Kejaksa’an Agung RI Desak Secepatnya Bongkar Proyek Titipan Pengada’an Bibit Kakao dan Pembuka’an Jalan Leuser DD Tahun 2025.

Aceh Tenggara,Mediaistana com.Kejaksaan Agung Kejagung RI diminta secepatnya membongkar duga’an proyek titipan pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan di sejumlah desa kecamatan Leuser kabupaten Aceh Tenggara yang bersumber dari anggaran desa tahun 2025 lalu. Karena proyek tersebut sejak awal diduga ada penyimpangan. Apalagi dalam proyek pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan desa itu, nama ketua DPRK Aceh Tenggara terseret diduga ikut bermain dibelakang layar. Sehingga dua item kegiatan itu diusulkan tidak lewat Musdus dan Musedes .

SEKJEND Lsm Kaliber ACEH menuding bahwa ini merupakan sebuah rencana yang terselubung dan sistematis, masif untuk meraup keuntungan secara pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu.yang akrab disapa SADIKIN kepada MEDIA ISTANA COM.senin 2 pebuari 2026.

Kemudian pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan desa di wilayah kecamatan Leuser tahun 2025 itu kini menjadi perbincangan hangat dan perhatian serius dari sekjend Lsm Kaliber Aceh. Seharusnya setiap program desa tidak bisa di intervensi oleh siapapun. Karena dana desa tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat.

SADIKIN kembali menegaskan, untuk itu kita sangat berharap kepada Kejagung RI secepatnya membongkar praktik kotor ini.

“Kita dorong Kejagung RI untuk memeriksa seluruh oknum Pengulu (kepala desa), yang memasukkan pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan desa di APBDes mereka.

Apalagi bibit kakao yang dibagikan kepada masyarakat tersebut, lebel sertifikat nya sangat kita ragukan. Karena kondisi bibit kakao saat dibagikan kepada masyarakat selaku penerima manfaat kondisi nya ada yang sudah layu dan setiap warga cuma mendapat 5 batang bibit kakao.

Menurut keterangan Sekjend LSM KALIBER Aceh SADIKIN ,ke Media istana.COM.Pada tgl,2 pebuari 2026 jam 11 wib terus menjadi sorotan publik.
Mendorong pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk secepatnya mengungkap misteri ini. Karena sebab pihak ketiga pembibitan kakao tersebut tidak jelas lokasinya dan tidak transparan.

“Program tersebut bukan hanya menyalahi aturan, tetapi juga menjadi simbol pembajakan kewenangan dan keuangan desa oleh elite kekuasaan. Lantaran dua item kegiatan itu disinyalir sebagai program yang di titipan, oleh oknum Ketua DPRK Aceh Tenggara, inisial DN. Ironisnya dalam pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan desa tersebut oknum Ketua DPRK Aceh Tenggara berinisial inisial (DN) diduga berperan di balik layar, melalui oknum Pejabat Camat dan beberapa oknum Kepala Desa ikut berperan.

“Ini bukan lagi isu administratif, tapi sudah mengarah pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Program ini tidak lahir dari kebutuhan desa, melainkan dipaksakan masuk ke APBDes 2025,”

Sebelumnya diberitakan, bahwa untuk anggaran pengadaan bibit kakao berkisar Rp6 hingga Rp18 juta per desa,kali 15 juta, sementara proyek pembukaan jalan desa di Kecamatan Leuser mencapai ratusan juta rupiah per desa untuk tahun anggaran 2024-2025.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut telah menggerus ruang fiskal desa dan mematikan program prioritas lain yang lebih mendesak bagi masyarakat.

Sekjend KALIBER aceh menilai program itu cacat secara prosedural, karena tidak pernah dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), hingga Musyawarah Kecamatan (Muscam).

Namun, anehnya kegiatan itu tiba-tiba muncul dalam dokumen APBDes 2025, sehingga membuat sejumlah Pengulu berada dalam tekanan dan ketakutan akibat dugaan intervensi kekuasaan.

