Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Ultimatum pemerintah untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan dan pengolahan emas ilegal di luar Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tampaknya tak lebih dari sekadar peringatan tanpa daya. Di belakang Desa Widit, Kecamatan Wailata, sejumlah tong pengolahan emas ilegal hingga kini masih beroperasi aktif, seolah menantang hukum dan menguji keberanian aparat penegak hukum.

Pantauan tim media pada Minggu (14/12) menemukan aktivitas pengolahan material yang diduga mengandung emas masih berlangsung secara terbuka. Para pekerja terlihat bebas beraktivitas, sementara tong-tong pengolahan terus berputar tanpa ada tanda-tanda penindakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ultimatum yang pernah disampaikan pemerintah dan Satgas Penertiban Pertambangan belum diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.

Keberadaan tong pengolahan emas ilegal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius. Selain melanggar aturan pertambangan, aktivitas ini juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta ancaman kesehatan bagi masyarakat sekitar akibat penggunaan bahan kimia berbahaya. Namun hingga kini, pemilik tong yang menjadi aktor utama di balik aktivitas ilegal ini justru belum tersentuh hukum.

Masyarakat menilai pembiaran ini sebagai bentuk lemahnya penegakan hukum. Mereka mendesak aparat keamanan dan Satgas Penertiban Pertambangan untuk tidak lagi berhenti pada imbauan dan peringatan, melainkan melakukan penindakan tegas berupa penangkapan pemilik tong dan proses hukum yang transparan.

“Ultimatum sudah jelas, tapi tong-tong masih beroperasi. Kalau tidak ada penangkapan, berarti aturan hanya berlaku di atas kertas. Jangan hanya pekerja yang ditekan, pemilik modal harus bertanggung jawab,” ujar seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penertiban Pertambangan wilayah, Dr. Jalaludin Salampessy, menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan dan pengolahan emas di luar WPR adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pernyataan tersebut kini menjadi sorotan publik, mengingat fakta di lapangan menunjukkan aktivitas ilegal masih berjalan tanpa hambatan berarti.

Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum dan Satgas Penertiban Pertambangan. Penindakan tegas terhadap pemilik tong pengolahan emas ilegal di belakang Desa Widit dinilai menjadi ukuran nyata komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi lingkungan serta keselamatan masyarakat.

Jika ultimatum terus diabaikan dan tong-tong emas ilegal tetap beroperasi, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di wilayah Kecamatan Wailata patut dipertanyakan.(Syam)

Kapolres Buru AKBP Sulastri Sikijang menghadiri exit meeting penertiban kawasan pertambangan Gunung Botak (GB) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Buru, Minggu (14/12). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Exit meeting di Kabupaten Buru dihadiri oleh Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak Dr. Jalaludin Salampessy, Wakil Bupati Buru Sudarmo, Dandim 1506/Namlea, Letkol INF. Heribetus Purwanto, S.I.P, Wakapolres Buru H. Akmii Japa, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta 10 ketua koperasi.

Sementara itu, dari Ambon, rapat juga diikuti oleh Gubernur Maluku yang diwakili Plh Sekda Maluku Kasrul Selang, serta unsur Muspida Provinsi Maluku, dan instansi terkait lainnya.

Dalam exit meeting tersebut, Ketua Satgas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penertiban Gunung Botak, sekaligus membahas agenda penarikan pasukan pengamanan. Rapat juga menegaskan penyerahan tanggung jawab pengelolaan kawasan pertambangan kepada 10 koperasi yang telah ditetapkan sebagai pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Usai mengikuti exit meeting, kegiatan dilanjutkan dengan gelar penarikan pasukan yang sebelumnya ditugaskan dalam rangka penertiban kawasan Gunung Botak. Apel penarikan pasukan tersebut berlangsung di Desa Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, sebagai tanda berakhirnya tahapan pengamanan terpadu di lokasi penertiban.

