MEDIAISTANA.COM – MANDOR SUBKON BENARKAN LOKASI, PIHAK YANG DISEBUT TERKAIT ORMAS BERIKAN KLARIFIKASI: “SAYA BEKERJA BUKAN KARENA ORMAS”

10 AGUSTUS 2026 – JAKARTA BARAT — Aktivitas pekerjaan penggalian dan pemasangan jaringan pipa air minum di Jalan Madrasah RT 02/RW 09, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, menjadi perhatian masyarakat.

Sorotan tersebut bukan semata-mata karena adanya aktivitas penggalian, tetapi menyangkut transparansi pekerjaan, identitas pelaksana, serta kejelasan pihak-pihak yang berada di lokasi proyek.

Berdasarkan pantauan dan penelusuran media, pekerjaan penggalian untuk pemasangan pipa sedang berlangsung. Namun, papan informasi proyek diduga tidak terlihat di sekitar lokasi pekerjaan, sehingga masyarakat belum memperoleh informasi secara terbuka mengenai nama proyek, pemberi pekerjaan, kontraktor, subkontraktor, nilai pekerjaan, sumber pembiayaan, volume pekerjaan, maupun jangka waktu pelaksanaan.

Kondisi tersebut kemudian menjadi pertanyaan publik.

Jika pekerjaan tersebut merupakan proyek resmi, siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab dan mengapa informasi proyek belum terlihat secara jelas di lokasi?

MANDOR SUBKON ARDIAN BENARKAN LOKASI

Dalam penelusuran media, seorang yang disebut sebagai mandor subkon, Ardian, membenarkan bahwa aktivitas penggalian dan pemasangan pipa tersebut memang berlokasi di Jalan Madrasah RT 02/RW 09, Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari hasil konfirmasi media di lapangan.

Namun, konfirmasi mengenai lokasi pekerjaan belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai identitas proyek, termasuk siapa pemberi pekerjaan, siapa kontraktor utama, siapa subkontraktornya, nilai pekerjaan, serta sumber pembiayaan.

Karena itu, media masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.

PAPAN INFORMASI PROYEK MENJADI SOROTAN

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah papan informasi proyek yang diduga tidak terlihat di lokasi.

Bagi masyarakat, informasi proyek penting untuk mengetahui siapa pelaksana pekerjaan dan kepada siapa masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban apabila terjadi persoalan.

Apalagi pekerjaan dilakukan di ruang publik dan berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat sekitar.

Selain transparansi, aspek keselamatan juga perlu menjadi perhatian, seperti pengamanan area galian, rambu pekerjaan, serta perlindungan terhadap pengguna jalan dan warga sekitar.

MUNCUL INFORMASI TERKAIT ORMAS

Dalam proses penelusuran, media memperoleh informasi mengenai seseorang yang disebut memiliki keterkaitan dengan organisasi masyarakat dan berada di sekitar pekerjaan.

Informasi tersebut kemudian berkembang menjadi dugaan bahwa pihak tersebut berkaitan dengan pelaksanaan proyek.

Namun, media tidak boleh mengambil kesimpulan sepihak.

Karena itu, kapasitas dan identitas pihak tersebut perlu diklarifikasi secara langsung.

KLARIFIKASI: “SAYA BEKERJA BUKAN KARENA ORMAS”

Pihak yang dimaksud kemudian memberikan klarifikasi kepada media.

Ia membenarkan bahwa dirinya memang memiliki keterkaitan dengan organisasi masyarakat, yakni DPD Forkabi Jakarta Barat.

Namun, menurut keterangannya, keberadaannya dalam pekerjaan tersebut bukan karena membawa kepentingan organisasi masyarakat.

“Tapi kerja saya bukan karena ormas, Bang. Memang saya di ormas, DPD Forkabi Jakarta Barat. Tapi kerja saya bukan karena ormas,” demikian keterangannya.

Ia juga mempertanyakan mengenai proses konfirmasi identitas yang dilakukan media.

“Emang saya nggak boleh menanyakan identitas seseorang?” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dirinya menjalankan kapasitas profesional dan mengaku sebagai humas Adhi Karya.

“Saya orangnya, Bang. Saya humas Adhi Karya,” ungkapnya.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan karena memberikan perspektif langsung dari pihak yang sebelumnya menjadi objek penelusuran media.

MEDIA LURUSKAN: ORMAS DAN PEKERJAAN PROFESIONAL ADALAH DUA HAL BERBEDA

Dengan adanya klarifikasi tersebut, media menegaskan bahwa keanggotaan atau keterlibatan seseorang dalam organisasi masyarakat tidak otomatis membuktikan bahwa dirinya bekerja karena membawa kepentingan ormas.

Keduanya harus dibedakan.

Apabila benar yang bersangkutan bekerja sebagai humas perusahaan, maka kapasitas profesional tersebut yang harus diverifikasi.

