Saumlaki,mediaistana.com -Sebuah narasi manis tentang prioritas tenaga kerja lokal kini tengah menjadi bola panas di Kepulauan Tanimbar. Pengumuman rekrutmen INPEX Project (PT Petrosea Tbk) yang membentangkan janji “Khusus Penduduk Lokal Asli Tanimbar” justru menuai badai kritik.

Alih-alih menjadi karpet merah bagi putra daerah, skema ini dituding sebagai jebakan administratif yang mematikan peluang pekerja lokal secara sistematis.

Pemuda Tanimbar, Jems Masela angkat bicara dengan nada keras. Ia menilai narasi “Anak Daerah” yang digaungkan perusahaan hanya berfungsi sebagai pemanis di atas kertas guna meredam gejolak sosial, tanpa ada komitmen nyata pada peningkatan kapasitas SDM lokal.
‎
‎Berikut adalah tiga poin krusial yang dinilai menjadi “tembok tinggi” bagi pencari kerja di Bumi Duan Lolat:
‎
Ilusi Transparansi: Klaim ‘Anak Daerah’ Tanpa Kuota

Meskipun pengumuman menyebutkan delapan posisi dibuka khusus untuk warga Tanimbar, PT Petrosea tidak mencantumkan rincian kuota tenaga kerja yang dibutuhkan. Tanpa kepastian angka, publik mencurigai bahwa label “khusus lokal” hanyalah perisai publikasi (PR Move).
‎
‎”Dalam etika rekrutmen profesional, porsi lokal tanpa angka pasti adalah ilusi. Publik berhak bertanya: Apakah ini hanya formalitas untuk menggugurkan kewajiban sosial, sementara posisi strategis tetap diisi oleh orang luar?” tegas Jems Masela.
‎
Tenggat Waktu Mencekik: 96 Jam untuk Labirin Dokumen

Sorotan paling tajam tertuju pada periode pendaftaran yang hanya berlangsung selama 4 hari (29 September – 2 Oktober 2026). Para pelamar dipaksa berpacu dengan waktu untuk melengkapi dokumen rumit-mulai dari CV, sertifikat K3, hingga Surat Rekomendasi Disnaker-hanya dalam waktu 96 jam.
‎
‎Bagi pencari kerja di desa-desa terpencil di luar kota Saumlaki, tenggat waktu ini dianggap sebagai cara halus untuk “membunuh” lamaran mereka sebelum sempat diajukan. Kendala geografis dan lambannya proses administrasi di daerah menjadikan syarat ini tidak realistis dan diskriminatif.
‎
Paradoks Pengalaman: Menutup Pintu bagi Generasi Muda

Untuk posisi teknis seperti Scaffolder, Rigger, dan Plumber, perusahaan mematok syarat minimal 2 tahun pengalaman kerja serta sertifikat K3 yang aktif. Syarat ini bak pedang bermata dua.
‎
Di satu sisi, standar keselamatan (HSE) memang krusial. Namun, di sisi lain, menuntut pengalaman formal bertahun-tahun tanpa menyediakan jalur entry-level atau pelatihan pra-kerja adalah bentuk pengabaian tanggung jawab sosial perusahaan.

Banyak pemuda Tanimbar memiliki skill teknis mumpuni di lapangan, namun harus “mati konyol” di meja administrasi karena tidak memiliki selembar kertas pengalaman formal.
‎
Labirin Birokrasi: Surat Rekomendasi Disnaker untuk Apa?

Kewajiban melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja menambah panjang rantai birokrasi yang memusingkan.

Masyarakat mulai mempertanyakan: apakah surat ini murni untuk verifikasi kependudukan, atau justru celah baru bagi praktik nepotisme dan titipan kepentingan?‎

Tuntutan Masyarakat

Publik Tanimbar kini mendesak PT Petrosea dan pemerintah daerah untuk:

Satu, Memperpanjang masa pendaftaran agar keterwakilan warga dari desa-desa terpencil bisa terakomodasi.

Dua, Membuka data kuota per posisi secara transparan kepada publik.

Tiga, Melonggarkan syarat pengalaman bagi putra daerah dengan komitmen pelatihan (on-the-job training).
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Petrosea Tbk belum memberikan pernyataan resmi terkait gelombang protes ini. Jika tidak segera diklarifikasi, proyek strategis ini dikhawatirkan akan mengawali langkahnya di Tanimbar dengan resistensi sosial yang tinggi, bukan kolaborasi yang harmonis.