dan penyalahgunaan pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal. Personel diminta bijak dalam mengelola keuangan serta tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kehidupan pribadi maupun pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.

Selain itu, seluruh personel kembali diingatkan untuk menjauhi narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum, disiplin dan kode etik yang berlaku.

“Jangan sekali-kali terlibat narkoba. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga nama baik institusi Polri,” tegas Kabid Propam dalam arahannya.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Buru juga menjalani pemeriksaan kelengkapan administrasi dan identitas diri, meliputi KTA, KTP, SIM dan NPWP, serta pemeriksaan sikap tampang dan penampilan personel. Sementara itu, pemeriksaan terhadap potensi keterlibatan personel dalam judi online dan pinjaman online tidak menemukan adanya anggota Polres Buru yang terindikasi terlibat.

Sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika, seluruh personel juga mengikuti tes urine yang dilaksanakan oleh Tim Dokkes Polres Buru dan diawasi langsung oleh Tim Bid Propam Polda Maluku.

Melalui kegiatan Gaktibplin ini, Polres Buru menegaskan komitmennya untuk terus membangun personel yang disiplin, berintegritas, profesional dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan setiap anggota mampu menjaga marwah serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

ISTANA.COM | SIDOARJO -Sejumlah warga Desa Tropodo,Kecamatan Waru, belakangan sedang ramai membicarakan kelanjutan dan kejelasan dari program PTSL yang sempat di anjurkan oleh Desanya.

Pasalnya, Sejak dikeluarkannya surat edaran dari Desa tentang anjuran untuk melengkapi pemberkasan sebagai dasar pengajuan program PTSL, sampai sekarang belum ada kepastian.

Puluhan berkas milik warga untuk pengajuan pembuatan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada kejelasan. Bahkan, hampir sebagian warga yang ikut pengajuan sudah melengkapi prasarat agar bisa ikut pengajuan program PTSL.

Salah seorang warga Desa Tropodo menjelaskan, pada 2024 silam berupaya mengajukan pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL mengikuti surat edaran yang di keluarkan oleh Desa. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan lagi tentang kelanjutan dari program tersebut.
Bahkan, sertifikat tersebut juga tidak kunjung selesai.

“Saat itu, saya bersama keluarga lainnya, mengurus prasarat pemberkasan untuk di daftarkan program PTSL yang di anjurkan oleh desa melalui surat edaran.
Termasuk kami juga pernah di suruh oleh salah satu oknum perangkat desa untuk melunasi kewajiban membayar pajak tanah kami ( PBB ).Sebagian warga bahkan sampai ada yang menjual harta benda mereka agar bisa membayar pajak.

Hasilnya, sampai saat ini tidak ada kabar lagi tentang program PTSL dan kami juga belum menerima sertifikat tersebut. Padahal, tanah kami sudah pernah di lakukan pengukuran oleh perangkat desa serta semua persaratan sudah kami laksanakan dan serahkan,” ujar seorang warga kepada wartawan.

Lanjut salah seorang warga, sejauh ini sudah mempertanyakannya kepada pihak RT maupun RW soal kelanjutan daripada program tersebut. Tetapi, pihak RT maupun RW mengarahkan agar warga bertanya langsung ke desa karna memang surat edaran pada saat itu di keluarkan oleh desa, bukan RT maupun RW.

“Kami sangat menyayangkan adanya statemen tersebut. Percuma kami menunggu, kalau memang ujungnya tidak ada kejelasan,” keluhnya.

Warga berharap, agar Pemerintah Desa Tropodo dapat segera memberikan kepastian tentang program PTSL yang pernah di sampaikan ke warga melalui RT/RW.

Saya hanya berharap agar program ini ada kejelasan dan sertifikat ini bisa segera di keluarkan.
Jangan korbankan kami dengan menunggu sesuatu yang tidak pasti,” cetusnya.
(Redho)

MEDIAISTANA.COM — TANGERANG, 20 Agustus 2026 — Ribuan warga Kota Tangerang kini mempertanyakan kesungguhan Pemerintah Kota Tangerang dalam menertibkan Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah lama menguasai kawasan GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh. Alih-alih membawa solusi permanen, serangkaian operasi penertiban yang digelar sejak April 2026 dinilai masyarakat hanyalah tindakan seremonial, pencitraan semata, dan sandiwara yang berulang tanpa hasil nyata di lapangan.

