Mediaistana.com – DARI SIPON,Dongkal, PORIS PLAWAD UTARA HINGGA GOR GONDRONG — PENERTIBAN BERULANG, PKL KEMBALI BERJUALAN

11 Agustus 2026 – TANGERANG — Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, tampaknya belum menemukan titik akhir.

Aktivitas perdagangan kembali terlihat di sejumlah ruang publik, termasuk kawasan Poris Plawad Utara, Sipon dan GOR Gondrong. Sejumlah trotoar dan ruang yang semestinya dapat digunakan masyarakat kembali menjadi lokasi aktivitas perdagangan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar:

APAKAH PENERTIBAN SELAMA INI BENAR-BENAR MENYELESAIKAN MASALAH, ATAU HANYA MEMINDAHKAN MASALAH UNTUK SEMENTARA?

Pertanyaan ini semakin relevan karena sebelumnya pemerintah sudah melakukan penertiban dan pembinaan terhadap PKL di sejumlah titik.

Kalau setelah penertiban aktivitas kembali muncul, maka yang harus diperiksa bukan hanya pedagangnya.

SISTEM PENGAWASANNYA JUGA HARUS DIBONGKAR.

BAB I — AWAL PERSOALAN: TROTOAR DAN RUANG PUBLIK KEMBALI DIPERTANYAKAN

Trotoar pada prinsipnya disediakan untuk pejalan kaki.

Ketika ruang tersebut digunakan untuk lapak, gerobak, meja, kursi atau aktivitas perdagangan yang mengganggu fungsi pedestrian, persoalannya tidak lagi sebatas urusan ekonomi masyarakat kecil.

Ini menyangkut:

– fungsi fasilitas umum;
– keselamatan pejalan kaki;
– ketertiban umum;
– penataan kawasan;
– konsistensi penegakan aturan;
– dan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan.
Masyarakat tentu memahami bahwa PKL mencari nafkah.
Namun pemerintah juga memiliki kewajiban memastikan aktivitas ekonomi tidak mengorbankan hak masyarakat lainnya.

Di sinilah seharusnya negara hadir:

BUKAN MEMATIKAN USAHA RAKYAT, TETAPI MENATA AGAR SEMUA MEMILIKI RUANG.
BAB II — KRONOLOGI: DARI PENERTIBAN HINGGA PKL KEMBALI

JANUARI 2026 — SIPON SUDAH PERNAH DITERTIBKAN

Kawasan Sipon bukan wilayah yang baru sekarang mendapat perhatian.
Jajaran Satpol PP Kota Tangerang sebelumnya telah melakukan operasi penertiban terkait ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan tersebut.
Artinya, persoalan PKL di Sipon sudah masuk radar pemerintah.
Namun pertanyaan investigasinya sederhana:

SETELAH OPERASI SELESAI, APA YANG TERJADI?

Apakah dilakukan pengawasan rutin?
Apakah PKL didata?
Apakah dilakukan evaluasi?
Apakah lokasi tersebut kembali dipantau?
Jika aktivitas kembali muncul, publik berhak mengetahui jawabannya.

JUNI 2026 — GOR GONDRONG KEMBALI MENJADI PERHATIAN

Persoalan kemudian berkembang ke kawasan GOR Gondrong.
Pemerintah Kota Tangerang melalui jajaran Kecamatan Cipondoh melakukan penertiban terhadap PKL di kawasan tersebut.
Pendekatan persuasif dan tahapan pembinaan disebut menjadi bagian dari proses penertiban.
Secara prinsip, pendekatan tersebut dapat dipahami.
Tetapi investigasi tidak berhenti pada hari ketika petugas turun ke lapangan.

Karena pertanyaan terpenting justru muncul SETELAH PETUGAS MENINGGALKAN LOKASI.

Apakah pengawasan berjalan?
Apakah pedagang kembali?
Apakah ada petugas yang melakukan monitoring?
Apakah ada titik yang kemudian menjadi lokasi perdagangan kembali?