“Ini jelas bertentangan dengan Permendes Nomor 21 Tahun 2020. Program desa wajib direncanakan secara partisipatif. Jika muncul di tengah jalan tanpa musyawarah, itu adalah penumpang gelap anggaran.

Desakan terus disampaikan sekjend Lsm KALIBER aceh secara terbuka mendesak, Jaksa Agung RI melalui Jampidsus untuk segera membongkar dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Ini kita duga merupakan sebuah rencana yang sistematis dan terstruktur untuk membajak anggaran dana desa.

“Kami tegaskan, bila hukum tidak bergerak, masyarakat Aceh Tenggara akan turun ke jalan. Ini bukan ancaman, tapi bentuk perlawanan rakyat terhadap praktik yang mencederai keadilan dan merampas hak desa,” tegasnya.

Menurut sekjend KALIBER, mustahil program sebesar ini berjalan tanpa sepengetahuan pejabat teras. Oleh karena itu, siapa pun yang terlibat—baik oknum pejabat, camat, maupun Pengulu—harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Dana Desa adalah uang rakyat. Setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan. Jika terbukti ada permainan dan pemufakatan jahat, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
[

Kejaksa’an Agung RI Desak Secepatnya Bongkar Proyek Titipan Pengada’an Bibit Kakao dan Pembuka’an Jalan Leuser DD Tahun 2025,

.

Aceh Tenggara,Mediaistana com.Kejaksaan Agung Kejagung RI diminta secepatnya membongkar duga’an proyek titipan pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan di sejumlah desa kecamatan Leuser kabupaten Aceh Tenggara yang bersumber dari anggaran desa tahun 2025 lalu. Karena proyek tersebut sejak awal diduga ada penyimpangan. Apalagi dalam proyek pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan desa itu, nama ketua DPRK Aceh Tenggara terseret diduga ikut bermain dibelakang layar. Sehingga dua item kegiatan itu diusulkan tidak lewat Musdus dan Musedes .

Ketua Lsm Kaliber Aceh, Zoel Kenedi, menuding bahwa ini merupakan sebuah rencana yang terselubung dan sistematis, masif untuk meraup keuntungan secara pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu. Ujar ZK Agara yang akrab disapa kepada kbbacehnews.com Sabtu 30 Januari 2026.

Kemudian pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan desa di wilayah kecamatan Leuser tahun 2025 itu kini menjadi perbincangan hangat dan perhatian serius dari ketua Lsm Kaliber Aceh. Seharusnya setiap program desa tidak bisa di intervensi oleh siapapun. Karena dana desa tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Zoel Kenedi kembali menegaskan, untuk itu kita sangat berharap kepada Kejagung RI secepatnya membongkar praktik kotor ini.

“Kita dorong Kejagung RI untuk memeriksa seluruh oknum Pengulu (kepala desa), yang memasukkan pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan desa di APBDes mereka.

Apalagi bibit kakao yang dibagikan kepada masyarakat tersebut, lebel sertifikat nya sangat kita ragukan. Karena kondisi bibit kakao saat dibagikan kepada masyarakat selaku penerima manfaat kondisi nya ada yang sudah layu dan setiap warga cuma mendapat 5 batang bibit kakao.

Menurut keterangan Ketua LSM KALIBER Aceh Zoel Kenedi,ke Media istana. Pada tgl,2 pebuari 2026 jam 11 wib terus menjadi sorotan publik.
Mendorong pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk secepatnya mengungkap misteri ini. Karena sebab pihak ketiga pembibitan kakao tersebut tidak jelas lokasinya dan tidak transparan.

“Program tersebut bukan hanya menyalahi aturan, tetapi juga menjadi simbol pembajakan kewenangan dan keuangan desa oleh elite kekuasaan. Lantaran dua item kegiatan itu disinyalir sebagai program yang di titipan, oleh oknum Ketua DPRK Aceh Tenggara, inisial DN. Ironisnya dalam pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan desa tersebut oknum Ketua DPRK Aceh Tenggara berinisial inisial (DN) diduga berperan di balik layar, melalui oknum Pejabat Camat dan beberapa oknum Kepala Desa ikut berperan. Beber ZK Agara.

