Upaya mencegah aksi perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan terus dilakukan jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Namlea. Kali ini, Ps. Kapolsek Namlea, Iptu Charles Langitan, S.H., M.H., memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi MI Persiapan Negeri Namlea, Kabupaten Buru, Senin (10/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.40 WIT tersebut diawali dengan Upacara Bendera Merah Putih di lapangan sekolah. Iptu Charles Langitan bertindak sebagai pembina upacara.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan dan pemberian materi kepada siswa kelas 4, 5 dan 6 yang berlangsung di ruang kelas sekolah.

Dalam penyuluhan tersebut, Kapolsek Namlea mengangkat tema “Stop Bullying” dengan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai pengertian perundungan, bentuk-bentuk bullying, dampak terhadap korban, hingga langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan melaporkan tindakan tersebut.

Iptu Charles menjelaskan bahwa bullying merupakan perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik maupun sosial, termasuk yang dilakukan melalui dunia maya, yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati maupun tertekan.

“Bullying tidak hanya berupa tindakan memukul atau melakukan kekerasan secara fisik. Menghina, mengejek, mengancam, mempermalukan, mengucilkan, menyebarkan gosip hingga menggunakan media elektronik untuk menyakiti orang lain juga merupakan bentuk perilaku yang harus dihindari,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Kenalkan Bentuk-Bentuk Bullying

Para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk perundungan, mulai dari bullying fisik seperti memukul, mendorong, menendang, mencubit, mencakar hingga merusak barang milik orang lain.

Selain itu, terdapat bullying verbal berupa ancaman, penghinaan, pemberian julukan yang merendahkan, ejekan, makian, intimidasi dan penyebaran gosip.

Kapolsek juga menjelaskan bentuk bullying nonverbal, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti ekspresi merendahkan, mengucilkan, mendiamkan seseorang dengan sengaja, memanipulasi pertemanan maupun mengirimkan pesan yang bertujuan menyakiti orang lain.

Tidak kalah penting, para siswa juga diberikan pemahaman mengenai cyberbullying, yakni tindakan menggunakan telepon genggam atau perangkat elektronik untuk mengancam, menyebarkan isu, mempermalukan maupun menyebarkan rahasia pribadi orang lain.

Bullying Bisa Berdampak Panjang

Dalam penyuluhan tersebut, Iptu Charles juga menjelaskan bahwa tindakan bullying bukan sekadar candaan antarteman. Perundungan dapat menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis.

Dampak tersebut antara lain menurunnya rasa percaya diri, rasa malu, trauma, ketakutan untuk datang ke sekolah, menarik diri dari lingkungan pergaulan hingga mengalami tekanan psikologis.

Karena itu, para siswa diminta tidak menjadi pelaku, korban maupun penonton yang membiarkan tindakan bullying terjadi.

“Kalau melihat teman menjadi korban bullying, jangan diam. Tolong dan laporkan kepada guru, orang tua atau pihak yang dapat memberikan pertolongan,” pesan Kapolsek.

Kenalkan Konsekuensi Hukum

Selain memberikan pemahaman dari sisi moral dan sosial, Kapolsek Namlea juga menjelaskan kepada para siswa bahwa kekerasan terhadap anak memiliki konsekuensi hukum.

Materi tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termasuk ketentuan mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap anak.

Para siswa juga diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum terhadap tindakan kekerasan maupun pemerasan dan pengancaman.

Kapolsek menekankan bahwa lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi setiap anak untuk belajar, bermain dan mengembangkan diri tanpa rasa takut.

Siswa Antusias

Penyampaian materi berlangsung interaktif. Setelah memberikan penjelasan, Iptu Charles memberikan sejumlah pertanyaan kepada para siswa untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan.

Para siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar mendapatkan apresiasi berupa uang jajan dari Kapolsek Namlea.

Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari Kepala Sekolah MI Persiapan Negeri, Dra. Wa Sani, bersama jajaran dewan guru.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ps. Kapolsek Namlea Iptu Charles Langitan, Ps. Kanit Binmas Polsek Namlea Aipda Marhama F. Elly, Bhabinkamtibmas Desa Namlea Brigpol Hardiyanti Kasongat, S.H., Kepala Sekolah Dra. Wa Sani, Bendahara Atik Ummika, S.Sd.I., M.Pd., bagian kurikulum Raihana Saimima, S.Pd., operator Riki Bugis, S.S., M.Hum., serta para guru dan siswa-siswi MI Persiapan Negeri Namlea.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Namlea berharap edukasi hukum sejak usia sekolah dapat membangun kesadaran pelajar untuk saling menghormati, menerima perbedaan dan menciptakan lingkungan pertemanan yang sehat.