Jika jawabannya iya, maka pemerintah perlu menjelaskan mengapa pola tersebut terus berulang.

BAB III — JULI 2026: PERSOALAN SEMAKIN MEMANAS

Memasuki Juli, sorotan masyarakat terhadap persoalan PKL dan ketertiban umum di wilayah Cipondoh semakin kuat.
Muncul berbagai keluhan mengenai aktivitas PKL, penggunaan ruang publik dan efektivitas penertiban.
Masyarakat mulai mempertanyakan bukan hanya keberadaan pedagang, tetapi juga konsistensi pemerintah setelah operasi penertiban dilakukan.

Dalam konteks pengawasan publik, persoalannya kemudian berubah:

Dari semula:

“KENAPA PKL BERJUALAN DI SANA?”

menjadi:

“KENAPA PEMERINTAH TIDAK MAMPU MEMASTIKAN ATURAN BERJALAN SECARA KONSISTEN?”

Ini dua persoalan yang berbeda.
Pedagang memiliki alasan ekonomi.
Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab penataan.

Keduanya harus ditempatkan secara proporsional.

BAB IV — AGUSTUS 2026: PKL KEMBALI, PUBLIK MULAI BERTANYA KERAS

Memasuki Agustus 2026, aktivitas PKL kembali menjadi sorotan.

Titik yang menjadi perhatian antara lain:

Poris Plawad Utara — Sipon — GOR Gondrong.

Jika kondisi lapangan kembali memperlihatkan penggunaan ruang publik untuk aktivitas perdagangan, maka publik wajar mempertanyakan efektivitas pengawasan.

Sebab operasi penertiban tanpa pengawasan berkelanjutan berpotensi melahirkan siklus yang sama:

TERTIBKAN → BUBAR → PETUGAS PERGI → KEMBALI BERJUALAN → MASYARAKAT MENGELUH → TERTIBKAN LAGI.

Kalau siklus tersebut terus terjadi, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi serius.
Bukan untuk mencari kambing hitam.
Tetapi untuk mencari akar persoalan.

BAB V — PERTANYAAN BESAR: APAKAH PENERTIBAN HANYA SEREMONIAL?

Ini bagian paling penting dari investigasi.

Tidak boleh sembarang menyimpulkan bahwa penertiban adalah pencitraan tanpa bukti.
Namun publik berhak mengajukan pertanyaan:
Apa indikator keberhasilan operasi penertiban?
Apakah keberhasilan hanya diukur dari jumlah petugas yang turun?
Apakah diukur dari jumlah lapak yang dibongkar?
Atau keberhasilan seharusnya dilihat dari kondisi kawasan beberapa minggu setelah operasi?

Jika ukuran keberhasilan adalah kondisi kawasan yang kembali tertib, maka monitoring pascapenertiban menjadi sangat penting.

Karena itu, pemerintah perlu membuka data dan evaluasinya kepada publik.

BAB VI — SATPOL PP DITANTANG MEMBUKA DATA

Daripada perang pernyataan, lebih baik pemerintah menunjukkan data.

Publik ingin tahu:

Berapa PKL yang terdata di Cipondoh?
Berapa yang berada di Poris Plawad Utara?
Berapa di Sipon?
Berapa di sekitar GOR Gondrong?
Berapa yang sudah diberi teguran?
Berapa yang sudah dibina?
Berapa yang sudah ditata ke lokasi alternatif?
Berapa yang kembali melanggar setelah penertiban?
Berapa kali monitoring dilakukan setelah operasi?

Dan yang paling penting:

APA HASIL EVALUASI PENERTIBAN SEBELUMNYA?
Jika data tersebut tersedia, bukalah.
Jika belum tersedia, jelaskan mengapa.
PUBLIK TIDAK MEMBUTUHKAN KLAIM. PUBLIK MEMBUTUHKAN BUKTI.

BAB VII — JANGAN HANYA MENYALAHKAN PKL

Investigasi yang sehat juga harus melihat sisi pedagang.

Tidak semua PKL dapat dipukul rata sebagai pelanggar yang harus disingkirkan.