Pertanyaan media bukan mengenai seseorang menjadi anggota ormas atau tidak.

Pertanyaan utamanya adalah:

Dalam kapasitas apa yang bersangkutan berada di lokasi?

Siapa yang memberikan tugas?

Perusahaan mana yang diwakilinya?

Apa kewenangannya?

Dan apakah keterangannya dapat dikonfirmasi secara resmi kepada perusahaan?

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi jurnalistik dan bukan bentuk tuduhan.

TRANSPARANSI PROYEK TETAP MENJADI POKOK PERSOALAN

Dengan adanya klarifikasi tersebut, fokus pemberitaan dikembalikan kepada persoalan utama, yakni transparansi proyek pemasangan pipa di Jalan Madrasah RT 02/RW 09, Semanan, Kalideres.

Media mempertanyakan:

1. Apa nama resmi proyek tersebut?
2. Siapa pemberi pekerjaan?
3. Siapa kontraktor utama?
4. Siapa subkontraktornya?
5. Berapa nilai pekerjaan?
6. Dari mana sumber pembiayaannya?
7. Apakah pekerjaan telah memenuhi seluruh perizinan yang diperlukan?
8. Mengapa papan informasi proyek diduga tidak terlihat di lokasi?
9. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan di lapangan?
10. Apakah benar pihak yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai humas Adhi Karya?
11. Jika benar, apakah terdapat surat tugas atau penunjukan resmi dari perusahaan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada memperdebatkan seseorang berasal dari organisasi masyarakat tertentu atau tidak.

JANGAN SAMPAI IDENTITAS ORANG MENJADI SPEKULASI

Media juga mengingatkan bahwa seseorang yang berada di lokasi proyek memiliki hak untuk menjelaskan identitas dan kapasitasnya.

Sebaliknya, media memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi sebelum menyimpulkan suatu informasi sebagai fakta.

Oleh sebab itu, istilah seperti “beking”, “pengamanan”, atau “keterlibatan ormas” tidak boleh digunakan sebagai kesimpulan apabila belum terdapat bukti yang mendukung.

Yang dapat diberitakan adalah fakta yang terverifikasi dan keterangan dari pihak yang bersangkutan.

NEGARA HUKUM, SEMUA PIHAK HARUS TUNDUK PADA ATURAN

Pembangunan jaringan air minum merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan harus dilaksanakan secara profesional.

Tidak menjadi persoalan apakah seseorang berasal dari perusahaan, organisasi masyarakat, atau latar belakang lainnya.

Yang penting adalah kapasitas, kewenangan, dan tanggung jawabnya harus jelas.

Indonesia adalah negara hukum.

Karena itu, tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada aturan.

Proyek resmi harus berjalan berdasarkan kontrak dan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakannya.

Pihak eksternal yang terlibat harus jelas kapasitas dan kewenangannya.

Dan masyarakat harus mendapatkan informasi yang transparan.

Bukan persoalan siapa ormasnya. Bukan persoalan siapa orangnya. Persoalannya adalah apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan secara resmi, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

MEDIA BUKA RUANG HAK JAWAB

Media memberikan ruang kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi.

Pernyataan bahwa dirinya merupakan bagian dari DPD Forkabi Jakarta Barat, tetapi bekerja secara profesional dan bukan karena kepentingan ormas, telah dicatat sebagai bagian dari pemberitaan.

Begitu pula pengakuannya bahwa dirinya merupakan humas Adhi Karya akan menjadi bagian yang perlu diverifikasi lebih lanjut.

Apabila pihak perusahaan memberikan keterangan resmi mengenai status dan tugas yang bersangkutan, media siap memuatnya secara berimbang.

INVESTIGASI MASIH BERLANJUT

Penelusuran terhadap pekerjaan penggalian dan pemasangan pipa di Jalan Madrasah RT 02/RW 09, Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, belum selesai.

Media masih akan menelusuri identitas proyek, perusahaan pelaksana, subkontraktor, sumber pembiayaan, nilai pekerjaan, perizinan, keberadaan papan informasi proyek, serta memastikan kapasitas pihak-pihak yang berada di lokasi.

Sebab masyarakat berhak mengetahui pekerjaan yang berlangsung di lingkungan mereka.

Kalau proyeknya resmi, jelaskan.

Kalau pelaksananya jelas, tunjukkan.

Kalau humasnya resmi, konfirmasi.

Kalau izinnya lengkap, buktikan.

Dan apabila terdapat informasi yang belum benar, berikan klarifikasi berdasarkan fakta dan dokumen.

Pada akhirnya, yang dicari media bukan konflik dengan perusahaan maupun organisasi masyarakat.

Yang dicari adalah kebenaran informasi, transparansi pekerjaan, dan pertanggung jawaban kepada publik.

BERSAMBUNG — MENUNGGU KONFIRMASI RESMI PIHAK PELAKSANA DAN INSTANSI TERKAIT.

Mediaistana.com.                                                Red David E, S.E .