Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Langkah tegas pemerintah untuk merelokasi tong-tong pengolahan emas yang selama ini berdiri terlalu dekat dengan kawasan pemukiman dan persawahan di Kecamatan Wailata, Lolongguba, dan Waiapo—khususnya di belakang Desa Widit, Dava, dan Wamasait—layak disambut dengan penuh apresiasi. Upaya ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan wujud nyata komitmen negara dalam melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Ketua Satgas Penertiban Tambang Emas Ilegal Gunung Botak, Dr. Jalaludin Salampessy, menegaskan bahwa pemindahan tong jauh dari permukiman warga dan area pertanian adalah sebuah keharusan. Menurutnya, langkah ini merupakan instrumen pengendalian lingkungan yang selama ini sangat dibutuhkan untuk menekan risiko pencemaran akibat aktivitas pengolahan emas yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3). Ia menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun tindak lanjut menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tong, termasuk penggunaan B3 yang selama ini berlangsung tanpa kontrol yang memadai.

Di balik kebijakan ini terdapat alasan sangat kuat: bahaya limbah beracun dari B3 yang dihasilkan tong pengolahan emas. Limbah merkuri, sianida, dan bahan kimia lain yang digunakan untuk memisahkan emas dapat meresap ke tanah, mengalir ke sumber air, dan mencemari persawahan. Jika dibiarkan, paparan racun ini berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan serius—mulai dari kerusakan saraf, gangguan pernapasan, hingga penyakit kronis lainnya. Bagi persawahan, kontaminasi B3 dapat merusak kualitas tanah, menurunkan produktivitas panen, bahkan merusak mata pencaharian petani yang menggantungkan hidup pada lahan mereka.

Karena itu, kebijakan relokasi tong bukan sekadar tindakan penertiban; ini adalah langkah penyelamatan lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan penjagaan masa depan generasi di bumi Wailata, Lolongguba, Waiapo, dan sekitarnya.

Harapannya, proses relokasi berjalan dengan pengawasan ketat, dukungan kuat dari masyarakat, serta disertai upaya edukasi mengenai bahaya penggunaan B3 tanpa standar keselamatan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan warga dan kelestarian tanah leluhur.

Inilah saatnya seluruh pihak bergandengan tangan—pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha—untuk memastikan bahwa kemajuan tidak harus dibayar dengan kerusakan lingkungan dan risiko kesehatan. Relokasi tong adalah awal dari perubahan yang lebih besar menuju wilayah yang aman, bersih, dan berkelanjutan.( Syam )

Heboh,, Calon kades/Kuwu Karangampel Dan Kedokan Agung, gelar undian Berhadiah motor

Indramayu -MediaIstana. com.
Warga di kabupaten Indramayu Besok Tanggal 10 Desember 2025 akan mengikuti gelaran pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilwu), Pilwu ini akan di gelar di 139 desa yang mengikuti.

Di 139 desa tersebut, setidaknya ada dua calon kepala desa dari dapil 2 yang bertarung merebut simpati warga dalam Pilkades / pilwu Kabupaten Indramayu.

Ada banyak sekali cara bagi para calon kepala desa di Kabupaten Indramayu untuk menarik simpati warga.

Diantaranya Desa Karangampel lor, kecamatan Karangampel, dan desa kedokan agung, kecamatan kedokan bunder.

Dua desa tersebut berlomba lomba memberikan bagaimana agar warga bersimpati memberikan dukungan kepada para calon kuwu yang memberikan Dorprise tersebut.

Di desa Karangampel lor calon kuwu/kades dengan nomor urut( 5) Sunedi, menyediakan lima motor dan beberapa hadiah menarik lainnya, seperti kulkas, sepeda gunung, Megicjar, kompor gas, kipas angin, dan hadiah menarik lainnya.
Selasa, (9/12/2025).

Hadiah tersebut menurut salah satu warga Karangampel lor akan di undi setelah nomor lima terpilih dengan suara terbanyak dari calon lainnya.
“Betul pak, ada beberapa motor dan hadiah menarik lainnya yang di sediakan oleh calon nomor urut (05) (Sunedi).
Rencananya hadiah tersebut akan di undi setelah nomor lima terpilih atau menang, ” Ujar denggol(nama samaran, red)

Disisi lain menengok di desa kedokan agung, kecamatan kedokan bunder, hal yang sama di lakukan oleh salah satu paslon kuwu yaitu calwu nomor urut tiga(03), H. Kasdi, yang sudah menyediakan Dorprise undian beberapa unit motor, rencananya motor-motor tersebut akan di undi bila mana nomor urut (03) H. Kasdi terpilih, bahkan firal di medsos media ‘feasbook’ yang di situ mengatakan bahwa pengundian akan di lakukan di masing-masing TPS, setelah selesai penghitungan atau setelah selesai acara.

Perlu di ketahui jumlah TPS desa kedokan agung 15 TPS.

