Mediaistana.com

BANYUWANGI – Pusat Kajian dan Advokasi Transparansi Publik dan Sosial (Puskaptis) Banyuwangi melalui Amrullah angkat suara terkait dugaan kasus pelecehan seksual terhadap pasien di ruang ICU RSUD Blambangan. Dalam pernyataannya, Puskaptis menilai Direktur rumah sakit harus mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas peristiwa yang mencoreng dunia pelayanan kesehatan tersebut.

Amrullah menyampaikan bahwa kasus pelecehan seksual di lingkungan rumah sakit merupakan persoalan serius dan tidak bisa dipandang sebagai peristiwa individual semata. Menurutnya, kejadian tersebut berpotensi lebih luas dari yang terungkap ke publik.

“Kasus seperti ini sangat sensitif. Tidak menutup kemungkinan ada korban lain yang memilih diam karena mempertimbangkan nama baik pribadi maupun keluarganya. Korban pelecehan seksual kerap berada dalam posisi rentan dan enggan melapor,” tegasnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan upaya membuka ruang keadilan bagi para korban, Puskaptis Banyuwangi telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban atau mengetahui adanya dugaan pelecehan serupa di lingkungan rumah sakit tersebut. Posko ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para pelapor.

Lebih lanjut, Puskaptis menilai dugaan peristiwa tersebut mencerminkan lemahnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta kurangnya pengawasan internal di lingkungan rumah sakit. Menurut Amrullah, tanggung jawab tidak hanya melekat pada terduga pelaku, tetapi juga pada pimpinan tertinggi institusi.

“Puncak pimpinan memiliki tanggung jawab moral atas sistem pembinaan dan pengawasan. Jika terjadi kelalaian yang berdampak serius terhadap keselamatan dan martabat pasien, maka Direktur harus berani mengambil sikap dengan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral,” ujarnya.

Selain itu, Puskaptis Banyuwangi juga berencana dalam waktu dekat akan mengajukan hearing dengan mengundang seluruh rumah sakit yang ada di Banyuwangi. Langkah ini dimaksudkan sebagai forum evaluasi bersama agar kasus serupa tidak kembali terjadi serta memperkuat sistem perlindungan pasien di seluruh fasilitas layanan kesehatan.

Puskaptis menegaskan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini agar berjalan transparan dan berpihak pada korban, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit.(kevin)

Editorial Redaksi
Selasa, (17/2/2026)

Upaya menyeret agama ke pusaran politik kekuasaan kembali menemukan panggungnya. Kali ini, sasarannya adalah Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku, yang dituding tidak berpihak kepada umat Islam. Tuduhan yang beredar di ruang publik itu memantik respons keras dari Rustam Fadly Tukuboya, anggota DPRD Buru dari Partai Gerindra, yang mengecam dugaan politisasi isu agama tersebut sebagai tindakan tidak bertanggung jawab.

Editorial ini tidak hendak menjadi corong pembelaan personal. Namun satu hal perlu ditegaskan: ketika agama dijadikan alat untuk membangun stigma, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang pejabat, melainkan ketenangan sosial sebuah daerah yang pernah belajar mahal tentang arti konflik identitas.

Agama Bukan Instrumen Elektoral

Narasi yang mempertanyakan keberpihakan seorang kepala daerah terhadap kelompok agama tertentu adalah tudingan serius. Tetapi keseriusan itu justru menuntut kehati-hatian, bukan penggiringan opini. Kritik dalam demokrasi adalah keniscayaan; ia sehat dan perlu. Namun kritik tanpa basis data, yang digerakkan oleh repetisi sentimen, berubah menjadi agitasi.

Maluku bukan ruang hampa sejarah. Ia adalah wilayah dengan memori kolektif tentang rapuhnya kohesi sosial ketika identitas dipertajam. Dalam konteks seperti ini, memainkan isu agama bukan sekadar tak etis—ia berbahaya.

