Beranda blog Halaman 674

Hari Kedua Operasi Keselamatan Seulawah 2026, Sat Lantas Polres Aceh Timur Gencarkan Edukasi Lalu Lintas

Penulis
Muhammad Nasir
-
0

 

Aceh Timur-Mediaistana.com

Memasuki hari kedua pelaksanaan Operasi Keselamatan Seulawah 2026, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Aceh Timur, Polda Aceh terus mengintensifkan kegiatan preemtif dan preventif guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Selasa (03/02/2026).

 

Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Lantas Polres Aceh Timur menyambangi sekolah dengan membagikan pamflet keselamatan berlalu lintas kepada pelajar SMAN Titi Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Disamping itu petugas juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan untuk disiplin berlalu lintas. Selasa, (03/02/2026).

 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara sesuai standar, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

 

Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan kurniadi, S.I.K. melalui Kasat Lantas AKP Hardi, S.H. mengatakan bahwa Operasi Keselamatan Seulawah 2026 merupakan langkah strategis Polri dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

 

“Melalui Operasi Keselamatan Seualwah ini, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk pelajar agar lebih disiplin dan patuh terhadap aturan lalu lintas, sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres Aceh Timur,” tutur AKP Hardi.

 

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam operasi ini lebih mengedepankan langkah persuasif dan edukatif.

 

“Kami mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif dengan memberikan imbauan, edukasi, serta sosialisasi langsung kepada pengguna jalan juga pelajar. Harapannya, dapat memahami pentingnya keselamatan berlalu,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, AKP Hardi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan upaya cipta kondisi guna mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman, nyaman, dan selamat menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Terangnya.

Wahidin Terpilih sebagai Keuchik Gampong Ulee Glee Periode 2026–2032

Penulis
Muhammad Nasir
-
0

 

Aceh Timur – mediaistana.com

Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) Gampong Ulee Glee, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, berlangsung sukses, aman, dan tertib pada Selasa (03/02/2026).

 

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Wahidin berhasil terpilih sebagai Keuchik definitif Gampong Ulee Glee untuk periode 2026–2032. Pilchiksung tersebut diikuti oleh dua calon keuchik. Calon nomor urut 1, Wahidin, memperoleh 112 suara, sementara calon nomor urut 2, Siti Hajar, memperoleh 4 suara. Jumlah suara sah tercatat sebanyak 116 suara, dengan 3 suara tidak sah, dari total 119 pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

 

Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Ulee Glee, Faisal, menyampaikan bahwa seluruh tahapan pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

“Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak,” ujarnya.

 

Camat Idi Timur, Muhammad Arif, SSTP, MAP, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Panitia Pemilihan Keuchik serta seluruh masyarakat Gampong Ulee Glee atas kerja sama yang baik sehingga pelaksanaan Pilchiksung berjalan lancar dan kondusif.

 

Sementara itu, Kapolsek Idi Rayeuk, Iptu Ramadsyah, juga mengucapkan selamat kepada Wahidin atas terpilihnya sebagai Keuchik. Ia berharap keuchik terpilih dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Gampong Ulee Glee.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Camat Idi Timur Muhammad Arif, SSTP, MAP, Kapolsek Idi Rayeuk Iptu Ramadsyah, Danramil Kapten Arh Nana Sutiana, mantan Keuchik Samsuar, SE, unsur mukim, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tuha Peut Gampong, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda.

 

 

Kapolsek Jagakarsa Tegaskan Mediasi Usai Aksi Damai Warga Tolak Party Station Di Hotel Kartika One

Penulis
Nurwandini
-
0

Jakarta, Mediaistana.Com — Aksi damai penolakan keberadaan party station di Hotel Kartika One, Lenteng Agung, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang digelar warga pada Jumat malam (30/1/2026) tepat pukul 20.00 WIB berlangsung tertib, aman, dan kondusif.

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, S.H., menyampaikan bahwa aparat kepolisian hadir murni untuk melakukan pengamanan dan memastikan aksi berjalan damai tanpa gangguan kamtibmas.

“Kami hadir hanya untuk pengamanan. Aksi berlangsung tertib dan tidak ada gangguan keamanan,Setelah selesai situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Kompol Nurma Dewi.

