Beranda blog Halaman 53

Jalan Santai HUT ke-81 RI di Lanny Jaya Berlangsung Aman dan Lancar

Penulis
Hamdan
-
0

Jalan Santai HUT ke-81 RI di Lanny Jaya Berlangsung Aman dan Lancar

Jakarta -MEDIA ISTANA,Lanny Jaya – Pelaksanaan jalan santai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Bupati Lanny Jaya, Distrik Tiom, tersebut diikuti sekitar 700 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, ASN, pelajar, tokoh masyarakat, pemuda, serta masyarakat Kabupaten Lanny Jaya. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd.

Mengusung tema “Semangat Kemerdekaan, Membangun Lanny Jaya”, peserta menempuh rute Kantor Bupati, Simpang Tiga Puskesmas, SMP Negeri 1 Tiom, RSUD Tiom, Bundaran Tiom, hingga kembali ke Kantor Bupati.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan mendapat dukungan dari Kodim 1713/Lanny Jaya bersama unsur TNI-Polri dan pihak terkait. Dukungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membantu kelancaran kegiatan serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama seluruh rangkaian acara berlangsung.

Sejak peserta berkumpul hingga kegiatan berakhir, seluruh rangkaian berjalan tertib tanpa adanya gangguan yang menonjol. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan tetap menjaga ketertiban selama berada di sepanjang rute jalan santai.

Usai jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan lomba tarik tambang antar-Forkopimda, penampilan tarian Wisisi, pembagian hadiah, serta pasar murah sembako bagi masyarakat. Seluruh kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Kodim 1713/Lanny Jaya, Polres Lanny Jaya, panitia, dan masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya suasana yang aman dan tertib selama kegiatan.

Hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai pada pukul 13.30 WIT, situasi di sekitar lokasi kegiatan terpantau aman, tertib, lancar, dan kondusif. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi momentum memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong masyarakat Lanny Jaya dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

HAMDAN ❤️

Panglima TNI Hadiri Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026

Penulis
Hamdan
-
0

Panglima TNI Hadiri Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026

Jakarta -MEDIA ISTANA,(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa upaya mewujudkan kemandirian pangan perlu dilakukan dengan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani, antara lain akses pupuk, harga gabah, serta aturan yang berbelit-belit. Pemerintah, menurut Presiden, terus mencari solusi agar birokrasi tidak menjadi penghambat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. “Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembenahan birokrasi agar bekerja secara efisien dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan, negara harus hadir untuk memudahkan masyarakat melalui Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. “Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI dan Polri, koperasi, serta BUMN pangan atas kerja keras dan gotong royong dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir dan menargetkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun mendatang. “Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung,” tutur Presiden.

HAMDAN ❤️

Polsek Tanjungpinang Kota Bagikan 100 Kotak Makan Siang ke Masyarakat

Penulis
De'Bintan
-
0

TANJUNGPINANG – Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjungpinang Kota Jumat (14/8) lalu membagikan 100 kotak makan siang kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang biasa dilakukan oleh Polsek Kota Tanjungpinang dibawah kepemimpinan IPTU Freddy Simanjuntak, S.H. Kegiatan itu dinamakan Jumat Berkah.

Tampak pada saat itu, penyerahan nasi kotak dipimpin langsung oleh IPTU Freddy Simanjuntak, S.H. yang dilaksanakan di Jalan Merdeka, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Turut serta saat itu, Ketua Bhayangkari Ranting Tanjungpinang Kota, para Kanit, Bhabinkamtibmas, personel Polsek Tanjungpinang Kota, serta anggota Bhayangkari.

Kepada media ini IPTU Freddy Simanjuntak, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Berkah merupakan salah satu upaya untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan semakin meningkatkan hubungan baik antara Polri dan masyarakat kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Lanjut Freddy, selain membantu masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polsek Tanjungpinang Kota dalam mewujudkan Polri yang Presisi, humanis, dan merakyat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

Kegiatan tersebut tampak berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan.@fbtn

Penulis
ARISTONO
-
0

Mendagri Dorong Pemanfaatan Rilis Publikasi Statistik Perumahan BPS untuk Tekan Backlog

Jakarta,Kamis 13 Agustus 2026

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemanfaatan secara maksimal publikasi statistik perumahan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menekan backlog perumahan. Menurutnya, data yang terukur dari BPS dapat menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara kebutuhan kepemilikan dan kelayakan rumah dengan ketersediaan unit rumah yang layak huni. Secara umum, backlog perumahan terbagi dalam dua kategori, yakni backlog 1, yaitu jumlah keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri, dan backlog 2, yaitu jumlah keluarga yang memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak huni.

