SPBU Limbangan Sangat Membantu Masyarakat Untuk Kelangsungan Perputaran Ekonomi

Indramayu-mediaistana. com
Masyarakat Indramayu dari empat kecamatan yang menjalankan usaha di bidang industri padi, pertanian dan nelayan, saat ini sangat terbantu dengan adanya SPBU Limbangan, kecamatan Juntinyuat, kabupaten Indramayu.

Pasalnya SPBU Limbangan yang saat ini di percaya oleh pihak pertamina untuk menyalurkan pendistribusian BBM bersubsidi yang berjenis solat tersebut sangat membantu masyarakat.
Rabu, (11/02/2026).

Dari pantauan awak media terlihat dari empat kecamatan yaitu kecamatan, Juntinyuat,kecamatan Balongan,Kecamatan Karangampel dan Kecamatan krangkeng dalam menjalankan Usaha Kecil menengah (UMKM,) diantaranya, Pertanian,Penggilingan padi,Nelayan,Pompanisasi Sawah, tambak dan lainnya.

Setiap hari terlihat mereka berbondong-bondong untuk mengantri BBM Solar subsidi di SPBU 3445215, mereka sangat antusias sabar dalam mendapat kemudahan mendapatkan pelayanan BBM yang berjenis solar tersebut.

Saat temui awak media Kumis krangkeng, konsumen BBM bersubsidi menerangkan,
“Saya selalu mengantri membeli solar subsidi Setiap hari, karena untuk menggerakkan Penggilingan padi (Beras).

Dari semua pemilik memberikan kuasa kepada saya” ujarnya.disisi lain Suharno seorang nelayan dari Juntinyuat menerangkan, “saya tiap hari harus beli solar karena disuruh juragan prahu,selain itu kaswiyah, dari Majakerta Balongan juga menerangkan dengan keterangan yang sama dan juga Mang Ajo, desa sambimaya PB menerangkan hal yang sama dengan Kumis.
Begitupun dengan Lurah warga Karangampel memberikan keterangan yang sama untuk mengisi Penggilingan padi,serta di katakan juga oleh Santi ,Caswidi Nelayan dari desa Limbangan juga ikut memberikan keterangan yang sama.
Dikatakan oleh santi,

“Menurut saya (Santi) SPBU ini sangat membantu untuk kelangsungan hidup para Nelayan dan penggilingan padi yang ada di Desa Lombang dan Limbangan kalau tidak ada solar subsidi ini mungkin kita susah untuk melangsungkan hidup karena kita orang tani harus kerja cari sendiri, klu PNS sihi kita juga ga mau kerja sebagai Nelayan atau buruh tani lainnya, karena di SPBU Karangampel tidak ada jual solar subsidi,”Ucap santi

Menurut Pakar Ahli Undang-undang sudah menjadi hak warga Negara,yang tercantum pada Pasal 27 UUD 1945 Ayat 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,menurut mereka kerja jadi Petani,Nelayan,UMKM sangat layak karena untuk jadi PNS mereka tidak ada Link di atas.

Masih dari Ahli UUD 1945 pasal 33 Ayat
1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan(Koperasi Pelelangan ikan)
2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Oleh Negara(BPH Migas,Pertamina,)
3.Bumi air dan kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai negara(BPH Migas,Pertamina,
) dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat(Konsumen kendaraan dan Non Kendaraan).

Terpisah saat ditemui manager SPBU Abdul Gani menerangkan,

“SPBU melayani sesuai dengan konstitusi negara dimana ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yg dihadiri berbagai Partai Politik yg di wakili dari Berbagai fraksi dan komisi di gedung Parlemen untuk membahas Kemudahan masyarakat red Nelayan,petani,UMKM DLL dalam mendapat BBM bersubsidi maka lahirlah UU No 2 THN 2023 yg mengatur regulasi penyaluran BBM bersubsidi diantaranya setiap pembelian BBM bersubsidi wajib hukumnya menunjukan ke SPBU Surat rekomendasi dari Muspida dan barcode yg sdh di aprove oleh BPH Migas,masi dari Abdul Gani dalam mendapatkan Surat rekomendasi dari Muspida itu prosesnya panjang masyarakat dari mengambil Formulir di Masing-masing Dinas terkait lalu minta surat keterangan usaha dari Desa/Kelurahan di stempel maju lagi minta persetujuan dari Muspika Camat dan Polsek setempat di stempel dan di lanjut ke Muspida Dinas terkait.

