MAMUJU — Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat mengapresiasi langkah Polda Sulbar yang menjatuhkan sanksi tegas terhadap personel yang melanggar kode etik sepanjang tahun 2025, sebagaimana disampaikan dalam rilis akhir tahun Polda Sulbar.

Ketua GEBRAK Sulbar, Idham, menilai data penindakan internal seperti pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), demosi, penundaan kenaikan pangkat, hingga penempatan khusus (Patsus) menunjukkan adanya komitmen pimpinan Polda Sulbar dalam menjaga disiplin dan integritas institusi.

“Kami mengapresiasi keterbukaan Kapolda Sulbar dalam menyampaikan data penindakan etik dan capaian kinerja selama 2025. Ini penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik,” ujar Idham, Senin (29/12/2025).

Namun demikian, GEBRAK Sulbar menegaskan bahwa evaluasi akhir tahun tidak boleh berhenti pada capaian angka semata. Menurut Idham, masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan kepolisian, khususnya soal respons cepat terhadap laporan dan pengaduan warga.

“Ke depan, kami berharap pada tahun berikutnya Polda Sulbar lebih mempertajam pelayanan publik, terutama dalam hal kecepatan merespons laporan masyarakat. Respons yang lambat seringkali menjadi sumber ketidakpercayaan publik,” tegasnya.

Idham juga menyoroti bahwa keberhasilan pengungkapan kasus, termasuk di bidang narkoba dan tindak pidana khusus, perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat bawah, seperti Polsek dan Polres, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Penegakan hukum yang tegas harus berjalan seiring dengan pelayanan yang humanis dan cepat. Polri Presisi akan benar-benar dirasakan masyarakat jika laporan ditindaklanjuti tanpa berbelit-belit,” katanya.

GEBRAK Sulbar berharap rilis akhir tahun Polda Sulbar menjadi momentum perbaikan berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga dalam membangun budaya pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif di tahun mendatang. Tutup idham

Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Langlangbuana, menegaskan bahwa kawasan tambang Gunung Botak merupakan berkah bagi seluruh masyarakat Buru, namun pengelolaannya tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta persoalan perizinan yang masih belum tuntas.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Langlangbuana saat rapat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan perwakilan 10 koperasi tambang, yang berlangsung di Kantor Bupati Buru, Selasa (30/12).

Menurut Bambang, sejak mulai dibuka pada 2012, Gunung Botak telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun di sisi lain, berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, ketertiban masyarakat, konflik lahan, dan keselamatan kerja belum diselesaikan secara menyeluruh.

“Negara tidak bisa hadir hanya dengan memberikan izin, tetapi mengabaikan hak-hak masyarakat, khususnya hak masyarakat adat. Di Maluku, selain hak perorangan, ada hak kelompok adat yang diakui negara dan itu harus dihormati,” tegas Bambang.

Ia menekankan bahwa seluruh persoalan, termasuk hak kepemilikan tanah, harus didata dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas pertambangan dijalankan secara penuh. Pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya berfokus pada dampak ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.

Dalam rapat tersebut, Bambang juga menyinggung soal legalitas 10 koperasi yang telah difasilitasi pemerintah. Menurutnya, meskipun izin telah dikeluarkan, koperasi tidak dapat serta-merta beroperasi jika masih terdapat persoalan hak adat dan klaim kepemilikan masyarakat yang belum tuntas.

“Legalitas negara tidak boleh menyingkirkan hak masyarakat adat. Semua harus ditata secara transparan dan adil,” ujarnya.

Bambang mengingatkan bahwa kegagalan menyelesaikan persoalan ini berpotensi memicu konflik sosial yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan daerah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan Gunung Botak secara komprehensif.

Ia juga mengapresiasi langkah Bupati Buru yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut sebagai ruang dialog antara pemerintah, koperasi, tokoh adat, dan masyarakat. Menurutnya, forum ini harus dimanfaatkan untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan mencari solusi bersama.

Terkait wilayah pertambangan, Bambang menyebutkan bahwa saat ini sekitar 2.300 hektare telah dialokasikan untuk koperasi. Jika ke depan terdapat rencana penambahan wilayah, pemerintah daerah harus kembali mengajukan permohonan izin karena proses perizinan membutuhkan waktu yang tidak singkat.

“Gunung Botak harus benar-benar menjadi berkah, bukan menjadi musibah—baik dari sisi keselamatan, lingkungan, maupun korban jiwa,” pungkas Bambang.(Syam.AS)

Oleh: Muz Latuconsina

Dualisme Raja Petuanan Kaiely bukan sekadar persoalan gelar adat, melainkan cermin kegamangan arah kepemimpinan yang berlarut-larut. Ketika dua nama—Fandy Ashari Wael dan Abdullah Wael—sama-sama mengklaim mahkota adat, yang terbelah bukan hanya legitimasi, tetapi juga wibawa nilai-nilai leluhur yang selama ini menjadi penopang harmoni petuanan Kaiely.

Sikap tegas Bupati Buru, Ikram Umasugi, patut dibaca sebagai alarm keras bagi semua pihak. “Raja itu satu, bukan dua,” ujarnya dalam rapat resmi di Kantor Bupati. Pernyataan ini bukan ancaman kosong, melainkan ajakan serius untuk kembali pada akar adat yang menjunjung kejelasan, musyawarah, dan martabat. Pemerintah daerah, dengan mandat publik yang diembannya, membutuhkan satu suara yang sah untuk mewakili petuanan—bukan dua klaim yang saling meniadakan.