“Hal ini sangat menarik,mengajak warga desa kedokan agung agar bersemangat untuk datang ke TPS, ” ucap salah satu warga (is).

Dilanjutkan menurut is,

“Hal yang wajar menurut saya, secara tidak langsung ini promosi dari salah satu paslon calwu,teknis apa yang kiranya bisa mengajak warga untuk mendukung nya, itu pun tidak ada larangan menurut saya, silahkan dari semua paslon calwu sebisa bisanya mempromosikan dirinya, agar di minati warga,
Yang ini kita bicara teknis y, ajakan yang sehat, karena yang di larang kan money politic, yang bagi bagi duit itu y, “ucap nya sambil tersenyum.

Iyons74. Kabiro Indramayu*

Oleh Muhamad Daniel Rigan

Menertibkan Gunung Botak di Kabupaten Buru sesungguhnya bukan perkara rumit. Pada akhirnya, persoalan itu selalu kembali pada dua hal yang paling mendasar: apakah niatnya benar namun strategi salah, atau strateginya tepat tetapi niatnya yang keliru. Dua poros sederhana yang menentukan masa depan sebuah tanah yang terus disesaki ambisi.

Gunung Botak tidak hanya menyimpan emas, tetapi juga menyimpan cermin—cermin yang memantulkan siapa sesungguhnya kita ketika berhadapan dengan kekuasaan, kepentingan, dan keberanian untuk melakukan yang benar. Di sanalah semua pihak diuji: pemerintah dengan kebijakannya, aparat dengan ketegasannya, dan masyarakat dengan kesadarannya.

Namun kebenaran, seperti biasa, sering bersembunyi. Ia tak selalu terdengar dari podium, tak selalu tampak di laporan resmi, dan tak selalu tersurat dalam janji-janji penertiban. Ada kalanya kebenaran justru berbisik dari tempat yang paling sunyi.

Maka, bila kita ragu menentukan apakah masalahnya terletak pada niat atau strategi, barangkali memang sudah saatnya bertanya pada sesuatu yang tak pernah berpihak pada siapa pun: rumput yang bergoyang, yang tiap hari menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi—tanpa kepentingan, tanpa pencitraan, tanpa agenda terselubung.

Di antara desir angin itu, mungkin kita akan menemukan jawaban yang tak kita dengar di ruang rapat: bahwa menertibkan Gunung Botak tidak akan pernah berhasil jika hati tidak tertib terlebih dahulu.

( Ahmad)

Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF

Penertiban terhadap penambangan ilegal di Gunung Botak oleh pemerintah dan aparat keamanan merupakan langkah penting, namun upaya ini belum menyentuh akar persoalan. Penindakan di area Gunung Botak saja tidak akan menyelesaikan masalah selama aktivitas tong dan tromol belum ditata dengan baik seperti di Desa Wamsait, Desa Widit, Kecamatan Wailata, hingga Lolongguba.

Fakta bahwa tong-tong pemrosesan berdiri tepatnya di belakang rumah warga memperlihatkan betapa berbahayanya situasi ini. Penggunaan bahan kimia berisiko tinggi, limbah yang mencemari tanah dan air, adalah ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Karena itu penertiban tidak boleh berhenti pada setop aktivitas tambang, melainkan harus berlanjut pada penataan lokasi pengolahan.

Pemerintah dan aparat keamanan wajib memerintahkan pemilik tong untuk memindahkan seluruh aktivitas pengolahan ke lokasi yang jauh dari permukiman warga. Tidak cukup hanya mengatur ulang posisi di belakang desa atau memindahkan beberapa meter dari rumah penduduk—tong harus dipindahkan betul-betul ke kawasan yang aman, terkontrol, dan tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Keselamatan warga tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.

Penertiban yang menyeluruh adalah satu-satunya cara menjaga wibawa hukum. Jangan ada ruang bagi dugaan tebang pilih. Jangan ada titik rawan yang sengaja dibiarkan. Negara harus hadir bukan hanya melalui razia yang tampak di permukaan, tetapi melalui kebijakan yang konsisten, transparan, dan berpihak pada keselamatan rakyat.

Harapan masyarakat Buru sederhana: penertiban ini harus menjadi momentum besar untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Lingkungan harus pulih, ekonomi harus berjalan sehat, dan hukum harus dihormati. Dan semua itu hanya dapat diwujudkan jika penertiban dilakukan secara total—termasuk memastikan tong dan tromol dipindahkan jauh dari permukiman warga sebagai bagian tak terpisahkan dari penegakan keadilan yang sesungguhnya.

Pewarta ( Syam )

Oleh, Dr. DJUNAIDI RAUPELE, SE. M.Si, Ketua Lembaga Pelayanan Publik dan Pengawasan Pembangunan

Pengosongan kawasan Gunung Botak dari aktivitas penambangan ilegal menandai sebuah fase baru dalam sejarah sosial, ekonomi, dan lingkungan Pulau Buru. Kawasan yang selama bertahun-tahun menjadi pusat perburuan emas, konflik kepentingan, dan peredaran merkuri kini memasuki periode yang relatif lebih sunyi. Bagi sebagian orang, ini adalah kelegaan. Bagi sebagian lainnya, ini adalah kehilangan sumber penghidupan.