Menurutnya tuntutan warga telah disampaikan secara terbuka dan telah didengar oleh semua pihak terkait, Selanjutnya Polsek Jagakarsa akan mengedepankan jalur mediasi sebagai langkah penyelesaian utama.

“Ke depan akan dilakukan mediasi antara pihak manajemen dan warga, Kedua belah pihak harus duduk bersama agar solusi bisa dicari secara bijak,” tegasnya.

Kompol Nurma juga menyayangkan pelaksanaan aksi yang dilakukan pada malam hari karena berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas serta aktivitas masyarakat sekitar. Namun, pihak kepolisian tetap menghormati hak warga dalam menyampaikan aspirasi.

“Sebenarnya lebih ideal dilakukan pagi hingga sore hari, tapi kami tetap mengawal karena itu hak warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” jelasnya.

Dalam pengamanan aksi tersebut, aparat gabungan diterjunkan dari Polsek Jagakarsa, Polres Metro Jakarta Selatan, hingga Polda Metro Jaya, dengan total personel sekitar 50 aparat pengamanan, sementara jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ±300 orang.

Terkait tuntutan warga yang meminta penutupan permanen party station, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penyelesaian akan ditempuh melalui mekanisme komunikasi dan mediasi lintas pihak.

“Tidak bisa satu pihak memaksakan kehendak, Semua harus melalui dialog dan mediasi, Kepolisian akan memfasilitasi proses tersebut,” kata Kompol Nurma Dewi.

Aksi damai ditutup tanpa insiden, dan warga kembali membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan aspirasi serta unek-unek mereka terhadap keberadaan party station yang dinilai meresahkan lingkungan sekitar.

Polda Lampung Gelar Operasi Keselamatan Krakatau 2026, Ini 9 Sasarannya

Penulis
ELMAN
-
0

Bandar Lampung l Mediaistana.com – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung beserta jajaran resmi menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi “Keselamatan Krakatau 2026″.

Operasi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

​Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026.

​”Operasi ini mengedepankan tindakan preemtif dan preventif yang bersifat edukatif serta humanis. Tujuannya tentu untuk meningkatkan simpati masyarakat terhadap polantas dan menekan angka fatalitas kecelakaan di jalan raya,” ujar Yuni saat memberikan keterangan, Senin (2/2/2026).

​Berdasarkan data hasil evaluasi, tercatat tren pelanggaran lalu lintas di wilayah Lampung mengalami kenaikan signifikan jika membandingkan data tahun 2024 dan 2025.

Jumlah total pelanggaran (ETLE dan teguran) naik sebesar 140 persen, dari 13.871 menjadi 33.300 pelanggaran.

​”Meskipun angka kecelakaan turun tipis sekitar 2 persen, namun angka luka berat mengalami kenaikan sebesar 13 persen. Hal inilah yang menjadi perhatian kami untuk terus membangun budaya tertib lalu lintas,” tambah Yuni.

​​Untuk memaksimalkan operasi, sebanyak 862 personel dikerahkan, yang terdiri dari 141 personel Satgas Ops Polda dan 721 personel dari Polres/Polresta jajaran.

​Selain personel di lapangan, Polda Lampung juga mengoptimalkan titik-titik kamera ETLE Statis. Saat ini terdapat 4 titik ETLE milik Polda Lampung yang masih dalam tahap uji coba (Jl. Endro Suratmin, Jl. H. Pangeran Suhaimi, Jl. Imam Bonjol, dan Jl. Pramuka).

​Sementara itu, terdapat 5 titik ETLE di Bandar Lampung yang sudah beroperasi penuh, di antaranya berada di Jalan Patimura, Jalan R.A. Kartini, Jalan H. Agus Salim, Jalan Z.A. Pagar Alam, dan Jalan Kimaja, serta satu titik di Tol Bakter KM 108.

“​Polda Lampung mengimbau para pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama, terutama saat mobilitas masyarakat mulai meningkat menjelang musim mudik Lebaran mendatang,” tandas mantan Kapolres Metro tersebut.

​9 Sasaran Prioritas

​Dalam operasi kali ini, Polda Lampung menetapkan sembilan sasaran prioritas pelanggaran lalu lintas yang akan ditindak melalui ETLE (elektronik) maupun teguran simpatik:

1. ​Penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar pabrikan (knalpot brong).