KRONOLOGI: SURAT TEGURAN HINGGA OPERASI, TAPI SEMUA SIA-SIA

Sejak awal April 2026, Camat Cipondoh Muhamad Marwan menerbitkan Surat Edaran Nomor B/145/500.3/0 Tramtib/2026 tanggal 7 April 2026, yang melarang keras PKL berjualan di pinggir kali, pagar, dan bahu jalan sepanjang Jalan Sawah Dalam, kawasan GOR Gondrong. Sebelum penertiban fisik, petugas diklaim telah melakukan tiga kali sosialisasi dan pemberian surat teguran secara bertahap .

Pada Selasa, 9 Juni 2026, operasi penertiban akhirnya digelar. Satpol PP dan petugas Trantib Kecamatan Cipondoh turun ke lokasi, truk pengangkut barang hadir, kamera berkedip, dan laporan resmi Pemkot Tangerang menyatakan kawasan telah bersih dan kembali berfungsi sebagai ruang publik .

Namun, apa yang terjadi setelah aparat pergi?

Kurang dari dua minggu kemudian, PKL kembali. Tidak diam-diam, tidak malu-malu. Mereka kembali dengan susunan yang sama, bahkan jumlahnya bertambah. Seolah-olah mereka tahu: tidak akan ada tindakan tegas.

Pada Juli 2026, pemantauan media menemukan aktivitas PKL masih berlangsung di sepanjang trotoar kawasan tersebut. Pada Kamis, 6 Agustus 2026 pukul 19.48 WIB, pantauan di titik koordinat 6.185905°S, 106.695156°E membuktikan gerobak pedagang masih beroperasi secara terbuka di Jalan Sawah Dalam No.17, RT.003/RW.005, Kelurahan Kenanga. Pada awal Agustus 2026, kedatangan Satpol PP justru diduga hanya untuk memotret, makan mie, lalu pergi tanpa tindakan nyata.

KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN: RUANG PUBLIK DIRAMPAS

GOR Gondrong seharusnya menjadi tempat olahraga, berkumpul, dan beraktivitas warga secara bebas. Namun selama bertahun-tahun, kawasan ini berubah menjadi pasar liar yang tidak terkendali:

– Trotoar tertutup sepenuhnya oleh lapak, memaksa pejalan kaki berjalan di badan jalan
– Bahu jalan dipenuhi gerobak, menyempitkan akses lalu lintas dan menimbulkan kemacetan harian
– Pinggir kali dijadikan tempat pembuangan sampah dan limbah makanan, mengancam lingkungan
– Akses menuju fasilitas olahraga terhalang, warga terutama lansia dan anak-anak kesulitan masuk
– Kebisingan dan keruwetan mengganggu ketenangan warga yang tinggal di sekitar kawasan

Ini bukan sekadar masalah ketertiban. Ini adalah perampasan hak publik atas ruang milik bersama. Setiap warga membayar pajak untuk fasilitas ini, namun sebagian warga justru mengambil alih untuk keuntungan pribadi—dan pemerintah membiarkannya.

KECURIGAAN: APA YANG SEBENARNYA TERJADI?

Kekecewaan warga berubah menjadi kecurigaan mendalam. Mengapa penertiban tidak pernah tuntas? Mengapa PKL begitu berani kembali seketika aparat pergi? Muncul dugaan-dugaan serius yang kini menjadi pembicaraan hangat masyarakat:

Dugaan Jaringan Pungutan Liar Berstruktur

Sejumlah sumber menyebutkan kawasan PKL GOR Gondrong bukan sekadar kumpulan pedagang mandiri. Ada yang mengkoordinir, ada yang menarik uang rutin tanpa kwitansi resmi, dan ada yang diduga melindungi. PKL yang tidak membayar diduga mendapat tekanan atau diganggu. Jika ini benar terjadi, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran Perda, melainkan tindak pidana pemerasan dan korupsi.

Dugaan Perlindungan Oknum

Mengapa PKL tampak begitu percaya diri? Beberapa warga menyebut adanya dugaan oknum tertentu yang melindungi aktivitas tersebut. Bahkan muncul informasi tentang ajakan membentuk paguyuban untuk melegalkan keberadaan PKL tanpa dasar hukum yang jelas. Jika ada pihak berwenang yang justru menjadi payung pelindung pelanggaran, maka ini adalah skandal yang jauh lebih besar daripada sekadar masalah PKL.