Sebagian mungkin hanya mencari nafkah.

Karena itu pemerintah harus menjelaskan:
Di mana mereka harus berjualan?
Apakah tersedia lokasi relokasi?
Bagaimana mekanisme penataannya?
Apakah pedagang mendapatkan pembinaan?
Apakah ada komunikasi resmi dengan para pedagang?

Jika pemerintah hanya melakukan penertiban tanpa memberikan solusi penataan yang jelas, persoalan kemungkinan akan terus berulang.
Hari ini ditertibkan.
Besok pindah.
Lusa kembali.
Minggu depan muncul lagi di titik berbeda.

Itu bukan penyelesaian. Itu hanya perpindahan masalah.

BAB VIII — MARWAH SATPOL PP DIPERTARUHKAN

Inilah titik paling keras dalam investigasi ini.
Yang dipertanyakan bukan keberadaan Satpol PP.
Yang dipertanyakan adalah efektivitas penegakan aturan di lapangan.
Ketika masyarakat melihat aktivitas yang sama berulang, kepercayaan terhadap penegakan aturan dapat ikut dipertaruhkan.

Sebab kewibawaan institusi tidak dibangun melalui seragam.
Tidak dibangun melalui apel.
Tidak dibangun melalui kendaraan operasional.
Tidak pula dibangun melalui foto operasi.

WIBAWA DIBANGUN DARI KONSISTENSI.

Kalau aturan diterapkan hari ini, maka harus ada pengawasan besok.
Kalau pedagang sudah dibina, harus ada tindak lanjut.
Kalau kawasan sudah ditertibkan, harus ada monitoring.

Kalau pelanggaran kembali terjadi, harus ada tindakan sesuai prosedur.
BAB IX — JANGAN SAMPAI ADA RUANG UNTUK PERSEPSI PEMBIARAN

Satu hal perlu ditegaskan:

Kembali munculnya PKL tidak otomatis membuktikan adanya pembiaran oleh aparat.
Bisa saja persoalannya berasal dari keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, mobilitas pedagang, persoalan ekonomi, atau faktor penataan lainnya.
Namun justru karena banyak kemungkinan itulah pemerintah wajib memberikan penjelasan.

Jangan biarkan ruang kosong informasi diisi oleh asumsi masyarakat.

Karena ketika pemerintah diam, persepsi publik dapat berkembang sendiri.

Dan ketika persepsi sudah berkembang, kepercayaan menjadi taruhannya.

BAB X — MEDIA BUKAN MUSUH PEMERINTAH

Ketika wartawan bertanya mengenai kondisi lapangan, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial.
Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik.
Justru pejabat publik memiliki kesempatan menjelaskan fakta kepada masyarakat melalui media.

Jika kondisi memang tertib:

TUNJUKKAN DATA.

Jika ada pelanggaran:

JELASKAN PENANGANANNYA.

Jika ada kendala:
Sampaikan kepada publik.
Jika ada program penataan:
Buka informasinya.

Transparansi jauh lebih kuat daripada membiarkan masyarakat menebak-nebak.

BAB XI — DAFTAR PERTANYAAN KONFIRMASI UNTUK SATPOL PP DAN KECAMATAN CIPONDOH

Media mempertanyakan secara resmi:

1. Apa langkah terbaru Satpol PP terhadap aktivitas PKL di Poris Plawad Utara, Sipon dan GOR Gondrong?

2. Apakah telah dilakukan monitoring pascapenertiban sebelumnya?

3. Berapa jumlah PKL yang telah terdata?

4. Apakah seluruh PKL tersebut telah diberikan pembinaan dan teguran sesuai prosedur?

5. Apakah pemerintah menyediakan lokasi alternatif bagi PKL yang ditertibkan?

6. Bagaimana mekanisme pengawasan agar PKL tidak kembali menggunakan trotoar?

7. Apakah ada petugas yang ditugaskan melakukan pengawasan rutin?

8. Bagaimana evaluasi pemerintah terhadap penertiban sebelumnya?

9. Apakah terdapat kendala personel atau teknis di lapangan?

10. Apa target pemerintah terhadap penataan PKL di Kecamatan Cipondoh?

Dan pertanyaan terakhir:

APAKAH PEMERINTAH MENGANGGAP KONDISI PKL YANG KEMBALI MENGGUNAKAN RUANG PUBLIK SAAT INI SEBAGAI PELANGGARAN YANG HARUS SEGERA DITINDAK, ATAU ADA KEBIJAKAN PENATAAN TERTENTU?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh
EPILOG — TANGERANG TIDAK BUTUH SEREMONI, TANGERANG BUTUH KONSISTENSI

Persoalan PKL di Cipondoh bukan sekadar cerita tentang pedagang kecil.

Ini adalah ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan ketertiban umum, hak pejalan kaki, kepentingan ekonomi rakyat dan konsistensi penegakan aturan.
Masyarakat tidak meminta pedagang dimusuhi.
Masyarakat juga tidak meminta aparat bertindak sewenang-wenang.

Yang diminta sederhana:
ATURANNYA JELAS.
PENATAANNYA JELAS.
PENGAWASANNYA JELAS.
PENINDAKANNYA JELAS.
Dan yang paling penting:
JANGAN ADA TEBANG PILIH.

Jika trotoar memang diperuntukkan bagi pejalan kaki, maka kembalikan fungsi trotoar.

Jika PKL harus ditata, lakukan secara manusiawi.
Jika aturan dilanggar, tegakkan sesuai ketentuan.
Jika pemerintah memiliki solusi, sampaikan kepada publik.
Karena negara tidak boleh hadir hanya ketika kamera menyala.

NEGARA HARUS HADIR KETIKA MASYARAKAT MEMBUTUHKANNYA.

Dan kepada jajaran penegak ketertiban di Kota Tangerang:
Jangan biarkan masyarakat bertanya terlalu lama.
Jangan biarkan ruang publik kehilangan fungsinya.
Jangan biarkan penertiban berubah menjadi siklus tanpa akhir.
Sebab yang sedang diuji bukan hanya keberadaan PKL.

YANG SEDANG DIUJI ADALAH KONSISTENSI PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN ATURAN.

TANGERANG BERTANYA.

CIPONDOH MENUNGGU JAWABAN.
MEDIA AKAN TERUS MENGAWAL.
DAN PUBLIK MENUNGGU BUKTI, BUKAN JANJI OMON – OMON .

RED David E,S.E.

Persoalan lahan yang digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Buru kembali mencuat. Pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan mempertanyakan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas tanah yang menurut mereka telah digunakan untuk kepentingan publik sejak tahun 2020.

Enam tahun berjalan, persoalan tersebut disebut belum juga menemukan titik terang.

Perwakilan ahli waris, Hengky Limba, meminta Pemda Buru tidak lagi menunda penyelesaian persoalan tersebut. Ia menilai pemerintah daerah harus memberikan kepastian mengenai status penggunaan lahan sekaligus menyelesaikan hak pihak keluarga apabila secara hukum memang terbukti sebagai pemilik yang berhak menerima ganti rugi.

“Sudah terlalu lama persoalan ini berjalan. Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kadis Lingkungan Hidup dan Sekda Kabupaten Buru. Tetapi sampai sekarang kami belum mendapatkan kepastian kapan persoalan ini diselesaikan,” ujar Hengky dalam keterangannya kepada awak media, senin (10/8/2026).

Menurut Hengky, pihak keluarga telah berupaya mengedepankan penyelesaian secara musyawarah. Namun, tidak adanya kepastian konkret membuat keluarga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah.

“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Lahan yang kami klaim sebagai hak keluarga sudah digunakan sebagai TPA sejak tahun 2020. Tetapi persoalan ganti rugi belum selesai,” tegasnya.