2. ​Kendaraan yang merubah spesifikasi teknis atau menambah panjang rangka.

3. ​Penggunaan sirine, rotator, atau strobo pada kendaraan pribadi yang bukan peruntukannya.

4. ​Penggunaan TNKB (pelat nomor) yang tidak sesuai aturan.

5. ​Pengendara motor atau penumpang yang tidak menggunakan helm SNI.

6. ​Kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum ilegal atau travel liar.

7. ​Kendaraan angkutan barang yang disalahgunakan untuk mengangkut orang.

8. ​Kendaraan penumpang yang tidak laik jalan.

9. ​Lokasi wisata yang tidak memiliki sarana parkir memadai sehingga menggunakan bahu jalan.**

Reporter Lampung

Persit KCK Cabang XXXV Kodim 1710/Mimika Gelar Donor Darah Peringati HUT ke-80

Penulis
Hamdan
-
0

Persit KCK Cabang XXXV Kodim 1710/Mimika Gelar Donor Darah Peringati HUT ke-80

Jakarta -MEDIA ISTANA Timika – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), Persit KCK Cabang XXXV Kodim 1710/Mimika menggelar kegiatan donor darah, Selasa (3/2/2026). Kegiatan tersebut dipimpin dan diikuti oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXV Kodim 1710/Mimika, Ny. Lena Redi Kurniawan, bersama anggota Persit.

Kegiatan donor darah tersebut diikuti oleh peserta dari unsur TNI dan Polri, serta organisasi istri prajurit TNI dan Kepolisian, yang meliputi Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, Pia Ardhya Garini, dan Bhayangkari, sebagai wujud sinergi dan kepedulian sosial lintas instansi.

Kegiatan diawali dengan seluruh peserta mengikuti video conference (vicon) yang dipimpin oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XVII/Cenderawasih. Selanjutnya, pelaksanaan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika sebagai penyelenggara teknis pengambilan darah.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial Persit KCK Cabang XXXV Kodim 1710/Mimika terhadap sesama serta bentuk kontribusi nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan stok darah bagi masyarakat di wilayah Mimika. (Pendim 1710/Mimika)

HAMDAN

Desak APH Segera Priksa Dugaan PJ Kisam KUTE RAMBHE ketahanan pangan RAIB,TANPA JEJAK,

Penulis
ARWAN SYAH SE
-
0

Desak APH Segera Priksa Dugaan PJ Kisam KUTE RAMBHE ketahanan pangan RAIB,TANPA JEJAK,

Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) anggaran ketahan pangan di Desa kisam kute Rambhe , Kecamatan lawe sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, kian menguat.

Sorotan masyarakat tidak hanya tertuju pada program ketahanan pangan yang dinilai tidak terwujud dan tidak dirasakan manfaatnya. Bahkan juga pada alokasi dana poskamling,haya sekedar sepanduk,dan untuk anggaran desa bina’an kian membingungkan.dengan nilai ratusan juta rupiah yang dinilai janggal.

Hal itu ditegaskan warga, bahwa tidak pernah terjadi jaga di poskamling maupun kondisi darurat sering terjadi pencurian,dan Program ketahanan pangan yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2025 tercatat menyerap anggaran cukup besar. Namun hingga kini, warga mengaku tidak melihat hasil,sampai saat ini,

Nyata maupun merasakan manfaat langsung dari program tersebut,di lapangan,bahkan di isukan untuk mengambil sawah gaday itupun tanpa musyawarah.(musdes)

Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi Dana Desa di Desa kisam kute Rambe diketahui cukup pantastis.

Untuk tahun 2025 Desa ini menganggarkan dana ketahanan pangan sebesar Rp 130.000.000,

Namun demikian, menurut penuturan warga Desa kisam kute Rambhe , realisasi program ketahanan pangan tahun 2025 tidak pernah terlihat secara nyata.“Pada tahun 2025 tidak nampak wujud nyata program,tersebut baik itu ketahanan pangan.dan sama sekali Tidak ada kegiatan yang jelas,ungkap nara sumber PS,saat di kompir masi,pihak media istana com,ungkapnya..lihat atau rasakan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan,senin. (2/2/2026).