Rustam Fadly Tukuboya benar ketika mengingatkan bahwa demokrasi memberi ruang bagi kritik, tetapi bukan bagi fitnah. Ketika narasi dibangun bukan untuk menguji kebijakan, melainkan untuk membentuk persepsi negatif melalui sentimen primordial, maka kita sedang menyaksikan degradasi kualitas diskursus publik.

Rekam Jejak atau Rekayasa Persepsi?

Mereka yang mengikuti perjalanan politik Hendrik Lewerissa mengetahui bahwa pendekatan lintas agama bukanlah hal baru dalam kiprahnya. Kehadiran dalam berbagai kegiatan keagamaan, dukungan terhadap agenda inklusif, serta retorika persatuan adalah fakta yang terdokumentasi.

Apakah itu berarti ia kebal kritik? Tentu tidak. Namun membedah kebijakan berbeda dengan membingkai identitas. Mengkritik keputusan anggaran, program pembangunan, atau prioritas kebijakan adalah wajar. Tetapi menyematkan label “tidak berpihak” berbasis agama tanpa bukti konkret adalah lompatan logika yang berbahaya.

Dalam dinamika politik lokal, isu agama kerap muncul ketika kompetisi mengeras atau ketika kebijakan tertentu menimbulkan resistensi. Pola ini bukan hal baru. Ia adalah strategi lama yang terus dipoles dalam kemasan baru.

Stabilitas Bukan Retorika

Maluku membutuhkan stabilitas lebih dari sekadar slogan. Stabilitas lahir dari kepercayaan publik bahwa perbedaan tidak sedang dieksploitasi. Ketika elit politik memilih jalan pintas dengan memainkan sentimen identitas, yang mereka korbankan adalah rasa aman masyarakat.

Editorial ini berpandangan: jika ada dugaan keberpihakan yang keliru, buktikan dengan data. Jika ada kebijakan yang dianggap merugikan kelompok tertentu, uji di ruang argumentasi terbuka. Tetapi hentikan penggunaan agama sebagai alat mobilisasi emosi.

Langkah hukum yang disinggung Rustam adalah hak konstitusional. Namun yang lebih penting dari sekadar jalur hukum adalah kedewasaan kolektif untuk menolak narasi yang memecah belah.

Pada akhirnya, Maluku tidak membutuhkan politik yang memanaskan luka lama. Ia membutuhkan kepemimpinan yang diuji oleh kerja nyata, serta oposisi yang mengkritik dengan integritas. Agama seharusnya menjadi sumber nilai dan etika, bukan bahan bakar kontestasi.

Jika kita gagal membedakan keduanya, maka yang kalah bukan hanya seorang gubernur—melainkan masa depan harmoni sosial itu sendiri.

Rustam Fadly Tukuboya, SH, politisi dari Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Buru, menyampaikan kecaman keras terhadap pihak-pihak yang dinilai sengaja membangun opini bahwa Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tidak berpihak kepada umat Islam Maluku.

Pernyataan tersebut disampaikan Rustam menyusul beredarnya narasi di ruang publik yang mempertanyakan komitmen gubernur terhadap kelompok agama Islam. Ia menilai tudingan itu tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi menciptakan polarisasi sosial di wilayah yang selama ini dikenal sensitif terhadap isu identitas.

Rekam Jejak dan Konteks

Dalam keterangannya, Rustam merujuk pada rekam jejak Hendrik Lewerissa sebelum menjabat sebagai gubernur. Ia menyebut bahwa sejak awal kiprah politiknya, Lewerissa menunjukkan pendekatan inklusif dengan menghadiri dan mendukung berbagai kegiatan lintas agama di Maluku.

“Fakta-fakta tersebut dapat diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan publik dan kebijakan yang bersifat inklusif,” ujar Rustam, Selasa, (17/2/2026)

Secara terpisah, sejumlah pengamat menilai bahwa dalam dinamika politik lokal, isu agama kerap digunakan sebagai instrumen mobilisasi opini. Pola ini, menurut mereka, biasanya muncul ketika kompetisi politik memasuki fase konsolidasi kekuatan atau saat kebijakan tertentu menuai resistensi.