“Ini bukan lagi isu administratif, tapi sudah mengarah pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Program ini tidak lahir dari kebutuhan desa, melainkan dipaksakan masuk ke APBDes 2025,”

Sebelumnya diberitakan, bahwa untuk anggaran pengadaan bibit kakao berkisar Rp6 hingga Rp18 juta per desa,kali 15 juta, sementara proyek pembukaan jalan desa di Kecamatan Leuser mencapai ratusan juta rupiah per desa untuk tahun anggaran 2024-2025.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut telah menggerus ruang fiskal desa dan mematikan program prioritas lain yang lebih mendesak bagi masyarakat.

KALIBER menilai program itu cacat secara prosedural, karena tidak pernah dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), hingga Musyawarah Kecamatan (Muscam).

Namun, anehnya kegiatan itu tiba-tiba muncul dalam dokumen APBDes 2025, sehingga membuat sejumlah Pengulu berada dalam tekanan dan ketakutan akibat dugaan intervensi kekuasaan.

“Ini jelas bertentangan dengan Permendes Nomor 21 Tahun 2020. Program desa wajib direncanakan secara partisipatif. Jika muncul di tengah jalan tanpa musyawarah, itu adalah penumpang gelap anggaran.

Desakan terus disampaikan Lsm KALIBER secara terbuka mendesak, Jaksa Agung RI melalui Jampidsus untuk segera membongkar dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Ini kita duga merupakan sebuah rencana yang sistematis dan terstruktur untuk membajak anggaran dana desa.

“Kami tegaskan, bila hukum tidak bergerak, masyarakat Aceh Tenggara akan turun ke jalan. Ini bukan ancaman, tapi bentuk perlawanan rakyat terhadap praktik yang mencederai keadilan dan merampas hak desa,” tegasnya.

Menurut KALIBER, mustahil program sebesar ini berjalan tanpa sepengetahuan pejabat teras. Oleh karena itu, siapa pun yang terlibat—baik oknum pejabat, camat, maupun Pengulu—harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Dana Desa adalah uang rakyat. Setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan. Jika terbukti ada permainan dan pemufakatan jahat, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
[Hidayat]

Kadis Sosial Aceh Tenggara Akui Pinjam Dana Panti Asuhan, Desak APH Lakukan Penyelidikan

Kutacane,Mediaistana com.Kamis 29 Januari 2026 | Pukul 01.00 WIB – Oknum Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara.

Berinisial BW mengakui telah meminjam dana milik UPTD Panti Asuhan dengan alasan pinjaman sementara. Pengakuan tersebut disampaikan langsung kepada Media Istana.com dan disebut disertai bukti transfer.

Mencapai ratusan juta atau 20,%dari Anggaran yg tersedia thn 2025.demikian informasi yg di Proleh Di aceh Tenggara.

Adapun Dugaan Pungli atau di sunat antaraya:
Sebanyak lima kali pungutan dari pihak pengelola Panti asuhan.

Dana yg ada untuk anak yatim piatu.Dan anak terlantar di Aceh tenggara.

Menurut BW, dana tersebut telah dikembalikan sebagaimana diberitakan sejumlah media pada Rabu, 28 Januari 2026.

Namun pengakuan itu justru menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Aktivis sosial AS menilai, pernyataan BW dapat menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan dana UPTD Panti Asuhan, termasuk dugaan pungutan liar (pungli) terhadap dana yang diperuntukkan bagi anak yatim piatu.

“Pengakuan ini muncul setelah kasusnya viral di media dan media sosial. Dalih ‘pinjaman sementara’ tidak bisa dibenarkan,” tegas AS.

AS mempertanyakan dasar hukum seorang kepala dinas meminjam dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kepentingan anak yatim piatu dan anak terlantar. “Dana UPTD Panti Asuhan bukan dana pribadi dan bukan tempat pinjam-meminjam uang,” ujarnya.