Melalui publikasi statistik perumahan, BPS menyediakan data mengenai kondisi perumahan masyarakat yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan backlog sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.

“Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya. Nah, kemudian masyarakat yang punya rumah tapi tidak layak juga berkurang,” katanya saat menghadiri acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Mendagri menegaskan, Presiden memberikan atensi terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat kecil, termasuk masalah perumahan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mendukung langkah-langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mewujudkan program tiga juta rumah, khususnya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah pun telah memperluas definisi MBR.

“Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Dan kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bidang perumahan. Ini juga saya yakin karena Menteri Pak Ara Sirait sangat aktif sekali turun ke bawah, sehingga men-trigger para kepala-kepala daerah untuk bekerja,” ujarnya.

Selain mendorong peningkatan peran pemerintah daerah, Mendagri mendukung langkah Menteri PKP dalam membangun ekosistem yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan. Menurutnya, sektor swasta memiliki peran besar dalam mempercepat penyediaan hunian sehingga backlog perumahan dapat ditekan secara lebih optimal.

“Kemudian ke depan, kami akan terus mendukung langkah-langkah dari Menteri Perumahan dalam mengintensifkan pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak punya rumah, dengan berbagai skema yang ada. Juga dalam rangka bedah rumah,” terangnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengimbau kepala daerah memanfaatkan data dalam publikasi statistik perumahan sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan perumahan di daerah masing-masing, termasuk dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor perumahan. Menurutnya, penanganan sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berdampak pada berbagai indikator pembangunan.

Ketika persoalan perumahan dapat ditangani, angka kemiskinan dapat berkurang dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat. Selain itu, perbaikan sektor perumahan juga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.

“Di samping juga tentu sektor perumahan yang bagus, iklim perumahan yang bagus, akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator kinerja kepala daerah,” pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Puspen Kemendagri

Aris.t

Kepala BSKDN Ajak Pemda Kelola dan Lindungi Kekayaan Intelektual Hasil Inovasi

Penulis
ARISTONO
-
0

Media istana.Com

Jakarta ,Kamis 13 Agustus 2026

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya mendorong lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan karya dan inovasi yang dihasilkan dikelola serta mendapat pelindungan kekayaan intelektual.

Menurut Yusharto, berbagai gagasan, hasil kajian, metode, aplikasi, sistem, hingga produk pengetahuan yang lahir dari lingkungan pemerintahan memiliki nilai strategis bagi organisasi. Karena itu, inovasi perlu dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola sebagai aset pengetahuan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Yusharto saat membuka Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Yusharto menjelaskan, kebutuhan terhadap pelindungan kekayaan intelektual semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan pemerintahan. Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar membangun aplikasi atau mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga mencakup cara pemerintah mengelola informasi, mengembangkan pengetahuan, menghasilkan inovasi, dan menyelesaikan persoalan.

“Dalam proses tersebut, gagasan, karya, inovasi, sistem, aplikasi, metodologi, maupun berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi organisasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, BSKDN bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian, kajian, analisis, evaluasi, serta rekomendasi strategi kebijakan. Berbagai hasil tersebut, menurutnya, perlu dikelola agar tidak berhenti sebagai dokumen atau kegiatan, tetapi dapat menjadi aset pengetahuan yang memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Dengan demikian, inovasi tidak hanya menghasilkan perubahan dalam proses kerja, tetapi juga dapat menjadi aset kelembagaan yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang,” ungkap Yusharto.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menekankan pentingnya melakukan registrasi terhadap hasil kreasi dan inovasi setelah proses penciptaan dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada suatu karya.

“Ketika melakukan inovasi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memproteksi, meregister hasil kreasi tersebut, hasil inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” ujar Hermansyah.