Kapolres Buru menegaskan bahwa Polres Buru akan tetap berkomitmen menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Syam)

Oknum Pegawai DPMD Indramayu Diduga Pungut Rp 700.000 Pada 139 Desa Untuk Bimtek TPS Digital

INDRAMAYU_mediaIstana.com
Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak di 139 desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, pemilihan kepala desa digelar dengan sistem Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital.

Sebagai bagian dari persiapan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas TPS. Setiap desa diwajibkan mengirim dua orang peserta. Program ini dikabarkan didukung anggaran Pemprov Jabar hingga Rp2 miliar untuk wilayah Indramayu.

Indramayu pun diproyeksikan sebagai daerah percontohan. Pelaksanaan Pilwu dinilai relatif sukses dari sisi teknis. Namun, di balik keberhasilan itu, muncul keluhan dari petugas TPS terkait dugaan pungutan liar dalam kegiatan bimtek.

Sejumlah panitia Pilwu dari beberapa kecamatan mengungkapkan adanya permintaan uang sebesar Rp700 ribu per desa. Pungutan itu diduga dilakukan oleh oknum pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, dengan alasan untuk membayar honor tutor bimtek TPS digital.

Informasi tersebut mencuat setelah Pilwu selesai dilaksanakan. Untuk menelusuri kebenarannya, awak media mendatangi sejumlah ketua panitia Pilwu di Kecamatan Sliyeg, Krangkeng, dan Cantigi.

Dari keterangan sejumlah sumber di tiga kecamatan itu, dugaan pungutan tersebut dibenarkan. Menurut mereka, DPMD mewajibkan setiap desa mengirim dua delegasi untuk mengikuti bimtek penggunaan perangkat TPS digital.

Para tutor disebut didatangkan dari Bandung. Kegiatan bimtek dilaksanakan setiap Rabu. Di Kecamatan Kedokan Bunder, bimtek digelar tiga kali, sementara di Kecamatan Tukdana berlangsung empat kali.

Selama kegiatan, peserta mengaku hanya menerima konsumsi. Tidak ada uang transport maupun biaya operasional lainnya.

“Biasanya peserta bimtek itu dapat uang transport. Ini malah kami disuruh bayar. Padahal setahu kami, TPS digital ini program resmi gubernur,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut sumber tersebut, permintaan uang muncul dua hari menjelang hari pemungutan suara. Ia menyebut oknum dari DPMD meminta Rp700 ribu per desa, dengan dalih untuk honor tutor.

“Ada desa yang bayar, ada juga yang tidak. Saya pribadi menolak karena tidak ada SPJ. Saat saya minta pertanggungjawaban tertulis, tidak diberikan,” katanya.

Ia menambahkan, permintaan tersebut disertai tekanan. Namun ketika diprotes, oknum yang bersangkutan meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan.

“Katanya jangan sampai bupati dengar, nanti bahaya,” ujar sumber itu menirukan pernyataan oknum tersebut. Ia mengaku telah mengantongi nama pihak yang melakukan pungutan.

Sumber lain dari Kecamatan Cantigi menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurut dia, dugaan pungutan tersebut mencederai semangat transparansi program percontohan TPS digital.

“Ini program gubernur dan Indramayu dijadikan tolok ukur. Sistemnya boleh sukses, tapi kalau caranya seperti ini, itu mencoreng,” ujarnya.

Ia menegaskan, Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pilwu serentak serta Kepala DPMD harus bertanggung jawab atas dugaan pungutan tersebut.

“Kalau Rp700 ribu dikalikan 139 desa, totalnya mencapai Rp97,3 juta. Untuk apa uang itu? Setahu kami, seluruh biaya bimtek sudah ditanggung Pemprov Jabar. Kabarnya anggarannya Rp2 miliar, kok masih ada pungutan,” kata sumber itu, Minggu (14/12).