Selain program ketahanan pangan, warga juga mempertanyakan penggunaan dana desa di anggarkan untuk desa binaan,poskamling,dan masih bayak lagi program menurut kami wajib di audit.

Mediaistana.com mendesak agar APH inspektorat,Kajari audit dana desa Kute Rambe segera turun tangan melakukan penggunaan dana desa,terutama alokasi 20 persen untuk ketahanan pangan.

Jika terbukti ada penyalah gunaan wewenang dan kerugian negara, aparat hukum harus bertindak tegas tanpa pandanga bulu. Dana desa itu melik rakyat.Bukan untuk memperkaya pejabat desa.
Ujar mediaistana.com

Ia menilai kasus ini menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa atau DD di tingkat lokal.

Tanpa Pengawasan publik porgram prioritas seperti ketahanan pangan hanya akan menjadi ladang koropsi uang Rakyat tutupya,

( rs)

Apel Gelar Operasi Keselamatan Krakatau 2026, Wakapolda Lampung : Resmi Dimulai

Penulis
ELMAN
-
0

LAMPUNG l Mediaistana.com – Polda Lampung menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau 2026 di Lapangan Mapolda Lampung pada Senin (2/2/2026).

Apel dipimpin langsung oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto, diikuti seluruh personel operasi yang terdiri dari TNI, Polri, dan stakeholder terkait.

Operasi Keselamatan Krakatau 2026 melibatkan 862 personel dari Polda Lampung dan Polres jajaran yang terbagi dalam lima satuan tugas, yakni Satgas Deteksi, Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Gakkum, dan Satgas Banops.

Kepala Operasi dijabat oleh Dir Lantas Polda Lampung Kombes Pol. N. Dedy Arifianto.

Operasi yang mengusung tema “Melalui Operasi Keselamatan Krakatau 2026 dalam Rangka Cipta Kondisi Kamseltibcarlantas Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H” ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026, dalam bentuk Operasi Harkamtibmas Kepolisian Mandiri Kewilayahan.

Operasi ini mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif yang bersifat edukatif, persuasif, dan humanis, serta didukung penegakan hukum secara elektronik melalui ETLE statis dan mobile serta teguran simpatik.

Tujuannya adalah meningkatkan disiplin berlalu lintas, menurunkan angka fatalitas kecelakaan dan pelanggaran, membangun budaya tertib lalu lintas, serta menciptakan situasi kamseltibcarlantas yang kondusif menjelang Idul Fitri 1447 H.

Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Sumarto menegaskan komitmen dalam mengawal keselamatan masyarakat,

“Apel hari ini adalah tanda dimulainya komitmen bersama untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas menjelang momen Idul Fitri 1447 H. Operasi Keselamatan Krakatau 2026 lebih mengutamakan upaya edukasi, pencegahan, dan pendekatan yang humanis kepada masyarakat.”

Lanjutnya, “Kami akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya disiplin berkendara. Dengan dukungan teknologi ETLE dan sinergi antar instansi, kami yakin dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga perjalanan mudik dan silaturahmi berlangsung aman dan lancar.”

“Kami mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Patuhi rambu-rambu, hindari kecepatan berlebihan, dan jaga keselamatan bersama. Mari kita wujudkan Idul Fitri yang penuh berkah dengan kondisi jalan yang tertib dan aman.” ujar Wakapolda

Operasi Keselamatan Krakatau 2026 akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh unsur terkait, guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah hukum Polda Lampung.**

Reporter

Dana Desa ketahanan pangan  kisam kutarambe

Penulis
RAPISAL
-
0

Dana Desa ketahanan pangan  kisam kutarambe kecamatan lawe sumur kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran  2025 Diduga diselewengkan  oleh oknum pj kepala Desa.

Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) anggaran ketahan pangan  di Desa kisam kutarambe , Kecamatan lawe sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, kian menguat.

Sorotan masyarakat tidak hanya tertuju pada program ketahanan pangan yang dinilai tidak berwujud dan tidak dirasakan manfaatnya. Bahkan juga pada alokasi dana poskamling,haya sekedar sepanduk,dan untuk anggaran desa binaan kian membingungkan.dengan nilai ratusan juta rupiah yang dinilai janggal.

