Mediaistana.com

BANYUWANGI – Wakil Menteri Perhubungan Suntana, turun langsung meninjau kepadatan antrean kendaraan pemudik dari Bali menuju Jawa yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Minggu (15/3/2026) malam.

Sebelum menuju lokasi antrean, Wamenhub lebih dahulu menggelar rapat koordinasi bersama otoritas pelabuhan di kantor ASDP Indonesia Ferry di kawasan Pelabuhan Ketapang. Rapat tersebut membahas langkah percepatan arus kendaraan yang menumpuk di sisi Bali agar antrean cepat terurai.

“Saya ke sini hanya ingin mempercepat arus dari sana (Gilimanuk),” kata Wamenhub Suntana.

Seusai rapat, rombongan Wamenhub langsung bergerak menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk memantau kondisi antrean kendaraan secara langsung.

Salah satu pemudik, Kholik (26) baru tiba di Pelabuhan Ketapang sekira pukul 18.50 WIB. Ia sebelumnya harus menunggu sangat lama sebelum akhirnya bisa naik kapal penyeberangan.

Ia berangkat dari kawasan Canggu, Bali, sekitar pukul 22.00 WITA menggunakan travel. Ia baru tiba di area parkiran antrean Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 10.00 pagi, karena terjadi antrean panjang menuju pelabuhan.

“Berangkat jam 10 malam. Naik kapal dari Gilimanuk baru setelah magrib. 10 Jam lebih saya dan rombongan menunggu,” ujar pemudik asal Probolinggo ini.

Pemudik lainnya, Heri (45), juga mengalami antrean panjang. Ia mengatakan antrean kendaraan bahkan mencapai lebih dari 30 kilometer. “Saya berangkat dari Seminyak, Bali jam 8 malam. Sampai sini (Pelabuhan Ketapang) hampir jam 7 malam. Macetnya lebih dari 30 kilometer,” kata Heri yang juga asal Probolinggo ini.

Menurutnya, kemacetan paling parah terjadi pada dini hari hingga pagi hari. Kendaraan bahkan sempat tidak bisa bergerak sama sekali selama beberapa jam. “Jam 3 pagi sampai jam 9 pagi macet total, tidak bisa jalan. Setelah itu baru bisa pelan-pelan bergerak menuju Pelabuhan Gilimanuk,” ujarnya.

Kemacetan, imbuhnya, semakin parah karena kondisi lalu lintas yang semrawut, terutama kendaraan yang saling mendahului di jalur antrean. “Kendalanya kendaraan dari dua arah saling mendahului, jadi semrawut. Banyak yang ngeblong,” katanya.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko mengatakan, pihaknya menerapkan skema tiba bongkar berangkat (TBB) untuk mengurai kepadatan antrean kendaraan pemudik dari Bali menuju Jawa. Dari total 35 kapal yang dioperasikan di lintas Ketapang-Gilimanuk, ada 11 kapal kini menjalankan skema tersebut.

“Skema TBB diterapkan dengan pola kapal hanya menurunkan muatan di Pelabuhan Ketapang tanpa melakukan proses muat kembali, kemudian langsung berlayar kembali ke Gilimanuk untuk mengangkut kendaraan berikutnya,” terang dia.

PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang berencana menambah kapal berukuran besar di lintasan Ketapang-Gilimanuk untuk meningkatkan kapasitas angkut kendaraan dan memperlancar arus penyeberangan penghubung Jawa-Bali.

Kehadiran kapal besar nantinya bukan untuk menambah jumlah total kapal yang beroperasi. ASDP hanya akan mengubah komposisi armada dengan memperbanyak kapal berukuran besar, terutama yang memiliki bobot sekitar 2.000 Gross Tonnage (GT).

“Jumlah kapal yang beroperasi kemungkinan tetap sekitar 35 unit. Tapi komposisinya akan kita perkuat dengan kapal-kapal yang ukurannya lebih besar,” kata Arief.

Berdasarkan data kumulatif sejak H-10 hingga H-7, tercatat lebih dari 200 ribu penumpang telah diseberangkan dari Bali menuju Jawa. Selain itu, lebih dari 35 ribu sepeda motor dan sekitar 17 ribu kendaraan kecil juga telah menyeberang melalui Pelabuhan Gilimanuk.

“Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada kendaraan roda dua, yakni sekitar 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan kendaraan roda empat meningkat sekitar 11 persen,” ujarnya.

