Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Koperasi Parusa Tanila Baru menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan tambang yang tertib, legal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan titik-titik koordinat resmi di wilayah Gunung Botak. Penetapan koordinat ini menjadi fondasi utama yang memastikan bahwa kegiatan penambangan berjalan sesuai aturan, terkontrol, dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh anggota, terutama masyarakat adat.

Ketua Koperasi Parusa Tanila Baru, Ruslan Arif Soamole, menjelaskan bahwa langkah ini bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi sebuah solusi strategis untuk memastikan keteraturan di lapangan. Dengan adanya titik koordinat yang jelas, koperasi dapat menghindari tumpang tindih area kerja, meminimalkan potensi konflik, dan memastikan setiap aktivitas tambang berada dalam jalur hukum.

Ruslan terus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan diri dan bergabung bersama koperasi, karena penetapan koordinat ini pada dasarnya dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal. Ia juga mengingatkan sembilan koperasi pemegang IPR agar membuka diri dan memberi ruang kepada masyarakat yang ingin menjadi anggota, sehingga seluruh proses pengelolaan tambang tetap inklusif dan menghormati peran masyarakat adat.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Koperasi Parusa Tanila Baru juga menegaskan bahwa mereka akan menyelesaikan hak-hak kepemilikan lahan—baik lahan waris maupun hak ulayat milik masyarakat adat—sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur sosial dan budaya setempat. Penyelesaian hak-hak ini menjadi langkah penting agar seluruh pekerjaan di lapangan dapat berjalan dengan baik, tanpa sengketa, serta memastikan bahwa manfaat pengelolaan tambang diterima secara adil oleh para pemilik hak.

Dengan ditetapkannya titik-titik koordinat, Koperasi Tanila Baru memastikan bahwa:

Setiap anggota mengetahui secara pasti area kerja yang sah.

Kegiatan penambangan mengikuti aturan legal dan tidak melewati batas wilayah.

Pengawasan lapangan menjadi lebih mudah dan transparan.

Kepentingan masyarakat adat tetap dihormati dan dilindungi.

Hak-hak kepemilikan lahan waris maupun hak ulayat diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Penetapan koordinat ini menegaskan bahwa koperasi hadir bukan hanya sebagai wadah administratif, tetapi sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan keselamatan para pekerja.

Bagi Koperasi Tanila Baru, keberadaan titik koordinat bukan sekadar tanda batas; ini adalah simbol dari tata kelola yang tertata dan berkeadilan. Kesejahteraan hanya dapat diraih jika pengelolaan dilakukan dengan benar, terukur, dan berpijak pada kepastian hukum.

Dengan langkah konkret ini, koperasi ingin memastikan bahwa kegiatan penambangan di Gunung Botak tidak lagi berjalan secara liar atau tanpa aturan, melainkan menjadi kegiatan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan wilayah tersebut.

Melalui penetapan titik koordinat serta komitmen penyelesaian hak-hak kepemilikan lahan waris dan hak ulayat, disertai ajakan yang terus disampaikan Ruslan Arif Soamole, Koperasi Tanila Baru hadir sebagai harapan baru bagi masyarakat. Kini saatnya masyarakat menyambut ajakan ini, bergabung, dan bersama-sama membangun pengelolaan tambang yang legal, tertib, dan berkelanjutan di Gunung Botak.( AS/CS)

Sunedi Calon Kuwu NO Urut (05),Siap Menjalankan Pemerintahan Desa Yang Ideal Bila Terpilih

Indramayu_mediaistsna.com
Calon Kuwu NO urut lima (05), Sunedi dari Karangampel lor, kecamatan Karangampel, kabupaten Indramayu, siap menjalankan pemerintahan Desa yang ideal bila terpilih besok rabu, saat di temui di rumah nya, selasa 9 Desember, 2025.

Dalam pemilihan Pilwu rabu, 10 Desember 2025 ini Sunedi,kembali mempercakan kepada masyarakat, walaupun dalam konsentansi Pilwu menjadi polemik, dirinya siap konsisten membangun Desa nya agar menjadikan Desa Karangampel yang ideal di masa depan nanti, (adil, makmur, sejahtera, relijius, inovatif, dan mandiri).

