Beranda blog Halaman 670

Ditlantas Polda Lampung Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Di Sekolah Al Kautsar

Penulis
ELMAN
-
0

LAMPUNG l Mediaistana.co– Sebagai bagian dari rangkaian Operasi Keselamatan Krakatau 2026, Ditlantas Polda Lampung melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas di Sekolah Al Kautsar Bandar Lampung pada Selasa (3/2/2026).

Kegiatan yang dipimpin oleh Akp Helni Yalni, Akp Ari Puspita, dan Akp Septiana ini diikuti oleh perwakilan siswa-siswi SMA Al Kautsar.

Dalam sosialisasi tersebut, personel memberikan pemahaman mendalam tentang aturan dan tata tertib berlalu lintas, kelengkapan berkendara yang wajib dipenuhi, serta sasaran pelanggaran yang menjadi fokus penindakan dalam Operasi Keselamatan Krakatau 2026.

Materi disampaikan secara interaktif dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh pelajar sebagai bagian dari generasi muda pengguna jalan.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Yuni Iswandari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam membangun budaya sadar keselamatan sejak dini.

“Edukasi kepada pelajar merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas. Kami ingin para siswa tidak hanya paham aturan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mengedepankan keselamatan di jalan raya,” ujar Kombes Pol. Yuni Iswandari.

“Melalui sosialisasi ini, kami juga memperkenalkan tujuan Operasi Keselamatan Krakatau 2026, yang lebih mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif. Kami berharap para pelajar dapat turut menyebarkan pesan keselamatan ini di lingkungan dan keluarga.”

“Kami mengapresiasi SMA Al Kautsar yang telah membuka ruang bagi kami untuk berinteraksi langsung dengan siswa. Sinergi antara Polri dan dunia pendidikan sangat penting dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia remaja.” Ucap nya

Diharapkan dalam kegiatan ini generasi muda dapat menambah pengetahuan tentang aturan tata tertib berlalu lintas sehingga dapat menjadi pelopor keselamatan bagi lingkungan dan keluarga nya. Selain itu ini juga sebagai bagian dari strategi menciptakan kamseltibcarlantas yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.**

Reporter Lampung

DLH Banyuwangi Tegaskan TPS3R Sobo Bukan TPA dan Tidak Berbau

Penulis
KEVIN
-
0

Mediaistana.com

 

BANYUWANGI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, menegaskan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) berbeda dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPS3R bukan tempat pembuangan sampah seperti TPA, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan, serta tidak menimbulkan bau.

 

Kepala DLH Banyuwangi Dwi Handayani menerangkan, TPS3R memiliki konsep dan fungsi yang berbeda dengan TPA.

 

“Perlu kami tegaskan, TPS3R berbeda dengan TPA. TPS3R adalah fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, bukan tempat penumpukan sampah,” ujar Yani, Senin (1/2/2026).

 

Pemkab Banyuwangi sendiri akan melakukan pembangunan TPS3R Sobo.

 

TPS3R merupakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, yang justru dirancang untuk dapat dibangun dekat dengan sumber timbulan sampah, termasuk di tengah atau sekitar permukiman warga.

 

Menurut Yani, TPS3R mengusung konsep bangunan tertutup dengan sistem pengolahan yang terkontrol. Setiap aktivitas pengolahan menerapkan teknologi pengelolaan yang memadai.

 

“Bisa kami pastikan, operasional TPS3R tidak akan menimbulkan bau menyengat maupun sampah berserakan. Pemkab sendiri sudah membangun banyak TPS3R di sejumlah tempat, dan tidak ada keluhan dari warga sekitar lokasi karena memang dikelola sesuai dengan SOP TPS3R,” tegasnya.

 

Sebelumnya, pemkab juga telah melakukan pembangunan TPS3R Balak di Kecamatan Songgon dan TPS3R Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar, yang dibangun dengan mengusung konsep ramah lingkungan.

 

Bahkan TPS3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar berhasil mendapatkan Plakat Adipura, sebagai TPS 3R Terbaik Nasional dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

Ditambahkan Yani, bahwa TPS3R Sobo bakal menempati lahan sekitar 1,8 hektare. Sementara luas lahan yang digunakan hanya separuh, yakni sekitar 9.200 m2. Sementara luas bangunannya tidak sampai setengah hektare tepatnya 0,4 hektare.