3. 🎭 Sandiwara Penertiban

Warga menilai operasi penertiban yang dilakukan Pemkot Tangerang lebih mirip pertunjukan untuk konsumsi media dan laporan ke atas daripada upaya sungguh-sungguh menegakkan aturan. Datang, foto, lapor bersih, lalu pergi. Tanpa tindakan hukum, tanpa pengawasan berkelanjutan, tanpa solusi penataan yang jelas.

ATURAN YANG DILANGGAR — DAN SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Keberadaan PKL di kawasan GOR Gondrong jelas melanggar:

– Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
– UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan pemerintah menjamin fungsi trotoar dan jalan

Jika aturan sudah ada, surat edaran sudah terbit, teguran sudah disampaikan, lalu mengapa tidak ditegakkan?

Warga mulai menuntut pertanggungjawaban: Di mana peran Camat Cipondoh? Di mana Satpol PP Kota Tangerang? Di mana komitmen Pemkot Tangerang? Apakah kinerja mereka hanya diukur dari berapa kali operasi dilakukan, bukan dari berapa lama ketertiban bertahan?

SUARA WARGA: “JANGAN HANYA MEMINDAH MASALAH, SELESAIKAN!”

“Ayah, jangan hanya datang foto lalu pergi. Kami butuh solusi, bukan sandiwara. Setiap bulan kami lihat hal yang sama: mereka datang, kami senang, lalu semuanya kembali seperti semula. Sampai kapan?” ujar seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan.

“Kalau Pemkot serius, lakukan sekali tapi tuntas. Lakukan pengawasan setiap hari, bukan tiga hari setelah penertiban lalu hilang. Jangan sampai kami yang harus menjaga kawasan ini karena pemerintah tidak peduli,” tambah warga lain.

Warga juga menegaskan: masalahnya bukan pada PKL-nya, melainkan pada ketidakberdayaan dan ketidakseriusan pemerintah. PKL juga butuh nafkah, tetapi bukan dengan cara merampas hak orang lain. Yang dibutuhkan adalah penataan yang adil, lokasi yang layak, dan aturan yang ditegakkan secara konsisten—bukan membiarkan mereka berdagang di ruang publik tanpa kendali.

TUNTUTAN MASYARAKAT

Sejumlah warga dan elemen masyarakat kini menyampaikan tuntutan tegas kepada Pemkot Tangerang:

1. Evaluasi kinerja Camat Cipondoh dan jajaran Satpol PP terkait atas kegagalan menjaga ketertiban pascapenertiban
2. Usut tuntas dugaan jaringan pungutan liar dan keterlibatan oknum yang diduga melindungi aktivitas PKL ilegal di kawasan GOR Gondrong
3. Penertiban permanen, bukan sesaat. Pengawasan rutin setiap hari selama minimal 3 bulan berturut-turut dengan penegakan sanksi tegas bagi pelanggar
4. Transparansi: Pemkot Tangerang wajib menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa rencana jangka panjang penataan kawasan ini, di mana PKL akan direlokasi, dan berapa anggaran yang disiapkan
5. Koordinasi lintas instansi yang nyata, bukan sekadar di atas kertas. Libatkan juga kepolisian dan dinas terkait untuk memastikan tidak ada celah pelanggaran

PESAN UNTUK PEMKOT TANGERANG

Warga Kota Tangerang masih menunggu. Mereka masih memberi kesempatan. Tetapi kesabaran itu ada batasnya.

Jika dalam waktu 14 hari sejak rilis ini tidak ada langkah nyata, tidak ada penjelasan transparan, dan tidak ada perubahan berarti di lapangan, maka warga mengancam akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi—termasuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum, serta mengajukan permohonan informasi publik untuk menelusuri aliran dana dan tanggung jawab jabatan.

Penertiban bukan acara media. Ini kewajiban hukum. Ini tanggung jawab jabatan. Ini hak rakyat.

Pemkot Tangerang: Buktikan bahwa Anda serius, atau akui bahwa Anda tidak mampu. Masyarakat tidak butuh sandiwara. Masyarakat butuh ketertiban.

berita ini disusun berdasarkan pemantauan lapangan, keterangan warga, dokumen resmi, dan berbagai sumber media. Pemkot Tangerang diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas seluruh tuduhan yang disampaikan dalam berita ini.

Red David E,S.E.

Oleh: Drs.Muz Latuconsina, MF.

