Media istana.com
Pangandaran,Jumat 12 Desember 2025 -Selain menyegel Hotel Sofia Pangandaran, Bapenda Kabupaten Pangandaran juga menyegel Hotel Pondok Idaman

Keduanya Disegel lantaran menunggak pajak sejak beberapa bulan ini

“Ya sudah disegel Hotel Sofia dan Pondok Idaman” ungkap Kepala Bappeda Kab Pangandaran, Sarlan ,di lakukan hal nya agar supaya ada keterlibatan pajak
Lebih lanjut, Sarlan.
menjelaskan bahwa ada beberapa hotel yang sudah di surati, mulai surat pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga.

“Ini pemberitahuan tegas yang terakhir, sebenarnya sampai di pasang stiker,” ucapnya

Kata Sarlan, ini bentuk upaya mereka menyelesaikan tunggakan pajak Hotel ddn respon di sektor wisata, tapi ada beberapa hotel yang paling banyak nanti tunggu pada tanggal 24 karena pada tersebut banyak yang membuat berita acara untuk menyelesaikan pihutangnya.

“Kalau tanggal 24 tidak selesai kita juga tegas tanpa pandang bulu akan pasang stiker,” bebernya

Sebelumnya, Bapenda Kabupaten Pangandaran menyegel Hotel Sofia Pangandaran dan Hotel Pondok Idaman

Penyegelan dilakukan dengan memasang stiker merah di sekitar area tersebut

Pemasangan stiker merah tersebut dilakukan oleh Satuan Petugas gabungan Bapenda

Penyegelan dilakukan sebagai tindakan tegas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pangandaran terhadap pemilik hotel yang tidak bayar pajak tahunan.

Mediaistana.com

David Tasti

Didi Wahyudi Calwu Nomor Urut 03 Merahi Kemenangan Dengan Hasil Suara 2249, Mengungguli Lawannya.

INDRAMAYU_mediaIstana.com
Proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kuwu Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, telah selesai dilaksanakan. Rabu, (10/12/2025).

Calon Kuwu (Calwu) H Didi Wahyudi, SPd NLp kembali terpilih menjadi Kuwu Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, pada Pemilihan Kuwu (Pilwu) yang digelar serentak Tahun 2025. Calwu petahana ini, berhasil menyisihkan dua kandidat lainnya dengan perolehan suara yang signifikan.

Pada gelaran Pilwu yang berlangsung secara demokratis, Calwu nomor urut tiga memperoleh 2249 suara sah, dari total 5305 hak pilih di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder. Sementara kedua pesaingnya, Kardi dan Kadika, hanya memperoleh suara masing-masing 69 dan 1558.

Melalui pesan singkat yang diterima mediaIstana, Kuwu Cangkingan terpilih Didi Wahyudi menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi paling tinggi kepada seluruh masyarakat Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder. Atas dukungan yang diberikan masyarakat, dirinya bisa kembali terpilih sebagai Kuwu Cangkingan di periode kedua.

“Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Cangkingan. Mereka kembali memberikan kepercayaan dan memilih saya dalam pemilihan Kuwu hari ini, Rabu 10 Desember 2025,” tuturnya.

Disebutkan Didi, amanah yang kembali diberikan oleh masyarakat Desa Cangkingan, merupakan sebuah kehormatan sekaligus memiliki konsekuensi tanggung jawab yang sangat besar. Namun dirinya berjanji untuk bekerja dengan sepenuh hati, mewujudkan Cangkingan JAWARA (Jaya, Istimewa, dan Juara).

“Isyaallah saya akan bekerja dengan sepenuh hati, untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Bukan lain tujuannya adalah membangun desa kita (Cangkingan, red) menjadi lebih Jaya, Istimewa, dan Sejahtera,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, ia berpesan kepada seluruh masyarakat Desa Cangkingan untuk melanjutkan kebersamaan serta gotorng-royong yang selama ini telah terjalin dengan baik. Karena tanpa dukungan serta peran serta seluruh elemen masyarakat, sebaik apapun program maupun kebijakan yang direncanakan para pemangku kebijakan, tidak akan membuahkan hasil yang optimal.

“Sekali lagi terima kasih atas doa, dukungan, dan kepercayaan masyarakat Cangkingan semua. Mari kita lanjutkan kebersamaan dan gotong royong, untuk kemajuan Desa Cangkingan tercinta,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada masa sosialisasi dan kampanye Pilwu Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, Calwu petahana, H Didi Wahyudi, SPd NLp mengusung jargon Cangkingan JAWARA. Hal ini merupakan sebuah upaya dari Calwu Didi Wahyudi, dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Cangkingan yang sejahtera lahir dan batin.