 

“Sampah yang datang langsung diolah, tidak ditumpuk seperti di TPA. Semua sampah langsung dipilah, yang bernilai ekonomi kita jual. Sementara yang organik kita olah jadi kompos dan maggot. Selain itu, akan ditanam pohon dan tanaman hijau sebagai buffer zone yang fungsinya untuk mengurangi polusi bau. Residu sampah yang tidak bisa diolah lagi akan dibawa ke TPA.” Kata Yani.

 

Yani berharap warga di sekitar lokasi tidak perlu khawatir. Karena TPS3R tidak berfungsi sebagai lokasi pembuangan sampah, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan.

 

“Seluruh proses pengolahan dilakukan secara tertib dan terkelola, sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Ini bagian dari upaya pengelolaan sampah berkelanjutan,” ujar dia. (Kevin)

Kodim 1710/Mimika Gelar Aksi Bersih Pasar Sentral Timika

Penulis
Hamdan
-
0

Kodim 1710/Mimika Gelar Aksi Bersih Pasar Sentral Timika

Jakarta -MEDIA ISTANA Timika – Kodim 1710/Mimika menggelar aksi bersih-bersih sampah di Pasar Sentral Timika, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir, dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Petrus Pali Ambang, ST., MT.

Aksi tersebut melibatkan personel gabungan TNI di wilayah Timika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mimika, serta didukung oleh pelajar dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan ‘perang terhadap sampah’ sebagai wujud kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pembersihan difokuskan di area Pasar Sentral Timika, meliputi los pedagang, akses jalan, dan saluran air di sekitar pasar. Para peserta bergotong royong membersihkan sampah organik dan anorganik yang menumpuk.

Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia berharap aksi bersih-bersih ini dapat dilakukan secara rutin dan menjadi contoh bagi masyarakat, guna menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman. (Pendim 1710/Mimika)

HAMDAN

Polres Tuba Gelar Sertijab Empat Jabatan Loyalitas dan Profesionalisme

Penulis
ELMAN
-
0

Tulang Bawang l Mediaistana.com – Polres Tulang Bawang (Tuba) menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) terhadap empat jabatan strategis, yakni ;

Kasat Reskrim Pejabat Lama AKP NOVIARIF KURNIAWAN, S.Tr.K., S.I.K., M.H.

Kepada Pejabat Baru AKP APFRYYADI PRATAMA, S.Tr.K., S.I.K., M.M.,

Kasat Lantas Pejabat Lama AKP M. ERZA TRISYAHPUTRA NASUTION, S.Tr.K., S.I.K.

Kepada Pejabat Baru AKP AYU TIARA KANCHIKA, S.Tr.K., S.I.K.,

Kasat Intelkam Pejabat Lama AKP DARTIYO SANTIKO, S.H., M.H.

Kepada Pejabat Baru AKP RIKI SETIAWAN, S.H., M.H. ,

Serta Kapolsek Menggala Pejabat Lama AKP EMAN SUPRIATNA, S.H., M.M,

Kepada Pejabat Baru IPTU YUSRIZAL, S.H., sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi, Rabu (04/02/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dilaksanakan di Aula Polres Tulang Bawang dan dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang AKBP Yuliansyah, S.I.K., M.H., serta diikuti oleh para pejabat utama, perwira, dan personel Polres Tulang Bawang.

Dalam amanatnya, Kapolres Tulang Bawang menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan proses yang penting dan strategis dalam tubuh Polri guna menjaga kesinambungan kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat soliditas internal.

“Serah terima jabatan ini merupakan dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat. Loyalitas, integritas, dan profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas AKBP Yuliansyah.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polres Tulang Bawang. Kepada pejabat yang baru, Kapolres berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas serta melanjutkan dan meningkatkan program kerja yang telah berjalan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan loyalitasnya. Kepada pejabat baru, saya harapkan dapat segera beradaptasi, memahami karakteristik wilayah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan semangat Polri Presisi,” lanjutnya.