Sementara misinya adalah langkah konkret untuk mencapai nya, seperti meningkatkan pelayanan aparatur Desa, pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi ( BUMdes, UMKM), penguatan kelembagaan, peningkatan SDM di bidang( pendidikan, kesehatan dan keamanan), pelayanan Atminduk yang gratis dan cepat, serta pelestarian budaya dan nilai agama, Secara umum.

Visi Misi calon Kuwu nomor (05),Sunedi, bertujuan untuk menciptakan Desa yang maju dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Insyaallah mas, semuanya saya serahkan kepada masyarakat, bilamana saya di pilih oleh masyarakat dan di percaya menjadi Kuwu/kades karangampel lor, saya akan menjalankan dengan amanah dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan pelayanan yang gercep serta memprioritaskan pembangunan yang menjadi program pemerintah, “ujar Sunedi.

Dikatakan kembali menurut Sunedi,

” Kita do’akan semoga besok hari rabu tanggal 10 hari rabu, masyarakat datang ke TPS masing masing untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya tekanan dari orang yang tidak bertanggung jawab, “tegasnya.
Nomor lima ini adalah sebuah simbol, namun angka lima merupakan angka aksara Jawa yang artinya lima adalah panca, semoga dengan nomor ganjil ini menjadi kan nomor keberuntungan saya,” Ucap Sunedi dengan di akhiri Amin oleh nya.

Penomena Pilwu yang terpantau di Desa Karangampel lor ini, terlihat dari rumah masing calon kuwu adanya kupon undian atau Dorprise dengan terpajang beberapa unit motor, kulkas, sepeda gunung, kompor, magicjar, dan beberapa Dorprise lainya, salah satunya berada di rumah calon nomor urut lima, Sunedi.

Hadiah undian tersebut menurut salah satu warga mengatakan,
Itu akan di undi mas, tpi setelah calon Kuwu tersebut terpilih atau menang, saya harap ini hal yang wajar ya, artinya ini adalah suatu bentuk mempromosikan diri agar masyarakat semangat datang ke TPS, dan bisa menentukan pilihan nya masing masing, “ujarnya sambil berlalu.

Iyons74. kabiro Indramayu*

Sekretaris Wilayah Pemuda Muhamadiyah Maluku, Samsul Sampula S.Pd, mendesak agar PT Hutan Tanam Industri (HTI) menghentikan segera aktivitas penebangan kayu di wilayah Kecamatan Teluk Kaiely — Kabupaten Buru terutama di area belakang desa Seith, Pela, Walapia, Kaiely, dan Masarte. Desakan ini muncul setelah muncul kekhawatiran masyarakat setempat terhadap dampak lingkungan jangka panjang dari pembalakan hutan yang tidak terkendali.

Menurut Samsul Sampula, penebangan skala besar di area hulu maupun tengah kawasan perbukitan berisiko menyebabkan degradasi ekosistem: hilangnya tutupan pohon, menurunnya kemampuan tanah menyerap air hujan, serta meningkatnya erosi dan aliran permukaan air. Kondisi ini — jika tidak dihentikan — bisa memicu bencana seperti banjir bandang maupun longsor, terutama saat hujan deras atau cuaca ekstrem.

Pemuda Muhamadiyah memperingatkan bahwa meskipun lokasi saat ini berbeda jauh dari wilayah rawan banjir di Sumatra, pola deforestasi dan perusakan hutan yang sama telah terbukti meningkatkan risiko bencana ekologis — sehingga semestinya diantisipasi sedini mungkin.

Selain itu, mereka menyoroti sebuah kapal yang telah memuat kayu Meranti sebanyak sekitar 5.000 m³ — diperkirakan ± 920 batang kayu — dari pelabuhan Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely. Jika kayu ini berasal dari penebangan di lokasi seperti desa Seith, Pela, Walapia, Kaiely dan Masarte, maka hal itu menunjukkan bahwa aktivitas logging sudah berlangsung secara intensif.