Hermansyah menjelaskan, pendaftaran kekayaan intelektual memberikan kepastian terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pihak yang menghasilkan karya, sementara hak ekonomi memberikan pelindungan atas pemanfaatan karya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis kekayaan intelektual dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau tadi hak moral, saya mencipta lagu maka hak moralnya akan abadi saya mencipta lagu. Tetapi terkait dengan hak ekonominya, negara memberikan batasan dan perlindungan,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk hak cipta, pelindungan hak ekonomi berlaku selama masa hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, dia mendorong agar aparatur dan Pemda semakin memahami pentingnya mengenali, mengelola, serta mendaftarkan karya dan inovasi yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual.

Puspen Kemendagri

Aris.t

Apresiasi Pemda Berprestasi Batch II Regional Sumatera, Mendagri: Reward Jadi Balance Pembinaan Daerah

Penulis
ARISTONO
-
0

 

Media istana.Com

Batam ,Kamis 13 Agustus 2026

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang menunjukkan kinerja terbaik melalui gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Gelaran tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemberian penghargaan kepada Pemda atas capaian kinerja dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di enam regional, yakni Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara (Nusra), Jawa-Bali, Sulawesi, dan Papua. Penghargaan tersebut meliputi empat kategori, yakni Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Implementasi Program 3 Juta Rumah, Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, serta Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan.

Sebelumnya, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch I telah digelar di enam regional. Namun, kategori penghargaan yang diberikan berbeda, yakni Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.

“Masuk kepada batch kedua, gelombang kedua ini, dimulai di Sumatera. Ini kita laksanakan di Kota Batam,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk keseimbangan dalam pembinaan Pemda. Menurutnya, selain melakukan pengawasan dan memberikan arahan, pihaknya juga perlu memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil menunjukkan kinerja.

“Karena selama ini kita dari Kemendagri neken-neken terus, neken inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai macam instruksi lain-lain, inilah balance-nya dalam bentuk reward penghargaan kepada daerah-daerah berprestasi,” jelasnya.

Dirinya pun mengingatkan kepada daerah yang belum menerima penghargaan agar berbenah memperbaiki kinerja. “Bagi yang belum beruntung, masih ada lagi, putaran berikutnya lagi, khusus Sumatera nanti ada satu putaran lagi. Kita akan sampaikan nanti kriteriannya apa untuk bisa diperlombakan, supaya rekan-rekan bisa berbenah,” pungkasnya.

Adapun penerima penghargaan Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan tingkat provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Bintan. Di tingkat kota, yaitu Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Pangkalpinang.

Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah untuk tingkat provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi. Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Way Kanan. Sementara di tingkat kota, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Pekanbaru, dan Kota Batam.

Kemudian Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan ASRI untuk tingkat provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Bintan. Di tingkat kota, yaitu Kota Sabang, Kota Padang, dan Kota Jambi.

Selanjutnya Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan untuk tingkat provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Lampung. Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Simeulue, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Nias Utara. Di tingkat kota, yaitu Kota Sawahlunto, Kota Sungai Penuh, dan Kota Banda Aceh.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, gubernur dan bupati/wali kota se-Sumatera, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Aris.t

Laporkan Capaian TNI AD kepada Presiden, Kasad: 2.500 Jembatan dan 3.000 Titik Air Tuntas

Penulis
ARISTONO
-
0

 

Media istana.Com

BEKASI, tniad.mil.id – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melaporkan capaian pembangunan infrastruktur TNI Angkatan Darat kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto melalui video conference, dalam rangka peresmian Jembatan Garuda ke-2.500 dan titik air bersih ke-3.000 yang dipusatkan di Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Dalam laporannya, Kasad menyampaikan bahwa TNI AD telah mengerjakan 3.008 jembatan, dengan 2.500 jembatan telah selesai dan 508 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Pembangunan tersebut telah membuka akses menuju 7.807 desa, 9.008 sekolah, 4.502 fasilitas kesehatan, dan 4.618 fasilitas ekonomi, serta memberikan manfaat bagi sekitar 4,5 juta jiwa.

“TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.008 jembatan dan per hari ini kita selesaikan 2.500 jembatan di tempat ini. Memang setiap hari bisa sampai di atas 50, hampir 100, itu karena waktu memulainya berbeda-beda,” jelas Kasad.

Selain itu, sebanyak 798 jembatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi prioritas pengerjaan pascabencana. Kasad juga menyampaikan bahwa TNI AD menargetkan pembangunan jembatan terus berlanjut hingga mencapai sedikitnya 5.000 jembatan selesai pada akhir tahun.

Untuk penyediaan air bersih, TNI AD telah membangun 10.912 titik air bersih, termasuk 5.797 sumur bor dalam lima tahun terakhir. Sejak mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan tersebut terus dipercepat dan hingga Agustus 2026 telah mencapai 3.000 titik air bersih yang selesai. Titik ke 3.000 berada di Sumenep, sedangkan di Gunungsitoli pengeboran mencapai kedalaman 180 meter dan memberikan manfaat bagi sekitar 231 kepala keluarga.

“Dengan dukungan dari Bapak Presiden, dari mulai Januari sampai dengan Agustus ini saja kita sudah membuat 3.232 titik air, yang sudah selesai 3.000. Dan ini akan terus kita lanjutkan. Mudah-mudahan target kami untuk jembatan ini di akhir tahun bisa 5.000, minimal 5.000 selesai,” imbuh Kasad yang juga mendapat mandat sebagai Dansatgas Jembatan.

Di bidang ketahanan pangan, TNI AD turut memperkuat dukungan melalui pembangunan irigasi. Sebanyak 83.150 hektare lahan yang sebelumnya bergantung pada air hujan telah mendapatkan dukungan pengairan, ditambah 445 titik irigasi baru yang diproyeksikan mengairi 16.970 hektare lahan. Secara keseluruhan, program tersebut diarahkan untuk mendukung pengairan sekitar 100.120 hektare lahan tadah hujan agar berpotensi panen hingga tiga kali setahun dan meningkatkan produksi gabah sekitar 1,5 juta ton per tahun.

Kasad menegaskan, pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, dan pengembangan irigasi merupakan bentuk nyata dukungan TNI AD terhadap program pemerintah sekaligus upaya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang bergotong royong bersama prajurit dalam pelaksanaan berbagai program tersebut.

“Kerja sama dari masyarakat dan kehidupan bergotong royong itu hal yang penting. Dengan gotong royong masyarakat merasa memiliki, dan saya lihat respons gotong royong masyarakat di seluruh Indonesia luar biasa,” pungkas Kasad.

Merespon laporan Kasad, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas rekam jejak dan berbagai inisiatif yang dilakukan Kasad. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah memantau kiprah dan inisiatif Maruli sejak sebelum menjabat sebagai Kasad, termasuk berbagai upaya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pengabdian seorang prajurit maupun pejabat pada akhirnya akan dinilai dan dicatat oleh masyarakat.

“Jenderal Maruli, sebelum menjadi KSAD, sebelum menjabat jabatan yang tertinggi di Angkatan Darat, saya telah monitor saudara mengambil inisiatif-inisiatif yang baik. Seorang prajurit seperti Maruli Simanjuntak menjadi perwira, pejabat tertinggi di Angkatan Darat, itu pantas atas hasil karya dan pengabdiannya,” puji Presiden. *(Dispenad)/

Aris.t

Dari Dongeng hingga Cita-Cita, Kapolri Beri Ruang Anak untuk Berkarya

Penulis
ARISTONO
-
0

 

Media istana.Com

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan ruang kepada tiga anak untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menyampaikan cita-cita mereka, Selasa (11/8/2026). Faiha Samaira Khansa, Violina Firdausa, dan Gilang berkesempatan membawakan dongeng secara langsung di hadapan Kapolri.

Seusai menyimak penampilan ketiganya, Kapolri mengajak mereka berbincang mengenai sekolah, keluarga, hingga cita-cita yang ingin diraih. Interaksi tersebut menunjukkan perhatian terhadap anak tidak hanya melalui apresiasi atas prestasi, tetapi juga dengan mendengarkan cerita dan harapan mereka.