Kegiatan Upacara Bendera sekaligus penyuluhan dan pemberian materi tersebut berakhir sekitar pukul 09.35 WIT. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif.

MAMUJU – Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat mendesak Polda Sulbar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) segera melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Sekretariat DPRD Sulbar terkait pemberitaan mengenai dugaan ketidaksesuaian pertanggungjawaban belanja makan minum rapat dan jamuan tamu Tahun Anggaran 2025.

Desakan ini disampaikan GEBRAK Sulbar setelah mencermati pemberitaan yang menyebutkan adanya anggaran belanja makan minum rapat dan jamuan tamu pada Sekretariat DPRD Sulbar mencapai sekitar Rp13,5 miliar, dengan dugaan adanya selisih antara nilai yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ dan transaksi riil pada sejumlah penyedia.

Dalam pemberitaan tersebut disebutkan, Sekretariat DPRD mempertanggungjawabkan belanja sekitar Rp1,6 miliar, sementara transaksi riil yang dimiliki tiga penyedia disebut hanya sekitar Rp1 miliar. Salah satu penyedia yang disebut dalam pemberitaan bahkan terdapat dugaan selisih sekitar Rp500 juta.

Jika informasi tersebut benar dan nantinya terbukti melalui hasil pemeriksaan, maka persoalan ini tidak dapat dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa. Ada indikasi yang patut didalami terkait mekanisme pengadaan, pencatatan transaksi, verifikasi dokumen, serta pertanggungjawaban SPJ yang menggunakan uang rakyat.

Ketua GEBRAK Sulbar, Idham Nuzul Ibrahim, menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh hanya menunggu laporan masyarakat apabila terdapat informasi awal yang cukup untuk dilakukan klarifikasi dan penyelidikan.

«“Kami mendesak Polda Sulbar dan Kejati Sulbar jangan tutup mata terhadap informasi ini. Kalau benar ada perbedaan antara transaksi riil dengan nilai yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ, maka harus diperiksa secara serius. Jangan sampai uang rakyat dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang tidak sesuai fakta,” tegas Idham.»

GEBRAK Sulbar juga meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa pihak penyedia. Pejabat dan pihak internal Sekretariat DPRD yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pembayaran hingga pertanggungjawaban anggaran juga harus dimintai keterangan sesuai kewenangannya.

Menurut GEBRAK, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan adanya penyimpangan. Apalagi belanja tersebut bersumber dari APBD Sulawesi Barat, sehingga masyarakat berhak mengetahui apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar digunakan sesuai peruntukan.

GEBRAK Sulbar juga meminta BPK, Inspektorat, dan aparat pengawasan internal pemerintah melakukan audit atau pemeriksaan secara menyeluruh terhadap realisasi belanja makan minum Sekretariat DPRD Sulbar TA 2025, termasuk mencocokkan dokumen SPJ dengan bukti transaksi sebenarnya pada seluruh penyedia.

«“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Tetapi informasi ini harus diuji. Kalau dokumennya benar, tunjukkan. Kalau transaksi riilnya berbeda, jelaskan. Kalau kemudian ditemukan unsur pidana, kami meminta proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu,” lanjut Idham.»

GEBRAK Sulbar menilai transparansi sangat penting karena pemerintah daerah saat ini terus menyerukan efisiensi anggaran. Jangan sampai di tengah kebijakan penghematan belanja daerah justru muncul dugaan pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

GEBRAK Sulbar menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Mendesak Polda Sulbar dan Kejati Sulbar segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian SPJ belanja makan minum Sekretariat DPRD Sulbar TA 2025.
2. Memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pencairan dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Melakukan pencocokan antara SPJ, invoice, nota, bukti pembayaran, rekening koran/transaksi, serta data transaksi pada penyedia.
4. Meminta BPK dan Inspektorat melakukan pemeriksaan/audit terhadap realisasi belanja makan minum tersebut.
5. Apabila ditemukan kerugian negara dan unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan, GEBRAK Sulbar meminta proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Meminta Sekretariat DPRD Sulbar memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran makan minum rapat dan jamuan tamu TA 2025.

“Polda dan Kejati Sulbar harus menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada kasus-kasus kecil. Kalau memang ada dugaan penyimpangan APBD dalam jumlah besar, siapa pun yang terlibat harus diperiksa. Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jabatan,” tutup Idham Nuzul Ibrahim.

GEBRAK SULBAR
GERAKAN BARISAN RAKYAT ANTI KORUPSI