Dugaan intimidasi dan pelecehan terhadap dua wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik terjadi di Desa Savana Jaya, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru. Insiden tersebut berujung pada laporan resmi ke Polres Buru oleh wartawati Suparni, Kamis (27/2/2025).

Peristiwa itu terjadi saat Suparni bersama rekannya, Solihun, melakukan peliputan sidang sengketa tanah yang digelar oleh Pengadilan Negeri Namlea sekitar pukul 10.25 WIT. Sebelum mengambil gambar dan video, Solihun disebut telah meminta izin kepada salah satu pegawai pengadilan guna kepentingan pemberitaan.

Namun beberapa menit setelah proses dokumentasi berlangsung, seorang warga berinisial STR yang berdomisili di Desa Savana, Kecamatan Waeapo, tiba-tiba mendatangi lokasi dan melarang pengambilan gambar. STR diduga merampas telepon genggam milik Solihun secara paksa sambil melarang perekaman.

Tak berhenti di situ, STR kemudian menghampiri Suparni yang juga tengah mengambil gambar. Menurut keterangan korban, STR bersikap arogan, mendorong bagian dada Suparni hingga hampir terjatuh. Bahkan, Suparni mengaku mengalami tindakan yang diduga sebagai pelecehan fisik yang menyebabkan rasa sakit pada bagian dadanya hingga saat ini.

“HP rekan saya dirampas. Setelah itu dia datang ke saya, mendorong saya dengan kasar. Saya sangat dipermalukan dan dilecehkan saat sedang menjalankan tugas jurnalistik,” ujar Suparni kepada sejumlah awak media usai melapor.

Merasa mendapat perlakuan semena-mena dan intimidatif, kedua wartawan tersebut langsung mendatangi Polres Buru untuk membuat laporan resmi. Suparni berharap aparat penegak hukum segera memproses kasus ini secara profesional dan transparan.

KWRI Kecam Keras

Kasus ini mendapat sorotan dari DPD Koalisi Wartawan Rangking Indonesia (KWRI) Kabupaten Buru. Ketua DPD KWRI Kabupaten Buru, Chairul Syam, mengecam keras dugaan intimidasi dan pelecehan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.

Ia mendesak Polda Maluku dan Polres Buru untuk mengusut tuntas kasus tersebut tanpa pandang bulu.

“Kerja jurnalistik dilindungi undang-undang. Tidak boleh ada intimidasi, apalagi pelecehan terhadap wartawan yang sedang bertugas,” tegasnya.

Ujian Perlindungan Pers

Insiden ini kembali menyoroti lemahnya perlindungan terhadap jurnalis di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 8, disebutkan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

Namun realitas di lapangan menunjukkan ancaman terhadap kebebasan pers masih terjadi. Tindakan intimidasi hingga dugaan pelecehan fisik terhadap jurnalis menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan supremasi hukum.

Publik kini menanti langkah tegas aparat kepolisian dalam menangani laporan tersebut. Penegakan hukum yang cepat dan adil dinilai menjadi kunci untuk menjaga marwah kebebasan pers serta menjamin keamanan wartawan saat menjalankan tugasnya.

Reporter (Ahmad Syaehudin)

Ketua Koperasi Produsen Parusa Tanila Baru (PTB), Ruslan Arif Soamole, akhirnya angkat bicara menanggapi isu gratifikasi yang ditujukan kepada Hendrik Lewerissa terkait penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) koperasi di kawasan Gunung Botak.

Dalam pernyataan tegasnya, Ruslan membantah keras tudingan bahwa pihak koperasi memberikan gratifikasi kepada gubernur. Ia memastikan bahwa seluruh proses penerbitan IPR berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Tidak ada sepeser pun uang yang diberikan kepada gubernur. Tuduhan itu tidak benar dan sangat merugikan,” tegas Ruslan, Jumat, (27/2/2026)

Menurutnya, isu yang berkembang tersebut merupakan fitnah yang tidak berdasar dan berpotensi mencederai upaya penataan pertambangan rakyat di Gunung Botak. Ia menegaskan bahwa PTB justru mendapatkan arahan tegas dari gubernur agar seluruh aktivitas pertambangan dilakukan secara legal, tertib, dan sesuai regulasi.

