Sekretaris Wilayah Pemuda Muhamadiyah Maluku, Samsul Sampula S.Pd, mendesak agar PT Hutan Tanam Industri (HTI) menghentikan segera aktivitas penebangan kayu di wilayah Kecamatan Teluk Kaiely — Kabupaten Buru terutama di area belakang desa Seith, Pela, Walapia, Kaiely, dan Masarte. Desakan ini muncul setelah muncul kekhawatiran masyarakat setempat terhadap dampak lingkungan jangka panjang dari pembalakan hutan yang tidak terkendali.
Menurut Samsul Sampula, penebangan skala besar di area hulu maupun tengah kawasan perbukitan berisiko menyebabkan degradasi ekosistem: hilangnya tutupan pohon, menurunnya kemampuan tanah menyerap air hujan, serta meningkatnya erosi dan aliran permukaan air. Kondisi ini — jika tidak dihentikan — bisa memicu bencana seperti banjir bandang maupun longsor, terutama saat hujan deras atau cuaca ekstrem.
Pemuda Muhamadiyah memperingatkan bahwa meskipun lokasi saat ini berbeda jauh dari wilayah rawan banjir di Sumatra, pola deforestasi dan perusakan hutan yang sama telah terbukti meningkatkan risiko bencana ekologis — sehingga semestinya diantisipasi sedini mungkin.
Selain itu, mereka menyoroti sebuah kapal yang telah memuat kayu Meranti sebanyak sekitar 5.000 m³ — diperkirakan ± 920 batang kayu — dari pelabuhan Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely. Jika kayu ini berasal dari penebangan di lokasi seperti desa Seith, Pela, Walapia, Kaiely dan Masarte, maka hal itu menunjukkan bahwa aktivitas logging sudah berlangsung secara intensif.
Bencana besar yang melanda Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 menjadi peringatan keras atas risiko dari deforestasi dan tata kelola hutan yang buruk.
Pengangkutan dan pengiriman kayu dalam volume besar (seperti 5.000 m³ kayu Meranti) dari pelabuhan Masarete menunjukkan bahwa skala penebangan memang besar. Bila tidak diawasi ketat, bisa jadi itu adalah deforestasi sistematik dan menciptakan kerentanan lingkungan jangka panjang.
Pemerintah lokal dan perusahaan (HTI) perlu segera mempertimbangkan: moratorium penebangan, penilaian dampak lingkungan, rehabilitasi hutan kritis, serta konsolidasi izin dan dokumentasi — agar bencana seperti di Sumatra tidak diulangi di Maluku.
Kasus di Teluk Kaiely dan tuntutan dari Pemuda Muhamadiyah Maluku harus dilihat sebagai alarm penting. Peristiwa di Sumatra menunjukkan bahwa deforestasi — termasuk akibat aktivitas HTI dan pembalakan — bukan sekadar soal hilangnya pohon, melainkan mengancam kehidupan manusia, satwa, dan seluruh ekosistem.
Demi keselamatan jangka panjang masyarakat Maluku — khususnya di Kaiely dan sekitarnya — perlu ada peninjauan ulang terhadap izin penebangan, pengawasan ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga hutan. Tanpa langkah tegas sekarang, kerusakan ekologis yang tampak kecil hari ini bisa berubah menjadi bencana besar di masa depan.( AS/CS)