Ia juga menyebut informasi yang diterimanya, uang pungutan tersebut digunakan untuk honorarium dua tutor.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Indramayu Adang Kusumah Dewantara mengakui adanya pungutan, namun menyatakan uang tersebut telah dikembalikan.

“Memang ada, tapi sudah dikembalikan. Kalau mau jelas, silakan datang ke kantor,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini ditulis, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Aep Surahman dan Kepala DPMD Kamidi belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi, termasuk kepada Gubernur Jawa Barat sebagai penggagas program TPS digital, guna memperoleh penjelasan menyeluruh atas dugaan pungutan yang mencoreng proyek percontohan tersebut.

Iyons74

Oknum Pegawai DPMD Indramayu Diduga Pungut Rp 700.000 Pada 139 Desa Untuk Bimtek TPS Digital

INDRAMAYU_mediaIstana.com
Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak di 139 desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, pemilihan kepala desa digelar dengan sistem Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital.

Sebagai bagian dari persiapan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas TPS. Setiap desa diwajibkan mengirim dua orang peserta. Program ini dikabarkan didukung anggaran Pemprov Jabar hingga Rp2 miliar untuk wilayah Indramayu.

Indramayu pun diproyeksikan sebagai daerah percontohan. Pelaksanaan Pilwu dinilai relatif sukses dari sisi teknis. Namun, di balik keberhasilan itu, muncul keluhan dari petugas TPS terkait dugaan pungutan liar dalam kegiatan bimtek.

Sejumlah panitia Pilwu dari beberapa kecamatan mengungkapkan adanya permintaan uang sebesar Rp700 ribu per desa. Pungutan itu diduga dilakukan oleh oknum pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, dengan alasan untuk membayar honor tutor bimtek TPS digital.

Informasi tersebut mencuat setelah Pilwu selesai dilaksanakan. Untuk menelusuri kebenarannya, awak media mendatangi sejumlah ketua panitia Pilwu di Kecamatan Sliyeg, Krangkeng, dan Cantigi.

Dari keterangan sejumlah sumber di tiga kecamatan itu, dugaan pungutan tersebut dibenarkan. Menurut mereka, DPMD mewajibkan setiap desa mengirim dua delegasi untuk mengikuti bimtek penggunaan perangkat TPS digital.

Para tutor disebut didatangkan dari Bandung. Kegiatan bimtek dilaksanakan setiap Rabu. Di Kecamatan Kedokan Bunder, bimtek digelar tiga kali, sementara di Kecamatan Tukdana berlangsung empat kali.

Selama kegiatan, peserta mengaku hanya menerima konsumsi. Tidak ada uang transport maupun biaya operasional lainnya.

“Biasanya peserta bimtek itu dapat uang transport. Ini malah kami disuruh bayar. Padahal setahu kami, TPS digital ini program resmi gubernur,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut sumber tersebut, permintaan uang muncul dua hari menjelang hari pemungutan suara. Ia menyebut oknum dari DPMD meminta Rp700 ribu per desa, dengan dalih untuk honor tutor.

“Ada desa yang bayar, ada juga yang tidak. Saya pribadi menolak karena tidak ada SPJ. Saat saya minta pertanggungjawaban tertulis, tidak diberikan,” katanya.

Ia menambahkan, permintaan tersebut disertai tekanan. Namun ketika diprotes, oknum yang bersangkutan meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan.

“Katanya jangan sampai bupati dengar, nanti bahaya,” ujar sumber itu menirukan pernyataan oknum tersebut. Ia mengaku telah mengantongi nama pihak yang melakukan pungutan.

Sumber lain dari Kecamatan Cantigi menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurut dia, dugaan pungutan tersebut mencederai semangat transparansi program percontohan TPS digital.

“Ini program gubernur dan Indramayu dijadikan tolok ukur. Sistemnya boleh sukses, tapi kalau caranya seperti ini, itu mencoreng,” ujarnya.

Ia menegaskan, Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pilwu serentak serta Kepala DPMD harus bertanggung jawab atas dugaan pungutan tersebut.