Hal itu ditegaskan warga, bahwa tidak pernah terjadi jaga di poskamling maupun kondisi darurat sering terjadi pencurian,dan Program ketahanan pangan yang dibiayai dari Dana Desa  tahun 2025  tercatat menyerap anggaran cukup besar. Namun hingga kini, warga mengaku tidak melihat hasil nyata maupun merasakan manfaat langsung dari program tersebut di lapangan,bahkan di isukan untuk mengambil sawah gaday itupun kami tidak di ajak musyawarah.

Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi Dana Desa di Desa kisam kutarambe diketahui cukup pantastis.Untuk tahun 2025 Desa ini menganggarkan dana ketahanan pangan sebesar Rp 130.000.000, dan yang lain kami belum tau.

Namun demikian, menurut penuturan warga Desa kisam kutarambe , realisasi program ketahanan pangan tahun 2025 tidak pernah terlihat secara nyata.“Pada tahun 2025  tidak nampak wujud nyata program ketahanan pangan. Tidak ada kegiatan yang jelas, tidak ada hasil yang bisa kami lihat atau rasakan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, senen  (2/2/2026).

Selain program ketahanan pangan, warga juga mempertanyakan penggunaan dana desa di anggarkan untuk desa binaan,poskamling,dan masih bayak lagi program menurut kami wajib di audit.

Mediaistana.com mendesak agar inspektorat,bpk dan aparat hukum (APH) segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana desa, terutama alokasi 20 persen untuk ketahanan pangan.

Jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, aparat hukum harus bertindak tegas tanpa pandangan bulu. Dana desa itu melik  rakyat. Bukan untuk memperkaya pejabat desa.
Ujar mediaistana.com

Ia menilai kasus ini menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di tingkat lokal.

Tanpa Pengawasan poblik porgram prioritas seperti ketahanan pangan hanya akan menjadi ladang bancakan elite lokal. Rakyat kecel tetap saja tertinggal. Tutup, ( rs)

WARGA MINTA USUT TUNTAS PENJUALAN ASET DESA LAPANGAN SEPAK BOLA DI DESA BRANDANG BUAH PALA KE,KAJARI ACEH TENGGARA,

Penulis
ARWAN SYAH SE
-
0

WARGA MINTA USUT TUNTAS PENJUALAN ASET DESA LAPANGAN SEPAK BOLA DI DESA BRANDANG BUAH PALA KE,KAJARI ACEH TENGGARA,

Kutacane MEDIAISTANA COM.Masyarakat Desa Berandang dan Desa Buah Pala, Kecamatan Lawe Seumur, Kabupaten Aceh Tenggara,mendesak pengembalian tanah aset lapangan sepak bola desa buah pala brandang,yang diduga telah dijual kepala desa,secara sepihak,kong kalingkong,oleh oknum kepala desa,yg saat sekarang ini.

Tanpa melalui (musdes,) mekanisme musyawarah desa (musdes).
Warga menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan desa,

Mengingat lapangan sepak bola merupakan aset milik desa yang selama ini digunakan untuk kepentingan sosial, olahraga, dan kegiatan kepemudaan.

Tokoh masyarakat Desa Buah Pala, Usman Gayo, menegaskan bahwa masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penjualan aset desa tersebut.

“Lapangan sepak bola itu milik masyarakat, bukan milik pribadi.pungkas PJ. Kepdes,barandang SAIFUL HABIB juga merasa keberatan juga sebagai PJ kepala,desa,brandang hal seperti ini.Tak pernah ada musyawarah desa yang membahas penjualannya.Kami menuntut agar tanah itu dikembalikan kepada desa,” tegasya,

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Berandang, Sahril. menyebut penjualan aset desa tanpa musyawarah DESA sebagai pelanggaran serius.

“Aset desa tidak boleh dijual sepihak. Kami mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan dan melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Berandang lainnya, Simin, menambahkan bahwa lapangan sepak bola memiliki nilai sosial yang tinggi.

“Lapangan itu pusat aktivitas pemuda dan masyarakat. Jika benar dijual tanpa sepengetahuan warga, ini pelanggaran serius dan harus diusut,”TUNTAS katanya.