Upacara Sertijab berjalan dengan tertib dan lancar, serta ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Polres Tulang Bawang dalam mendukung transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Polres Tulang Bawang menegaskan akan terus berupaya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Tulang Bawang.**

ReporterLampung

Laksanakan Musrenbang Hybrid Parosil Mabsus Tegaskan Akses Pendidikan Menjadi Skala Perioritas

Penulis
Hamdan
-
0

Laksanakan Musrenbang Hybrid Parosil Mabsus Tegaskan Akses Pendidikan Menjadi Skala Perioritas

Jakarta -MEDIA ISTANA Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan. Penyusunan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kali ini dengan wajah baru yakni mengadopsi konsep Hybrid (penggabungan tatap muka dan daring).

Kegiatan tahunan tersebut diikuti 14 Kecamatan secara Hybrid dan dipusatkan di Balai Pekon Karang Agung, Kecamatan Way Tenong, Rabu (04/02/2026. Dibuka langsung oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Sekretaris Daerah (SEKDA) Nukman, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan lapisan masyarakat.

Bupati Lampung Barat mengakau pihaknya melakukan kegiatan Musrenbang secara Hybrid adalah karena efisiensi anggaran dan efektivitas waktu, namun kendati dilakukan secara Zoom Parosil Mabsus berharap tidak mengurangi esensi maupun nilai manfaat dari setiap aspirasi yang diusulkan lapisan masyarakat.

“Pola ini diterapkan sebagai langkah efisiensi dan efektivitas anggaran serta waktu, tanpa mengurangi esensi Musrenbang sebagai ruang penyerapan aspirasi masyarakat,” kata Parosil Mabsus.

Parosil Mabsus meminta, meskipun dilakukan secara Hybrid namun seluruh tahapan Musrenbang harus tetap mengacu pada petunjuk dan ketentuan yang berlaku, termasuk rekapitulasi hasil Musrenbang yang telah dilakukan mulai dari tingkat pekon hingga kecamatan.

“Apa yang diusulkan masyarakat dari tingkat pekon hingga kecamatan itulah yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah,” kata Parosil Mabsu.

Dari banyaknya usulan prioritas tingkat Kecamatan, Infrastruktur menjadi dominasi usulan warga. Parosil Mabsus berkomitmen ditahun 2027 infrastruktur menuju lokasi pendidikan akan menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

“Di Lampung Barat tidak boleh ada anak sekolah yang sulit aksesnya untuk menuju sekolah. Jadi ke depan 2027 ruas-ruas jalan yang menuju tempat pendidikan harus menjadi skala prioritas,” kata dia.

Parosil Mabsus juga menyoroti kondisi Pemerintah Daerah yang saat ini mengalami efisiensi anggaran, ia mengajak kepada seluruh Perangkat Daerah agar bersama-sama mencari peluang yang dapat menambah pendapatan daerah.

“Saya berharap, sekarang bagaimana caranya kita bersama-sama mencari peluang apa yang bisa kita lakukan untuk menambah pendapatan daerah. Tidak boleh lagi berpikir bagaimana cara menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana caranya kita mendapatkan anggaran dan dan menggali anggaran,” papar Parosil Mabsus.

“Kita tidak boleh berdiam diri dengan kondisi seperti ini,” pungkasnya.

HAMDAN giham

Ironi Gunung Botak di Tengah Penertiban yang Gagal

Penulis
CHAIRUL SYAM
-
0

Editorial Redaksi

Gunung Botak kembali menjadi cermin buram wajah penegakan hukum di negeri ini. Setelah operasi penertiban tambang ilegal yang digelar Satuan Tugas pada 1–14 November 2025, harapan publik sempat tumbuh: kawasan yang selama ini luka oleh eksploitasi akhirnya akan dipulihkan. Namun harapan itu tak butuh waktu lama untuk runtuh.

Bukannya steril dari aktivitas ilegal, Gunung Botak justru kembali ramai oleh para penambang tanpa izin. Mereka beroperasi terang-terangan, seolah negara telah menarik diri dari kawasan tersebut. Lebih ironis lagi, kebangkitan tambang ilegal ini terjadi di tengah keberadaan delapan pos penjagaan aparat yang didirikan pemerintah pasca-penertiban. Pos-pos yang semestinya menjadi simbol kehadiran negara, kini justru dipersepsikan sebagai saksi bisu—atau lebih buruk, pelindung tak kasatmata—atas maraknya pelanggaran hukum.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk siapa penertiban dilakukan? Jika operasi hanya berhenti pada seremoni, tanpa pengawasan berkelanjutan dan sanksi tegas, maka ia tak lebih dari rutinitas tahunan yang menghabiskan anggaran tanpa menyentuh akar persoalan. Negara hadir sebentar, lalu menghilang, meninggalkan ruang kosong yang segera diisi kembali oleh kepentingan ilegal.