Bencana besar yang melanda Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 menjadi peringatan keras atas risiko dari deforestasi dan tata kelola hutan yang buruk.

Pengangkutan dan pengiriman kayu dalam volume besar (seperti 5.000 m³ kayu Meranti) dari pelabuhan Masarete menunjukkan bahwa skala penebangan memang besar. Bila tidak diawasi ketat, bisa jadi itu adalah deforestasi sistematik dan menciptakan kerentanan lingkungan jangka panjang.

Pemerintah lokal dan perusahaan (HTI) perlu segera mempertimbangkan: moratorium penebangan, penilaian dampak lingkungan, rehabilitasi hutan kritis, serta konsolidasi izin dan dokumentasi — agar bencana seperti di Sumatra tidak diulangi di Maluku.

Kasus di Teluk Kaiely dan tuntutan dari Pemuda Muhamadiyah Maluku harus dilihat sebagai alarm penting. Peristiwa di Sumatra menunjukkan bahwa deforestasi — termasuk akibat aktivitas HTI dan pembalakan — bukan sekadar soal hilangnya pohon, melainkan mengancam kehidupan manusia, satwa, dan seluruh ekosistem.

Demi keselamatan jangka panjang masyarakat Maluku — khususnya di Kaiely dan sekitarnya — perlu ada peninjauan ulang terhadap izin penebangan, pengawasan ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga hutan. Tanpa langkah tegas sekarang, kerusakan ekologis yang tampak kecil hari ini bisa berubah menjadi bencana besar di masa depan.( AS/CS)

Namlea, 9 Desember 2025

Langkah pemerintah dan pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Botak patut diapresiasi sebagai upaya nyata menjaga keberlanjutan lingkungan.

Penghargaan yang disampaikan oleh LSM Ekologi Pembangunan (LEP) menjadi sinyal bahwa masyarakat sipil menaruh harapan besar pada konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan, khususnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gunung Botak, yang sejak 2012 menjadi pusat aktivitas penambangan rakyat dan ilegal, telah mengalami tekanan ekologis yang luar biasa. Kerusakan lahan, hilangnya vegetasi, hingga pencemaran akibat penggunaan bahan berbahaya seperti sianida dan merkuri menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan keselamatan manusia. Tidak sedikit nyawa melayang dalam proses penambangan yang tidak terkontrol—sebuah tragedi yang seharusnya tidak perlu terjadi bila penegakan hukum berjalan dari awal secara konsisten.

Oleh karena itu, langkah pemerintah saat ini merupakan momentum penting. Penertiban tidak hanya soal menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga mengembalikan martabat lingkungan yang telah lama terabaikan.

Pemerintah didesak untuk tidak berhenti pada penertiban semata, melainkan melanjutkan dengan program pemulihan lingkungan yang komprehensif.

Pemulihan ini penting bukan hanya untuk menyelamatkan bentang alam Gunung Botak, tetapi juga untuk menjaga kualitas hidup masyarakat yang telah lama menanggung dampaknya.

Harapan juga mengemuka agar ke depan, sepuluh koperasi yang direncanakan menjadi wadah penambangan rakyat benar-benar mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik, ramah, dan berkelanjutan. Pengelolaan berbasis koperasi harus menjadi model yang tidak hanya legal, tetapi juga etis dan inklusif—mempekerjakan masyarakat sekitar yang selama ini berada dalam lingkaran dampak sosial-ekologis penambangan.

Apresiasi LSM Ekologi Pembangunan merupakan pengingat bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata berorientasi ekonomi, tetapi juga harus bertumpu pada kemaslahatan bersama. Lingkungan yang pulih, alam yang terjaga, dan masyarakat yang diberdayakan adalah modal masa depan yang tidak ternilai harganya.

Kini, bola ada di tangan pemerintah. Konsistensi adalah kata kunci. Semoga penertiban Gunung Botak tidak menjadi langkah sesaat, melainkan awal dari komitmen jangka panjang untuk melindungi alam, kehidupan, dan masa depan generasi mendatang.

Reporter ( Ahmad )