Dispertan,Diskanla,Disperindag DLL baru dapat Surat rekomendasi dan Barcode dan sudah Syah untuk beli di SPBU,dan apa bila ada pihak-pihak yang kurang setuju dengan aturan pemerintah sebaiknya mengajukan gugatan ke MK,kalau kita SPBU tidak bisa untuk menolak karena konsumen juga berhak untuk mengajukan gugatan ke Pertamina melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) karena konsumen sdh menempuh prosedur pembelian.

Lagian konsumen membeli BBM itu sudah Legal, karena sdh byr pajak dari Negara yg dititipkan kepada Harga Eceran tertinggi(HET) tiga pajak tersebut, meliputi Pajak pertambahan nilai(PPN). Pajak penghasilan(PPh)
kedua, pajak ini masuk ke kas APBN yg bisa membiayai gaji Persiden,Wakil,MPR/DPR,Lembaga tinggi Negara,TNI -Polri yang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB)Pertamina itu setor ke kas Daerah melalui Pajak Pratama yg fungsinya untuk pembangunan Daerah.

Semua konsumen di SPBU 3445215 tertib, sesuai aturan dan Administrasi apabila Surat rekomendasi ,itu sdh Expayer mereka langsung Daftar ulang di masing-masing Dinas terkait tutupnya.

IYONS74

Tuduhan yang menyebut Kapolda Maluku dan Pangdam XV/Pattimura terlibat dalam aktivitas pertambangan emas di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, dibantah keras oleh PT Wanshuai Indo Mining. Perusahaan menilai narasi yang berkembang tersebut sebagai fitnah serius dan upaya pencemaran nama baik pejabat negara maupun pihak perusahaan.

Humas PT Wanshuai Indo Mining, Sofyan Muhamadiyah, menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya keterlibatan Kapolda dan Pangdam atas perintah Gubernur dalam aktivitas tambang adalah tidak benar, tidak berdasar, dan sangat menyesatkan.

“Pernyataan itu sangat tendensius dan mengarah pada fitnah. Tidak pernah ada keterlibatan Kapolda Maluku maupun Pangdam XV/Pattimura dalam aktivitas pertambangan seperti yang dituduhkan. Mengaitkan nama pejabat tinggi TNI-Polri tanpa bukti adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab,” tegas Sofyan, Rabu, (11/2/2026)

Ia juga membantah keras adanya perintah atau arahan dari Gubernur sebagaimana disebut dalam narasi yang beredar. Menurutnya, isu tersebut sengaja digiring untuk membentuk opini publik yang negatif dan memperkeruh situasi tata kelola pertambangan di Gunung Botak.

Sebagaimana diketahui, aktivitas pertambangan di Gunung Botak saat ini hanya diperbolehkan melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan kepada 10 koperasi. Skema tersebut secara tegas tidak memperkenankan keterlibatan korporasi di luar ketentuan yang berlaku.

PT Wanshuai Indo Mining menegaskan pihaknya menghormati dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala tudingan yang diarahkan tanpa bukti kuat dinilai sebagai upaya pembunuhan karakter serta pencemaran nama baik.

PT Wanshuai Indo Mining mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Isu ini kembali menjadi sorotan di tengah upaya pembenahan tata kelola pertambangan di Gunung Botak. Namun perusahaan menegaskan, pembenahan harus dilakukan berdasarkan fakta dan hukum, bukan melalui tuduhan tanpa dasar yang berpotensi memecah kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Oleh: Drs. Muz Latucosina, MF.

Dalam praktik ketatanegaraan, sering muncul pertanyaan yang terasa sederhana namun sarat implikasi hukum: apakah seorang anggota DPRD kabupaten/kota yang telah mengajukan surat pengunduran diri, tetapi belum diproses secara resmi melalui mekanisme pemberhentian antarwaktu (PAW), masih berhak menerima gaji?

Jawabannya tidak terletak pada persepsi moral atau tekanan politik, melainkan pada norma hukum yang tegas dan prosedural.

I. Pemberhentian Anggota DPRD: Tidak Cukup dengan Surat

Pemberhentian anggota legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah.

Untuk DPR, ketentuan tersebut termuat dalam:

Pasal 239 ayat (1) UU MD3:

“Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.”