Dugaan adanya pembiaran, bahkan perlindungan, oleh oknum aparat terhadap penambang ilegal adalah alarm serius bagi integritas penegakan hukum. Bila benar, maka persoalan Gunung Botak bukan lagi semata soal tambang ilegal, melainkan krisis tata kelola dan kepercayaan publik. Hukum kehilangan wibawa ketika pelanggaran berlangsung di depan mata aparat yang seharusnya menegakkannya.

Gunung Botak hari ini adalah simbol kegagalan kolektif. Kegagalan melindungi lingkungan dari kerusakan, kegagalan menegakkan hukum secara adil, dan kegagalan negara menjaga martabatnya sendiri. Tanpa evaluasi menyeluruh, transparansi, serta tindakan tegas terhadap siapa pun yang bermain di balik praktik ilegal ini—termasuk jika melibatkan aparat—Gunung Botak akan terus menjadi ladang eksploitasi yang menggerogoti keadilan dan nurani publik.

Negara tidak boleh kalah oleh tambang ilegal. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka yang runtuh bukan hanya Gunung Botak, tetapi kepercayaan rakyat terhadap negara itu sendiri.

Rapat Minggon Kecamatan Kedung Waringin Perkuat Sinergi Demi Kesejahteraan Bersama

Penulis
David Emman
-
0

Mediaistana.com – Rabu 4 februari 2026 – Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kecamatan Kedung Waringin menggelar Rapat Minggon Tingkat Kecamatan sebagai wadah koordinasi lintas sektor guna memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kedung Waringin lantai II, Kampung Kedung Gede RT 004/002, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (04/02/2026) mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai.

Rapat minggon ini dipimpin langsung oleh Camat Kedung Waringin Drs. Maman Badruzaman, MM, MSi, serta dihadiri unsur Forkopimcam, TNI, Polri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Kapolsek Kedung Waringin AKP Muhammad Trisno, S.H., M.M. turut hadir sekaligus memonitor langsung jalannya rapat, didampingi Aiptu Januar Muktarom selaku Ps. Kanit Propam Polsek Kedung Waringin. Kehadiran jajaran Polsek menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung sinergi lintas sektor demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

Rapat minggon membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penanganan banjir, peningkatan koordinasi sosial dan komunikasi antarinstansi, serta upaya menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah Kecamatan Kedung Waringin.

Dihadiri Berbagai Unsur Masyarakat
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain:
* Drs. Maman Badruzaman, MM, MSi (Camat Kedung Waringin)
* AKP Muhammad Trisno, S.H., M.M. (Kapolsek Kedung Waringin)
* Kapten Arh Suharto (Danramil 13 Kedung Waringin)
* H. Rimansyah Bule (Kepala Desa Karang Harum)
* Salip Saepulloh (Ketua BPD Kecamatan Kedung Waringin)
* H. Saefudin Juhri (Ketua BPD Desa Karang Harum)
* Ustadz K.H. IR. Abdul Baasyit (Ketua MUI Kecamatan Kedung Waringin)
* Jontik (Sekdes Mekar Jaya)
* Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, staf kecamatan, serta undangan lainnya.

Susunan acara diawali dengan pembukaan oleh H. Adang Hidayat selaku MC, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, sesi tanya jawab (sharing session), dan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Mustofa.

Penekanan Pentingnya Sinergi
Dalam sambutannya, Camat Kedung Waringin Drs. Maman Badruzaman, MM, MSi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir. Ia menegaskan bahwa rapat minggon merupakan sarana penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kunci utama keberhasilan pembangunan dan keamanan wilayah adalah sinergi dan komunikasi yang baik antar seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya.

Pada sesi diskusi terbuka, para peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, masukan, dan usulan terkait permasalahan maupun solusi yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Pesan Kapolsek Kedung Waringin
Sementara itu, Kapolsek Kedung Waringin AKP Muhammad Trisno, S.H., M.M. menyampaikan bahwa prioritas penataan dan pengamanan Pasar Bojong Kedung Waringin telah direalisasikan dengan baik. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas.