Ia memprediksi arus kendaraan dari Bali menuju Jawa masih akan terus meningkat dan diprediksi akam terjadi hingga tanggal 17 Maret. Terutama menjelang penutupan penyeberangan pada 18 – 20 Maret karena Nyepi. (Kevin)

Namlea, 16 Maret 2026 – Aktivitas tambang liar di wilayah Gunung Botak kabupaten buru masih terus berjalan bebas tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang. Bahkan, dugaan kuat menyebutkan bahwa oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam pengawasan terhadap aktivitas ilegal ini, sekaligus turut meraih keuntungan dengan memberikan peluang agar operasi tambang liar tersebut dapat berjalan lancar.

Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya di lapangan menyebutkan bahwa tambang liar di Gunung Botak telah beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Meskipun aktivitas ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan tentang pertambangan dan lingkungan hidup, namun hingga saat ini belum ada upaya serius untuk menutup atau menindak pelakunya.

Yang lebih memprihatinkan, adanya indikasi keterlibatan oknum TNI yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Menurut saksi mata, oknum tersebut tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang liar, tetapi juga terlihat turut membantu kelancaran operasi, dan oknum tersebut diduga menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh dari tambang liar tersebut,bahkan oknum petugas juga turut mendapat keuntungan dan hasil penambangan

Aktivitas tambang liar di Gunung Botak sendiri dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti kerusakan hutan, erosi tanah, dan pencemaran sumber air. Selain itu, keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini juga mencoreng citra institusi militer yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan penegak hukum.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI maupun instansi terkait terkait dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas tambang liar di Gunung Botak. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini, menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan penambang liar maupun oknum yang diduga terlibat, serta mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak akibat aktivitas tambang tersebut.

Sumatera Selatan Branatasnew.com 15/03/2026 Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Selatan (DPW GNP TIPIKOR Sumsel) membuka Posko Pengaduan Masyarakat untuk menampung berbagai laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas PT. Astaka Dodol dan PT. Baturona

Posko pengaduan ini dibuka sebagai bentuk komitmen GNP TIPIKOR Sumsel dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran hukum, konflik agraria, serta kerusakan lingkungan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam wawancara dengan media ini, ketua DPW GNP TIPIKOR Sumsel Hamdani Sumantri S.Sos.,M.Si atau yang akrab dengan sapaan Dans mengajak masyarakat yang memiliki informasi maupun yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan secara terbuka dan disertai dengan data atau bukti pendukung.

“Posko ini kami buka untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat menyampaikan pengaduan secara resmi. Setiap laporan yang masuk akan kami himpun, verifikasi, dan selanjutnya akan kami tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Dans.

Beberapa permasalahan yang dapat dilaporkan masyarakat melalui posko pengaduan tersebut di antaranya:

1. Penyerobotan, perampasan, dan pengrusakan lahan milik masyarakat.

2. Kendaraan angkutan batubara yang melintasi jalan umum, yang berpotensi menimbulkan kerusakan jalan serta mengganggu keselamatan pengguna jalan.

3. Pembebasan tanah tanpa ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat yang terdampak.

4. Kerusakan lingkungan, seperti tanaman kebun masyarakat yang mati akibat limbah batubara, pencemaran sungai dan air tanah, serta bekas lubang tambang yang terbengkalai.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke Kantor DPW GNP TIPIKOR Sumatera Selatan atau melalui Hotline WhatsApp: 0821-7623-8433.

DPW GNP TIPIKOR Sumsel berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang akurat agar berbagai persoalan yang terjadi dapat ditindaklanjuti secara hukum dan transparan. Dengan adanya posko pengaduan ini, pengawasan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan lebih baik serta hak-hak masyarakat dapat terlindungi.

Reporter : Jopi Marari

Oleh : Dr. M.J. Latuconsina, S.IP, MA
Staf Dosen Fisipol, Universitas Pattimura

“Seorang pemimpin adalah penyalur harapan.” Kata-kata ini merupakan qoutes dari Napoleon Bonaparte (1769-1821), seorang jenderal dan negarawan Prancis yang terkenal selama Revolusi Prancis (1789-1799). Qoutes ini relevan dengan kepemimpinan Gubernur Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa (HL), dimana tatkala mengemban tugasnya sebagai Kepala Daerah telah menyalurkan aspirasi warga masyarakat, dengan dilandasi komitmen yang tinggi terhadap keberagaman.
***
Terlepas dari itu, beberapa waktu lalu beredar persentase terbuka, dari seorang nitizen terkait dengan kegiatan keagamaan secara kuantitatif di akun media sosial (medsos) tik-tok, yang secara dini telah mengkonklusi jika Gubernur HL, lebih banyak menghadiri acara keagamaan yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Sementara tidak terlampau banyak menghadiri acara kegamaan dari agama yang lainnya.