Ruslan bahkan menyampaikan apresiasi kepada Hendrik Lewerissa yang dinilainya konsisten mendorong koperasi agar bekerja secara profesional dan tidak melanggar aturan.

“Kami justru berterima kasih kepada Bapak Gubernur karena selalu mengingatkan agar koperasi menjalankan aktivitas di Gunung Botak sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi, tidak ada transaksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan pertambangan rakyat di Gunung Botak membutuhkan dukungan semua pihak agar tidak lagi menjadi ruang bagi praktik ilegal. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu kebenarannya.

Ruslan memastikan, PTB siap membuka dokumen dan proses administrasi IPR apabila diperlukan demi menjaga transparansi. Ia berharap polemik ini tidak mengganggu upaya pembinaan dan pemberdayaan penambang rakyat di Maluku.

“Fokus kami adalah bekerja secara sah dan memberi manfaat bagi anggota koperasi serta masyarakat sekitar. Jangan sampai fitnah merusak kepercayaan publik,” pungkasnya.

Ketua Koperasi Produsen Parusa Tanila Baru (PTB), Ruslan Arif Soamole, akhirnya angkat bicara menanggapi isu gratifikasi yang ditujukan kepada Hendrik Lewerissa terkait penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) koperasi di kawasan Gunung Botak.

Dalam pernyataan tegasnya, Ruslan membantah keras tudingan bahwa pihak koperasi memberikan gratifikasi kepada gubernur. Ia memastikan bahwa seluruh proses penerbitan IPR berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Tidak ada sepeser pun uang yang diberikan kepada gubernur. Tuduhan itu tidak benar dan sangat merugikan,” tegas Ruslan, Jumat, (27/2/2026)

Menurutnya, isu yang berkembang tersebut merupakan fitnah yang tidak berdasar dan berpotensi mencederai upaya penataan pertambangan rakyat di Gunung Botak. Ia menegaskan bahwa PTB justru mendapatkan arahan tegas dari gubernur agar seluruh aktivitas pertambangan dilakukan secara legal, tertib, dan sesuai regulasi.

Ruslan bahkan menyampaikan apresiasi kepada Hendrik Lewerissa yang dinilainya konsisten mendorong koperasi agar bekerja secara profesional dan tidak melanggar aturan.

“Kami justru berterima kasih kepada Bapak Gubernur karena selalu mengingatkan agar koperasi menjalankan aktivitas di Gunung Botak sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi, tidak ada transaksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan pertambangan rakyat di Gunung Botak membutuhkan dukungan semua pihak agar tidak lagi menjadi ruang bagi praktik ilegal. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu kebenarannya.

Ruslan memastikan, PTB siap membuka dokumen dan proses administrasi IPR apabila diperlukan demi menjaga transparansi. Ia berharap polemik ini tidak mengganggu upaya pembinaan dan pemberdayaan penambang rakyat di Maluku.

“Fokus kami adalah bekerja secara sah dan memberi manfaat bagi anggota koperasi serta masyarakat sekitar. Jangan sampai fitnah merusak kepercayaan publik,” pungkasnya.

Dukungan terbuka datang dari tokoh adat Buru, Jafar Nurlatu, terhadap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyusul tudingan gratifikasi dalam proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di kawasan Gunung Botak sebagaimana diberitakan di salah satu media online.

Jafar menilai isu yang beredar bukan sekadar kritik, melainkan fitnah yang sengaja digiring untuk merusak nama baik gubernur dan mengganggu stabilitas daerah.

“Kalau tidak punya bukti, jangan membangun opini sesat. Ini sudah masuk ranah fitnah. Kami masyarakat adat Buru tidak ingin daerah ini terus digiring dalam isu-isu yang tidak benar,” tegasnya, Jumat, (27/2/2023).

Menurut Jafar, tudingan tersebut tidak hanya menyerang pribadi gubernur, tetapi juga mencederai kehormatan Pemerintah Provinsi Maluku. Ia menyayangkan adanya kelompok tertentu yang terus menggulirkan isu tanpa dasar dan bukti yang jelas.