“Kalau Rp700 ribu dikalikan 139 desa, totalnya mencapai Rp97,3 juta. Untuk apa uang itu? Setahu kami, seluruh biaya bimtek sudah ditanggung Pemprov Jabar. Kabarnya anggarannya Rp2 miliar, kok masih ada pungutan,” kata sumber itu, Minggu (14/12).

Ia juga menyebut informasi yang diterimanya, uang pungutan tersebut digunakan untuk honorarium dua tutor.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Indramayu Adang Kusumah Dewantara mengakui adanya pungutan, namun menyatakan uang tersebut telah dikembalikan.

“Memang ada, tapi sudah dikembalikan. Kalau mau jelas, silakan datang ke kantor,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini ditulis, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Aep Surahman dan Kepala DPMD Kamidi belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi, termasuk kepada Gubernur Jawa Barat sebagai penggagas program TPS digital, guna memperoleh penjelasan menyeluruh atas dugaan pungutan yang mencoreng proyek percontohan tersebut.

Iyons74

Oleh: Mus Latuconsina

Komandan Kodim 1506/Namlea, Letkol Inf. Herubertus Purwanto, S.I.P. menghadiri exit meeting penertiban Gunung Botak (GB) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Buru, Minggu (14/12). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Exit meeting di Kabupaten Buru dihadiri oleh Ketua Satgas Penertiban GB, Dr. Jalaludin Salampessy, Wakil Bupati Buru Sudarmo, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sikijang, Wakapolres Buru H. Akmii Japa, serta unsur pimpinan OPD terkait.

Sementara itu, dari Ambon, rapat turut diikuti oleh Gubernur Maluku yang diwakili Plh Sekda Maluku Kasrul Selang, Pangdam XV/Pattimura, unsur Muspida Provinsi Maluku, serta dinas terkait lainnya.

Exit meeting tersebut membahas laporan hasil pelaksanaan penertiban Gunung Botak yang disampaikan oleh Ketua Satgas, sekaligus agenda penarikan pasukan pengamanan. Dalam rapat itu juga ditegaskan penyerahan tanggung jawab pengelolaan selanjutnya kepada 10 koperasi yang telah ditetapkan sebagai pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kehadiran Dandim 1506/Namlea dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen TNI AD dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah serta menjaga stabilitas keamanan pascapenertiban, demi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang tertib, legal, dan berkelanjutan di Kabupaten Buru.(Syam)

Wakil Bupati Buru, H Sudarmo, mengusulkan penambahan sebanyak 15 koperasi untuk mengelola kawasan pertambangan Gunung Botak (GB). Selain itu, ia juga mengusulkan perluasan areal Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang saat ini hanya seluas 100 hektare dan dikelola oleh 10 koperasi.

Usulan tersebut disampaikan Sudarmo saat exit meeting bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan Satuan Tugas Penertiban Gunung Botak yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Buru, Minggu (14/12).

Menurut Sudarmo, penambahan jumlah koperasi dan perluasan areal IPR sangat penting untuk mengakomodir koperasi-koperasi lain yang selama ini belum terfasilitasi dalam pengelolaan pertambangan rakyat di Gunung Botak.

“Dengan luas IPR yang hanya 100 hektare untuk 10 koperasi, tentu belum mampu menampung seluruh koperasi yang ada. Karena itu, kami mengusulkan penambahan 15 koperasi sekaligus perluasan areal IPR agar pengelolaan pertambangan dapat lebih tertata dan berkeadilan,” ujar Sudarmo.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang sama bagi koperasi lokal, sekaligus meminimalisir aktivitas penambangan ilegal yang selama ini menjadi persoalan serius di kawasan Gunung Botak.

Sudarmo juga menilai, pengelolaan pertambangan melalui koperasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pemerintah Kabupaten Buru berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan pihak terkait, sehingga penataan kawasan Gunung Botak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.(Syam)