Iyons74

Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Gerindra, Rustam Fadly Tukuboya, SH, meminta pemerintah daerah serta aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan aktivitas pertambangan emas yang semakin marak di berbagai wilayah Buru. Selain kawasan Gunung Botak yang selama ini menjadi sorotan, Rustam menilai munculnya titik-titik tambang baru—seperti di Tanah Merah, Gunung Nona (Kecamatan Lolongguba), Gogorea (Kecamatan Waiapo), Wansar, Waspait (Kecamatan Fena Leisela), Lamahang (Kecamatan Waplau) —perlu segera diatur sebelum menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Rustam menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah harus hadir memberi kepastian hukum, arah pengelolaan, dan perlindungan lingkungan, tanpa mengabaikan hak masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi.

“Jangan sampai kita kembali mengulang kerusakan lingkungan seperti yang saat ini terjadi di Gunung Botak. Pemerintah dan aparat hukum harus turun, menertibkan, mengatur, dan memastikan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil,” ujarnya, Jumat, (12/12)

Ia menilai bahwa tambang yang telah terlanjur berkembang secara sporadis tersebut sebaiknya tidak hanya diberangus tanpa solusi, tetapi diarahkan menjadi kegiatan ekonomi yang legal dan produktif.

“Masyarakat Buru menggantungkan hidup dari potensi emas ini. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang perizinan yang jelas agar mereka bisa mengelola tambang secara resmi, aman, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Rustam juga mengingatkan bahwa penertiban penting dilakukan bukan hanya untuk menekan aktivitas ilegal, tetapi juga untuk mencegah konflik sosial, menjaga keamanan, serta melindungi kelestarian hutan dan lingkungan alam Buru.

Tuntutan ini, kata dia, merupakan bagian dari dorongan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi dinamika pertambangan yang berkembang cepat. Rustam berharap kebijakan yang diambil nantinya mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan.

Dengan perhatian serius dari pemerintah, ia optimistis potensi tambang emas di Kabupaten Buru dapat mendatangkan PAD dan menjadi sumber kesejahteraan yang terkelola, bukan ancaman kerusakan yang kembali terulang.(AS/CS)

Oleh: Muz Latuconsina

Penertiban besar-besaran di kawasan Gunung Botak menandai fase baru pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Buru. Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak, Dr. Jalaludin Salampessy, menegaskan bahwa setelah wilayah tersebut dibersihkan dari aktivitas tambang ilegal, tugas berat kini berada di tangan koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dr. Salampessy mengingatkan bahwa keberhasilan penataan kawasan hanya akan bermakna jika para pengelola resmi menjalankan perannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Ia menilai bahwa koperasi berada di posisi krusial untuk menentukan arah masa depan Gunung Botak.

“Kita sudah menyelesaikan penertiban. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mencegah praktik-praktik ilegal muncul kembali,” ujarnya. Kamis, (11/12)

Koperasi Wajib Jalankan Tata Kelola Berkelanjutan

Menurut Salampessy, koperasi tidak hanya dituntut untuk mematuhi aturan pertambangan dan lingkungan, tetapi juga menjadi contoh dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Pengelolaan SDA, kata Salampessy, harus memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat, baik melalui pemberdayaan anggota, keterlibatan masyarakat, maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Koperasi juga diminta membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga setempat, sehingga pengelolaan Gunung Botak tidak menjadi monopoli segelintir pihak.

Ultimatum bagi Pelaku Tambang Ilegal

Satgas memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang masih melakukan perendaman tong atau aktivitas tambang ilegal lainnya. Dr. Salampessy menegaskan bahwa aturan lingkungan hidup telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi pidana terhadap kegiatan di luar area legal.

“Era pembiaran sudah berakhir. Siapa pun yang masih melakukan aktivitas ilegal akan diproses sesuai aturan,” tegasnya.

Momentum Penentuan Arah Pengelolaan SDA

Gunung Botak kini berada di titik persimpangan penting. Pemerintah daerah dan koperasi dinilai memiliki kesempatan besar untuk menjadikan kawasan ini sebagai contoh pengelolaan SDA berbasis lingkungan dan rakyat. Namun ancaman kemunduran tetap terbuka jika praktik ilegal kembali dibiarkan.

Dr. Salampessy menutup dengan ajakan moral kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Alam Buru adalah anugerah. Kita wajib mengelolanya dengan benar untuk masa depan generasi kita.”

Dengan penegakan hukum yang semakin tegas dan tanggung jawab yang kini berada di tangan pengelola resmi, masa depan Gunung Botak sangat ditentukan oleh komitmen bersama dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan tersebut.(AS/CS)