Oleh: Muz Latuconsina

Desakan publik agar seluruh ketua koperasi dan Dinas ESDM Maluku memberikan pembekalan menyeluruh kepada 10 koperasi pemegang Izin Penambangan Rakyat (IPR) di Gunung Botak merupakan langkah strategis dan mendesak. Penertiban tata kelola penambangan hanya dapat berhasil jika para pelaku di lapangan—koperasi, penambang, hingga pihak pendamping seperti bapak angkat dan ibu angkat—memahami dengan jelas hak, kewajiban, serta mekanisme kerja yang transparan.

Koperasi Sebagai Tulang Punggung Tata Kelola

Koperasi pemegang IPR bukan sekadar lembaga penyalur izin, tetapi institusi ekonomi rakyat yang bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan memastikan praktik penambangan berlangsung sesuai aturan. Karena itu, pembekalan mendalam mengenai:

Tata cara pengelolaan koperasi yang sehat dan akuntabel

Hak dan tanggung jawab koperasi terhadap penambang rakyat

Sistem kerja yang adil, transparan, dan saling menguntungkan

menjadi keharusan, bukan pilihan.

Tanpa pemahaman yang benar, koperasi berpotensi gagal menjalankan fungsinya, membuka celah konflik, merugikan penambang, atau bahkan memicu aktivitas ilegal yang merusak lingkungan serta kredibilitas pemerintah daerah.

Mekanisme Kerja dengan Penambang Rakyat

Para penambang adalah ujung tombak aktivitas di Gunung Botak. Mereka berhak dilindungi dan diberikan ruang bekerja secara aman serta sesuai regulasi. Karena itu, pembekalan harus mencakup:

Standar keselamatan kerja

Skema pembagian hasil yang adil dan disepakati bersama

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang mudah diakses

Sistem penataan area kerja agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik lahan

Koperasi wajib memastikan tidak ada kelompok pekerja yang dirugikan atau dieksploitasi.

Hubungan Koperasi dengan “Bapak Angkat/Ibu Angkat”

Sistem bapak angkat dan ibu angkat kerap dihadirkan untuk mendukung modal, peralatan, dan manajemen di lapangan. Namun tanpa regulasi internal yang jelas, mekanisme ini berpotensi menjadi sumber ketimpangan.

Karena itu perlu dijelaskan secara tegas dalam pembekalan:

Model kerja sama yang sah dan tidak merugikan penambang

Batasan kewenangan dan peran pendamping

Transparansi pembiayaan, penjualan, dan penyediaan fasilitas

Pengawasan agar tidak muncul dominasi yang berlebihan terhadap koperasi

Pendamping seharusnya menjadi mitra pemberdayaan, bukan pihak yang menguasai.

Rekomendasi untuk Pengurus Koperasi

Agar koperasi benar-benar mampu menjadi motor tata kelola yang baik, berikut beberapa saran yang perlu dijalankan:

1. Bangun manajemen koperasi yang profesional, bukan sekadar formalitas. Tunjuk pengurus yang kompeten dan berintegritas.

2. Terapkan transparansi total dalam pembiayaan, pencatatan produksi, dan pembagian hasil. Buat laporan rutin yang mudah diakses anggota.

3. Buat Standard Operating Procedure (SOP) tertulis terkait keselamatan kerja, pengawasan lapangan, dan alur kerja penambang.

4. Gunakan mekanisme musyawarah anggota dalam setiap keputusan penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

5. Jalin komunikasi terbuka dengan penambang, dengarkan keluhan dan masukan mereka secara berkala.

6. Bangun koordinasi intensif dengan Dinas ESDM dan aparat terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menghindari masalah hukum.

7. Hindari ketergantungan berlebihan pada pihak luar (bapak/ibu angkat). Koperasi harus tetap menjadi pengendali utama operasional.

Pembekalan kepada para ketua koperasi pemegang IPR Gunung Botak bukan sekadar agenda formal, tetapi investasi penting bagi masa depan penambangan rakyat yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dinas ESDM Maluku memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pengawas. Sementara itu, koperasi harus menjadi contoh tata kelola ekonomi rakyat yang sehat.

Dengan kolaborasi yang kokoh, Gunung Botak dapat berubah dari kawasan penuh masalah menjadi model pengelolaan tambang rakyat yang modern, transparan, dan menyejahterakan.

(Syam/ahmad)

Dalam khutbahnya, Wakapolres Buru, H. Akmil Djapa, kembali mengingatkan kita pada pesan abadi yang termaktub dalam surah Al-‘Ashr: bahwa manusia pada hakikatnya berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Pesan ini bukan sekadar rangkaian ayat, tetapi cermin yang menyingkap kondisi manusia modern hari ini—terjebak dalam kesibukan dunia dan abai terhadap nilai waktu.

Kesibukan telah menjadi identitas yang dibanggakan, padahal sering kali justru menjauhkan manusia dari tujuan hidup yang sejati. Banyak di antara kita membiarkan waktu mengalir tanpa arah, seakan esok selalu tersedia dan usia tidak pernah berkurang. Dalam pandangan agama, sikap seperti ini adalah bentuk kerugian yang nyata. Bukan karena dunia itu terlarang, tetapi karena manusia lupa menata prioritas: memburu dunia hingga lalai dari akhirat, mengejar materi hingga melewatkan kesempatan berbuat kebaikan.