Ada satu perubahan besar dalam sistem demokrasi Indonesia yang perlu dipahami masyarakat sejak sekarang: mulai 2029, Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tidak lagi diselenggarakan dalam satu waktu seperti Pemilu 2024.

Perubahan ini bukan sekadar persoalan memindahkan tanggal pencoblosan. Ia menyangkut desain besar demokrasi Indonesia, masa jabatan kepala daerah dan DPRD, strategi partai politik, hingga bagaimana masyarakat menentukan pilihan politiknya.

Dasar terpentingnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang dibacakan pada 26 Juni 2025. MK memutuskan bahwa mulai 2029 pemilu nasional dan pemilu daerah diselenggarakan secara terpisah.

2029: Bukan Lagi Lima Surat Suara Dalam desain baru, Pemilu Nasional mencakup pemilihan:

Presiden dan Wakil Presiden;

Anggota DPR RI; dan

Anggota DPD RI.

Sementara Pemilu Daerah mencakup:

Gubernur dan Wakil Gubernur;

Bupati dan Wakil Bupati;

Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Anggota DPRD Provinsi; dan

Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Pilkada/Pilgub tidak lagi dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Nasional 2029.

Pemilu Daerah dilaksanakan setelah Pemilu Nasional dengan jarak paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan hasil Pemilu Nasional.

Lalu Pilgub dan Pilbup Kapan?

Di sinilah masyarakat harus berhati-hati.Belum ada bulan resmi yang dapat disebut sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2029/2031.

Namun, secara desain konstitusional, jika Pemilu Nasional berlangsung pada 2029, maka Pemilu Daerah berada dalam rentang sekitar 2031 sampai 2032, tergantung waktu pelantikan hasil Pemilu Nasional dan ketentuan teknis yang nantinya ditetapkan.

Bahkan dalam berbagai pembahasan mengenai desain baru ini, tahun 2031 sering muncul sebagai kemungkinan pelaksanaan Pemilu Daerah, tetapi itu belum boleh disebut sebagai tanggal resmi Pilgub/Pilbup sebelum pembentuk undang-undang dan KPU menetapkan jadwalnya.

Dokumen perkara MK sendiri menggambarkan skenario 2031 sebagai salah satu konsekuensi penataan tersebut.

Karena itu, mengatakan sekarang bahwa “Pilkada pasti bulan tertentu pada 2031” adalah kesimpulan yang terlalu dini.

Regulasi Lama Masih Berlaku, Tetapi Harus Disesuaikan

Secara hukum,

penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah masih bertumpu antara lain pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beserta perubahan-perubahannya, serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan perubahan terkait.

Namun, setelah Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, sejumlah ketentuan harus diselaraskan dengan desain baru pemilu nasional dan pemilu daerah.

KPU sendiri telah menyatakan menghormati Putusan MK tersebut dan mulai mempersiapkan rancangan tahapan Pemilu dan Pilkada 2029 dengan mempertimbangkan perubahan desain tersebut.

Artinya, masyarakat perlu membedakan antara aturan yang sudah final, putusan MK yang mengikat, dan aturan teknis yang masih harus disusun.

Konsekuensi Besar bagi DPRD

Perubahan ini juga menimbulkan persoalan penting mengenai masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024.

Sebab, dalam pola lama, anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normal berada dalam siklus lima tahunan menuju 2029. Tetapi apabila Pemilu Daerah baru dilaksanakan setelah Pemilu Nasional 2029, muncul kebutuhan penataan masa jabatan agar DPRD tidak mengalami kekosongan atau terjadi ketidaksinkronan siklus pemerintahan.

Inilah salah satu konsekuensi hukum yang sedang menjadi perhatian dalam berbagai perkara dan pembahasan setelah Putusan MK 135.

Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa anggota DPRD hasil Pemilu 2024 otomatis berakhir pada 2029, karena desain baru membutuhkan penyesuaian hukum mengenai masa jabatan dan transisi.

Pilkada 2029 atau Pemilu Daerah 2031?Istilah ini juga perlu diluruskan. Masyarakat sering mengatakan, “Pilkada 2029.”Padahal berdasarkan desain baru, yang harus dibedakan adalah:

2029 = Pemilu Nasional

Sekitar 2031–2032 =

Pemilu Daerah

Dan Pemilu Daerah bukan hanya Pilgub atau Pilbup.Ia juga mencakup pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, apabila desain ini berjalan sesuai Putusan MK, maka Gubernur, Bupati/Wali Kota dan DPRD akan berada dalam satu keserentakan Pemilu Daerah.