Gunung Botak selama ini dihuni oleh beragam wajah penambangan: penambang lokal anak adat, warga lokal non-adat, hingga pekerja dari luar Pulau Buru dan luar Provinsi Maluku. Mereka hidup dalam satu ruang yang sama, namun dengan akses, perlindungan, dan kerentanan yang berbeda. Ketika aktivitas dihentikan, maka yang tersisa bukan hanya lubang-lubang bekas tambang, tetapi juga luka-luka sosial, persoalan ekonomi, dan pertanyaan besar tentang arah kebijakan ke depan.

Kondusivitas: Sampai Kapan Bisa Bertahan?

Pasca-pengosongan, stabilitas yang muncul bukanlah kondisi alami, melainkan hasil dari kehadiran dan pengawasan aparat negara. Maka pertanyaan yang patut diajukan adalah: sampai kapan rasa kondusif ini mampu bertahan tanpa bayang-bayang kekuatan represif?

Kondusivitas yang sejati bukan tidak adanya manusia di lokasi tambang, tetapi hadirnya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kesempatan ekonomi yang sah. Bila ruang legal belum benar-benar diisi oleh skema usaha resmi yang berpihak pada masyarakat lokal, maka kekosongan itu berpotensi kembali diisi oleh praktik-praktik lama dalam bentuk baru.

Pengalaman banyak daerah menunjukkan, ketika ketertiban hanya ditopang oleh patroli aparat tanpa solusi ekonomi, konflik akan kembali muncul dalam bentuk yang lebih tersembunyi dan lebih sulit dikendalikan.

Koperasi Tambang: Harapan Baru atau Beban Administratif?

Skema koperasi sering diposisikan sebagai jalan tengah: negara mengatur, masyarakat mengelola, dan lingkungan dilindungi. Namun di atas kertas konsep ini tampak indah, tetapi dalam praktiknya menghadapi tantangan besar.

Beberapa persoalan krusial yang harus dijawab secara jujur:

1. Persyaratan perizinan:
Apakah koperasi milik masyarakat lokal benar-benar mampu memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang rumit tanpa intervensi pihak luar?

2. Modal dan teknologi:
Apakah koperasi akan diberi akses pada teknologi ramah lingkungan yang benar-benar mampu menggantikan merkuri, atau hanya menjadi formalitas hukum?

3. Rekrutmen tenaga kerja:
Siapa yang akan diprioritaskan?
– Anak adat?
– Warga lokal?
– Pekerja luar daerah?
Bagaimana mencegah konflik horizontal akibat kecemburuan sosial dalam proses rekrutmen?

4. Transparansi dan pengawasan:
Siapa yang mengawasi koperasi agar tidak berubah wajah menjadi perusahaan terselubung milik elite tertentu?

Di Ujung 2025: Pertanyaan yang Sangat Relevan

Pengujung tahun anggaran 2025 adalah momentum refleksi. Negara telah mengeluarkan biaya sosial, keamanan, dan politik yang tidak kecil untuk mengosongkan Gunung Botak. Maka pertanyaan wajar yang muncul adalah:

Apakah tahun 2026 akan menjadi awal kebangkitan ekonomi rakyat secara legal dan ramah lingkungan?

Atau sekadar jeda sebelum siklus konflik berikutnya?

Sebagai bagian dari masyarakat sipil dan lembaga pengawasan pelayanan publik dan pembangunan, sikap tidak menikmati hasil tambang justru memberi ruang berdiri pada posisi moral yang jernih: berpihak pada kepentingan bersama, bukan pada keuntungan segelintir pihak.

Kesejahteraan Bersama: Jalan Tengah yang Berkeadilan

Makna “kesejahteraan bersama” dalam konteks Gunung Botak adalah keseimbangan:

✅ Yang bekerja memperoleh penghasilan layak
✅ Negara hadir melalui regulasi dan pengawasan
✅ Lingkungan dipulihkan
✅ Masyarakat menikmati air dan ikan yang bebas merkuri

Ini bukan utopia, tetapi membutuhkan keberanian politik, kejujuran birokrasi, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Penutup: Ikhtiar Panjang

Gunung Botak hari ini adalah ruang kosong secara fisik, tetapi penuh makna secara sosial. Kondusifitas yang ada harus dijaga bukan dengan dominasi, tetapi dengan keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan pengelolaan yang transparan.

Ikhtiar menjaga situasi kondusif bukan pekerjaan satu malam. Ini adalah perjalanan panjang untuk memastikan bahwa Gunung Botak tidak lagi menjadi luka bersama, tetapi berubah menjadi simbol transisi menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.(Syam)