Ia menegaskan, panti asuhan merupakan lembaga pendidikan, pembinaan, dan pemeliharaan anak yatim piatu serta anak terlantar, bukan lembaga keuangan. “Kalau ingin meminjam uang, ada bank atau koperasi simpan pinjam, bukan mengambil dana anak yatim,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi di ruang Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Kamis dini hari pukul 01.00 WIB, AS kembali menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan.

“Seorang pejabat seharusnya memberikan sedekah atau infak kepada panti asuhan, bukan justru memanfaatkan hak anak-anak yatim untuk kepentingan pribadi,” tegas AS sebagaimana dikutip Media Istana.com.
Ia juga meminta Kementerian Sosial RI untuk segera mengevaluasi dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan, termasuk membuka akses koperasi simpan pinjam resmi agar tidak ada lagi alasan pejabat meminjam dana bantuan sosial.

Ini sangat luar biasa dan memalukan, bukan hanya di mata warga Aceh Tenggara, tapi juga di mata masyarakat Indonesia dan dunia. Sepanjang sejarah,baru kali ini ada kepala dinas kabupaten yang meminjam dana UPTD panti asuhan,”

AS,juga menyoroti dugaan bahwa peminjaman dana tersebut dilakukan tanpa bukti kesepakatan resmi antara pihak Dinas Sosial dan UPTD Panti Asuhan, serta tanpa pemberitahuan kepada pimpinan daerah seperti Bupati, Sekda, maupun Kepala Badan Keuangan Daerah.

Kasus ini diharapkan segera ditindaklanjuti secara serius oleh pihak pihak berwenang demi menjaga marwah institusi pemerintah dan melindungi hak anak yatim piatu serta anak terlantar.

1. Pasal Terkait Tindak Pidana Korupsi
Pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses hukum pidana, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001), yang berbunyi:
“Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.”
Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor: Mengatur mengenai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.

2. Konsekuensi Jika Uang Sudah Dikembalikan
Meskipun uang sudah dikembalikan, pelaku tetap bisa diproses hukum karena perbuatan meminjam dana negara untuk kepentingan pribadi sudah masuk ranah “penyalahgunaan wewenang” atau “penggelapan dalam jabatan”.
Pengembalian uang seringkali hanya menjadi faktor meringankan dalam tuntutan jaksa atau vonis hakim.
Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) biasanya memberi waktu 60 hari untuk pengembalian (Pasal 20 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2004), namun jika itu adalah hasil korupsi, proses hukum tetap jalan.

3. Pasal Terkait Penggelapan dalam Jabatan (KUHP)
Jika uang tersebut adalah aset negara yang dikelola dan digunakan pejabat untuk kepentingan pribadi (pinjam), ia dapat dijerat Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan.

4. Konteks Hukum di Aceh
Di Aceh, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. Setiap penggunaan uang negara harus sesuai peruntukan dan prinsip tata kelola yang baik. Penyalahgunaan dana, meski dikembalikan, tetap melanggar prinsip tersebut.

Kesimpulan: Pejabat yang “meminjam” uang negara dan mengembalikannya tetap bisa dipidana berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, karena tindak pidananya sudah terjadi pada saat uang tersebut diambil/digunakan secara tidak sah.

Kesimpulan:
Pejabat di Aceh sangat dilarang meminjam uang kepada pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan jabatannya (kontraktor, pegawai ASN) karena dapat dijerat pasal gratifikasi dan korupsi (UU Tipikor & Pergub Gratifikasi). Segala bentuk pinjaman harus transparan, sesuai prinsip syariah (Qanun LKS), dan tidak menggunakan kewenangan jabatan.

Meskipun uang sudah dikembalikan, pelaku tetap bisa diproses hukum karena perbuatan meminjam dana negara untuk kepentingan pribadi sudah masuk ranah “penyalahgunaan wewenang” atau “penggelapan dalam jabatan”.
Pengembalian uang seringkali hanya menjadi faktor meringankan dalam tuntutan jaksa atau vonis hakim.

(AR,SE)