Ajaran untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah mekanisme penyelamat manusia dari kerugian ini. Kebenaran menjaga arah hidup, sementara kesabaran menjaga konsistensi di tengah godaan dan hiruk-pikuk dunia. Dua hal ini hanya hidup bila umat saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Khutbah ini mengingatkan bahwa mengelola waktu bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi cerminan iman. Setiap detik adalah amanah, setiap menit memiliki konsekuensi, dan setiap kesempatan berbuat baik adalah nikmat yang bisa hilang bila tidak disyukuri.

Pada akhirnya, agama mengajari kita bahwa dunia boleh dikejar, tetapi jangan sampai membuat kita lupa menata jiwa. Karena manusia tidak pernah benar-benar kekurangan waktu—yang kurang adalah kesadaran untuk memanfaatkannya dengan bijak.(AS/RS)

Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Buru, M. Kadafi Suryadi, melontarkan kritik keras terhadap aktivitas CV Masra Indah yang ia sebut sebagai “model perampasan ruang pesisir yang dibiarkan tumbuh oleh negara”. Ia menilai praktik perusahaan tersebut sejak 2007 sebagai bentuk ekspansi ilegal yang merusak mangrove tanpa pengawasan dan penindakan berarti dari pemerintah.

“Kita harus jujur, apa yang dilakukan CV Masra Indah sejak 2007 adalah ekspansi ilegal yang secara sistematis menghancurkan mangrove, dan anehnya ini berlangsung tanpa intervensi berarti dari pemerintah. Ini bukan kelalaian biasa, ini adalah kelalaian struktural,” tegas Kadafi.

Ia menyoroti penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada 2023 sebagai anomali serius. Menurutnya, keputusan itu berpotensi menjadi bentuk pembenaran administratif terhadap kerusakan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.

“Ini menciptakan preseden berbahaya: perusahaan bisa merusak dulu, urus legalitas kemudian, dan negara seolah-olah menyetujui pola tersebut,” katanya.

Kadafi juga menyampaikan bahwa kerusakan ratusan hektare mangrove yang diduga terjadi merupakan “kejahatan ekologis berkelanjutan”. Ia menilai dampaknya langsung dirasakan masyarakat pesisir dalam bentuk banjir rob, turunnya hasil tangkapan ikan, hingga melemahnya ketahanan ruang hidup.

“Mangrove itu benteng alam. Ketika dirusak, yang hancur bukan hanya pohon, tetapi ketahanan ekologis masyarakat. Kerusakan seperti ini adalah liabilitas ekologis yang membebani generasi berikut,” ujarnya.

IMM Kabupaten Buru menilai pemerintah menerapkan standar ganda dalam penegakan aturan pemanfaatan ruang. Sementara masyarakat kecil diwajibkan patuh pada segala ketentuan, perusahaan yang diduga beroperasi tanpa izin selama 16 tahun justru mendapat respons lunak.

“Ini ketidakadilan struktural. IMM tidak akan diam melihat praktik yang merugikan masyarakat pesisir,” tegas Kadafi.

Ia menutup pernyataannya dengan mendesak negara untuk mengambil posisi jelas dalam persoalan ini.

“Kami tidak tertarik jawaban normatif. Negara harus memilih: berpihak pada masyarakat dan ekologi, atau pada perusahaan yang mengabaikan hukum. IMM akan terus mengawal ini sebagai tanggung jawab moral kami,” pungkasnya.(Syam)

Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Buru bersama tim dari Polda Maluku melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah Pos Pengamanan (Pos Pam) di kawasan pertambangan emas Gunung Botak, Rabu (10/12). Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan memastikan proses penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) berjalan humanis serta mengedepankan pendekatan persuasif.

Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, S.I.K., M.M., memimpin pengecekan di Pos Pengamanan Anahoni sekitar pukul 10.10 WIT. Dalam arahannya kepada anggota, Kapolres menekankan pentingnya pembagian tugas yang terstruktur antar regu, menjaga kondisi area tetap aman, serta memastikan penertiban berlangsung tertib.

Kapolres juga menginstruksikan agar pembongkaran tenda penambang dilakukan secara baik tanpa pembakaran, kecuali tenda milik personel dan warung makan yang masih beroperasi. “Penertiban harus tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan tidak menimbulkan konflik di lapangan,” tegasnya.

Usai memberikan arahan, Kapolres bersama rombongan meninjau lokasi yang direncanakan sebagai titik penempatan pos baru, kemudian bergerak menuju jalur D untuk bergabung dengan Dansat Brimob dan Dirkrimsus guna melanjutkan pengecekan.

Sementara itu, sekitar pukul 11.05 WIT, Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanottama, S.H., S.I.K., M.H., bersama Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Irfan S.P. Marpaung, S.I.K., M.Si., melakukan peninjauan di Pos Pengamanan Tanah Merah. Keduanya didampingi AKP Deni Indrawan Lubis, S.I.K., M.M., serta AKP Ardiansyah R.H., Sos.

Dalam kunjungan tersebut, kedua pejabat meninjau proses pembongkaran tenda penambang sekaligus memastikan kesiapsiagaan personel yang bertugas. Mereka menekankan agar setiap tindakan di lapangan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Setelah melakukan pengecekan menyeluruh, rombongan melanjutkan peninjauan ke pos-pos pengamanan lainnya di wilayah Gunung Botak.

Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan bahwa penertiban PETI dilakukan secara profesional, humanis, dan terukur. Polres Buru dan Polda Maluku berkomitmen menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar wilayah pertambangan Gunung Botak.(Syam)