Ketua Koperasi Produsen Parusa Tanila Baru (PTB), Ruslan Arif Soamole, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, atas upaya dan komitmennya dalam mempercepat penataan sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Buru.
Menurut Ruslan, langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang mendorong percepatan operasional 10 koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
Ia menilai proses penataan tambang rakyat yang dilakukan pemerintah bukanlah pekerjaan yang sederhana. Selain harus memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan, pemerintah juga dituntut menghadirkan solusi bagi ribuan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas penambangan.
“Pak Gubernur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencari solusi terbaik. Legalisasi tambang rakyat melalui koperasi merupakan langkah yang sangat penting agar masyarakat dapat bekerja dengan tenang, memiliki kepastian hukum, dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik,” ujar Ruslan Arif Soamole, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, kehadiran koperasi pemegang IPR menjadi titik awal perubahan tata kelola pertambangan rakyat di Pulau Buru. Selama ini, aktivitas pertambangan sering menghadapi berbagai persoalan, mulai dari aspek legalitas hingga dampak lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama.
Karena itu, kata Ruslan, pengelolaan tambang melalui wadah koperasi diharapkan mampu menghadirkan sistem yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami melihat pemerintah tidak hanya memikirkan bagaimana masyarakat bisa bekerja, tetapi juga bagaimana aktivitas pertambangan dapat berjalan secara berkelanjutan. Aspek lingkungan harus tetap menjadi perhatian sehingga manfaat tambang dapat dirasakan dalam jangka panjang,” katanya.
Ruslan juga menyampaikan bahwa keberhasilan program tambang rakyat tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan semua pihak menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengajak seluruh anggota koperasi, masyarakat penambang, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung kebijakan yang sedang dijalankan demi terciptanya tata kelola pertambangan rakyat yang lebih baik.
Menurutnya, momentum dimulainya aktivitas 10 koperasi pemegang IPR harus dijadikan sebagai awal lahirnya budaya pertambangan yang legal, produktif, dan ramah lingkungan di Pulau Buru.
“Ini adalah kesempatan besar bagi masyarakat Buru untuk menunjukkan bahwa tambang rakyat dapat dikelola secara baik, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Kami optimistis langkah yang diambil Gubernur Hendrik Lewerissa akan membawa dampak positif bagi masa depan Pulau Buru dan Maluku secara keseluruhan,” tutup Ruslan.