Dugaan Penggiringan Opini

Rustam menduga terdapat upaya sistematis untuk membentuk persepsi negatif terhadap gubernur melalui pengulangan narasi yang menyentuh sentimen keagamaan. Ia menilai strategi tersebut berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik dan merusak kohesi sosial.

“Demokrasi memberi ruang kritik, tetapi kritik harus berbasis data dan fakta. Menggunakan sentimen agama untuk membangun stigma adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa sebagai kader Gerindra, dirinya tidak akan tinggal diam apabila tudingan tersebut berkembang menjadi fitnah atau informasi yang menyesatkan. Langkah hukum, kata dia, menjadi opsi apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam penyebaran narasi tersebut.

Stabilitas dan Harmoni Sosial

Maluku memiliki sejarah panjang dinamika sosial berbasis identitas. Karena itu, berbagai pihak mengingatkan agar isu-isu sensitif tidak dijadikan komoditas politik. Rustam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan serta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Stabilitas daerah harus menjadi prioritas bersama. Jangan sampai narasi yang tidak berdasar justru memicu ketegangan baru,” ujarnya.

M. Taufik Saimima kembali menegaskan bahwa masa depan pembangunan nasional bertumpu pada desa—pada kekuatan pelaku usaha kecil, pada ketahanan ekonomi rakyat, dan pada semangat gotong royong yang tumbuh dari akar rumput.

Pelantikan Koordinator Wilayah (Korwil) Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) se-Indonesia oleh Ketua Umum Maulidan Isbar menjadi momentum penting untuk memperkuat peran desa dalam arsitektur pembangunan nasional. Dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan HUT ke-1 APUDSI yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (14/2/2026), SK diserahkan kepada seluruh Korwil, termasuk Korwil APUDSI Provinsi Maluku, M Taufik Saimima.

Di tengah dinamika ekonomi global yang kian tak menentu, pernyataan Saimima terasa relevan dan visioner. Ia menekankan bahwa ketahanan nasional mustahil terwujud tanpa ketahanan desa. Desa bukan sekadar entitas administratif, melainkan fondasi ekonomi rakyat. Ketika pelaku usaha desa kokoh, ketika UMKM bertumbuh, maka ekonomi nasional akan lebih tangguh menghadapi krisis.

Sebagai Korwil APUDSI Maluku, Saimima memikul tanggung jawab besar untuk menggerakkan potensi ekonomi di negeri rempah-rempah. Komitmennya jelas: menjadikan desa sebagai garda terdepan pembangunan perekonomian demi kesejahteraan rakyat Maluku. Pemberdayaan pelaku usaha desa menjadi prioritas—bukan hanya dalam bentuk pendampingan, tetapi juga perluasan jaringan, akses pasar, hingga penguatan daya saing produk lokal.

Langkah konsolidasi pun telah dimulai. APUDSI Maluku kini telah terbentuk di tujuh kabupaten/kota, dengan empat daerah lainnya menyusul dalam waktu dekat. Ini bukan sekadar ekspansi organisasi, melainkan fondasi gerakan ekonomi desa yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagai wadah bagi pelaku usaha dan UMKM desa, APUDSI memiliki visi membangun desa mandiri, memperluas jejaring bisnis, hingga menembus pasar global. Di Maluku, organisasi ini diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Kolaborasi yang terbangun nantinya akan memperkuat posisi desa sebagai pilar utama perekonomian daerah.

Momentum pelantikan ini bukan hanya seremoni administratif. Ia adalah penegasan arah. Bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari kota besar. Bahwa kekuatan bangsa justru bertumpu pada desa-desa yang produktif, kreatif, dan berdaya saing.

Dan dari Maluku, Saimima mengirim pesan yang tegas: desa harus bangkit, pelaku usaha desa harus kuat, dan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama setiap langkah pembangunan.