Kapolsek menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di tingkat RT dan RW guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas). Selain itu, ia mengimbau para orang tua agar lebih mengawasi anak-anak remajanya agar tidak terlibat tawuran, penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, maupun tindakan kriminal lainnya.

“Melalui arahan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, kami juga terus meningkatkan patroli dan razia terhadap peredaran obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polsek Kedung Waringin,” tegasnya.

AKP Muhammad Trisno menambahkan, pihaknya tidak akan segan menindak tegas pelaku penjualan atau peredaran obat-obatan berbahaya seperti Tramadol dan Eximer, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.

“Kita harus saling sinergi dan komunikasi. Jaga kekompakan warga, perkuat hubungan antara polisi dan masyarakat, serta jangan ragu untuk melapor jika membutuhkan bantuan,” ungkapnya.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap gangguan kamtibmas melalui Call Center 110 atau WhatsApp Polsek Kedung Waringin di nomor 0895-4010-74082.

Penutup
Secara keseluruhan, Rapat Minggon Tingkat Kecamatan Kedung Waringin berjalan dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah kecamatan beserta seluruh unsur terkait dalam menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan, rapat minggon ini mampu menghasilkan solusi dan strategi yang bermanfaat serta terus dilaksanakan secara berkelanjutan demi terwujudnya Kecamatan Kedung Waringin yang aman, nyaman, dan sejahtera. ( Mardani Lubis / Rbn )

Polisi Kembalikan Motor Curian Warga Muara Angke, Diselesaikan Lewat Jalur Kekeluargaan

Penulis
Nurwandini
-
0

Jakarta, Mediaistana.Com — Rabu (4/2/2026), Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Kawasan Sunda Kelapa Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengembalikan satu unit sepeda motor kepada pemiliknya melalui pendekatan restoratif justice.

Pengembalian barang bukti dilakukan langsung oleh Kapolsek Kawasan Sunda Kelapa AKP Hitler Napitupulu, S.H., M.H., didampingi Kanit Reskrim IPTU Indra Basuki, S.H., M.H., kepada korban bernama Sahrul Pananjaya, warga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

Sepeda motor yang dikembalikan merupakan Honda Beat warna hitam tahun 2025 dengan nomor polisi B-3168-UTH, yang sebelumnya dilaporkan hilang pada 7 Januari 2026. Peristiwa tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian.

Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi terduga pelaku berinisial IN, yang diketahui mengambil sepeda motor milik korban dan menjualnya kepada seseorang berinisial R di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara.

“Setelah dilakukan penyelidikan dan interogasi, terduga pelaku mengakui perbuatannya.Barang bukti berhasil kami temukan dan diamankan,” ujar AKP Hitler Napitupulu.

Namun demikian, mengingat antara korban dan terduga pelaku masih memiliki hubungan keluarga, pihak kepolisian memfasilitasi mediasi kekeluargaan sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif. Pada 28 Januari 2026, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

Sehari kemudian, tepatnya 29 Januari 2026 pukul 10.00 WIB, sepeda motor resmi dikembalikan kepada pemiliknya oleh Unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H. memberikan apresiasi atas kinerja jajarannya,langkah cepat dan profesional anggota di lapangan patut diapresiasi, terlebih penyelesaian perkara dilakukan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif,” ujarnya.

Ia menegaskan, Polres Pelabuhan Tanjung Priok akan terus berkomitmen menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta memberikan pelayanan hukum yang humanis dan berkeadilan kepada masyarakat.

Muhammad Edi Akrab (Mamad) Terpilih Sebagai Keuchik Gampong Alue Udep

Penulis
Muhammad Nasir
-
0

 

Aceh Timur — Mediaistana.com

 

Pemilihan Keuchik Gampong Alue Udep, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Seluruh tahapan pemungutan hingga penghitungan suara berjalan lancar di bawah pengawasan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) serta disaksikan langsung oleh masyarakat setempat.

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), Muhammad Edi Akrab yang akrab disapa Mamad terpilih sebagai Keuchik Gampong Alue Udep untuk periode 2026–2032, setelah unggul telak atas pesaingnya.

 

Calon Keuchik Nomor Urut 1, Jailani, memperoleh 118 suara, sementara Calon Nomor Urut 2, Muhammad Edy Akrab, meraih 351 suara. Dengan demikian, Muhammad Edi unggul 233 suara.