Secara kronologis, Jafar menilai tuduhan itu tidak logis. Ia menjelaskan bahwa IPR diterbitkan pada 24 Agustus 2024 oleh Pemerintah Provinsi Maluku, sementara Hendrik Lewerissa baru dilantik sebagai Gubernur Maluku pada 20 Februari 2025. Dengan demikian, menurutnya, tudingan gratifikasi tersebut tidak berdasar.

Ia juga menegaskan bahwa proses perizinan IPR tersebut bukan terjadi di masa kepemimpinan Hendrik Lewerissa, melainkan pada masa pemerintahan sebelumnya, di mana menurutnya proses penerbitannya berlangsung kacau-balau. Jafar menyebut, jika masyarakat mengikuti perkembangan sejak tahun 2022 hingga 2023, telah muncul protes dari berbagai kalangan, termasuk dirinya, terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM saat itu karena proses 10 IPR yang sekarang dipersoalkan tidak melalui tahapan yang semestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Yang diusulkan lain, yang disahkan dan diterbitkan justru lain. Ini yang sejak awal kami soroti,” ungkapnya.

Olehnya itu, Jafar meminta publik tidak terkecoh oleh isu-isu yang berkembang saat ini dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan Gubernur Hendrik Lewerissa. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk membongkar asal muasal penerbitan IPR 10 koperasi yang kini menjadi polemik agar semuanya terang-benderang dan tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Hendrik Lewerissa telah membantah keras tuduhan tersebut dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Maluku. Ia menegaskan seluruh kebijakan, termasuk penerbitan IPR dan penataan pejabat, dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

“Tidak benar kalau itu kemudian dikaitkan dengan saya. Itu fitnah yang sangat kejam dan tidak bermoral,” ujar gubernur.

Pemerintah Provinsi Maluku bersama Biro Hukum dan tim kuasa hukum disebut telah menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut.

Sebagai tokoh adat, Jafar menegaskan semua masyarakat berkewajiban menjaga marwah daerah dan mendukung kepemimpinan yang sah. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan persoalan ini kepada proses hukum yang berlaku.

“Kami ingin Maluku tetap kondusif. Kritik itu wajar, tapi kalau sudah menjadi fitnah, tentu harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” pungkasnya.

Sentul, Bogor, Jumat, 27 Februari 2026

Di bulan suci yang penuh ampunan dan keberkahan ini, semangat berbagi kembali diteguhkan oleh Muhamad Daniel Rigan dan Bella Sofhie. Ramadan bukan hanya tentang ibadah personal, tetapi juga tentang menghadirkan kebahagiaan bagi sesama. Dan di momen penuh makna inilah, keduanya kembali menunjukkan komitmen nyata untuk terus menebar kebaikan.

Muhamad Daniel Rigan dan Bella Sofhie kembali berbagi di bulan Ramadan ini. Dengan langkah yang konsisten dan hati yang tulus, mereka menyalurkan seribu paket kue Bellarosa kepada masyarakat yang berhak menerima di Sentul, Bogor. Aksi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud kepedulian yang terus mereka rawat dari waktu ke waktu.

Di tengah suasana Jumat yang penuh berkah, kehadiran mereka menjadi simbol bahwa Ramadan adalah momentum untuk memperkuat solidaritas. Senyum yang terukir dari para penerima menjadi bukti bahwa kebaikan sekecil apa pun memiliki makna yang begitu besar. Seribu paket kue itu membawa lebih dari sekadar hidangan berbuka—ia membawa perhatian, penghargaan, dan rasa bahwa mereka tidak sendiri.

Apa yang dilakukan Muhamad Daniel Rigan dan Bella Sofhie adalah cerminan bahwa berbagi tidak mengenal lelah, apalagi di bulan yang dimuliakan ini. Konsistensi mereka kembali berbagi di Ramadan ini menjadi inspirasi, bahwa keberkahan sejati hadir ketika rezeki yang kita miliki turut dirasakan oleh orang lain.

Semoga langkah mulia ini terus berlanjut dan menjadi penggerak bagi banyak hati untuk ikut menebarkan kebaikan. Karena Ramadan selalu menemukan maknanya yang paling indah saat kita saling menguatkan dan saling berbagi.