Adapun untuk DPRD kabupaten/kota, ketentuan yang sepadan terdapat dalam:

Pasal 405 ayat (1) UU MD3:

“Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.”

Namun frasa “mengundurkan diri” dalam norma tersebut tidak serta-merta berarti jabatan otomatis berakhir pada saat surat disampaikan.

Secara sistem hukum, pengunduran diri harus diproses melalui mekanisme formal:

-usulan partai politik,
-verifikasi KPU,

dan pengesahan oleh pejabat berwenang (gubernur untuk DPRD kabupaten/kota).

Tanpa keputusan pemberhentian antarwaktu yang sah, status keanggotaan belum berakhir secara hukum.

II. Status Hukum: Masih Anggota Sampai Ada Keputusan Resmi

Dalam hukum tata negara berlaku prinsip fundamental:

status jabatan publik hanya berakhir melalui keputusan formal yang sah menurut undang-undang.

Artinya, selama
belum ada keputusan pemberhentian antarwaktu,

belum ada pengesahan pejabat berwenang,

dan belum dilakukan penggantian antarwaktu (PAW),

maka yang bersangkutan secara yuridis tetap berstatus sebagai anggota DPRD.

Pengajuan surat pengunduran diri hanyalah permohonan, bukan keputusan final.

III. Konsekuensi terhadap Hak Keuangan

Karena status keanggotaan belum berakhir, maka hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut pun masih berlaku.

Hak tersebut meliputi:

-gaji,
-tunjangan,

serta hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian:

Selama belum ada keputusan pemberhentian antarwaktu yang sah, anggota DPRD tersebut tetap berhak menerima gaji dan hak keuangan lainnya.

Hak itu baru berhenti sejak:

keputusan pemberhentian resmi ditetapkan, dan

status keanggotaannya dinyatakan berakhir.

IV. Antara Etika dan Legalitas

Dalam ruang publik, kondisi ini kerap dipandang sebagai paradoks: seseorang telah menyatakan mundur, tetapi masih menerima gaji. Namun hukum tidak bekerja berdasarkan persepsi, melainkan berdasarkan prosedur.

Negara hukum menuntut kepastian.
Dan kepastian itu hanya lahir melalui mekanisme formal yang diatur undang-undang.

Inti Kesimpulan

Situasi Status Hukum Hak Gaji

Surat pengunduran diri diajukan, belum ada keputusan resmi PAW Masih anggota DPRD Tetap berhak menerima gaji
Sudah ada keputusan pemberhentian antarwaktu yang sah Bukan lagi anggota DPRD Tidak lagi menerima gaji

Pada akhirnya, dalam sistem demokrasi konstitusional, jabatan publik tidak dimulai oleh kehendak pribadi semata — dan tidak pula berakhir hanya dengan sepucuk surat.

Yang mengakhiri jabatan adalah hukum.

LAMPUNG TIMUR I Mediaistana.com – Satgas Sapu Bersih (Saber) Pangan Polres Lampung Timur melakukan pengecekan harga komoditas pangan di Pasar Tradisional Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu melibatkan Tim Satgas Saber Bapanas RI Penanggung Jawab Lampung Timur, Dinas Perindag, Dinas Pangan, Dinas Perizinan, Bulog, jajaran Satreskrim Polres Lampung Timur serta Ditreskrimsus Polda Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting (bapokting), sekaligus mencegah potensi pelanggaran harga di tingkat pedagang.

“Dari hasil pemantauan di Pasar Way Jepara, harga komoditas pangan secara umum masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketersediaan barang juga relatif aman,” kata Yuni dalam keterangannya, Rabu.

Berdasarkan hasil monitoring, harga beras medium tercatat Rp 12.993 per kilogram. Daging ayam ras dijual Rp 35.000 per kilogram, sementara daging sapi Rp 125.000 per kilogram.

Untuk komoditas lain, harga kedelai Rp 11.000 per kilogram, gula konsumsi Rp 17.000 per kilogram, bawang merah Rp 40.000 per kilogram, dan bawang putih Rp 30.000 per kilogram.

Adapun harga cabai rawit merah berada di angka Rp 51.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp 40.667 per kilogram.

Yuni menjelaskan, pengawasan rutin akan terus dilakukan, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan nasional, guna menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik penimbunan.

“Satgas akan terus melakukan monitoring dan pemantauan secara berkala. Kami juga mengimbau para pedagang agar tidak menjual bahan pangan melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan, Polri bersama instansi terkait berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tetap terkendali serta tidak memberatkan masyarakat.