 

Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Alue Udep, Hamzah, SH (DM), menyampaikan bahwa seluruh proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan transparan.

 

“Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan transparan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), disaksikan oleh ketua dan anggota KPPS, saksi dari masing-masing calon, masyarakat, serta pihak keamanan,anggota kapolsek ranto Peureulak serta Anggota danramil sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak,” ujarnya.

 

Total suara sah tercatat sebanyak 469 suara, sementara 11 suara dinyatakan tidak sah, sehingga jumlah keseluruhan suara masuk mencapai 480 suara.

 

Usai ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Edy Akrab disapa mamad menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gampong Alue Udep atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu pasca pemilihan.

 

“Pemilihan telah selesai. Tidak ada lagi nomor satu atau nomor dua. Yang ada adalah kebersamaan untuk membangun Gampong Alue Udep ke arah yang lebih baik,” ujar Mamad.

 

Kegiatan pemilihan keuchik tersebut turut dihadiri oleh Muspika Kecamatan Ranto Peureulak, perangkat Gampong Alue Udep, Tuha Peut, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat Gampong Alue Udep.

 

Muslim Ayub DPRI DAPIL I ACEH Revisi UU Aceh Harus Tegaskan Perpanjangan Dana Otsus Tanpa Batas Waktu,

Penulis
ARWAN SYAH SE
-
0

Muslim Ayub DPRI DAPIL I ACEH Revisi UU Aceh Harus Tegaskan Perpanjangan Dana Otsus Tanpa Batas Waktu,

Aceh MEDIAISTANA COM. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muslim Ayub menegaskan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh perlu diperpanjang tanpa batas waktu sebagai bentuk komitmen negara terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ia menilai, keberlanjutan dana Otsus sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, menyusul akan berakhirnya masa 20 tahun pemberlakuan dana tersebut pada 2027 mendatang.

Muslim menjelaskan, UUPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) telah menjadi dasar bagi pemberian dana Otsus yang selama ini berperan besar dalam pembangunan Aceh. Namun, jika tidak segera direvisi, Aceh berpotensi kehilangan sumber pembiayaan penting bagi kepentingan masyarakat.

Dana Otsus ini sudah bergulir hampir 19 tahun, dan di 2027 akan selesai. Karena itu, kami meminta Pemerintah Aceh segera mengusulkan kepada pemerintah pusat agar revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh dilakukan. Kami berharap revisi (UU ini akan menegaskan bahwa Dana Otsus Aceh) ini tidak terbatas waktu,” ujar Muslim Ayub kepada Parlementaria usai mendengar aspirasi dari Gubernur Aceh di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, tanpa perpanjangan dana Otsus, Aceh akan kesulitan mempertahankan kemandirian fiskal daerah dan berpotensi mengalami ketimpangan dibanding provinsi lain. Selain itu, Muslim juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana tersebut.

Dana Otsus sudah mencapai sekitar Rp115 triliun selama 20 tahun lebih. Karena itu, pengawasan menjadi hal yang sangat mendesak, dan harus melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, serta lembaga keuangan negara,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Menurutnya, Baleg DPR RI telah mengidentifikasi sedikitnya delapan pasal dalam UUPA yang perlu dibahas, termasuk pasal-pasal yang mengatur mekanisme dana Otsus. Revisi ini, kata dia, juga akan menekankan sistem pengawasan dan efektivitas penggunaan dana Otsus agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

Kami tidak ingin terjadi penyalahgunaan seperti di beberapa daerah lain. Karena itu, kami menginginkan pengawasan yang kuat agar pemanfaatan dana Otsus benar-benar sesuai aturan keuangan negara,” tuturnya.

Terkait besaran dana, Muslim berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan alokasi dana Otsus kembali ke angka 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) seperti pada masa awal implementasi. Meski demikian, ia menyadari kondisi fiskal nasional saat ini menuntut efisiensi anggaran.

Kami tetap mengharapkan penambahan ke 2,5 persen seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun kondisi keuangan negara saat ini sedang efisien. Yang terpenting, dana Otsus harus diperpanjang tanpa batas waktu, selama Aceh masih berstatus daerah khusus,”SEBUTYA, Muslim.DPRI.DAPIL I ACEH,

(AS/$E) USMAN GAYO,

1...669670671...992Halaman 670 dari 992