Mamuju — Penanganan laporan pengeroyokan di Polda Sulawesi Barat menuai sorotan. Hampir dua bulan sejak peristiwa kekerasan tersebut dilaporkan, penyidikan belum menunjukkan perkembangan berarti. Hingga kini, belum satu pun terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, meski korban menyebut telah menyerahkan bukti video dan menghadirkan saksi.

Korban mengaku telah beberapa kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan tambahan. Namun pemanggilan tersebut tidak diikuti kepastian hukum. Dalam salah satu pertemuan, penyidik disebut menyampaikan bahwa proses penanganan perkara berjalan lambat dengan alasan penerapan KUHP baru.

Kasus ini disebut lambat karena KUHP baru, padahal kejadiannya sudah hampir dua bulan,” ujar korban. Selain itu, rekaman video yang merekam langsung peristiwa pengeroyokan belum dijadikan dasar penetapan tersangka. Penyidik menyampaikan bahwa video tersebut harus melalui pemeriksaan forensik untuk memastikan keasliannya.

Sebagai bagian dari proses tersebut, penyidik meminta agar ponsel milik korban yang digunakan untuk merekam kejadian disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik di Makassar. Korban menyatakan tidak menolak proses hukum, namun mempertanyakan urgensi penyitaan perangkat pribadinya.

Saya kooperatif, tapi ponsel itu privasi saya. Bukti video sebenarnya bisa dipindahkan ke media penyimpanan lain untuk kepentingan forensik tanpa harus menyita ponsel,” kata korban.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penanganan perkara kekerasan yang telah memiliki bukti awal. Prosedur forensik memang diperlukan dalam pembuktian, namun ketika dijalankan tanpa transparansi dan tenggat waktu yang jelas, proses hukum berisiko berlarut-larut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan atau rencana penetapan tersangka. Media ini membuka ruang hak jawab bagi Polda Sulawesi Barat untuk memberikan klarifikasi atas penanganan perkara tersebut.

Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik penegakan hukum  jarak antara laporan korban dan kepastian hukum. Publik menanti langkah konkret aparat penegak hukum agar penanganan perkara kekerasan tidak berhenti pada prosedur semata.

Oleh: Drs. Muz Latucosina, MF.

Di Pelabuhan Namlea, sebuah palang berdiri tegak. Ia bukan sekadar besi penghalang, tetapi simbol kewenangan. Sayangnya, di balik palang itu, kewenangan kerap berjalan tanpa jejak—seperti uang masuk yang diterima tanpa karcis, dan aturan yang diberlakukan tanpa kejelasan.

Petugas karcis dan palang seharusnya menjadi penjaga gerbang keteraturan. Namun yang terlihat di lapangan justru sebaliknya: karcis resmi seolah barang langka, hanya mitos yang diceritakan dari mulut ke mulut. Uang berpindah tangan, kendaraan melaju masuk, tetapi bukti administrasi entah ke mana perginya. Barangkali karcis itu terlalu berharga untuk dibagikan, atau mungkin dianggap tidak penting dalam sebuah sistem yang terbiasa berjalan tanpa pertanyaan.

Lebih menarik lagi, palang pelabuhan tampak memiliki “rasa”. Ia bisa terbuka untuk kendaraan tertentu, dan tertutup bagi yang lain, dengan alasan yang terdengar resmi namun mudah runtuh oleh fakta. Katanya, hanya kendaraan yang akan berangkat ke Ambon yang diizinkan masuk. Namun dermaga bercerita lain: kendaraan keluar masuk tanpa pernah berlayar. Palang pun seolah lupa pada alasan yang tadi ia jaga mati-matian.

Di sinilah publik mulai bertanya: apakah pelabuhan dikelola dengan prosedur, atau dengan perasaan? Apakah aturan berlaku untuk semua, atau hanya untuk mereka yang tidak dikenal? Ketika alasan petugas kalah oleh kenyataan di depan mata, kepercayaan publik pun ikut turun palang.

Editorial ini bukan untuk menghakimi, melainkan mengingatkan. Bahwa karcis bukan sekadar kertas kecil, ia adalah simbol transparansi. Bahwa palang bukan sekadar penghalang, ia adalah penanda keadilan. Dan bahwa seragam bukan sekadar atribut, ia adalah amanah.

Sudah saatnya otoritas pelabuhan menoleh ke pintu masuk itu—bukan hanya melihat palangnya terbuka atau tertutup, tetapi memastikan bahwa di sana masih ada aturan yang ditegakkan, administrasi yang dijalankan, dan nurani yang tidak ditinggalkan.

