Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.M., dan rombongan meninjau langsung progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, Polres Buru yang berlokasi di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Kamis (22/1/2026).

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Maluku di Kabupaten Buru. Kehadiran Kapolda di lokasi pembangunan SPPG menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pemenuhan gizi yang baik bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menerima paparan singkat terkait progres pembangunan, fungsi, serta peran strategis SPPG ke depan. Ia menekankan pentingnya keberadaan fasilitas pelayanan gizi sebagai bagian dari upaya preventif dalam mendukung kesehatan masyarakat sekaligus menunjang stabilitas sosial di daerah.

“Pembangunan SPPG ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi yang berkelanjutan. Ini merupakan bentuk kehadiran Polri yang humanis dan peduli terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Kapolda.

Kapolda Maluku juga mengapresiasi kinerja Polres Buru dibawah pimpinan Kapolres AKBP Sulastri Sukidjang, SH, S.I.K, MM, dan pihak terkait yang telah berupaya merealisasikan pembangunan fasilitas tersebut. Ia berharap pembangunan SPPG dapat diselesaikan tepat waktu dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Peninjauan pembangunan SPPG Polri di Desa Namlea ini menjadi salah satu wujud sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan sosial, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan masyarakat Kabupaten Buru yang sehat, aman, dan sejahtera.

Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I
K, MM, menyampaikan pesan damai kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Buru dalam kunjungan kerjanya di Namlea, Kamis, 22 Januari 2026. Ia mengajak masyarakat, pemerintah daerah, dan Polri untuk terus menjaga komitmen bersama demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kemajuan daerah.

Dalam keterangannya, Kapolda menegaskan bahwa kedamaian dan ketenteraman merupakan modal utama dalam pembangunan. Menurutnya, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta tokoh agama, adat, dan pemuda sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial di Tanah Bupolo.

“Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Dengan menjaga persatuan dan saling menghormati, Kabupaten Buru dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” ujar Kapolda.

Kapolda Maluku juga menyampaikan kekagumannya terhadap keindahan alam Pulau Buru yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi pariwisata maupun ekonomi masyarakat, selama situasi keamanan tetap terjaga.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Kapolda dan rombongan melakukan sejumlah agenda. Pada pagi hari, Kapolda mengunjungi Pantai Baikolet, Desa Kumarasa, sebelum meninggalkan Bandara Namniwei. Selanjutnya, ia mendatangi Mako Brimob untuk memberikan arahan singkat kepada personel, meninjau langsung proses penyulingan minyak kayu putih, serta melihat progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Polres Buru.

Selain itu, Kapolda juga melakukan tatap muka dan dialog bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda se-Kecamatan Lilialy sebagai upaya memperkuat komunikasi dan kemitraan Polri dengan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Maluku didampingi oleh Wakil Bupati Buru Sudarmo, SE, M.Si, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M., serta Dandim 1506/Namlea. Letkol INF Herubertus Purwanto, S.I.P

Kunjungan kerja Kapolda Maluku di Kabupaten Buru diharapkan dapat mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Tanah Bupolo.

Editorial Redaksi

Di negeri yang dua pertiganya adalah laut, keadilan bagi daerah kepulauan sering kali datang paling akhir. Jarak, keterisolasian, dan kerentanan geografis selama puluhan tahun menjadikan wilayah kepulauan berjalan tertatih di belakang daratan. Namun sejarah mencatat: keadilan tidak pernah datang tanpa perjuangan. Dan dalam perjalanan panjang itulah, nama Hendrik Lewerissa berdiri sebagai salah satu penjaga paling setia harapan daerah kepulauan Indonesia.

Terbitnya Surat Presiden Nomor R-01/Pres/01/2026 tentang penugasan menteri-menteri untuk membahas RUU Daerah Kepulauan bukan sekadar dokumen administrasi negara. Ia adalah penanda zaman. Sebuah pengakuan bahwa jerih payah hampir dua dekade akhirnya menemukan momentumnya. Di balik momentum itu, terdapat konsistensi, kesabaran, dan keteguhan visi yang terus dijaga Hendrik Lewerissa—bahkan sejak ia masih menjadi anggota DPR RI.

Jauh sebelum menjabat sebagai Gubernur Maluku dan Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK), Hendrik telah memahami satu hal mendasar: Indonesia tidak bisa dibangun dengan kacamata daratan semata. Ketika berada di Senayan, ia termasuk sedikit legislator yang secara konsisten menyuarakan perlunya kerangka hukum khusus bagi daerah kepulauan. Sebuah undang-undang yang tidak hanya mengakui fakta geografis, tetapi juga menjawab ketimpangan struktural yang selama ini membelenggu.

Perjuangan itu tidak pernah singkat, apalagi mudah. RUU Daerah Kepulauan berkali-kali masuk dan keluar Program Legislasi Nasional. Ia diuji oleh pergantian rezim, dinamika politik, dan sering kali oleh minimnya pemahaman pusat terhadap kompleksitas wilayah kepulauan. Namun Hendrik Lewerissa memilih bertahan—melanjutkan ikhtiar itu dari satu peran ke peran lain, dari parlemen hingga pemerintahan daerah.

Kini, saat Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif dan resmi terhadap RUU tersebut, publik patut membaca ini sebagai buah dari konsistensi kepemimpinan, bukan sekadar keberuntungan politik. Lebih-lebih ketika Hendrik memastikan BKSPK dan APPSI akan mengawal pembahasan RUU secara aktif, kritis, dan substansial. Ini menegaskan bahwa perjuangan belum selesai—ia hanya memasuki babak paling menentukan.

RUU Daerah Kepulauan membawa substansi strategis: kewenangan khusus pengelolaan laut, pengakuan atas tantangan geografis, hingga pembentukan Dana Khusus Daerah Kepulauan dari APBN. Semua itu bukan hadiah, melainkan hak konstitusional bagi jutaan warga yang hidup di pulau-pulau terluar negeri ini.

Editorial ini pada akhirnya ingin menegaskan satu pesan penting: pembangunan nasional yang adil selalu lahir dari keberanian memperjuangkan yang terpinggirkan. Dalam konteks itu, Hendrik Lewerissa telah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan diukur dari jabatan, melainkan dari kesetiaan pada visi dan keberanian untuk tidak menyerah.

Jika kelak Undang-Undang Daerah Kepulauan benar-benar disahkan, sejarah akan mencatatnya bukan hanya sebagai kemenangan daerah kepulauan, tetapi juga sebagai monumen dari sebuah perjuangan panjang yang dijaga dengan konsistensi, dari Senayan hingga Maluku, dari gagasan hingga kebijakan negara.