Kegiatan pengecekan tersebut dipimpin Kasat Reskrim Polres Lampung Timur AKP Stefanus Boyoh selaku Kasatgas Saber Kabupaten Lampung Timur.**

R

MediaIstana.com
BANYUWANGI – JAKARTA, Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) Tahun 2025 resmi dianugerahkan Kementerian PAN-RB kepada Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur, sebagaimana keputusan yang diumumkan pada Rabu, 11 Februari 2026 di Jakarta.

Capaian ini menjadi tonggak sejarah bagi Polresta Banyuwangi. Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan realisasi komitmen yang pernah diucapkan di ruang publik saat Kombes Pol Dr. Rama Samtama Putra, S.I.K., S.H., M.Si. baru menjabat sebagai Kapolresta Banyuwangi sekitar satu tahun tiga bulan lalu.

Komitmen itu bermula dari diskusi santai namun berbobot di Warung K-Jon Kemiren, Glagah, dalam forum ngopi bareng media, LSM, dan para penggiat sosial. Dalam pertemuan tersebut, Hakim Said, S.H., jurnalis senior sekaligus Founder dan Ketua Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi, melontarkan pertanyaan terbuka tentang komitmen Kapolresta yang baru dalam mewujudkan Zona Integritas dan meraih predikat WBBM.

Saat itu, Kombes Rama menyatakan kesiapannya bekerja keras.

Kini, setelah keputusan MenPAN-RB turun, Rama Samtama Putra yang saat ini menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Papua, mengenang kembali momen tersebut.

“Saya masih teringat pertama kali kita ketemu di Warung K-Jon, ngopi bareng bersama teman-teman media di Glagah. Pak Hakim hanya minta satu hal kepada saya, yaitu komitmen meraih WBBM,” ungkap Kombes Rama.

Dengan nada penuh syukur, Rama yang menjabat Kapolresta Banyuwangi sejak Oktober 2024 – 9 Januari 2026, menambahkan:

“Sekarang sudah terjawab dan lunas ya Pak Hakim.”

Sebelumnya, ia juga menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Syukur Alhamdulillah, Polresta Banyuwangi menorehkan sejarah atas pencapaiannya meraih predikat ZI WBBM Tahun 2025 melalui proses perjuangan, komitmen serta integritas personel yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.”

Ia berharap capaian ini tidak berhenti sebagai simbol administratif, melainkan menjadi budaya kerja berkelanjutan.

“Semoga Polresta Banyuwangi terus konsisten dan semakin berintegritas serta lebih optimal dalam pelayanan publik sehingga dapat mengangkat citra Polri.”

Bagi Hakim Said, komitmen yang disampaikan saat ngopi bareng itu bukan sekadar jawaban formal pejabat baru. Menurutnya, sejak awal Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi menjadikan isu Zona Integritas dan WBBM sebagai bagian dari diskusi publik yang digelar secara kontinyu.

“Waktu itu saya bersama rekan-rekan RK hanya meminta satu hal: komitmen yang jelas di depan publik. Hari ini kita menyaksikan komitmen itu terealisasi. Ini bukan hanya capaian institusi, tapi juga bukti bahwa dialog publik bisa melahirkan perubahan nyata,” ujar Hakim Said, yang juga Ketua Yayasan Anti Narkoba LPSS Banyuwangi.

Ia menegaskan bahwa predikat WBBM harus terus dijaga melalui transparansi dan keterbukaan terhadap kritik masyarakat.

“Selamat kepada Polresta Banyuwangi yang berhasil meraih WBBM. Predikat bisa diraih, tetapi integritas harus dijaga setiap hari. RK akan terus menjadi ruang diskusi agar semangat reformasi birokrasi tetap hidup.”

Selama 1 tahun 3 bulan memimpin Polresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra membangun fondasi reformasi melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, respons cepat terhadap pengaduan masyarakat melalui WhatsApp Wadul Kapolresta, serta sinergi dengan media dan elemen sipil.

Kini, meski telah bertugas di Bumi Cenderawasih, jejak komitmen itu tertoreh jelas dalam sejarah Polresta Banyuwangi.

Dari diskusi sederhana di Warung K-Jon Kemiren hingga keputusan resmi negara pada 11 Februari 2026 – sebuah janji yang akhirnya terbayar lunas. (Tim)