Jangan Sampai Hak Masyarakat Menunggu Bertahun-tahun

Hengky menilai penggunaan lahan masyarakat untuk kepentingan fasilitas publik seharusnya diikuti dengan kejelasan status hukum dan administrasi. Pemerintah, menurutnya, tidak cukup hanya menggunakan lahan, tetapi juga harus memastikan hak pemilik atau pihak yang berhak atas tanah tersebut diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia meminta Pemda Buru membuka secara terang proses penyelesaian persoalan tersebut.

“Kalau memang ada kendala administrasi, sampaikan kepada kami. Kalau ada proses yang harus dilalui, jelaskan. Jangan kami dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” katanya.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut nominal ganti rugi, melainkan menyangkut kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat luas.

“Jangan sampai masyarakat yang memiliki hak justru harus berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan kepastian atas tanahnya sendiri,” ujarnya.

Sudah Bersurat ke Kejaksaan Negeri Buru

Tidak berhenti pada pertemuan dengan pemerintah daerah, pihak ahli waris mengaku telah menyampaikan surat kepada Kejaksaan Negeri Buru untuk meminta perhatian dan tindak lanjut atas persoalan tersebut.

Langkah itu, kata Hengky, merupakan bentuk keseriusan keluarga dalam memperjuangkan hak mereka.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses hukum bukan pilihan pertama.

“Kami sebenarnya tidak ingin membawa masalah ini ke ranah hukum. Kami masih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Tetapi kalau tidak ada jalan keluar, tentu kami harus mempertimbangkan langkah hukum untuk mempertahankan hak kami,” katanya.

Ia bahkan mengingatkan Pemda Buru agar tidak menunggu sampai persoalan tersebut berkembang menjadi sengketa terbuka.

“Jangan sampai kami menempuh jalur hukum. Kami masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan ini dengan baik,” tegasnya.

Pemda Buru Dituntut Transparan

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan publik: bagaimana status administrasi lahan TPA tersebut sejak pertama kali digunakan pada 2020?

Apakah telah terdapat proses pengadaan atau pembebasan lahan? Apakah telah dilakukan penilaian terhadap nilai tanah? Siapa pihak yang secara administratif tercatat sebagai pemilik lahan? Dan jika memang terdapat kewajiban pembayaran ganti rugi, apa yang menyebabkan hingga kini belum terealisasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab pemerintah daerah agar tidak muncul spekulasi maupun persepsi bahwa penggunaan lahan masyarakat dilakukan tanpa penyelesaian yang memadai.

Pemda Buru juga diharapkan menjelaskan secara terbuka apakah proses penyelesaian ganti rugi memang masih berjalan, terkendala administrasi, penganggaran, status kepemilikan, atau terdapat persoalan hukum lain yang menyebabkan pembayaran belum dapat dilakukan.

Kejelasan tersebut penting karena TPA merupakan fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Namun, kepentingan publik tetap harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak kepemilikan masyarakat.

Ahli Waris Tunggu Langkah Pemda

Hengky mengatakan pihak keluarga masih membuka pintu dialog dengan Pemda Buru. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret sebelum persoalan tersebut masuk ke proses hukum.

“Kami masih berharap pemerintah daerah punya itikad baik. Kami tidak mencari masalah. Kami hanya ingin hak kami diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika persoalan tersebut tidak kunjung mendapat kepastian, pihak keluarga siap menggunakan seluruh mekanisme hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak mereka.

“Kalau memang harus melalui jalur hukum, kami siap. Tetapi sekali lagi, kami berharap jangan sampai itu terjadi,” pungkas Hengky.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Buru mengenai status lahan TPA, proses ganti rugi, maupun tudingan pihak ahli waris tersebut.

Konfirmasi dari Pemda Buru menjadi penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai persoalan ini sekaligus memastikan apakah penggunaan lahan TPA tersebut telah melalui prosedur pengadaan tanah dan penyelesaian hak pemilik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Satu hal yang jelas, persoalan lahan tidak boleh dibiarkan menggantung selama bertahun-tahun. Kepentingan masyarakat terhadap fasilitas TPA harus tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama hak masyarakat atas tanah juga harus memperoleh kepastian.