MEDIAISTANA.COM — TANGERANG — Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kecamatan Cipondoh kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai upaya penataan dan penertiban, aktivitas PKL di sejumlah titik dinilai masih terus bermunculan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah penertiban benar-benar efektif atau hanya berhenti pada kegiatan seremonial 5 September 2026
Sorotan semakin serius setelah muncul keluhan mengenai dugaan gerobak PKL hilang, gerobak sampah hilang, serta gerobak pedagang mengalami kerusakan berupa kaca pecah. Warga menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan seseorang berinisial KSM. Namun informasi tersebut masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan serta bukti yang sah.
Masyarakat meminta pemerintah tidak tinggal diam. Jika benar ada penertiban resmi, pemerintah harus mampu menjelaskan dasar tindakan, petugas yang terlibat, waktu pelaksanaan, jumlah barang yang diamankan, lokasi penyimpanan, serta mekanisme pengembalian kepada pemilik.
Jangan sampai masyarakat kehilangan barang, tetapi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan atas dasar kewenangan apa.
PERDA JANGAN HANYA MENJADI ATURAN DI ATAS KERTAS
Warga mempertanyakan efektivitas penegakan Perda apabila PKL yang telah ditertibkan kembali bermunculan.
Penertiban seharusnya tidak berhenti pada teguran, pembongkaran, pemindahan, atau dokumentasi. Harus ada pendataan, penataan, pengawasan berkelanjutan, dan tindakan terhadap pelanggaran yang berulang.
Jika hari ini ditertibkan, besok kembali berjualan, lalu ditertibkan lagi dan kembali muncul, maka pemerintah harus mengevaluasi pola penanganannya.
Penertiban bukan sekadar datang, foto, kemudian pergi. Ukurannya adalah hasil.
CAMAT CIPONDOH DALAM SOROTAN
Sebagai unsur pemerintahan kewilayahan, Camat Cipondoh dituntut memastikan koordinasi dengan kelurahan, Satpol PP dan perangkat terkait berjalan efektif.
Masyarakat berhak mengetahui apa langkah konkret kecamatan menghadapi persoalan PKL yang terus berulang.
Apakah dilakukan monitoring rutin? Apakah laporan warga ditindaklanjuti? Bagaimana pengawasan pascapenertiban? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila lokasi kembali dipenuhi PKL?
Jangan sampai kewenangan saling dilempar sementara persoalan tetap berada di lapangan.
SATPOL PP DAN KASI TRANTIB WAJIB MEMBERIKAN KEJELASAN
Satpol PP merupakan bagian penting dalam penegakan ketertiban umum. Karena itu, masyarakat meminta bukti konkret mengenai hasil penertiban.
Jika benar ada barang pedagang yang diamankan, harus ada pencatatan dan prosedur yang jelas.
Jika bukan aparat yang mengambil barang tersebut, maka pemerintah bersama aparat penegak hukum harus membantu mengungkap siapa yang bertanggung jawab.
Kasi Trantib juga perlu menjelaskan bagaimana fungsi monitoring dan koordinasi ketertiban wilayah dijalankan.
Masyarakat tidak cukup diberi informasi bahwa penertiban telah dilakukan. Masyarakat membutuhkan bukti dan hasil.
DUGAAN KETERLIBATAN KSM HARUS DIBUKTIKAN
Munculnya inisial KSM dalam keluhan masyarakat harus ditempatkan secara objektif. Penyebutan inisial bukan vonis bersalah.
Jika terdapat laporan dan bukti yang mengarah kepada seseorang, aparat berwenang perlu melakukan pemeriksaan.
Apabila tidak terbukti, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar klarifikasi. Sebaliknya, jika ditemukan bukti pelanggaran, proses harus dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Dugaan harus dibuktikan, tetapi dugaan yang serius juga tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemeriksaan.
WARGA TIDAK BUTUH OMONGAN, WARGA BUTUH BUKTI
Masyarakat memahami bahwa PKL mencari nafkah. Namun warga juga memiliki hak atas ruang publik yang tertib, aman, bersih dan nyaman.
Karena itu, pemerintah harus mencari keseimbangan antara penataan ekonomi masyarakat dan penegakan aturan.
Yang dituntut warga bukan tindakan sewenang-wenang terhadap pedagang, melainkan kepastian aturan dan konsistensi pengawasan.
Jika pemerintah mengatakan penertiban berhasil, tunjukkan hasilnya.
Jika kritik masyarakat keliru, jawab dengan data.
Jika tidak ada pembiaran, jelaskan mekanismenya.
Jika ada pelanggaran, tindak.
Jika ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, proses tanpa pandang bulu.
GERObak HILANG DAN KACA PECAH BUKAN PERKARA SEPELE
Keluhan mengenai gerobak yang disebut hilang maupun gerobak pedagang yang mengalami kerusakan tidak boleh dianggap persoalan kecil.
Jika benar terjadi, harus ada penjelasan mengenai kronologi dan pihak yang bertanggung jawab.
Penertiban pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur. Barang milik masyarakat juga harus diperlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, warga meminta setiap tindakan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai alasan penertiban justru melahirkan persoalan hukum baru.
INSAN PERS TAGIH TRANSPARANSI
Insan pers mendorong Pemerintah Kota Tangerang membuka informasi mengenai penertiban PKL di wilayah Cipondoh secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat perlu mengetahui jumlah penertiban, lokasi, waktu pelaksanaan, dasar tindakan, barang yang diamankan, serta tindak lanjut setelah penertiban.
Transparansi akan menjawab berbagai spekulasi yang berkembang.
Jika pemerintah memang bekerja sesuai aturan, data dan fakta lapangan akan menjadi jawaban terbaik.
WARGA MENUNGGU PENEGAKAN HUKUM
Kini masyarakat meminta persoalan PKL tidak lagi ditangani secara setengah-setengah.
Perda harus ditegakkan, tetapi penegakan Perda juga harus tunduk pada hukum.
Tidak boleh ada pihak yang bertindak di luar kewenangan.
Tidak boleh ada barang warga yang hilang tanpa kejelasan.
Tidak boleh ada kerusakan yang dibiarkan tanpa pemeriksaan.
Dan tidak boleh ada dugaan pelanggaran yang diabaikan tanpa proses klarifikasi yang objektif.
Pertanyaan publik kini jelas:
Jika benar penertiban dilakukan, siapa yang mengamankan gerobak? Di mana barang tersebut berada? Apa dasar kewenangannya? Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan? Dan apakah dugaan keterlibatan KSM telah diperiksa?
Semua harus dijawab dengan data, bukti dan fakta, bukan sekadar pernyataan.
Warga sudah tidak membutuhkan omon-omon dan pencitraan seremonial. Warga membutuhkan bukti nyata bahwa Perda ditegakkan, penertiban dilakukan secara profesional, barang masyarakat terlindungi, dan hukum berlaku adil bagi siapa pun.
Kalau memang tegas, buktikan. Kalau memang tertib, tunjukkan. Kalau ada pelanggaran, tindak. Kalau ada dugaan oknum, periksa.
Ketegasan pemerintah jangan hanya terlihat di depan kamera. Ketegasan harus hadir di lapangan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Red David E SE