Editorial ini berpandangan bahwa konflik berkepanjangan hanya akan menggerus kepercayaan sosial dan menghambat urusan yang lebih luas: pemerintahan yang efektif, investasi yang sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil—termasuk terkait koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat. Ketika adat terpecah, kebijakan tersendat; ketika legitimasi kabur, kepastian hukum ikut memudar.

Ultimatum pemerintah—tidak mengundang pihak yang masih berkonflik dalam rapat resmi—harus dipahami sebagai dorongan untuk segera berbenah, bukan pengucilan. Jalan keluar telah ditunjukkan: duduk bersama, membuka kembali silsilah, menegakkan mekanisme adat, dan menetapkan satu raja dengan legitimasi kuat secara adat dan sosial. Ini bukan soal menang atau kalah, melainkan tentang keberanian menempatkan masa depan Kaiely di atas ego dan klaim sepihak.

Adat, sejatinya, hadir untuk mempersatukan. Jika ia berubah menjadi sumber konflik, maka yang perlu diselamatkan bukan hanya gelar, tetapi makna. Kaiely membutuhkan satu raja, satu kepemimpinan adat yang diakui, agar langkah ke depan menjadi tegap dan searah. Di titik inilah semua pihak diuji: memilih kebesaran hati demi martabat bersama, atau membiarkan perpecahan terus menggerogoti warisan leluhur.(Syam.AS)

Aksi demonstrasi dan tuntutan yang dilakukan oleh salah satu organisasi pada Senin lalu terkait operasional pontong di Sungai Waeyapo menuai tanggapan dari praktisi hukum sekaligus warga Kabupaten Buru, Umar Alkatiri SH. Ia menilai dasar hukum yang digunakan dalam aksi tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menyebut pontong milik salah satu warga di Dataran Waeyapo sebagai angkutan ilegal dan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru untuk menghentikan kegiatan operasionalnya. Tuntutan itu merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

Namun menurut Umar, Permenhub Nomor 61 Tahun 2021 tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menilai legalitas angkutan tradisional seperti pontong. Ia menjelaskan bahwa ketentuan dalam peraturan tersebut, khususnya Pasal 1 hingga Pasal 57, mengatur jenis angkutan sungai dan danau dalam bentuk kapal, bukan angkutan tradisional.

“Pontong merupakan angkutan tradisional yang sudah lama digunakan masyarakat dan berbeda secara karakteristik dengan kapal sebagaimana dimaksud dalam Permenhub 61 Tahun 2021. Tidak ada satu pasal pun yang secara tegas mengatur pontong sebagai objek perizinan dalam regulasi tersebut,” ujar Umar.

Ia juga mengungkapkan bahwa pontong di Sungai Waeyapo telah beroperasi selama puluhan tahun dan memiliki peran vital dalam menunjang mobilitas masyarakat. Keberadaannya membantu memperpendek waktu tempuh perjalanan dari Desa Air Mendidih menuju Desa Debowae (Unit 18) di Kecamatan Waelata.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hingga saat ini Kabupaten Buru belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur secara khusus tentang perizinan maupun retribusi terhadap usaha angkutan tradisional seperti pontong. Oleh karena itu, penghentian operasional pontong tanpa dasar hukum daerah yang jelas dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

“Atas kondisi tersebut, Pemda Buru harus berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Buru agar lebih mengedepankan kajian hukum yang komprehensif sebelum melakukan aksi atau menyampaikan tuntutan. Menurutnya, setiap gerakan sosial seharusnya dilakukan semata-mata untuk kepentingan daerah dan kemaslahatan masyarakat luas.

“Perjuangan harus didasarkan pada pemahaman hukum yang utuh, agar tidak justru merugikan masyarakat yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidupnya pada angkutan tradisional tersebut,” pungkasnya.(Syam.AS)

Pemerintah Kabupaten Buru berkomitmen mempercepat penyelesaian persoalan Gunung Botak. Hal ini disepakati dalam rapat yang digelar di ruang utama Kantor Bupati Buru, Selasa, (30/12), yang dipimpin langsung Bupati Buru Ikram Umasugi.

Rapat tersebut dihadiri Ketua dari 10 koperasi, para tokoh adat, kepala soa, ahli waris pemilik lahan, serta ibu dan bapak angkat koperasi. Turut hadir Wakil Bupati Buru Sudarmo dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Buru.

Dalam rapat itu, disepakati bahwa pemerintah daerah akan membentuk tim kecil. Tim ini bertugas memfasilitasi pertemuan dalam waktu singkat antara tiga soa, para ketua koperasi, ahli waris pemilik lahan, serta bapak dan ibu angkat koperasi, guna mencari solusi bersama atas persoalan yang selama ini menghambat pengelolaan Gunung Botak.

Bupati Buru Ikram Umasugi menegaskan, pembentukan tim kecil merupakan langkah strategis agar permasalahan Gunung Botak yang belum terselesaikan hingga kini dapat segera dituntaskan melalui musyawarah dan kesepakatan semua pihak terkait.

“Pemerintah berharap proses ini berjalan cepat dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan harapan agar paling lambat akhir Januari 2026, seluruh 10 koperasi yang telah ditetapkan dapat mulai beraktivitas secara resmi di kawasan Gunung Botak. Dengan beroperasinya koperasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat kembali bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam menata pengelolaan Gunung Botak secara legal dan berkelanjutan.(Syam.AS)