Faiha yang baru memasuki jenjang sekolah dasar menyampaikan keinginannya untuk menjadi dokter. Kapolri kemudian memberikan semangat agar Faiha terus belajar dan mengapresiasi peran ibunya yang telah mendampingi serta membimbingnya.

Sementara itu, Violina Firdausa atau Vio memiliki cita-cita berbeda. Seusai membawakan kisah tentang seorang anak perempuan yang ingin menjadi polisi, Vio mengungkapkan bahwa dirinya juga bercita-cita menjadi anggota Polri.

Percakapan menjadi semakin hangat ketika Kapolri menanyakan keluarga Vio. Mengetahui ibunda Vio sedang sakit, Kapolri menyampaikan doa agar segera diberikan kesembuhan serta berpesan agar Vio terus belajar dan menjaga kesehatan.

“Sekolahnya yang pintar, sehat selalu ya,” pesan Kapolri.

Gilang juga mendapat kesempatan yang sama. Setelah menyelesaikan dongengnya, ia bercerita mengenai sekolah, keluarga, serta keinginannya untuk menjadi dokter spesialis anak. Kapolri memberikan motivasi agar Gilang terus belajar, meraih cita-cita, dan membahagiakan kedua orang tuanya.

Pertemuan tersebut memperlihatkan pentingnya memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan kemampuan, keberanian, dan kepercayaan diri sejak dini. Kesempatan untuk tampil dan didengarkan menjadi bentuk apresiasi yang dapat mendorong anak terus berkarya sekaligus memiliki keyakinan untuk mengejar cita-citanya.

Melalui interaksi tersebut, Polri menegaskan kepedulian terhadap tumbuh kembang generasi muda. Anak-anak tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga ruang untuk belajar, berkarya, menyampaikan gagasan, dan mengembangkan potensi secara optimal.

Dukungan terhadap anak menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Dari ruang untuk berkarya dan keberanian untuk bermimpi hari ini, diharapkan tumbuh generasi yang kelak mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Aris.t

Kirab Bendera Merah Putih Semarakkan HUT ke-81 RI di Aceh Timur

Penulis
Muhammad Nasir
-
0

 

 

 

ACEH TIMUR —Mediaistana.com

Bentangan Merah Putih sepanjang 81 meter bergerak mengiringi langkah peserta kirab di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Jumat (14/8/2026). Bendera raksasa itu menjadi simbol semangat kebangsaan sekaligus penanda menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

 

Kirab Bendera Merah Putih tersebut berlangsung meriah dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, pemerintah daerah, mahasiswa, pelajar, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat.

 

Rute kirab dimulai dari Lapangan Upacara Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Dari titik tersebut, peserta mengelilingi kompleks pusat pemerintahan, kemudian bergerak melewati jalan protokol sebelum kembali dan finis di tribun utama upacara.

 

Dalam amanatnya, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky,.S.H.I, M.Si mengatakan, kirab Merah Putih tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial atau pawai, tetapi memiliki pesan penting untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

 

“Kirab ini merupakan simbol penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa, sekaligus momentum untuk membangkitkan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan memperkokoh komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Al-Farlaky.

 

Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kirab tersebut menunjukkan bahwa persatuan merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia.

 

Kebersamaan yang ditampilkan dalam kegiatan itu, kata dia, juga menjadi bukti bahwa semangat menjaga Indonesia bukan menjadi tanggung jawab satu kelompok saja, melainkan seluruh elemen bangsa tanpa memandang suku, agama, profesi maupun latar belakang.

 

“Menjaga Indonesia bukanlah tugas satu golongan, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

 

Al-Farlaky menjelaskan, bendera Merah Putih yang dikirab memiliki makna filosofis. Panjang bendera 81 meter melambangkan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, sekaligus mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan.

 

Sementara lebar bendera yang mencapai 8 meter melambangkan bulan Agustus, bulan bersejarah ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

 

“Bulan Agustus bukan sekadar penanda waktu, tetapi menjadi simbol lahirnya harapan, persatuan dan tekad seluruh rakyat Indonesia untuk hidup merdeka, berdaulat, adil dan makmur,” kata Bupati.