Karena pelabuhan adalah wajah pelayanan publik. Dan wajah itu, hari ini, tampak kusut oleh karcis yang tak pernah sampai ke tangan pemiliknya.(CS)

Kinerja petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Namlea yang berjaga di pintu palang masuk Pelabuhan Namlea patut mendapat evaluasi serius. Berdasarkan temuan di lapangan, Selasa, 6 Januari 2026, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan akses kendaraan dan pungutan pas masuk pelabuhan.

Media ini mendapati tidak sedikit kendaraan yang masuk ke area pelabuhan telah membayar pas masuk, namun tidak diberikan karcis resmi sebagai bukti pembayaran. Bahkan, media ini sendiri mengaku telah berulang kali masuk ke pelabuhan menggunakan mobil, membayar pas masuk, namun karcis tidak pernah diberikan oleh petugas. Uang pembayaran diterima, tetapi tanpa disertai bukti administrasi yang sah.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi di pintu masuk pelabuhan.

Selain itu, kejanggalan juga terlihat pada sistem pengaturan keluar-masuk kendaraan di pintu palang. Petugas KPLP yang berjaga terkesan hanya mengizinkan orang-orang atau kendaraan tertentu untuk masuk ke dalam area pelabuhan. Saat dikonfirmasi, petugas berdalih bahwa kendaraan yang diizinkan masuk adalah kendaraan yang akan berangkat menuju Ambon.

Namun, alasan tersebut dipatahkan oleh fakta di lapangan. Saat media ini menunggu di sekitar pintu palang, terlihat sejumlah mobil dan sepeda motor keluar dari dalam dermaga. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat kendaraan yang sebelumnya diizinkan masuk ke area pelabuhan, tetapi tidak berangkat menggunakan kapal, sebagaimana alasan yang disampaikan petugas.

Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya perlakuan tidak adil serta lemahnya pengawasan terhadap akses kendaraan di area pelabuhan. Jika benar kendaraan yang tidak berangkat tetap diizinkan masuk, maka alasan petugas menjadi tidak relevan dan berpotensi menyalahi prosedur operasional yang berlaku.

Oleh karena itu, pihak otoritas pelabuhan serta instansi terkait diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja petugas KPLP Namlea yang bertugas di pintu palang. Evaluasi ini penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan transparan, adil, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik.

Media ini juga membuka ruang klarifikasi bagi pihak KPLP Namlea maupun pengelola pelabuhan guna memberikan penjelasan resmi terkait temuan tersebut. (CS)

Serang, 6 Januari 2026 — Penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) mengalami peningkatan signifikan pada tahun pertama kepemimpinan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof.

Zudan Arif Fakrulloh. Data BKN mencatat, jumlah instansi yang menerapkan sistem tersebut melonjak 188 persen, dari 42 instansi menjadi 121 instansi.

Capaian itu disampaikan Prof. Zudan dalam acara Peluncuran Manajemen Talenta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang digelar di Ballroom Aston Serang Hotel & Convention Center, Senin (5/1/2026).

Menurut Zudan, hingga 31 Desember 2025, sebanyak 543 instansi pemerintah pusat dan daerah dari total 643 instansi telah mulai bergerak menerapkan manajemen talenta. Dari jumlah tersebut, 125 instansi telah menjalani proses ekspos, dan 121 instansi memperoleh persetujuan resmi dari BKN.

“Percepatan penerapan manajemen talenta menjadi kunci dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja serta pelayanan publik,” kata Zudan.

Ia menegaskan bahwa sistem merit merupakan fondasi utama birokrasi modern. Negara-negara maju, kata dia, menempatkan pejabat publik berdasarkan kompetensi dan prestasi, bukan semata pertimbangan administratif atau politis.

Gubernur Banten Andra Soni yang hadir dalam kegiatan tersebut menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya program, melainkan dari kecepatan pemerintah merespons persoalan masyarakat.

Kecepatan itu, menurutnya, membutuhkan ASN yang berkualitas dan dikelola secara objektif melalui sistem merit.

Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyebut peluncuran manajemen talenta sebagai momentum penting reformasi tata kelola pemerintahan di daerahnya. Ia menilai sistem tersebut menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja ASN sekaligus menjamin mutu pelayanan publik.

BKN berharap implementasi manajemen talenta di Kota Serang dapat menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya di Provinsi Banten, untuk menerapkan sistem merit secara konsisten dan berkelanjutan.

Tujuannya jelas, menciptakan birokrasi ASN yang profesional, berdaya saing, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik,” ujar Zudan.