Di sisi lain, mantan Kepala Desa DRS, USTAD JALALUDIN,memberikan penjelasan dan keterangan terkait status lapangan sepak bola tersebut.la mengaku keberatan JUGA , atas penjualan lahan tersebut, karena menurutnya, lapangan itu dibeli,oleh KESEPAKATAN MUSRENBANG DESA, untuk dijadikan aset desa, bukan untuk diperjual belikan.

Lapangan sepak bola itu saya beli dengan tujuan menjadi aset desa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau sekarang dijual,pungkas DRS.USTAD jalalludin,MANTAN KEPALA DESA BRANDANG, ini,sudah menyalahi aturan.,Ini sama dengan penggelapan aset,desa kata DRS,USTAD JALALLUDIN saya sangat keberatan,karena sejak awal niat SAYA adalah untuk kepentingan desa, bukan untuk dipindah tangankan,untuk kepentingan pribadi, ungkapya,

Dukungan terhadap tuntutan warga juga datang dari Sekretaris Jenderal KALIBER Aceh, Sadikin alias Patra, yang menilai dugaan penjualan aset desa tanpa musyawarah berpotensi melanggar hukum.

“Penjualan aset desa tanpa musyawarah adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Undang-Undang Desa. Aparat penegak hukum wajib melakukan penyelidikan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menjadi preseden buruk,” tegas Sadikin.

Secara hukum, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (4) yang mewajibkan kepala desa menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, Pasal 54 UU Desa menegaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk pengelolaan aset desa.

Pengelolaan aset desa juga diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang menyebutkan bahwa pemindahtanganan aset desa hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa.

Atas dasar itu, masyarakat Desa Berandang dan Buah Pala bersama KALIBER Aceh mendesak Inspektorat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan hukum menyeluruh terhadap dugaan penjualan aset desa tersebut dan memastikan pengembalian tanah lapangan sepak bola kepada desa.

(AS/SE)

Kasus Keracunan MBG Merebak,BGN Siapkan Sanksi Tegas untuk Dapur Penyedia

Penulis
Nurwandini
-
0

Jakarta,Mediaistana.Com— Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Evaluasi menyeluruh dilakukan, termasuk pemberian sanksi hingga penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar prosedur.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan permohonan maaf kepada para penerima manfaat MBG yang terdampak insiden tersebut,Ia menegaskan bahwa BGN telah melakukan investigasi internal terhadap beberapa SPPG yang terindikasi bermasalah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penerima manfaat MBG yang mengalami kejadian tidak menyenangkan. Investigasi dan analisis sudah kami lakukan terhadap beberapa SPPG yang terlibat,” ujar Dadan usai Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Senin (2/2/2026).

Sebagai langkah tegas, BGN akan menerapkan sistem peringatan berupa kartu kuning kepada SPPG yang terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP). Tidak hanya itu, unit yang melakukan pelanggaran berat berpotensi dihentikan sementara operasionalnya hingga proses evaluasi selesai.

“Ada SPPG yang akan kami beri peringatan keras karena pelanggaran prosedur, Bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan penghentian sementara jika pelanggaran tersebut dinilai serius,” tegasnya.

Selain penindakan, BGN juga melakukan revisi menu MBG sebagai langkah preventif. Beberapa jenis menu yang dianggap berisiko tinggi terhadap keamanan pangan akan dievaluasi dan berpotensi diganti.

“Kami mulai menyeleksi kembali menu yang disajikan, Ada beberapa menu yang kemungkinan akan dihindari agar kejadian serupa tidak terulang,” jelas Dadan.

Untuk memperkuat pengawasan, BGN juga berencana menerbitkan surat edaran nasional sebagai pedoman teknis pelaksanaan MBG agar lebih aman dan terstandarisasi di seluruh wilayah.

“Kami akan keluarkan edaran agar pelaksanaan MBG berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai standar kesehatan,” tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang menyasar puluhan juta penerima manfaat. Dengan evaluasi menyeluruh ini, BGN berharap kepercayaan publik terhadap program MBG dapat kembali pulih dan pelaksanaannya semakin profesional serta berorientasi pada keselamatan masyarakat.

1...673674675...992Halaman 674 dari 992