 

Ia juga mengingatkan makna warna Merah Putih. Merah melambangkan keberanian dan semangat pantang menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan, sedangkan putih mencerminkan ketulusan, kejujuran dan kemurnian hati dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

 

Karena itu, Bupati mengajak masyarakat Aceh Timur menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kerukunan, meningkatkan semangat gotong royong serta mengisi kemerdekaan melalui karya nyata.

 

“Isi kemerdekaan dengan karya nyata, prestasi, disiplin dan pengabdian sesuai profesi dan tanggung jawab masing-masing,” ajaknya.

 

Al-Farlaky berharap semangat kemerdekaan juga menjadi energi bersama dalam membangun Aceh Timur agar semakin maju, sejahtera, religius, aman dan berdaya saing.

 

Ia menegaskan, Aceh Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia yang terus bergerak menuju masa depan yang lebih kuat.

 

Kirab kemudian ditutup dengan kembalinya rombongan ke tribun utama. Seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Timur turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.(*)

Kodim Indramayu Ikuti Video Conference Presiden Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan Garuda Dan 3.000 Air Bersih T

Penulis
Haryono Suyono
-
0

Kodim Indramayu Ikuti Video Conference ( Vicon),Presiden Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan Garuda dan 3.000 Titik Air Bersih.

INDRAMAYU-MEDIAISTANA.COM
Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto secara serentak meresmikan 3.395 Jembatan Garuda TNI-Polri dan 3.000 titik air bersih di seluruh Indonesia melalui video conference (Vicon), Kamis (13/8/2026).

Kegiatan launching yang mengusung tema “Negara Hadir untuk Rakyat” tersebut turut dilaksanakan di Kabupaten Indramayu, bertempat di lokasi Sungai Cilalanang, Blok Tegal RT 06/RW 03, Desa Kroya, Kecamatan Kroya, mulai pukul 10.00 WIB.

Peresmian secara nasional tersebut menjadi momentum penting atas hadirnya pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya akses transportasi dan ketersediaan air bersih.

Dari Istana Merdeka Jakarta, kegiatan diikuti Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet RI Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., para Pangdam, Danrem, Dandim beserta jajaran, serta para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, di lokasi kegiatan di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu turut hadir Danramil 1617/Gabuswetan Kapten Inf. Supriyanto, Danramil 1614/Anjatan Kapten Inf. Hasanudin, Danramil 1615/Haurgeulis Kapten Inf. Dadang Iskandar, Danramil 1613/Trisi Kapten Inf. Asep S., Danramil 1616 Kapten Kav. Sugiyanto, perwakilan Camat Kroya Bapak Salim, Kepala Desa Kroya Ardiwan, para kepala desa se-Kecamatan Kroya, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sekitar 200 warga.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada jajaran TNI dan Polri atas berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Garuda memberikan dampak nyata terhadap kehidupan warga, terutama dalam mempercepat akses transportasi, mempermudah mobilitas hasil pertanian menuju pasar, mengurangi biaya logistik, serta memperlancar akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan.

“Dulu anak-anak harus memutar berjam-jam, hasil tani susah dibawa ke pasar, dan akses ke puskesmas menjadi terhambat. Dengan hadirnya jembatan, waktu tempuh dipotong, biaya logistik turun, dan roda ekonomi akan berputar lebih cepat,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Selain pembangunan jembatan, Presiden juga menekankan pentingnya penyediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Presiden, ketersediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menunjang aktivitas pendidikan dan kehidupan keluarga sehari-hari.

“Air adalah hak dasar. Tidak ada anak yang bisa belajar dengan baik kalau di rumah tidak ada air bersih. Tidak ada ibu yang tenang kalau setiap hari harus berjalan jauh untuk menimba air,” tegasnya.

Presiden kemudian menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI dan anggota Polri yang telah bekerja bersama dalam merealisasikan program tersebut di berbagai wilayah Indonesia.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama masyarakat melalui Vicon, penutup dan doa, serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, Presiden RI Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto meresmikan 3.395 Jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih secara serentak di seluruh Indonesia.

Program Jembatan Garuda atau Jembatan Perintis Garuda dan penyediaan titik air bersih tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Editor:Iyons74

1...525354...947Halaman 53 dari 947