Ini Justru Membuka Ruang Politik Daerah

Pemisahan tersebut sebenarnya dapat menjadi momentum penting bagi demokrasi daerah.

Selama ini, ketika Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih dalam satu hari, isu nasional sering mendominasi perhatian publik.

Akibatnya, persoalan daerah sering kalah oleh pertarungan politik pusat.

Dengan pemisahan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan perhatian lebih serius kepada persoalan daerah.

Untuk Maluku, misalnya, isu pembangunan wilayah kepulauan, konektivitas antarpulau, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup dan pelayanan publik semestinya menjadi agenda utama Pemilu Daerah.

Politik daerah harus kembali berbicara tentang daerah.

Bagi Partai Politik, Waktunya Bukan 2031Kesalahan terbesar jika partai politik baru bergerak ketika tahapan resmi dimulai.Justru perubahan sistem membuat partai harus melakukan konsolidasi jauh lebih awal.

Kaderisasi, pemetaan daerah pemilihan, penjaringan calon, penguatan struktur partai, pendidikan politik dan evaluasi rekam jejak calon harus dilakukan sejak sekarang.

Begitu pula calon kepala daerah.

Jangan mengartikan masih jauhnya Pilgub atau Pilbup sebagai alasan untuk tidak bekerja.

Sebaliknya, masa sebelum tahapan resmi adalah masa paling penting untuk membangun kepercayaan publik.

Masyarakat akan melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang baru muncul ketika musim politik tiba.Jangan Jadikan Putusan MK sebagai Bahan Spekulasi

Perubahan sistem pemilu selalu melahirkan berbagai tafsir.

Ada yang mengatakan Pilkada akan berlangsung 2031.Ada yang mengatakan 2032.Ada pula yang sudah menentukan bulan tertentu.Di sinilah media, tokoh masyarakat dan elite politik harus berhati-hati.

Putusan MK telah memberikan kerangka waktunya, tetapi tanggal dan tahapan teknis tetap membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

KPU pada Februari 2026 bahkan menyatakan mulai merancang tahapan Pemilu dan Pilkada 2029 dengan menghormati Putusan MK 135.

Maka informasi kepada masyarakat harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan rumor politik.Dari Sekarang Masyarakat Harus Belajar Memilih

Perubahan sistem pemilu seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kecerdasan politik masyarakat.

Jangan memilih hanya karena baliho.

Jangan memilih hanya karena uang.

Jangan memilih hanya karena hubungan keluarga.Jangan memilih hanya karena kesamaan kelompok.Dan jangan pula memilih seseorang hanya karena paling sering muncul di media sosial.

Pemilu Daerah nantinya harus menjadi ruang untuk menguji rekam jejak, integritas, kapasitas, keberanian, gagasan dan keberpihakan seorang calon terhadap kepentingan masyarakat.

Sebab kepala daerah bukan sekadar simbol kekuasaan.Ia menentukan arah pembangunan daerah.Begitu pula anggota DPRD.Mereka bukan sekadar penghuni gedung parlemen, tetapi memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang sangat menentukan kualitas pemerintahan daerah.

Penutup: Demokrasi Harus Dipahami Sebelum Diperebutkan Perubahan desain pemilu 2029 adalah babak baru demokrasi Indonesia.

2029 menjadi panggung Pemilu Nasional.

Setelah itu, dengan jeda konstitusional paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan, Indonesia memasuki Pemilu Daerah untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD.

Tetapi tanggal dan bulan pelaksanaannya belum boleh dipastikan sebelum regulasi teknis menetapkannya.Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton.Partai politik tidak boleh hanya sibuk menghitung kursi.

Calon kepala daerah tidak boleh hanya menghitung suara.Dan media tidak boleh hanya mengejar sensasi.Demokrasi yang sehat dimulai dari masyarakat yang memahami aturan.

Sebab ketika rakyat memahami kapan pemilu dilaksanakan, siapa yang dipilih, apa kewenangan jabatan tersebut, dan bagaimana menilai calon, maka ruang manipulasi politik akan semakin sempit.

Pemilu boleh berganti desain. Jadwal boleh berubah. Tetapi kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

Dan rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang cerdas memilih, kritis mengawasi, dan tidak mudah dibeli oleh janji politik.