Tentu suatu narasi sesat yang sektarian, karena cenderung membangun opini kepada publik bahwa, Gubernur HL tidak berdiri secara adil untuk semua agama di Maluku. Padahal Gubernur HL secara rill memperlakukan semua agama di Maluku secara adil, tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, tidak bisa menggunakan para meter kuantitatif semata, untuk mengukur prinsip equality dari Gubernur HL dalam memperlakukan semua agama.

Namun parameter proporsional representasi, sesuai dengan latarbelakang agama masing-masing, yang dikedepankan, dimana antara duet pasangan Gubernur HL dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Abdullah Vanat (AV), sudah saling berbagi peran. Biasanya, untuk kegiatan keagamaan Kristen banyak dihadiri Gubernur HL. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan Islam banyak di hadiri Wagub AV. Pada konteks ini, kita semua paham terkait dengan peran kedua figur ini, yang relevan dengan kehadirian mereka di acara seremoni keagamaan.

Aspek substansial yang perlu dilihat dalam kepemimpinan HL bukan pada kegiatan serimoni keagamaan. Tapi menyangkut implementasi fungsi pemerintahan (service, empowerment, development), yang penggeraknya adalah para birokrat, telah ditata dengan baik. Terlihat pada posisi-posisi strategis roda birokrasi pemerintahan, dimana tidak terjadi lagi politik dominasi, yang sifatnya sektarian (agama,etnis,daerah) tertentu, seperti pada masa lampau. Faktanya ada realisasi birokrasi pemerintahan representatif (representatif system), dengan memperioritaskan para meter senor system dan merit system dalam rekruitmen jabatan.

Birokrasi penerintahan model ini tercipta, karena Gubernur HL sadar betul bahwa, ia memimpin Provinsi Maluku “itu par samua orang”. Disinilah letak sisi kepemimpinan inklusif (terbuka) Gubernur HL, dimana berbagai potensi kemajemukan dari sisi agama, etnis dan daerah disatupadukan dalam birokrasi pemerintahan. Dampak positif pada harmonisasi, untuk mecapai tujuan pembangunan sebagaimana dalam plat form visi dan misi Sapta Cipta Lawamena, yang relevan dengan aspek pembangunan manusia dan reformasi birokrasi, yang termuat didalamnya.

Relevan tindakan rill Gubernur HL itu, selaras dengan pendapat Jackman, Amsler dan Hibbard (2022) pada artikel : “Representative Bureaucracy and Organizational Justice in Mediation Get access Arrow” bahwa, “birokrasi representatif adalah konsep di mana komposisi pegawai negeri (birokrat) mencerminkan keberagaman demografis masyarakat (ras, gender, kelas sosial). Tujuannya adalah meningkatkan legitimasi, keadilan, dan kinerja pelayanan publik agar lebih peka terhadap kepentingan seluruh kelompok sosial. Ini memastikan kebijakan pemerintah mencerminkan aspirasi rakyat. ”

Pengalaman pada masa lampau baik kelas elite, menengah dan massa di daerah yang berjuluk seribu pulau ini, terperosok dalam politik identitas menyangkut agama, etnis dan daerah dari suatu elite yang sedang memerintah. Sisi negatif hadir pikiran-pikiran esklusif (politik kelompok), dari semua elemen masyarat. Jika sudah demikian, tentu bak jerami kering yang muda disulut dengan percikan api oleh para “provokator”, yang mengarah pada konflik horisontal, yang korbannya kita sendiri sesama anak negeri di Maluku, karena saling berhad-hadapan.

Fenomena politik identitas yang negatif tersebut di respon Supratikno (2022), dalam artkel : “Reviewing Identity Politics from Pancasila Democracy” bahwa, “politik identitas yang tidak terkendali dapat mengakibatkan konflik SARA, fundamentalisme dan radikalisme agama, serta manuver politik yang penuh propaganda kebencian terhadap pihak lain.” Atas dasar itu, maka kita jangan gampang terperosok ke arena politik identitas, yang menyesatkan melalui medsos, dengan mengiring serta mendeskreditkan para elite atas dasar agama,etnis dan daerah. Tentu ini perbuatan yang tidak elok.